PEMBENTUKAN KOTARI [1]
6 September 1965
Kemarin bertempat di Istana Bogor Presiden melantik Kepala Staf KOTARI (Komando Tertinggi Berdikari) dan Pimpinan bidang-bidang dalam Staf Komando Berdikari. Presiden menginstruksikan kepada lembaga yang baru ini untuk memeras keringat dan otak sehebat-hebatnya guna dapat mengikis habis inflasi dalam waktu setahun.
Hari ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigjen A. Jusuf selaku Kepala Staf KOTARI menerangkan kepada pers bahwa obyek utama.KOTARI adalah memperjuangkan usaha-usaha untuk melawan inflasi yang mengandung bahaya-bahaya bagi kelangsungan revolusi Indonesia seperti kemerosotan akhlak, korupsi, ketidak adilan dan sebagainya. Saya pikir “nah, Jusuf tidak jadi masuk Presidium cuma jadi Kepala Staf KOTARI doang.” (SA)
[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 543-543.
Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan juga memunculkan isu soal pemekaran provinsi dengan hadirnya wacana Bogor Raya dan nasib Bekasi. Soal pembentukan Provinsi Bogor Raya dicetuskan oleh Wali Kota Bima Arya. Ia menyatakan sendang melakukan kajian khusus pembentukan Provinsi Bogor Raya Beberapa wilayah yang bisa menjadi bagian dari Provinsi Bogor Raya adalah Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cianjur, Depok, Kota Bogor, Karawang, dan Subang.