PKI MENGADAKAN KONGRES LUAR BIASA

115

PKI MENGADAKAN KONGRES LUAR BIASA [1]

 

30 April 1962

Tanggal 26 April Ialu dimulai Kongres Nasional ke-VIl (luar biasa) PKI. Kongres diadakan untuk

“memusatkan usaha kepada penyesuaian Konstitusi dan Program PKI dengan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Penetapan Presiden RI No. 7 tahun 1959 yakni penetapan yang mengatur tentang berbagai segi kepartaian di Indonesia.”

Wakil Ketua I PKI M.H. Lukman menyatakan:

“Pancasila sebagai filsafat -dalam arti kata yang dipakai umum sehari-hari maka ia tidak bisa berarti lain dari pada filsafat persatuan, maka ia lebih tepat untuk dikatakan sebagai dasar politik negara RI yaitu dasar Republik kesatuan dan dasar politik persatuan negara RI”

Lukman menegaskan seterusnya bahwa

“orang bisa merasakan betapa tepat dan kenanya ucapan Presiden dalam Resopim bahwa Pancasila adalah alat pemersatu.”

Jelaslah dari sini betapa Lukman dan PKI mengelakkan sama sekali membahas sikap PKI terhadap sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia tidak mengatakan pada hakikatnya Ketuhanan berlawanan Marxisme-Leninisme. Ia mendiamkan saja hal itu hingga belumlah jelas apakah dengan menerima Pancasila berarti juga PKI menerima percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebaliknya menarik untuk dicatat bahwa soal itu pun tidak dirasakan perlu untuk dipersoalkan oleh Jenderal A.H. Nasution ketika dia diminta memberi sambutan untuk kongres PKI itu. Nasution hanya mengatakan:

“Usaha PKI untuk mensubordinasikan konstitusi partai kepada Penetapan Presiden tersebut sangat saya hargakan dan saya yakin bahwa subordinasi itu tidak akan dirasa sebagai paksaan dari luar tetapi spontan keluar dari hati nurani sendiri sebagai bangsa Indonesia yang tengah berjuang untuk merealisasikan demokrasi dan sosialisme Indonesia sebagai alat untuk mericapai masyarakat adil dan makmur.”

Demikianlah dengan segala ini kelihatan PKI berhasil memperkukuh kedudukannya. Ia tetap merupakan partai yang diakui dalam rangka Pen. Pres. No. 7 tahun 1959. Ia tidak perlu memberikan konsepsi apa pun buat mengkhianati pendiriannya, terutama dalam soal Ketuhanan tadi. Ia tetap berdiri di atas garis Marxisme-Leninisme yakni tidak mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memang keadaan kini sudah berbeda dari setahun yang lampau. Dulu di kalangan Tentara masih keras pendirian mendesak mundur PKI. Kini realitas PKI melalui gagasan Nasakom yang ditegakkan oleh Sukarno telah diterima dengan baik oleh kalangan Tentara. Sikap mereka telah menjadi “lembut”. Jika Tentara masih mengutik-utik soal PKI, niscaya dia akan bentrokan dengan Sukarno. Dan hal itu tentulah tidak dikehendakinya. Ditilik dari sudut jangka panjang benarlah politik PKI sebab unsur waktu sudah banyak mengumpulkan perlawanan terhadap mereka sebagai partai. Siapa tahu dengan beredarnya sang waktu suatu ketika kelak PKI dapat pula memasukkan Tentara ke dalam kantongnya? Orang-orang PKI pasti mempunyai kontak dengan orang-orang Tentara yang mereka garap terus-menerus. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 213-215.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.