Pra 1948: Kabinet Syarifuddin Jatuh Muncul FDR  (3) – Kedatangan Muso[1]

 

Di tengah-tengah menguatnya kegiatan Front Demokrasi Rakyat/FDR datanglah Musso seorang pemimpin dari tokoh Komunis Indonesia yang telah berada di Moskow sejak tahun 1925. la pergi ke Moskow dalam rangka minta persetujuan Stalin untuk melancarkan pemberontakan rakyat yang akan direncanakan pada tahun 1928 sesuai dengan hasil kesepakatan Kongres Prambanan yang telah diadakan pada bulan Desember 1925. Namun Stalin tidak menyetujuinya karena saatnya belum tiba, dan ia diperintahkan kembali ke Indonesia untuk meneruskan perjuangan secara illegal. Akan tetapi sebelum ia sampai ke Indonesia pemberontakan meletus tahun 1926 tidak seperti yang direncanakan semula, sehingga demi keselamatannya ia terpaksa balik kembali ke Moskow menyusup ke Rusia.[2]

Sedangkan pemberontakan PKI tersebut mengalami kegagalan karena munculnya secara setempat-setempat saja sehingga pemerintah Kolonial Belanda lebih mudah mengatasi pemberontakan tersebut. Setelah gagalnya pemberontakan ini, maka pada tahun 1935 gerakan Komunis internasional kembali mengirimkan Musso ke Indonesia dalam rangka membentuk suatu organisasi yang diberi nama PKI/legal dan Front Anti Fasis karena pada waktu itu telah dicanangkan garis baru dalarn gerakan kornunis internasional yang dikenal dengan Doktrin Dernitrow (konsep George Dernitrow). Intisari dari Doktrin Dernitrow tersebut ialah bahwa kaum komunis harus bekerja sarna dengan kekuatan apapun juga termasuk kaum imperialisme/ kolonialisrne untuk ditarik ke dalarn Front Anti Fasis, guna rnenghadapi bahaya Jerman, Italy clan Jepang secara bersama-sama.

Narnun Front Anti Fasis ternyata tidak dapat berjalan dan PKI /llegal tidak dapat berkembang maupun karena Belanda tidak tertarik bekerja sama dengan komunis, sehingga pada tahun 1936 Musso meninggalkan Indonesia menuju Moskow. Namun 14 tahun kernudian tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1948, Musso kembali lagi ke Indonesia bersama Soeripno yang telah ditugaskan oleh Pernerintah Rl untuk menghadiri Konferensi Pemuda di Praha dan menjajaki kemungkinan-kemungkinan membuka hubungan diplornatik dengan Negara-negara EropaTimur.[3]

Musso berhasil menerobos blockade Belanda dengan menyamar sebagai Suparto Sekretaris Soeripno dan mendarat dengan pesawat Catalina di Tulung Agung. Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1948 ia menghadap Presiden dan Wakil Presiden setetah lebih dahulu singgah di Bukittinggi. Suripno bersama Suparto (yang mengaku sebagai Sekretaris Suripno) sampai di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus. Setelah mernberikan laporan kepada Menteri Luar Negeri H. Agus Salim, Suripno memberikan penjelasan tentang hasil kegiatannya dan politik internasional kepada kawan-kawan sepahamnya, dalam perternuan itu ia memuji-muji Rusia, dan bahwa Rusia mengakui RI dan tidak pernah mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Suparto, yang sesungguhnya adalah Musso, rnenerangkan bahwa ia ikut melicinkan jalan bagi pengakuan itu. Hal ini sangat penting karena Rusia adalah satu-satunya negara yang ditakuti oleh Amerika Serikat, pemimpin blok Barat.

Sejak menerima penjelasan tersebut, FDR memajukan resolusi agar pemerintah segera melaksanakan persetujuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa Indonesia harus bergabung dengan blok Rusia jika terjadi perang.[4] Menanggapi masalah yang dilontarkan dalam resolusi FDR itu, Menteri Luar Negeri H. Agus Salim menjelaskan di muka sidang KNIP tanggal 16 September 1948:

“bahwa pengakuan unilateral dari negara manapun akan disambut oleh RI dengan gembira. Indonesia tidak akan membatalkan persetujuan dengan pihak luar negeri yang telah diadakan pada waktu-waktu lampau. Pengakuan kedaulatan Belanda hanyalah simbolis belaka dalam rangka Renville”,[5] sehubungan dengan politik luar negeri dan hubungan internasional ini.

Kehadiran Musso ternyata membawa “angin baru” bagi aktivitas FDR/PKI. Pada waktu ia menghadap Presiden Sukarno untuk melaporkan bahwa ia telah kembali ke Indonesia, Presiden meminta supaya Musso bersedia membantu memperkuat negara dalam melancarkan revolusi. Musso menjawab:

“Itu memang kewajiban saya. Ik kom hier om orde te scheppen”.

Kenyataannya, memang begitu ia datang, ia mulai sibuk dengan kegiatannya untuk “melancarakan persiapan revolusi”, yang kemudian malah ditujukan terhadap bangsanya sendiri. Ia aktif mengadakan diskusi dengan partai-partai Masyumi, PNI, Partai Sosialis, dan juga berpidato di alun-alun Yogyakarta untuk membakar semangat rakyat untuk menentang kapitalis dan imperialis. Dalam konperensi PKI tanggal 26-27 Agustus 1948 Musso mengajukan thesis dengan judul Jalan Baru Untuk Republik Indonesia. Pokok isinya adalah kritik Musso terhadap kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh pemimpin-­pemimpin komunis Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dinilainya sangat salah besar. Konsep Jalan Baru untuk Republik Indonesia pada intinya terdapat :

1. Hanya boleh ada satu partai berlandaskan Marxisme­-Leninisme, karena itu partai-partai yang bernaung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR), harus menyatukan diri dengan partai kelas pekerja.
2. Partai Komunis harus mengadakan Front Persatuan Nasional, yang dikendahkan oleh Musso sendiri.

Konsep ini dilaksanakan dengan patuh oleh Amir Syarifuddin, Setiadjit dan lain-lain, sehingga semua partai-partai dalam FDR bergabung dengan PKI (SOBSI, BTI, PESINDO dan lain-lain yang tadinya bergabung ke dalam FDR).

Pada tanggal 1 September 1948 Musso dipilih menjadi Ketua PKI menggantikan Sardjono. Selanjutnya Musso membentuk Polit Biro Baru, yang beranggotakan :

1. Amir Syarifuddin menjadi Sekretaris Drusan Pertahanan.
2. Suripno memegang Drusan Luar Negeri.
3. M.R. Lukman memimpin Sekretariat Agitrop.
4. D.N. Aidit memimpin Drusan Perburuhan.
5. Nyoto menjadi Wakil PKI dalam Badan Pekerja KNIP.

Dua hari setelah susunan Politbiro itu diumumkan, ia bersama pemimpin-pemimpin lainnya antara lain Amir Syarifuddin, Wikana, Haryono dan lain-lain mulai mengadakan perjalanan keliling; dalam rangka kampanye untuk mencari dukungan politik ­dari rakyat. Setelah beberapa hari berada di Surakarta, tanggal 8 September Musso berpidato di Madiun, tanggal 10 dan 11 September meneruskan kampanye ke kota-kota Kediri, Jember tanggal 14 ke Bojonegoro, tanggal 16 di Cepu dan sehari sebelum Coup dilakukan ia telah siap berpidato di suatu rapat umum di Purwodadi.

Sebagai seorang ahli politik dan memimpin gerakan massa yang telah banyak makan asam garam perjuangan, ditambah dengan situasi dan kondisi obyektif yang pada saat itu memang menguntungkan, maka tidak sedikit hasutan-hasutan Musso termakan di hati rakyat yang kebanyakan tidak mengetahui keadaan sebenarnya dari negaranya. Agitasinya yang terutama diarahkan kepada organisasi-organisasi mahasiswa, para prajurit yang kena program Re-Ra, kelompok-kelompok petani yang tergabung dalam BTI dan kalangan masyarakat umum yang tidak puas akan adanya politik pemerintah telah mendapatkan sambutan yang cukup hangat. Demikian pandainya Musso mengeksploitir perasaan dan semangat mereka bagaikan bensin yang dituangkan dalam api para pendengarnya.

Mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan yang menyesatkan rakyat di rapat-rapat umum yang mereka selenggarakan. Di mana-mana rakyat dihasut untuk mengadakan pembagian tanah, karena mereka menuduh Pemerintah mempertahankan sisa-sisa feodal dan untuk itu mereka menggembor-gemborkan bahwa banyak tanah yang dikuasai Pemerintah serta tidak mau membagi-bagikan. Kecuali itu ia menganggap Rusia sebagai modal perjuangan dan menghendak suatu siasat yang ditentukan oleh Moskwa di dalam melawan kapitalis dan imperialis.

Dengan demikian jelaslah apa yang menjadi tujuan PKI/ Musso nyata-nyata bertolak belakang dengan sikap Pemerintah. Meskipun demikian Pemerintah Hatta belum mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan Musso Cs tersebut karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis FDR belum melancarkan gerakan. Menurut informasi, Musso baru akan mengayunkan senjatanya sekitar bulan Desember 1948.[6]

Bertolak dari sudut pandangan komunis, bahwa kontradiksi merupakan inti daripada dialektika, maka obsesi PKI untuk mewujudkan adanya konflik/pertentangan dalam masyarakat Indonesia telah terwujud. Pertentangan antara Pemerintah Hatta dan PKI/Musso sebagai partai oposisi, antara mereka yang loyal terhadap Pemerintah dan yang berdiri di belakang sayap kiri telah dilakukan. Timbullah saatnya bagi FDR/PKI untuk memulai menggunakan organ-organ para militernya melakukan perlawanan terhadap kesatuan-kesatuan Siliwangi serta laskar-Iaskar khususnya di Surakarta. Sala atau Surakarta seolah-olah menjadi medan perang saudara dalam rangka persiapan pemberontakan Madiun.

***

[1]   Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Lembaga Pene1itian Universitas Pajajaran, Dampak Pemberontakan PKI tahun 1948 Tahadap Organisasi PKI (1948-1955), Pajajaran, 1994, halo 25.

[3]     Staf Ahli Bidang Sospol, Mengapa Kita Menentang Komunisme, Tinjauan dengan Orientasi Pancasila, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, tahun 1997, halo 157

[4]     Kahin,0r.’ cit., halo 271 – 274 ; lihat juga AH. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid VII ,hal. 163

[5]        Op.cit., halo 158 – 159

[6]       Wawancara dengan Bapak Dr. Moh. Hatta