Catatan Sebelum G30S/PKI Meletus

Oleh : Sayidiman Suryohadiprojo

(Mantan Gubernur Lemhannas)

 

Kondisi Indonesia dalam Periode tahun 1960-an

Pemilihan Umum pertama yang dilakukan RI pada tahun 1955 memberikan hasil yang amat mempengaruhi bangsa dalam tahun 1960-an. Khususnya keberhasilan PKI menjadi pemenang ke-4 di belakang PNI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU).

Ini mengherankan, karena pada bulan September 1948 PKI melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melakukan pemberontakan di Madiun yang meluas ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, ketika RI setiap saat dapat diserang Belanda. Akan tetapi tujuan pemberontakan merebut pimpinan RI sebagai misi Muso yang baru kembali dari Uni Soviet tidak tercapai. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Rakyat berhasil mengalahkan PKI dan pendukungnya dalam 2 bulan. Namun ada pasukan PKI yang lolos dari penghancuran oleh TNI dengan lari masuk ke daerah pendudukan Belanda.

Dalam perang Kemerdekaan 2 yang berkobar setelah agresi Belanda pada 19 Desember 1948, pasukan-pasukan PKI yang lolos itu turut melawan Belanda. Oleh sebab itu Kolonel Gatot Soebroto sebagai pimpinan perlawanan di Jawa Tengah, merehabilitasi anggota pasukan PKI tersebut. Maka pada tahun 1950 kita jumpa pasukan Maladi Yusuf yang inti pasukan PKI dalam pemberontakan Madiun. Juga Digdo yang melawan Batalyon Divisi Siliwangi di Wonogiri.

Maka PKI lolos dari penghancuran total ketika mengkhianati perjuangan kemerdekaan, tetapi rehabilitasi itu tidak menghilangkan kecurigaan dan kebencian rakyat yang timbul karena tindakkan dan perilakunya ketika dalam pemberontakan Madiun PKI membunuh banyak orang dan pejabat RI, khususnya umat Islam. Kecurigaan itu meningkat ketika PKI kembali sebagai organisasi yang sah, apalagi setelah menjadi pemenang ke 4 pada Pemilu 1955.

Dengan bantuan induknya di Uni Soviet dan RRT pimpinan PKI makin memperbesar peran partainya dengan membentuk organisasi disemua daerah dan aspek kehidupan masyarakat, SOBSI diperburuhan, BTI di pertanian, Sarbupri di kalangan perkebunan, SBKA di organisasi kereta api, CGMI di kalangan mahasiswa, dan lainnya. Dalam Perang Dingin yang sedang berkacamuk di dunia, Uni Soviet amat berkepentungan Indonesia berada dipihaknya. Sebab itu Uni Soviet membantu PKI secara besar-besaran.

Sesuai dengan sifatnya, PKI membentuk badan yang tugasnya menginfiltrasi organisasi lain dan mempengaruhi anggotanya agar mereka senang dan memihak, menjadi simpatisan PKI. Dengan cara itu PKI berhasil menjadi organisasi komunis terbesar didunia, diluar Uni soviet dan RRT. Inilah yang memungkinkan PKI menjadi pemenang ke – 4 Pemilu 1955.

Bersamaan dengan itu terjadi perubahan pada sikap Presiden Sukarno. Pada tahun 1948 ketika PKI berontak Bung Karno dengan tegas menentangnya dengan menyerukan kepada rakyat untuk memilih antara Bung Karno atau PKI. Akan tetapi setelah 1950 ketika PKI makin kuat ditambah oleh seringnya kunjungan Bung Karno ke Moskow, beliau tak lagi menganggap PKI sebagai masalah bagi Indonesia. Sebaliknya malah menjadikannya faktor yang memperkuat perjuangan bangsa. Bung Karno sejak 1956 mengembangkan konsep politik NASAKOM (Nasionlisme-Agama-Komunis), dan tidak memperhatikan bahwa hal itu tidak sesuai dengan Dasar Negara Pancasila yang beliau sendiri sumbangkan kepada Negara Republik Indonesia ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945.

Perubahan sikap Bung Karno besar sekali pengaruhnya terhadap kondisi dan perkembangan bangsa waktu itu. Penempatan PKI sebagai salah satu kekuatan utama dalam perjuangan bangsa menjadikannya peserta dalam kabinet pemerintah. Hal ini menjadikan PKI dan organisasi bawahan-nya makin berani menunjukkan diri-nya menjadi sombong dan arrogan. Kalau ada pihak lain yang kurang cocok dengan sikapnya, ia menghadapi mereka dengan kekuatan fisik. Tidak jarang terjadi perkelahian antara organ PKI dengan pihak yang menentangnya, terutama umat Islam. Indonesia makin diliputi suasana pertentangan dan konflik karena PKI makin mau menang sendiri. Kondisi menyerupai keadaan tahun 1948 sebelum pemberontakan di Madiun meletus. Bedanya adalah PKI sekarang dibela Bung Karno.

Pengaruh Perang Dingin

Di dunia internasional Perang Dingin makin seru sekalipun kedua pihak yang berlawanan menjaga tidak terjadi eskalasi ke perang panas terbuka. Kemajuan dan kemenangan Vietnam Utara yang komunis atas Vietnam Selatan yang didukung sepenuhnya oleh AS makin menjadi kenyataan. Timbul pikiran bahwa setelah Vietnam runtuh sesuai teori domino akan jatuh pula Thailand-Filipina-Malaysia.

Maka secara strategis Indonesia menjadi makin penting bagi kedua pihak. Masing-masing amat berkepentingan agar RI berpihak dan meninggalkan politik luar negerinya yang bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif menjadi sikap tegas Indonesia sejak tahun 1948 sesuai Dasar Negara RI Pancasila. Dengan sikap itu Indonesia dapat melaksanakan semua ketetapan UUD 1945 dan mencapai Tujuan Nasionalnya, menghadapi dunia internasional yang makin keruh akibat Perang Dingin antara blok Barat dan blok Komunis.

Dalam keadaan itu terjadi pergulatan intelijen di Indonesia, dari pihak AS CIA makin giat dan aktif bergerak, demikian pula KGB dari Uni Soviet dan inteligen China.

Pada tahun 1958 CIA berhasil mempengaruhi kaum militer dan politik di Sumatra dan Sulawesi untuk melawan pemerintahan pusat NKRI yang dituduh makin dikuasai kaum komunis. Terjadilah pemberontakan PRRI-Permesta yang mendapat dukungan senjata, peralatan, personil dan pemerintah AS.

Akan tetapi pemberontakan itu digagalkan TNI yang membela keutuhan NKRI. Kegagalan pemberontakan itu justru memperkuat posisi PKI. Partai-partai politik yang anggotanya ada yang mendukung PRRI-Permeste dibubarkan dan dilarang, yaitu Masyumi dan PSI. Hal ini memungkinkan PKI makin dekat Presiden Sukarno dan mewujudkan kehendaknya. PNI yang dikenal sebagai partai basis Bung Karno tak dapat mengimbangi kiprah PKI. Malahan satu saat Bung Karno mengatakan bahwa PNI kalah dinamis revolusioner dari PKI.

Keunggulan Uni Soviet tampak ketika melengkapi Indonesia dengan alat dan persenjataan yang menjadikan TNI kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara, baik didarat, laut maupun udara. Dengan kekuatan itu RI dapat merebut wilayah Irian Barat (Sekarang Papua) dari kekuatan Belanda yang sejak berakhirnya Konferensi Meja Belanda belum mau menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia. AS menyadari kemampuan militer Indonesia yang unggul itu serta dampaknya pada Perang Dingin. Maka sebelum offensive TNI berlangsung secara penuh, AS memaksa Belanda untuk mengalah agar tidak terjadi pameran keunggulan militer dengan alutsista Uni Soviet.

Kondisi Politik Makin Menajam

Namun setelah keberhasilan Indonesia mengatasi Belanda soal Irian Barat, Presiden Sukarno bukannya mengadakan konsolidasi ke dalam dan memperbaiki kondisi ekonomi yang jauh dari baik. Melainkan melakukan Konfrontasi terhadap Malaysia. Hal ini memberikan keuntungan untuk PKI yang berlipat. Pertama, pulau Jawa makin kosong dari pasukan TNI, memungkinkan PKI memperkuat posisinya didaerah yang amat menentukan untuk perebutan kekuasaan negara. Kedua, ekonomi nasional yang makin tertekan karena harus mendukung konfrontasi meyebabkan ke-miskinan makin memburuk, satu kondisi yang menguntungkan PKI. Maka pada tahun 1960-an PKI makin agresif dalam usahanya menguasai Indonesia. Namun ia sadar bahwa usaha itu menghadapi rintangan berat karena TNI, khususnya TNI-AD tidak akan rela Indonesia dikuasai kaum komunis. PKI berhasil menginfiltrasi beberapa pasukan di Jawa Tengah, tetapi mayoritas kekuatan TNI-AD masih setia kepada Pancasila. Berkali-kali Presiden Sukarno menegor pimpinan TNI-AD yang beliau nilai kurang tegas mendukung konsep NASAKOM dan menyebut TNI-AD communisto phobi. Namun sikap pimpinan TNI-AD timbul dari pendapat yang bukannya tidak mau patuh dan taat kepada pimpinan Presiden, tapi TNI-AD berpendapat harus melaksanakan Sapta Marga yang sejak 1952 dengan persetujuan Presiden Sukarno menjadi pedoman sikap TNI seluruhnya. Dalam Sapta Marga kesatu mengatakan bahwa para anggota TNI adalah Warga Negara Kesatuan RI yang Bersendikan Pancasila. Marga Kedua menegaskan bahwa anggota TNI adalah Patriot Indonesia, Pendukung serta Pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak kenal menyerah. Karena itu bagi TNI-AD sukar sekali kalau diminta mendukung Konsep Politik NASAKOM. Akan tetapi itu tidak mengurangi kepatuhannya kepada Presiden Sukarno.

Maka bagi PKI dan pendukungnya di Uni Soviet dan RRT jelas bahwa usaha untuk menguasai Indonesia, menghadapi tantangan berat dari mayoritas TNI-AD dan para pendukung Pancasila.

Masalah lain yang rumit adalah bahwa posisi PKI sangat tergantung pada Presiden Sukarno. Selama beliau ada, perwujudan ambisi PKI aman dari tindakan TNI-AD. Padahal mulai tampak adanya masalah yang bersangkutan dengan kesehatan beliau. Tim dokter yang dikirim RRT menemukan hal-hal yang cukup mengkhawatirkan.

Rupanya dua hal itu amat mempengaruhi perkembangan keadaan dan pemgambilan keputusan pimpinan PKI dan Moskow serta Bejing. Harus ada tindakan menentukan sebelum Presiden Sukarno tidak mampu lagi menguasai pimpinan RI. Maka gerak intelijen adalah makin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat untuk mendukung perebutan kekuasaan. Juga unsur-unsur TNI yang memihak PKI makin diperkuat dan dipersiapkan untuk melakukan pemukulan. Adalah jelas bahwa perebutan kekuasaan memerlukan tindakan militer. PKI juga mengusulkan kepada Presiden Sukarno untuk membentuk Angkatan Kelima terdiri dari kaum buruh dan petani.

Presiden Sukarno mengadakan perubahan penting dalam kepemimpinan TNI dan Kepolisian. Setiap Angkatan dan Polri menjadi kementerian tersendiri yang masing-masing langsung dibawah Presiden. Maka ada Menteri TNI-AD yang sekaligus menjadi Panglima TNI-AD, demikian pula untuk TNI- AL, TNI-AU dan POLRI. Maka dengan sendirinya kementerian pertahanan hilang fungsinya. Baik fungsi administrasi maupun fungsi mengintegritasikan kekuatan operasional militer. Dari sudut intelijen dan politik Angkatan yang berdiri sendiri dapat diadu domba satu sama lain sehingga menihilkan TNI.

Usul PKI yang disetujui Presiden Sukarno membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari kalangan Buruh dan Tani, dengan mempersenjatai yang akan didapat dari RRT. Satu usul yang jelas hendak memperlemah posisi TNI-AD.

Demo unsur PKI terhadap kedutaan besar Inggris disertai gerakan dalam gedung menemukan dokumen yang dinamakan Dokumen Gilchrist. Dalam dokumen itu disebut adanya local Army friends yang berpihak pada Inggris-AS si Nekolim. Organisasi intelijen BPI yang dipimpin dr. Subandrio melaporkan kepada Presiden Sukarno bahwa di TNI-AD ada Dewan Jenderal yang merencanakan Coup d’etat atau perebutan kekuasaan. Pendeknya, diciptakan kondisi masyarakat yang memojokkan TNI-AD sebagai pihak yang kontra-revolusi, yang salah.

Sebab kemudian terbukti bahwa yang disebut Dokumen Gilchrist adalah buatan KGB, intelijen Uni Soviet. Dan Dewan yang ada di TNI-AD adalah Dewan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjakti) dan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti), yaitu dewan-dewan yang mengurus kenaikan jabatan dan pangkat Perwira Menengah Pilihan dan Perwira Tinggi. Hal ini dilaporkan Jenderal Yani sebagai Menpangad kepada Presiden Sukarno. PKI makin marah kepada TNI-AD yang menolak adanya Angkatan Kelima.

Kondisi Indonesia pada tahun 1964 sudah penuh ketegangan yang amat terasa dan makin nampak dan jelas terasa geraka PKI dan badan-badan yang dikendalikannya. Banyak terjadi “gontokan-gontokan” antara organi-sasi dibawah PKI dengan badan-badan lain yang dinilai melawan PKI. Kondisi ekonomi makin parah, seperti  makin sukar mendapatkan bahan makanan seperti beras dan harganya makin meningkat, jalan-jalan antar kota makin rusak dan tidak terawat. Kesemuanya membuat kondisi masyarakat semakin tegang.

Penulis yang dibulan Desember 1964 mendapat cuti dari pendidikan yang ditempuhnya di Jerman mengatakan kepada isterinya :

“Melihat dan merasakan keadaan masyarakat, pasti akan terjadi sesuatu di Indonesia. Semoga saya sudah kembali di Indonesia bersama keluarga kalau ada sesuatu yang terjadi.”

Peristiwa G30S/PKI Meletus

Dua minggu setelah kembali dari Jerman dan dalam keadaan cuti di Bandung, penulis pada 1 Oktober 1965 pagi hari dikejutkan oleh tayangan TVRI yang menyiarkan pengumuman Dewan Revolusi, satu badan yang tidak ada sebelumnya. Kemudian adanya berita tentang diambil atau diculiknya Menteri Pangad Letnan Jenderal A. Yani, Beserta 5 orang pembantunya, yaitu Deputi Administrasi AD Mayor Jenderal Suprapto, Deputi Khusus AD Mayor Jenderal M.T Haryono, Asisten intelijen AD Mayor Jenderal S. Parman, Asisten Logistik AD Brigadir Jenderal Pandjaitan dan Inspektur Kehakiman Brigadir Jenderal Suyoto. Usaha untuk mengambil Jenderal A. H Nasution gagal karena tindakan heroik dan cerdik Letnan Satu Czi Pierre Tendean dengan mengatakan kepada para penculik bahwa dialah Jenderal Nasution, dan ia dibawa para penculik. Semuanya dibunuh oleh penculik, ada yang dibunuh dirumahnya dan ada yang ditempat mereka dibawa.

Ternyata pasukan yang menculik berasal dari pasukan Cakra Birawa. Pasukan pengawal Presiden. Adalah Batalyon dibawah pimpinan letkol Untung yang menjadi induk pasukan-pasukan penculik. Diketahui bahwa Untung sekurang-kurangnya bersimpati dengan PKI dan malahan termasuk unsur TNI yang menjadi garapan Biro Khusus PKI. Gerakan  yang dilakukan pasukan Cakra Birawa itu bukan karena perintah pimpinan Resimen Cakra Birawa, tapi adalah karena perintah pihak yang dekat dengan Untung, yaitu Biro Khusus PKI yang dikendalikan pimpinan PKI D.N Aidit.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemicu Gerakan 30 September 1965 adalah PKI. G30S bukan masalah internal TNI-AD, melainkan usaha pimpinan PKI melikuidasi pimpinan TNI-AD dalam agenda merebut kekuasaan atas NKRI. Dalam usaha itu digunakan unsur-unsur TNI-AD yang dipimpin Perwira yang berpihak kepada PKI.

Kalau kemudian ada pendapat bahwa G30S merupakan masalah internal AD dan PKI menjadi korban dalam penyelesaian masalah itu, maka itu jelas merupakan usaha untuk menyelamatkan PKI agar dapat bangkit kembali. Seperti ketika di tahun 1950 ada pemutarbalikan pemberontakan Madiun dengan mengatakan bahwa Peristiwa Madiun September 1948 adalah Provokasi Kabinet Hatta.

Ada-lah kenyataan bahwa sekarang dalam Alam Reformasi berkembang kehidupan masyarakat yang serba liberal. Kondisi itu dimanfaatkan kalangan yang mendukung PKI untuk dapat bangkit kembali. Beberapa tindakan pemerintah RI yang dilakukan setelah terjadi G30S/PKI tentu ada yang kurang benar, seperti penindakan terhadap pihak yang dicurigai berpihak PKI tanpa ada penyelesaian hukum. Hal-hal itu sekarang digunakan untuk memojokkan Pemerintahan RI dan pihak-pihak pembela Pancasila untuk membuka jalan bagi bangkitnya PKI atau Komunis Gaya Baru (KGB).

Untuk NKRI yang memperjuangkan terwujudnya Masyarakat Adil Makmur berdasarkan Pancasila, usaha membangkitkan Komunis Gaya Baru sangat merugikan dan perlu digagalkan. (DTS)