Kudeta PKI Madiun (4): Pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948[1]

 

Dinihari tanggal 18 September 1948, ditandai dengan beberapa kali letusan pistol dari suatu tempat di kompleks pabrik gula Rejoagung, merupakan awal perubahan sejarah bagi PKI, yaitu melakukan perebutan kekuasaan. Dari sumber letusan itu disusul dengan bunyi letusan pistol di tempat lain untuk menegaskan bahwa gerakan merebut kekuasaan dimulai. Pasukan berseragam hitam segera bergerak untuk menguasai obyek-obyek vital di dalam kota. Sasaran pertama adalah kediaman Residen Madiun, Samadikun. Karesidenan dikepung, kebetulan pada saat itu Presiden sedang berada di luar kota. Kemudian Wakil Residen Sidarto dilarang ke luar rumah. Markas Komando Pertempuran Daerah Timur (KPDT) serta markas Sub Teritorial Comando (STC) dengan cepat diduduki. Beberapa pejabatnya, antara lain Letkol Sumantri dan Mayor Rukminto Hendraningrat ditahan. Selain itu Markas Staf Pertahanan Djawa Timur (SPDT) diduduki. Kepala Staf SPDT, Letkol Marhadi, Letkol Wijono, Mayor Bismo, Kapten Sidik Purwoko, dan Mayor Istiklah, Letnan Tjoek Harsono ditangkap. Tidak luput pula Markas Depot Corps Polisi Militer dan Markas Kompi Mobile Brigade Polisi disergap. Disamping itu para pegawai kantor pemerintah dilarang meninggalkan tempat. Mereka yang tidak hadir dicari dan dijemput dari rumahnya.

Selanjutnya pada 19 September 1948 pagi hari, Sumarsono, Supardi, dan kawan-kawannya “mengumumkan” berdirinya “Soviet Republik Indonesia” dan pembentukan Pemerintahan Front Nasional. Pengumuman dibacakan oleh Supardi, tokoh Pesindo, di halaman Karesidenan Madiun dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah. Madiun dinyatakan sebagai “daerah yang dibebaskan”. Pimpinan Pemerintahan daerah yang telah disiapkan mulai diaktifkan. Abdul Muntolib, diangkat sebagai Residen Madiun mulai berkantor di kantor karesidenan. Sementara itu tokoh-tokoh PKI lain silih berganti berpidato di depan corong radio, baik di RRI maupun di Gelora Pemuda milik BKPRI. Isi pidato mereka tidak lain hanyalah mendeskreditkan Pemerintah RI di bawah pimpinan Sukarno- Hatta. Dengan adanya pelbagai pidato ini, rakyat mulai mengerti bahwa kota Madiun telah menjadi pusat dari pemerintahan yang menamakan dirinya” Pemerintah Front Nasional.[2]

Ketika “Soviet Republik Indonesia” buatan PKI diumumkan, para anggota pimpinan PKI sengaja berada di luar Madiun. Seolah-olah mereka tidak tahu-menahu karena sedang terlibat berbagai kegiatan rutin. Musso dan Amir Sjarifuddin serta Setiadjid sedang melakukan kampanye ke beberapa daerah RI yang letaknya berbatasan dengan garis demarkasi, seperti Pati, Cepu dan Bojonegoro. Beberapa anggota pimpinan CCPKI lainnya sedang mengadakan rapat di Yogyakarta pada tanggal 17 September 1948. Bersamaan dengan pembentukan Pemerintah Front Nasional pada tanggal 18 September berlangsung pula rapat Sarekat Buruh Kereta Api (SBKA). Pada keesokan harinya tanggal 19 September 1948 diadakan rapat CCPKI Yogyakarta yang menurut keterangan mereka sedang membahas masalah penerapan rencana koreksi Musso.[3] Baru kemudian beberapa anggota CCPKI Musso, Amir Sjarifuddin dan Setiadjid datang ke Madiun, sedang Suripno menyusul kemudian.

Musso tiba di Madiun pada tanggal 19 September pagi hari, ia segera mengambil alih pimpinan pemerintah Front Nasional dan melakukan pidato yang menyerang pemerintah RI. Selama menduduki kota Madiun, PKl harus menghadapi sikap pemuda dan pelajar yang tidak bersedia membantu. Sikap yang sama ditunjukkan pula oleh penduduk Madiun. Hanya sebagian kecil penduduk kota itu yang bersedia membantu mereka. Di bawah kekuasaan PKl, kota Madiun sunyi-senyap. Jam malam diberlakukan, lampu jalanan dimatikan sejak senja hari, pasar dan alun-alun kota dijaga oleh tentara yang berseragam hitam.

Oleh karena merasa telah menguasai keadaan, PKl mengira sudah tidak ada perlawanan terhadap mereka. Perkiraan ini ternyata meleset. Perlawanan justru datang dari para pemuda pelajar yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Di Madiun terdapat 2 kompi TRIP, yaitu satu Kompi SMA, di bawah pimpinan Sukamto Sajidiman dan Sabar Kumbino, serta satu Kompi SMP di bawah pimpinan Soewarso. Harapan PKl, pasukan ini berpihak kepada mereka, oleh karena itu TRIP tidak dilucuti sejak awal. Sekalipun demikian pelajar TRIP tetap menaruh curiga. Oleh karena itu pimpinan TRIP menganjurkan agar mereka yang mempunyai orang tua atau anak saudara, sebaiknya tinggal di luar asrama saja, menyelamatkan senjata miliknya. Anjuran ini bersifat rahasia, namun rahasia tersebut bocor, karena ada tiga orang anggota TRIP yang berkhianat, melaporkan rahasia itu kepada pimpinan tentara pemberontak. Asrama TRIP di JaIan Ponorogo kemudian digrebeg dan diduduki. Senjata pasukan TRIP akan dilucuti. Mereka menolak dan melawan yang menyebabkan seorang anggota TRIP bernama Moeljadi gugur. Peristiwa ini terjadi pada hari keempat di bawah kekuasaan PKl, tanggal 22 September1948. Akibatnya para anggota Tentara Pelajar marah. Pemakaman jenazah kawannya yang dibunuh PKl pada 22 September 1948 itu, dijadikan sumbu perlawanan.

Pihak PKl rupanya menyadari bahwa pelajar adalah musuh dalam selimut. Residen PKl Abdul Muntolib mencoba membujuk mereka. Pelajar-pelajar di Madiun dikumpulkan di pendopo kabupaten. Muntolib berjanji kalau pelajar berpihak kepada PKl, mereka akan dibebaskan membayar uang sekolah. Harapan Muntolib ternyata berbalik. Para pelajar mengejek pidatonya. Pelajar yang dipelopori oleh Sukamto Sajidiman dan Sabar Kumbino beramai-ramai menirukan pidatonya. Kemudian secara beramai-ramai meninggalkan tempat rapat. Di jalanan mereka mengejek tentara PKI yang berjaga dan melempari setiap mobil yang berbendera merah. Gerakan perlawanan anak-anak pelajar ini tidak berhenti pada siang hari saja. Pada malam hari mereka bergerak menempelkan pamflet-pamflet yang berbunyi :

“Hancurkan kekuasaan Musso”. Akibat perlawanan pelajar ini pasukan PKI melakukan penangkapan tokoh-tokoh TRIP yang dianggap sebagai “biang keladinya”.

Sementara itu aksi-aksi PKI yang menduduki Madiun semakin brutal. Para tokoh daerah yang ditangkap dikumpulkan di rumah penjara Kletak di Jalan Wilis. Sedangkan Kepala Staf Pertahanan Djawa Timur (SPDT), Letnan Kolonel Marhadi bersama dengan anggotanya antara lain Mayor Bismo dan Mayor Wijono, ditawan di suatu tempat, kemudian dipindahkan ke markas pemberontak di kompleks pabrik gula Rejoagung. Mereka diinterogasi dan dipaksa mengakui bahwa pihak PKI telah menang dan berkuasa.

Demikran pula yang dialami anggota SPDT yang lain yaitu Kapten Kartidjo dan Letnan Tjoek Harsono yang pada tanggal 18 September 1948 itu mendapat perintah pergi ke Sarangan untuk menyelamatkan beberapa orang anggota Komisi Tiga Negara yang berada di sana. Oleh karena situasi sudah tidak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan ke Sarangan, Kapten Kartidjo kembali ke Madiun. Di tengah perjalanan ia dicegat oleh pasukan Batalyon Mussofa, kemudian dibawa ke pabrik gula Rejoagung. Setelah beberapa hari ditawan di sini, Letkol Marhadi, Mayor Wijono, Mayor Bismo, dan Kapten Kartidjo dipindahkan ke Dungus, salah satu kota kawedanan di sebelah timur Madiun. Mereka bersama-sama tawanan yang lain ditembak mati secara massal di pinggir sebuah kali di desa Kresek, Dungus. Dalam peristiwa ini, Kapten Kartidjo selamat karena berhasil menjatuhkan diri sebelum peluru menerjangnya.[4]

Situasi tersebut tentu saja mengancam keselamatan Republik Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya pemberontakan PKI Madiun, Republik Indonesia yang sedang dalam situasi siaga tinggi, memobilisasi kekuatannya untuk menghadapi ancaman agresi militer Belanda, dikhianati oleh FDR/PKI dengan tusukan dari dalam.

***

 

[1] Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid II: Penumpasan Pemberontakan PKI 1948, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2] Djamat Marsudi, Menyingkap Tabir Fakta-Fakta Pemberontakan PKI da/am Peristiwa Madiun.Merdeka Press, Djakarta, 1965, hal. 27.

[3] Soe Hok Gie, “Simpang Kiri dari Sebuah jalan”, Skripsi Sarjana Fakultas SastraJurusanSejarah Universitas Indonesia, 1990, har. 181-182

[4] Wawancara simultan tentang pemberontakan PKI di Madiun 1948, khususnya keterangan Letjen TNI Kartidjo, Jakarta, 1976.