BEDANYA ORANG BELANDA DENGAN WARGA INDONESIA

69

BEDANYA ORANG BELANDA DENGAN WARGA INDONESIA [1]

 

7 April 1964

 

Pers lbu Kota di waktu belakangan ini banyak memberitakan tentang kunjungan Wakil PM 1/Menteri Luar Negeri Subandrio ke Negeri Belanda. Tanggal 3 April lalu Subandrio dan Luns mengeluarkan komunike bersama yang menyatakan persetujuan telah tercapai mengenai soal “kerja sama teknik antara ke dua negara”. Dalam waktu tiga bulan delegasi-delegasi resmi Belanda dan Indonesia akan tiba di Den Haag atau di Jakarta membicarakan soal-soal keuangan. Dalam pembicaraan itu claim Belanda kepada Indonesia sebagai akibat pengambilan alihan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia akan dirundingkan.

Belanda menghendaki supaya Indonesia pada prinsipnya mengakui adanya soal hutang dan kompensasi atau ganti rugi harus diberikan oleh Indonesia kepada Belanda bagi perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasikan. Baru setelah itu Belanda mungkin bersedia  melakukan investasi-investasi di Indonesia. Perusahaan besar seperti Philips tidak menganggap berat soal perusahaannya yang telah diambil alih di Indonesia. Di matanya semua itu sudah dihitung habis atau afgeschreven.

Tetapi orang perorangan yang punya rumah atau toko di Indonesia dulu, orang-orang Belanda demikian harus diberi kompensasi. Secara moral dan secara hukum internasional milik-milik Belanda tadi harus diberi ganti kerugian. Indonesia tidak dapat mengelakkan diri dari kewajiban ini jika ia hendak kerja sama dengan Belanda di bidang perdagangan dan perekonomian.

Ironi dari semua ini ialah perusahaan warga Indonesia sendiri yang telah diambil alih oleh pemerintah Sukarno tidak diberi pembayaran ganti rugi. Saya ingat akan percetakan Djakarta Press tempat harian Pedoman dulu dicetak dan percetakan-percetakan lain yang diambil alih oleh pemerintah tanpa kompensasi. Hetami dari surat kabar Suara Merdeka pada tanggal 31 Oktober 1963 memohon kepada Departemen Penerangan supaya percetakan Semarang yang juga disita bersama-sama Djakarta Press dikembalikan kepadanya sebagai pemilik.

Hetami memajukan usul-usul klemensi. Tetapi apa jawab Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani? “Setelah ditinjau secara mendalam oleh Menteri Penerangan dan dibicarakan juga dengan KOTI (Komando Operasi Tertinggi) Wampa Khusus/Menpen menegaskan bahwa keputusan Peperti No. 8 tabun 1960 adalah definitif dan final” lni berarti percetakan-percetakan yang disita oleh pemerintah tidak akan dikembalikan lagi. Sikap Rusla tadi tidak akan kami lupakan. Betul dia ulung dalam mendekatkan diri kepada pihak yang berkuasa akan.tetapi mustahil satu kali tidak akan ketahuan juga belangnya?

Cerita tentang percetakan tadi hanyalah pula sebagai ilustrasi bagaimana nasib seorang warga negara Indonesia bisa lebih jelek dibandingkan dengan orang Belanda. Yang belakangan ini mendapat pembayaran ganti rugi sedangkan si warga Indonesia boleh dibelalaki dengan iringan makian “mampus lu”. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 444-446.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.