Ofensif Revolusioner PKI (4): Ofensif Revolusioner Terhadap ABRI

1214

Ofensif Revolusioner PKI (4): Ofensif Revolusioner Terhadap ABRI [1]

cropped-monumen-icon.pngABRI dalam penilaian Kongres V PKI bulan Maret 1954, masih dikategorikan sebagai golongan penindas “Rakyat” (baca PKI) karena aksi-aksi kekerasan PKI digagalkan oleh ABRI. Di sisi lain, PKI menganggap ABRI sebagai kekuatan potensial, apabila digarap dengan baik bisa menjadi kawan PKI. Dalam Kongres V itu, D.N. Aidit mengemukakan bahwa revolusi Indonesia harus menempuh tiga jalan yang diberi nama, Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP); yaitu meliputi :

  1. Bekerja serta melakukan gerilya di pedesaan, terutama oleh buruh dan tani.
  2. Perjuangan revolusioner oleh kaum buruh di kota-kota, terutama oleh kaum buruh transport.
  3. Bekerja intensif di kalangan kekuatan bersenjata musuh.

MKTBP adalah metode yang memadukan tiga bentuk perjuangan, yaitu perjuangan gerilya di desa (terdiri dari buruh tani dan buruh miskin), aksi-aksi revolusioner dari kaum buruh (buruh transport di kota-kota),dan bekerja intensif di kalangan bersenjata musuh. Oleh pimpinan. partai, teori ini dinyatakan sebagai teori revolusi yang khas Indonesia, sebagai hasil penerapan Marxisme dan Leninisme pada kondisi-kondisi kekuatan di Indonesia.

Sesuai dengan metode perjuangan MKTBP, PKI mulai melaksanakan infiltrasi secara intensif di kalangan ABRI baik secara tertutup maupun secara terbuka. Di tingkat pusat dibentuk Biro Penghubung. Melalui Biro Penghubung mereka menyebarkan para anggotannya yang terpilih untuk mempengaruhi anggota ABRI. Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) ini merupakan perbaikan strategi dasar 195, yang bernama : “Jalan Baru yang harus ditempuh untuk memenangkan Revolusi”, Dengan strategi baru ini, maka PKI kemudian menempuh dua jalan guna mencapai tujuannya. Pertama, menempuh jalan legal yang merupakan penggabungan antara pokok pertama dengan pokok kedua. Jalan legal ini biasa disebut jalan damai. Kedua, jalan ilegal, yang merupakan maksud pokok ketiga. Guna melaksanakan strategi barunya, maka PKI membutuhkan seorang pimpinan yang dapat menjalin kerjasama dengan kekuatan-kekuatan social lain.

Pelaksanaan bentuk ketiga dari MKTBP yang dilaksanakan oleh Biro Penghubung sangat dirahasiakan sehingga kader- kader di tingkat CC PKI pun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu sesuai dengan derajat kerahasiannya Sidang Politbiro CC PKI mendelegasikan wewenang sepenuhnya kepada Ketua CC PKI D.N. Aidit untuk merealisasikan bentuk perjuangan yang ketiga MKTBP itu. Peluang yang terbaik untuk sasarannya adalah orang-orang PKI lama, yang berada dalam TNI sejak masa Perang Kemerdekaan.

Situasi politik tahun 1950-an memberi peluang kepada PKI untuk menanamkan dan memperbesar pengaruhnya ke dalam lingkungan Angkatan Bersenjata. Proses penetrasi ke dalam tubuh ABRI tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan ABRI. Pada pasca perang kemerdekaan, khususnya sejak tahun 1950, banyak di antara anggota TNI mantan anggota Laskar Komunis secara berangsur-berangsur mereka ini dihubungi dan didekati kembali. Kegiatan ini lebih disempurnakan pada tahun 1959, berdasarkan Konstitusi Partai tahun 1959. Bab VII dari konstitusi itu memuat tentang “fraksi Partai Dalam Organisassi-Organisasi Bukan Partai” (Pasal 56),dan Bab XI tentang “Organisasi Partai Dalam Keadaan Luar Biasa” (Pasal 70). Dengan dasar inilah PKI berusaha mencari kembali oknum-oknum PKI dalam TNI.

Setelah perubahan Konstutisi Partai tahun 1959, D.N. Aidit menganggap perlu memikirkan cara yang lebih efektif untuk melancarkan penetrasi ke dalam tubuh ABRI, walaupun diketahui ada larangan ABRI memasuki partai politik.

Dengan MKTBP sebagai metode revolusi maupun sebagai pola strategi dan taktik, Ketua CC PKI D.N. Aidit menugasi Sjam alias Kamaruzaman bin Mubaidah untuk membantunya mencari bentuk organisasi dan cara tepat dan efisien bagaimana meningkatkan pengaruh ideologi komunis ke dalam tubuh ABRI. Faktor-faktor yang mempengaruhi dibentuknya Biro Chusus (BC) adalah :

  1. D.N. Aidit merasa terikat harus melaksanakan metode ketiga dari MKTBP, untuk melaksanakan pembinaan di dalam tubuh Angkatan Bersenjata sebagaimana dipercayakan oleh Sidang Pleno Politbiro CC PKI kepadanya.
  2. ABRI khususnya TNI Angkatan Darat (TNI-AD) telah menjadi salah satu kekuatan sosial politik yang menentukan, di samping sebagai kekuatan pertahanan keamanan.
  3. Terdapat anggota ABRI yang mengajukan diri menjadi anggota PKI sehingga perlu ditampung.

Kehadiran ABRI khususnya TNI-AD yang ikut berperan aktif masalah sosial politik, membuat cemas CC PKI. Hal ini menurut PKI bisa menjurus ke arah militerisme.[2]

Dengan argumen dan pertimbangan itu, maka akhirnya pada bulan November 1964 Ketua CC PKI D.N. Aidit memutuskan untuk mengintensifkan tugas pokok Biro Penghubung dengan mengubah organisasi ini dengan nama Biro Chusus (BC). Sasarannya adalah anggota ABRI. Guna menjamin keamanan pelaksanaan tugas pokoknya, ditetapkan status garis hubungan prosedur kerja dan cara-cara pembinaan terhadap setiap anggota ABRI. Status Biro Chusus adalah aparat dari Ketua Politbiro CC PKI dan langsung bertanggung jawab kepada ketua partai. Biro Chusus juga diberi tugas membentuk dan memimpin Biro Chusus Daerah-daerah.[3]

  1. Tugas Pokok Biro Chusus (BC) PKI.
    1. Mengembangkan pengaruh dan ideologi komunis ke dalam tubuh ABRI, menyusun potensi, dan kekuatan bersenjata. Karena tugas ini memerlukan banyak waktu dan tidak selamanya hasilnya memuaskan, maka sekurang­-kurangnya diusahakan untuk mendapat simpatisan yang tidak memusuhi PKI.
    2. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah menjadi anggota PKI dapat membina para anggota ABRI lainnya dalam rangka mengembangkan pengaruh dan ideologi komunis melalui diskusi-diskusi yang teratur sampai mereka menjadi anggota PKI yang dapat dipercaya.
    3. Mengorganisasi anggota ABRI agar sewaktu-waktu dapat digerakkan bagi kepentingan program PKI, yang berarti memperbesar dukungan dari kalangan anggota TNI-AD.
    4. Mengumpulkan dan mengolah data, bahan-bahan informasi yang menyangkut strategi militer, dan imbangan kekuatan dalam tubuh ABRI.
    5. Memperuncing pertentangan dan memecah belah kekuatan dalam tubuh ABRI.
  2. Organisasi Biro Chusus (BC) PKI

Pada tingkat Comite Central, Biro Chusus Central bertugas mengkoordinasi semua Biro Chusus Daerah. Syam alias, Kamaruzaman bin Mubaidah adalah orang pertama BC yang langsung bertanggung jawab pelaksanaan tugas BC kepada Ketua CC PKI D.N. Aidit. Sjam dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pono alias Supono Marsudidjojo sebagai Wakil Kepala 1. Orang kedua ini menangani organisasi dan langsung bertanggung jawab kepada Syam. Bono alias Walujo alias Muljono sebagai Wakil Kepala II sebagai orang ketiga, merangkap pimpinan bagian keuangan serta langsung bertanggung jawab kepada Syam. Syam, Pono dan Bono ditentukan sebagai pimpinan kolektif Biro Chusus PKI.

Di samping itu masih ada bagian observasi yang dipimpin oleh Bono dan bagian pendidikan yang dikepalai oleh Hamin dan Sujono Pradigdo. Kedua bagian bertugas mempersiapkan anggota-­anggota PKI terpilih sebagai. petugas Biro Chusus PKI. Selain tugas jabatan masing-masing pada bagian-bagian itu, secara rutin semua anggota, termasuk pimpinan kolektif, serentak dan aktif mendekati, menghubungi, menggarap, membina, memelihara, dan mengasuh anggota ABRI yang dijadikan anggota PKI di tingkat pusat.

Biro Chusus berhasil membina kembali beberapa perwira tinggi, dan merawat para komandan pasukan ABRI menjadi simpatisan PKI. Beberapa orang perwira TNI-AD seperti Brigjen Supardjo yang pada masa perang kemerdekaan adalah pimpinan” Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) bentukan komunis di Tegal. Sejak tahun 1953 ia dihubungi kembali oleh Biro Penghubung PKI dan diteruskan oleh Biro Chusus, Letnan Kolonel Untung bekas anggota Batalyon Sudigdo, batalyon PKI pada 1948, juga di tahun 1953 dihubungi lagi Kolonel Sudigdo, Kolonel Abdul Syukur, dan Kolonel Didi Djukardi. Di samping itu juga Biro Chusus “merawat” anggota-anggota ABRI yang simpatisan PKI yaitu Letnan Kolonel Heru Atmodjo, dan Mayor Sujono.

Pejabat dan anggota Biro Chusus dipilih dari anggota-anggota PKI yang ideologi, kesetiaan dan keyakinannya penuh kepada partai, tidak suka menonjolkan diri, luwes dalam pergaulan dan tidak diketahui umum sebagai komunis.

Para pejabat Biro Chusus membagi tugas koordinator pembina masing-masing Angkatan dalam ABRI. Pono koordinator pembina di Kepolisian, Syam untuk Angkatan Darat, Bono untuk Angkatan Laut. Para pembina Angkatan Udara dikoordinir oleh Walujo (Bono).

Organisasai Biro Chusus Daerah juga tidak ada hubungannya dengan Comite Daerah Besar (CDB). Pimpinannya langsung bertanggung jawab dan hanya menerima instruksi langsung dari Biro Chusus Central PKI. Antara CDB dan Biro Chusus Daerah tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan CDB tidak mengetahui siapa-siapa anggota Biro Chusus. Tidak seluruh CDB PKI terdapat Biro Chusus Daerah melainkan hanya di daerah yang ada pemusatan ABRI, antara lain Jakarta Raya yang dipimpin oleh Sulistio, Jawa Barat dipimpin oleh Hariana, sedang di Jawa Tengah dipimpin oleh Salim, dan Jawa Timur dipimpin oleh Hasjim. Biro Chusus Daerah Sumatra Barat dipimpin oleh Hanafi., Rivai dan Djajusman, Daerah Sumatra Utara dipimpin oleh Sujono, Daerah Sumatra Selatan oleh . Pratikno, dan Daerah Kalimantan Selatan dan Bali dipimpin oleh Wihaji.

Biro Chusus Daerah menyusun grup-grup dan sel-sel di beberapa kesatuan ABRI :

  • Di Jakarta Raya berjumlah 30 orang
  • Di Jawa Barat 100 orang
  • Di Jawa Tengah 250 orang
  • Di Jawa Timur 200 orang
  • Di Sumatra Utara 40 orang
  • Di Sumatra Barat 30 orang

Untuk mengukur sejauh mana simpati pejabat ABRI di daerah­-daerah kepada PKI, BC ditugasi meneliti gerak-gerik dan sikap mereka, terutama dalam menanggapi aksi-aksi buruh dan tani.

Guna menjamin kerahasiaan ditetapkan prosedur kerja, garis hubungan, dan cara pembinaan sistem kerja. Para petugas Biro Chusus merupakan kader pilihan, terdiri atas anggota-anggota PKI yang ideologinya kuat, setia dan yakin penuh pada partai, tidak suka menonjolkan diri, supel (ramah) dalam pergaulan, dan tidak diketahui umum sebagai komunis.[4] Sistem kerja Biro Chusus terhadap anggota ABRI pada umumnya dilakukan sebagai berikut:

1) Sasaran Penggarapan

Pada umumnya yang dijadikan sasaran adalah perwira (tinggi sampai pertama) yang mempunyai kedudukan strategis.

  1. Panglima Angkatan, Asisten, pejabat teras Angkatan.
  2. Komandan Satuan tempur (Dan Brig, Dan Yon, Dan Ki, Dan Ton)
  3. Para pejabat Intelijen.
  4. Para pejabat Personalia dan Administrasi.
  5. Komandan satuan Teritorial (Pangdam, Pangdak, Pangdaeral, Pangkodau dan para asistennya, Danrem, Kasrem, Pasi Rem, Dan Dim, Kasdim, Pasi Dim).
  6. Pejabat bidang pendidikan (instruktur, Dan Pusdik).
  7. Karyawan ABRI yang menduduki jabatan strategis (Menteri, Pembantu Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah).

2) Metode penggarapan

  1. Identifikasi sasaran, dengan mempelajari riwayat hidup, hobby, serta keadaan keluarga, dan hubungan kekeluargaannya.
  2. Observasi terhadap sasaran terus-menerus mengenai sikap politiknya termasuk sikapnya terhadap PKI.
  3. Pendekatan-pendekatan terhadap sasaran melalui perkenalan yang “tidak disengaja”, diam-diam, tertutup, dan rahasia. Materi pembicaraan pada umumnya menyangkut persoalan yang ringan-ringan, masalah politik, ekonomi atau sosial budaya yang mutakhir yang tersirat dalam surat kabar. Jika telah akrab dengan sasaran, mereka diberi bacaan brosur-brosur PKI, dan surat kabar Harian Rakjat. Bila terdapat tanggapan yang baik dari sasaran, pembahasan dilanjutkan dengan menonjolkan kontradiksi dalam tubuh satuan, kontradiksi dalam ABRI, antara ABRI dengan ABRI, termasuk pula perwira ABRI yang sudah menjadi anggota PKI dengan perwira yang akan dijatuhkan.
  4. Seleksi dari sasaran tersebut berdasarkan pendekatan akan diketahui :

– bagaimana ideologinya

– bagaimana sikap politiknya

– perasaan tidak puas terhadap pimpinannya

– memiliki ambisi pribadi

– depresi karena pekerjaan, lama dinas di daerah operasi.

– frustasi, karena karier dan biaya sekolah pernah berhutang budi, karena diberi bantuan oleh  kelompok lain.

– bagaimana sikap pribadinya.

Setelah seluruh data dievaluasi, pembinaan oleh Biro Chusus hanya ada pilihan : diteruskan atau dihentikan. Biro Chusus tidak mentolerir ideologi dan sikap politik seseorang yang kurang dapat dipercaya atau sikap pribadi yang pelawan (recoleitrant).

3) Taktik dan teknik mendekati sasaran

  1. Membuka warung dekat markas, kantin dalam kesatuan. Dari hubungan dan percakapan sehari-hari dapat diketahui sikap politiknya.
  2. Memberikan hutang atau pinjaman kepada orang­-orang yang dijadikan sasaran. Kesulitan hidup pada saat itu mempercepat proses ini.
  3. Memberi sesuatu barang yang dapat menimbulkan kesan khusus, sehingga merasa berhutang budi.
  4. Menjanjikan dan membela orang tertentu dalam berbagai keperluan dalam karir, dan jabatan: Ternyata janji bukan omong kosong karena benar-benar dipenuhi.

4) Pelaksanaan

  1. Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap kelompok yang mempunyai kesadaran politik membenarkan program PKI, orang-orang yang tidak puas, mereka yang ambisi, depresi, frustasi, dan orang orang yang terlibat hutang materi atau budi. Kepada mereka ini ditanamkan kesadaran politik sesuai kepentingan PKI dengan disertai janji yang muluk-muluk jika mereka mau membantu PKI. Kelompok ini oleh PKI disebut simpatisan.
  2. Penggarapan, kepada mereka yang memiliki kesadaran ideologi digarap untuk dijadikan kader dalam tubuh ABRI. Mereka ini diberi tugas membina dan mengembangkan ideologi komunis dalam ABRI.

5) Tour of duty and tour of area

Mereka ini dijadikan sel-sel dalam ABRI. Yang dimaksud alih tugas di sini, memanfaatkan pergeseran tugas ABRI kepada mereka-mereka yang dialih tugaskan ke tempat baru, diperintah oleh partai untuk menyebarkan faham komunis di kesatuan atau tempat yang baru.

6) Pengawasan (controlling)

Semua aktifitas kader PKI dalam ABRI selalu dimonitor oleh petugas Partai. Berkat cara bekerja yang intensif dari Biro Chusus, pengembangan ideologi komunis dalam tubuh ABRI begitu pesat. Di Angkatan Darat beberapa perwira tinggi dan perwira menengah berhasil mereka bina antara lain Mayjen U. Rukman, Mayjen Pranoto, Brigjen Supardjo, Kolonel Latief, Kolonel Sahirman, Kolonel Sukardanu, Kolonel Sudigdo, Kolonel Abdul Syukur, Kolonel Didi Djukardi, Letkol Untung, Letkol Usman, Mayor Jangkung. Khusus di Kodam VII/Diponegoro, 3 dari 7 Asisten Kasdam adalah pendukung PKI, dan beberapa komandan Kodim dan batalyon berhasil dipengaruhi PKI. Di Angkatan Laut, Biro Chusus PKI menggarap Ikatan Bintara AL (IBAL). Dengan teori kontradiksi, kaum komunis membakar perasaan tidak puas bintara terhadap atasannya, untuk menimbulkan pertentangan-pertentangan dan insubordinasi. PKI berhasil membina sekian banyak bintara tinggi yang kemudian berhasil pula menjadi perwira seperti Mayor Pramuko Sudarmo. Mereka ini diberi tugas untuk membina para perwira remaja di lingkungan AL.

Pada TNI Angkatan Laut, PKI berhasil mengatasi para perwira mudanya. Pada bulan Februari 1965, sejumlah perwira muda membentuk Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR) dan menuduh pimpinan Angkatan Laut (ALRI), menyelewengkan revolusi dan korupsi. Mereka menghadap Presiden Soekarno menuntut agar Pimpinan ALRI diretool. Gerakan perwira muda ini berhasil diselesaikan secara bijaksana oleh Pimpinan ALRI dan Menko Hankam/KASAB.

Jenderal A.H. Nasution yang waspada terhadap maksud PKI.

Tanpa disadari oleh para perwira muda itu, bahwa mereka telah terjebak oleh strategi PKI, yang berambisi untuk “melepaskan” suatu lapisan (generasi) perwira AL, yang rata-rata berpangkat Kapten yang dinilainya sebagai bibit perwira reaksioner. PKI telah mempersiapkan IBAL untuk menggantikan mereka sebagai perwira.

Pekerjaan Biro Chusus yang paling berhasil adalah di tubuh TNI Angkatan Udara. Sebagian dari pimpinan teras AURI berhasil dibina PKI termasuk Men/Pangau Omar Dhani, Letkol Heru Atmodjo, Kolonel Soediono sehingga AURI diperhitungkan dapat mendukung gerakan PKI.

Di dalam tubuh Kepolisian, usaha Biro Chusus menunjukkan hasil yang baik. Beberapa perwira tinggi dan perwira menengah berhasil dibina menjadi pendukung setia PKI, seperti Brigjen Sutarto, AKBP Anwas, KBP Otot Sjamsul Maarif.

Pada umumnya para perwira atau prajurit yang telah terbina oleh PKI bersikap korek dalam segala penampilan, sehingga seringkali menjadi kebanggaan atasannya. Sikap korek yang ditunjukkan ini bukanlah berdasarkan kesadarannya selaku prajurit Saptamarga, namun karena pengawasan dari para pembinanya. Korek dalam bertingkah laku militer, korek dalam berpakaian, korek dalam penampinan itu karena ia sudah dianggap sebagai prajurit komunis yang berada dalam jajaran TNI. Secara lahiriah mereka adalah prajurit TNI, namun secara batiniah mereka telah terbina sebagai prajuritnya PKI.

Ofensif manipolis dan revolusioner PKI secara terbuka terhadap ABRI, khususnya TNI-AD, diawali oleh pidato D.N. Aidit pada Kongres Nasional VII PKI bulan April 1962. Angkatan Bersenjata dituduh menyalahgunakan Undang-Undang Keadaan Bahaya dan memacetkan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan Gotong Royong, untuk menumbuhkan diktator perorangan dan kapitalisme birokrat, dengan menguber-uber dan melarang kegiatan PKI. Dalam kongres tersebut D.N. Aidit menyatakan :

“Dalam rangka usaha dan percobaan menghancurkan PKI telah diadakan experimen tiga selatan di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, dengan maksud jika experimen ini berhasil akan diluaskan ke daerah-daerah lain. Setelah percobaan membubarkan PKI juga gagal, dan experimen tiga Selatan hanya lebih menelanjangi sikap kepala batu kaum reaksioner”. [5]

Peristiwa tiga Selatan tersebut adalah akibat dari aktivitas pimpinan PKI mengadakan pengacauan yang meresahkan masyarakat. Pimpinan TNI-AD memerintahkan pembekuan kegiatan PKI di tiga daerah tersebut, sedangkan koran PKI Harian Rakjat dilarang terbit, dan beberapa tokoh PKI ditahan. Sebagai akibatnya, pimpinan TNI-AD dikritik habis-habisan oleh PKI. TNI-AD dianggap tidak sungguh-sungguh menumpas pemberontakan PRRI/Permesata, bahkan dituduh melakukan perjuangan dua front. Front pertama melawan pemberontakan PRRI/Permesta, front kedua menindas dan membendung komunis. Jenderal Nasution dituduh pula berkompromi dengan pemberontak dengan mengupayakan amnesti dan abolisi. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar dan melegalisasi kekuatan anti komunis.

Tugas pembinaan teritorial (Binter) yang dilakukan oleh TNI-AD dianggap sebagai penghalang oleh PKI dalam upayanya menguasai masyarakat desa. Beberapa peristiwa aksi sepihak oleh PKI adalah contoh dalam usaha untuk mematahkan binter tersebut. Anggota ABRI yang bertugas di Komando Rayon Militer (Koramil) maupun bintara Pembina Desa (Babinsa) diejek sebagai “Setan Desa” sedangkan anggota ABRI yang bertugas di beberapa perusahaan negara dan lembaga pemerintah diejek dengan sebutan “Setan Kota” kampaye PKI beserta ormasnya juga memfitnah anggota ABRI tersebut sebagai “Anti Rakyat” yang berupaya menggagalkan landreform. DPP BTI selanjutnya mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang isinya menghendaki agar pemerintah menghapus Koramil, Babinsa, dan Hansip di daerah Jawa Barat.

Keberadaan Hansip dituduh sebagai pasukan desa yang memberatkan beban pemerintah dan rakyat serta bertentangan dengan Instruksi Presiden No. I/Peperti tahun 1962 tanggal 27 Februari 1962 yang melarang segala bentuk pungutan dalam bentuk pajak yang memberatkan penduduk. BTI menuduh tuan tanah yang menjadi musuh rakyat dilindungi oleh para pembina yang bekerjasama dengan para pamong desa, juga melindungi perjudian, merusak tanaman, merampas tanah dan mengusir petaninya, membekukan lurah dan pamong desa yang “manipolis”: dan melarang rapat-rapat petani. Dengan demikian, maka timbul kesan “adanya ABRI di desa menyebabkan desa menjadi tidak aman”. Oleh karena itu, DPP BTI mengharapkan kebijaksanaan Presiden untuk :

  1. Memerintahkan pembubaran Koramil dan Babinsa serta mengembalikan pejabat-pejabatnya kembali ke kesatuannya.
  2. Mengusulkan agar petani mengorganisasi dan memimpin gerakan I sukarelawan serta tugas-tugas untuk menjamin keamanan desa-desa yang sekarang menjadi tugas Hansip, selanjutnya diserahkan kepada Front Nasional.[6]

Surat yang dikirim DPP BTI kepada Presiden Soekarno disambut oleh Dewan Nasional SOBSI, yang juga mengirim kawat kepada Presiden Soekarno. Dengan nada yang sama, SOBSI meminta kepada Presiden agar mendukung tuntutan BTI membubarkan Koramil dan Pembina Desa di Jawa Barat serta tugas Hansip digantikan oleh Front Nasional. SOBSI menuduh para pembina desa bersekongkol dengan anggota-anggota pamong desa dan Hansip yang reaksioner serta bekas anggota partai terlarang (Masyumi, PSI), melakukan kegiatan-kegiatan yang memusuhi kaum tani dan melindungi tuan tanah yang menentang UUPBH dan UUPA, merampas tanah garapan dan mengusir petaninya. Selain itu mereka menangkapi petani dan melarang hak pilih rakyat untuk memilih lurah yang progresif-revolusioner, melarang rapat-rapat para petani (baca BTI) yang telah mendapat ijin dari kepolisian.[7]

Gerwani pun mengeluarkan pernyataan mendukung tuntutan BTI agar Koramil dan Pembina Desa dibubarkan. “Adanya Koramil dan Pembina Desa di Jawa Barat pada hakekatnya merongrong kekuasaan pemerintah sipil. Mereka merupakan duri yang menyulitkan pelaksanaan pendemokrasian daerah dan desa”. Gerwani berharap kepada Presiden agar kekuasaan Koramil dihapuskan, sehingga kekuasaan di desa lebih berkembang dan berkiprah pada suasana demokratis dan gotong- royong.[8]

Pada bulan Februari 1965 PKI mengajukan lagi tuntutannya yang baru tentang pembentukan Angkatan V. Ketua CC PKI D.N. Aidit melontarkan sebuah gagasan supaya dibentuk suatu organisasi militer dengan nama “Angkatan V” di samping Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian yang semuanya sudah berjumlah kira-kira 500.000 prajurit, di samping 21 juta sukarelawan beserta Hansip dan Hanra yang dibentuk dalam rangka aksi Dwikora. Angkatan V adalah milisi rakyat yang akan dibentuk harus terdiri atas kalangan buruh dan tani yang dipersenjatai.

Gagasan pembentukan Angkatan V ini berasal dari PM. RRC Chou En Lai yang disampaikan kepada Presiden Soekarno sewaktu berkunjung ke Indonesia. Chou En Lai mengatakan, agar di samping keempat angkatan yang sudah ada, sukarelawan yang berjumlah 21 juta orang itu disarankan supaya dijadikan inti Angkatan Bersenjata. Dengan demikian, maka ABRI akan benar-benar menjadi Angkatan Bersenjata milik rakyat Gagasan pembentukan Angkatan V itu berkaitan dengan kesanggupannya, akan membantu 100.000 (seratus ribu) pucuk senjata ringan cuma­-cuma kepada Indonesia.

Gagasan PM Chou En Lai itu oleh Presiden Soekarno dilontarkan pada kuliah perdana Kursus Reguler Lemhannas pada tanggal 21 Mei 1965.[9] Kuliah Presiden Soekarno tersebut, kemudian mendapat tanggapan yang luas di masyarakat. Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani mengatakan di Bandung pada saat peresmian Komando Regional Udara VI (Korud VI) tanggal 4 Juni 1965, bahwa hasil itu akan memperhebat kekuatan Nasional jika rakyat sebagai Angkatan V dipersenjatai.[10]

Menteri Penerangan/Ketua G-III KOTI Mayor Jenderal Achmadi menyatakan bahwa seluruh rakyat harus bertanggung jawab terhadap revolusi dan melaksanakan cita-cita revolusi, dan kalau ke luar menghadapi Nekolim, setiap manusia adalah tentara.[11]

Pimpinan partai politik yang pertama kali berkomentar adalah Sekretaris Jenderal Partai Indonesia (Partindo) Adisoemarto pada tanggal 10 Juni 1965. Ia menyatakan bahwa untuk menghadapi tantangan Nekolim yang menyiapkan agresi langsung terhadap Republik Indonesia dan persiapan teror terhadap Bung Karno, sudah waktunya melantik Angkatan V. Angkatan V adalah realisasi dari slogan tentara rakyat.[12]

Ali Sastroamidjojo (Ketua Umum Partai Nasional Indonesia) mengemukakan pendapatnya bahwa Angkatan V tidak perlu dipersoalkan lagi.[13] Kemudian A.J.C. Barus salah seorang anggota P.B. Partindo menyatakan bahwa ia mendukung sepenuhnya pendapat Menteri/Panglima AU Laksamana Omar Dhani yaitu mempersenjatai buruh dan tani sebagai sokoguru revolusi.[14] Isyu tentang gagasan pembentukan Angkatan V ini diteruskan oleh organisasi politik dan organisasi massa yang berafiliasi, bernaung, berlindung kepada PKI. Sementara itu untuk kalangan terbatas, Ketua CC PKI menciptakan isyu “Dewan Djenderal”, karena PKI merasakan bahwa Angkatan Darat semakin membahayakan dirinya.

Pada akhir April 1965, D.N. Aidit menjelaskan situasi politik di tanah air yang berkembang semakin gawat kepada Syam. Dalam penilaiannya terhadap TNI-Angkatan Darat, D.N. Aidit menganggap fungsi, peranan dan doktrin Angkatan Darat sebagai sesuatu yang tidak dikendaki PKI. Kedudukan Angkatan Darat semakin membahayakan dan bahwa dalam SUAD terdapat “bagian” yang diduga khsusus mengendalikan segala kegiatan politik. “Bagian” ini dihubung-hubungkan dengan sebuah dewan yakni Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi (Wanjanti) yang tugasnya mengendalikan karier perwira-perwira tinggi. Dewan ini anggotanya terdiri atas beberapa Jenderal D.N. Aidit menamakan dewan ini “Dewan Jenderal” dan diartikan sebagai dewan yang mengatur dan mengendalikan kegiatan politik untuk memusuhi PKl. (lstilah “Dewan Jenderal” untuk pertama kali diperkenalkan oleh PKl). Jenderal-jenderal yang oleh PKI dianggap tokoh-tokoh yang menghambat program PKI adalah Mayjen S. Parman, Mayjen Harjono MT, Brigjen Sutojo, Brigjen D.I. Pandjaitan, dan Brigjen Sukendro.

Setelah istilah Dewan Jenderal diciptakan dan sekaligus diartikan sebagai “Dewan yang merupakan bagian AD yang memimpin dan mengendalikan kegiatan politik”. Biro Chusus ditugasi mengembangkan “sinyalemen” D.N. Aidit tentang adanya dewan tersebut, sehingga mencapai bentuk yang kiranya bisa diterima oleh pihak luar sebagai suatu kenyataan, khususnya oleh Presiden Soekarno. Dengan kata lain, Biro Chusus harus dapat menyiarkan “sinyalemen” tersebut dan menjelmakannya sebagai sesuatu yang membayakan Negara. Tujuannya ialah untuk memojokan Angkatan Darat. Cara yang dipilih ialah menyebarkannya sebagai isyu (desas-desus, ada juga yang berupa surat kaleng). Cara ini mudah dilaksanakan karena situasi dan kondisi saat itu serba gawat, banyak desas-desus dari sejumlah badan intel yang tidak terkoordinasi. Langkah pertama dimulai dengan isyu ringan, seperti “Ada Jenderal-jenderal dari Angkatan Darat yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan PBR”, “Ada Jenderal-jenderal yang tidak loyal terhadap PBR”. Kemudian isyu diperkeras menjadi “Jenderal-jenderal yang tidak loyal menyatukan diri dalam suatu dewan dengan nama “Dewan Jenderal” yang bertugas menilai kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi”. Akhirnya sifat itu diperberat menjadi “Dewan Jenderal akan mengadakan coup”.

Demikianlah isyu tingkat pertama yang disiarkan dalam bulan Mei, Juni, dan Juli 1965. Bertepatan dengan meluasnya isyu tentang Dewan Jenderal, tersiar pula dokumen Gilchrist.

Sir Andrew Gilchrist adalah duta besar Inggris untuk Indonesia tahun 1962-1963. Dokumen yang memakai namanya itu antara lain disebut kata-kata “our local army friends” yang kemudian dihubungkan dan ditafsirkan sama dengan Dewan Jenderal. Dengan demikian isyu Dewan Jenderal meningkat. Semula isyu Dewan Jenderal hanya dikaitkan dengan masalah dalam negeri. Selanjutnya disangkutkan dengan pihak luar negeri, dan menambah bentuk tuduhan baru bahwa Angkatan Darat bekerjasama dengan kaum imperilais, justru pada saat Indonesia sedang berkonfrontasi dengan neo kolonialis.

Pada bulan-bulan Agustus-September 1965 isyu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist kian meningkat menjadi isyu baru “Kabinet Dewan Jenderal”. Sidang Mahmilub yang memeriksa dan mengadili Waluyo alias Bono (orang ketiga Biro Chusus) pada tanggal 28 September 1968 membuktikan bahwa Waluyo mengakui apa yang disebut “Kabinet Dewan Jenderal” itu disusunnya bersama dengan anggota Biro Chusus lainnya atas perintah D.N. Aidit sebagai Ketua CC PKI. Konsep “Kabinet Dewan Jenderal” produksi Biro Chusus, menurut Waluyo adalah sebagai berikut :

– Perdana Menteri                           : Jenderal A.H. Nasution

– Wakil Perdana Menterif             : Menteri Pertahanan Letjen A.Yani

– Menteri Dalam Negeri                 : Hadi Subeno

– Menteri Luar Negeri                    : Roeslan Abdulgani

– Menteri Hubungan Dagang L.N: Brigjen Sukendro

– Menteri Jaksa Agung                   : Mayjen S. Parman

– Menteri Agama                              : K.H Rusli (Halil)

– Menteri Pangad                             : Mayjen Ibrahim Adjie

– Menteri Pangau                             : Komodor Udara Rusmin

– Menteri Pangak                             : Mayjen Polisi M. Jasin

– Menteri Pangal                              : –

– Menteri Kehakiman                     : –

Dengan adanya konsep tersebut, isyu Dewan Jenderal mencapai klimaksnya. Walaupun sumber utamanya D.N. Aidit sendiri, sebagai taktik penyesatan untuk menghapuskan asalnya, dalam Sidang CC PKI yang diperluas pada tanggal 28 Agustus 1965 Aidit menguraikan adanya info Dewan Jenderal. Ia berkata :

“Info tentang Dewan Jenderal diperoleh dari beberapa orang dan pihak, tetapi sumber terpercaya, ialah Brigjen Pol. Sutarto, Kepala Staf Badan Pusat Intelijen (BPI). Saya juga tidak mempercayai begitu saja info-info tersebut, dan dokumen yang saya terima tentang Dewan Jenderal, sudah saya serahkan kepada Presiden Soekarno, Dr. Subandrio dan Ali Sastroamidjojo. Saya mengharap agar kawan-kawan masing­-masing juga aktif mencari bahan tentang Dewan Jenderal. Saya sendiri sepenuhnya percaya bahwa Dewan Jenderal itu ada”.

Isyu Dewan Jenderal dan bahwa Dewan Jenderal mau mengadakan kup (coup) selain disebar melalui saluran Biro Chusus juga lewat saluran-saluran lain, seperti organisasi massa, partai politik maupun secara perorangan oleh tokoh-tokoh PKI kepada pejabat-­pejabat tinggi Negara, secara formal maupun secara informal.

Comite Daerah Besar (CBD) dipergunakan sebagai saluran isyu ke daerah-daerah sampai ketingkat bawah. Anggota Fraksi PKI juga dipergunakan sebagai saluran, baik yang resmi seperti di DPR, DPA, Front Nasional dan sebagainya, maupun Fraksi PKI yang ilegal seperti fraksi-fraksi dalam Ormas-ormas, jawatan-jawatan, dan lain-lain. Isyu tentang Dewan Jenderal dilancarkan dari satu pihak sehingga menjadi pelbagai “info” bagi pihak lain. Misalnya, Dinas Intel MABAK mendapatkan info tersebut dari bawah, yakni dari Ketua SOBSI Cabang Pabrik Gula Kadipaten Cirebon. Brigjen Pol. Sutarto, Kepala Staf BPI memperolehnya langsung dari Sudjarwo. Harjowisastro, anggota DPR GR dan PKI, dan dari Sjarifuddin Tandjung, seorang “kader” Marhaenis melalui Witarno. Selain melalui beberapa saluran tersebut, juga melalui instansi lain seperti Kejaksaan Agung, Badan Pusat Intelijen (BPI), dan partai-partai seperti PNI dan Partindo.

Dengan cara demikian, isyu Dewan Jenderal berhasil mencapai sasaran utamanya, yakni Presiden Soekarno. Mengenai dokumen Gilchrist, disebarkan dengan cara lain. Pad a tanggal 15 Mei 1965, Dr. Subandrio menerima sepucuk surat anonim melalui Pos Jakarta. Surat tersebut terdiri atas dua lembar. Lembar pertama berupa surat pengantar, yang menyatakan pengiriman satu dokumen yang berguna bagi revolusi, yang ditemukan di rumah peristirahatan William (Bill) Palmer di Puncak pada waktu pemuda mengobrak-abrik rumah tersebut. Lembar kedua berupa konsep (draft) surat yang diketik tanpa ada tandatangan ataupun paraf dari pembuatnya. Hanya tertulis nama “Gilchrist”. Kemudian Dr. Subandrio menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Staf BPI Brigjen Pol Sutarto untuk diteliti.

Sutarto tidak mengadakan penelitian tentang otentik atau tidaknya dokumen tersebut tetapi mengembalikan “konsep (draft) surat Gilchrist” tersebut kepada Ketua BPI Dr. Subandrio, dan menyatakan bahwa formulir yang digunakan untuk membuat “draft” itu otentik. Formulir itu sama dengan formulir yang pernah diambil oleh BPI pada bulan September 1963 dari gedung Kedutaan Inggris ketika terjadi demonstrasi dan perusakan “anti Malaysia”. Mengenai isi “draft” tersebut jelas tidak dapat dipastikan keotentikannya.

Adapun isi lengkap dokumen tersebut adalah sebagai berikut : “I discussed with the American Ambassador the questions set out in your No.: 67786/65. The Ambassador agreed in principal with our position but asked of time to investigate certain aspects of the matter. To my question on the possible influence of Bunker’s visit, to Jakarta, the Ambassador said that he saw no chance of improving the situation, and that there was therefore no reason for changing our joint plans. On the contrary, the visit of the US. President’s personal envoy would give us more time to prepare the operation the utmost detail. The Ambassador felt that further measures were necessary to bring our efforts into closer alignment. In this connection, he said that it would be useful to impress again on our local army friends that extreme care discipline and coordination of action were essential for the success of the interprise.

I promised to take all necessary measures. I will report my own views personally in due course.

GILCHRIST[15]

(Terjemahan bebas) Saya telah membicarakan dengan Duta Besar Amerika untuk menanyakan hal yang saudara tanyakan dalam No. 67786/65. Duta Besar pada pokoknya sepakat dengan pendirian kita, tetapi meminta waktu untuk meneliti segi-segi khusus tentang hal itu. Atas pertanyaan tentang kemungkinan pengaruh dari kunjungan Bunker, ke Jakarta, Duta Besar menyatakan bahwa ia tidak melihat kekemungkinan untuk memperbaiki keadaan, dan dengan demikian tidak ada alasan untuk merubah rencana bersama kita. Sebaliknya, kunjungan utusan pribadi Presiden AS akan memberi kita waktu yang lebih banyak untuk menyusun operasi itu dengan rinci sekecil-kecilnya. Duta Besar berpendapat bahwa diperlukan tindakan-tindakan lanjutan untuk lebih mendekatkan jajaran kita. Dalam hubungan ini, ia mengatakan bahwa para “local army friends” kita perlu diberi kesan lagi bahwa disiplin yang ketat dan koordinasi yang erat dalam tindakan akan berarti penting bagi keberhasilan usaha ini. Saya berjanji akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Saya akan melaporkan pendapat saya sendiri dalam waktu yang tepat.

GILCHRIST

Dr. Subandrio kemudian memerintahkan untuk mereproduksi “konsep surat Gilchrist”itu. Pada tanggal 26 Mei 1965 Dr. Subandrio membawa dokumen itu serta melaporkannya kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memerintahkan dr. Subandrio untuk mengumpulkan semua Panglima Angkatan di Istana Merdeka. Mereka telah hadir pada lebih kurang pukul 10.00. Hadir antara lain Men/Pangak Inspektur Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo, Men/Pangal Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata, Men/Pangad Letjen A. Yani, Men/Pangau yang diwakili oleh Laksamana Muda Sri Muljono Herlambang. Sementara Presiden Soekarno membacakan dokumen tersebut, Dr. Subandrio membagi­-bagikan fotocopinya kepada hadirin. Setelah selesai dibaca, Presiden Soekarno langsung bertanya kepada Letnan Jenderal A. Yani: “Apakah dalam Angkatanmu masih ada orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika? Jenderal A. Yani menjawab : “Tidak Pak, yang ada ialah yang saya beri tugas khusus, yaitu Brigjen Sukendro supaya selalu mencari hubungan dengan Amerika Serikat dan Mayjen S. Parman supaya berhubungan dengan Inggris untuk mendapatkan informasi, yang selanjutnya dilaporkan kepada saya”.

Kemudian Presiden Soekarno menyatakan lagi kepada Jenderal A. Yani, “Bagaimana desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang menilai kebijaksanaan saya? ” Di jawab oleh Jenderal A. Yani : “Tidak benar. Saya memang pernah satu kali mengumpulkan para perwira senior atas permintaan saya untuk bertukar pikiran mengenai masalah yang dihadapi oleh revolusi kita. Saya beri kesempatan mereka secara luas untuk mengemukakan pendapatnya (stoom uitblazen). Adapun Dewan yang ada, yaitu Dewan yang menyusun promosi perwira-perwira senior”.

Dengan selesainya pertemuan tersebut TNI-Angkatan Darat menganggap bahwa masalah Dewan Jenderal telah di “clear” kan. Namun kenyataannya tidak demikian, Dr. Subandrio telah memperbanyak yang disebut “Dokumen Gilchrist” itu sebanyak 100 (seratus) lembar dan membawanya ke luar negeri sewaktu ia menyertai Presiden Soekarno menghadiri Konperensi Asia Afrika II yang sedianya akan diadakan pada pertengahan tahun 1965 di Aljazair. Dr. Subandrio membagi-bagikan foto copy “Dokumen Gilchrist” tersebut kepada delegasi negara-negara peserta Konperensi yang sedang berada di Kairo. Dengan demikian, isyu Dewan Jenderal bersama “dokumen Gilchrist” telah meluas ke luar negeri. Isyu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist adalah ofensif revolusioner PKI terhadap TNI – AD secara sistematis diciptakan oleh PKI.

Pada tahap pertama, diciptakan isyu tentang adanya Dewan Jenderal di Angkatan Darat yang bertugas khusus untuk memikirkan usaha-usaha dalam rangka menghadapi PKI. Dengan isyu tersebut PKI ingin memberi kesan bahwa Angkatan Darat bersikap phobi terhadap PKI dan tidak loyal kepada cita-cita perjuangan Pemimpin Besar Revolusi, yakni Nasakom.

Pada tahap kedua, diisyukan bahwa Dewan Jenderal menilai kebijakan Pemimpin Besar Revolusi (PBR). Pada tahap ini PKI ingin memberi kesan bahwa Dewan Jenderal adalah sebuah badan dalam Angkatan Darat yang diragukan loyalitasnya kepada PBR. Tujuannya ialah menghilangkan kepercayaan PBR kepada Angkatan Darat sekaligus mengadu domba antara Angkatan Darat dan Presiden Soekarno.

Pada tahap ketiga, ditimbulkan isyu bahwa Dewan Jenderal bekerja. sama dengan Nekolim, untuk menerbitkan kesan seolah-­olah Angkatan Darat mengkhianati revolusi.

Pada tahap keempat, dikeluarkan bisikan bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Untuk lebih meyakinkan orang tentang kesungguhannya, PKI telah menciptakan isyu Kabinet Dewan Jenderal.

Dengan cara dan usaha yang sistematis isyu “Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan” dari Presiden/Pangti ABRI/PBR Dr. Ir. Soekarno akhirnya secara sempurna dapat mencapai sasarannya. Selanjutnya dr. Subandrio dan Brigjen Pol. Sutarto pada tanggal 27 September 1965 mendekati Presiden Soekarno dan menyarankan kepadanya agar menindak Pimpinan TNI-AD. Saran yang sama dilakukan juga oleh Laksamana Madya Omar Dhani pada tanggal 29 September 1965. Dari sidang-sidang Mahmillub yang mengadili mereka ini dikemudian hari terbukti bahwa semua isyu tersebut adalah fitnah terarah demi kepentingan PKI dalam usahanya untuk merebut kekuasaan.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Angkatan Bersendjata, 21 Februari 1968

[3]     Keterangan Sjam kepada Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, Djakarta, 21 Februari 1968

[4]     Angkatan Bersendjata, 21 Februari 1969, Sidang Mahmillub Sjam

[5]     D.N. Aidit, Untuk Demokrasi, Persatuan Mobilisasi (Laporan Umum atas nama CC PKI, Djakarta, 1962, Hal. 18-79

[6]     Harian Rakjat, 24 Mei 1964

[7]     Harian Rakjat, 29 April 1964

[8]     Harian Rakjat, 5 Mei 1964

[9]     Saleh As”ad Djamhari, lkhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang), Departemen Pertahanan keamanan, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta 1979 hal. 120

[10]    Antara, 5 Juni 1965

[11]    Berita Yudha, 9 Juni 19065.

[12]    Antara, 11 Juni 1965

[13]    Nazaruddin Syamsuddin, Op. Cit., hal. 18

[14]    Saleh As”ad Djamhari, Op. Cit., hal. 121

[15]    Lembaga Pertahannan Nasional, Dokumen Terpilih Sekitar Pemberontakan G 30S/PKI, jakarta, 1993, ha. 4-5 (penyunting Alex Dinuth)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.