Strategi Front Persatuan Nasional (3): Pendekatan PKI Terhadap Petani [1]

 

Berdasarkan ajaran Lenin mengenai petani, sebagai kelas revolusioner, sejak tahun 1948 PKI tertarik kepada kekuatan petani. Pada bulan Agustus 1948 Politbiro mengumumkan bahwa tanpa dukungan aktif para petani, revolusi nasional akan gagal.

Masalah ini kembali dibicarakan dalam Kongres Nasional V bulan Oktober 1954. PKI kemudian menyusun suatu program agraria, di mana untuk orang miskin, petani kecil dan petani menengah, serta buruh dapat diciptakan aliansi dengan PKI.

Pimpinan PKI menyatakan pentingnya aliansi ini sebagai jalan menuju revolusi agraria.

Dalam tulisannya Aidit mengatakan :

“Revolusi agraria sesuatu hal yang sangat penting dalam revolusi demokrasi rakyat di Indonesia. Oleh karena itulah bagi PKI kerjasama dengan petani adalah sesuatu yang sangat penting”.

Ia menambahkan bahwa:

“para petani itu tidak jarang curiga kepada sesuatu partai”.

Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun partai yang mengerti dan yang tahu mengenai pertanian, hidup dan tuntutan para petani. Para pemimpin komunis selalu berslogan “semua tanah untuk negara” dan “nasionalisasikan semua tanah”, membuat petani curiga sebab mereka tidak mengerti akan hal itu.

Selanjutnya, partai tidak teliti dan tidak revolusioner dalam program agraria, yang dapat membantu para petani. Aidit mengoreksi kader-kader partai PKI yang tidak bekerja dengan serius di lingkungan para petani dan perluasan anggota partai di lingkungan pedesaan, khususnya petani miskin dan buruh tani amat penting.

Sejak 1953 PKI benar-benar melaksanakan program agrarianya dengan sasaran petani dan wilayah pedesaan.

Kader-kader PKI mulai masuk desa, mereka menciptakan tuntutan-tuntutan, slogan-slogan menghasut yang dikatakannya berasal dari petani. Bentuk tuntutan itu dapat dibuat berupa slogan. Sebagai contohnya “Turunkan sewa tanah”, “Turunkan pajak tanah”, “Hapuskan setoran paksa”, Hapuskan kerja rodi”, dan lain-lain.

Semua slogan tuntutan itu dimaksudkan untuk merangsang para petani menjadi “revolusioner” dan berpihak kepada PKI. Kader-kader PKI dilarang melibatkan diri secara luas dan bertentangan dengan petani. Tujuannya agar tercapai aliansi antara buruh dan petani dalam rangka pelaksanaan strategi front persatuan nasional.

PKI menggolong-golongkan petani atas beberapa tingkatan sosial yang didasarkan pada tanah yang dimilikinya. Sasaran pokok adalah para petani yang tidak punya tanah, mereka sangat peka terhadap masalah pemilikan tanah.

Tuntutan yang diciptakan harus berbeda pada tiap tingkatan sosialnya, karena kondisi petani juga berbeda-beda di tiap daerah. Secara sistematis penggolongan petani dimulai awal tahun 1958. Pada tahun tersebut para kader PKI menciptakan tema kampanye “Turun ke desa”, “Hidup, makan dan bekerja bersama petani”.

Pada Kongres PKI bulan Maret 1954 diumumkan bahwa sekitar 165.206 anggota PKI adalah asli petani. Petani asli ini bekerja dalam bidang kehutanan dan daerah perkebunan gula, di mana SOBSI aktif menggalang mereka.

Pada awal kepemimpinan D.N. Aidit Januari 1951, PKI telah menguasai tiga organisasi petani yaitu RTI (Rukun Tani Indonesia), Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Serikat Tani Indonesia (SAKTI).

Pada tanggal 2 Juli 1951 tiga organisasi ini mendirikan organisasi Front Persatuan Tani (FPT) dengan program dan tuntutan yang sama. Selama dua tahun (1951-1953) FPT paling banyak mengeluarkan pernyataan dan tuntutan yang sebagian besar berisi masalah politik dan sebagian kecil masalah kepentingan petani.

Pada tanggal 14 – 20 September 1953 BTI dan RTI mengadakan kongres bersama yang kemudian kedua organisasi sepakat untuk bergabung, di bawah satu nama BTI.[2] Pada waktu bergabung, BTI mengaku mempunyai 240.000 orang anggota, sedangkan RTI mempunyai 120.000 orang anggota.

Sayap komunis yang lain dalam organisasi petani adalah SAKTI. Setelah mengadakan kongres pada bulan Juni 1955, SAKTI meleburkan diri ke dalam BTI.

Ketika terjadi peleburan antara BTI dan RTI, PKI sedang mempersiapkan diri sebagai kontestan pemilihan umum. Konsentrasi kampanyenya di daerah pedesaan di Jawa. Di sini peranan BTI amat menentukan.

Organisasi petani SAKTI berhasil ditaklukkan dan bergabung dengan BTI dalam tahun 1955. SAKTI mempunyai 42 cabang, 378 ranting dengan 200.000 orang anggota. Menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 1955 program BTI tidak berbeda dengan program PKI.

BTI mengaku anggotanya berjumlah 3.315.820 orang. Praktis BTI memegang peranan sebagai pemimpin di antara pesaing-pesaingnya dari Masyumi, PNI dan NU.

Pada Kongres VI BTI tanggal 5 – 12 September 1957, Sarjono berhasil menggeser Alimin dari posisi ketua BTI. Setelah kongres, pada kepemimpinan baru BTI didominasi oleh orang-orang yang loyal kepada Aidit. Mereka ditugasi mengintensifkan program agraria, sebagai sarana menguasai petani.

Dalam program agraria ini PKI menanggalkan sama sekali semboyan “kecil tetapi berhasil”, yang dianggap hanya membuang­-buang waktu. Slogan tuntutan pengurangan sewa tanah saja, dianggap tidak cukup.

Tuntutan baru berupa tuntutan pemenuhan kebutuhan lain, seperti pembagian pupuk, memperbaiki saluran air, memperbaiki kolam ikan dan pemasarannya.

Semua tuntutan itu ditujukan kepada pemerintah, karena pemerintah dianggap tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Slogan tuntutan seringkali dibarengi dengan demonstrasi untukmeyakinkan petani bahwa PKI memperhatikan dan membela petani.

Para kader diinstruksikan agar membantu para petani terutama bila mereka sakit, atau mendapat musibah dan kematian. Pada kesempatan itu kepada petani dipropagandakan bahwa segala penderitaan yang mereka alami itu disebabkan oleh penghisapan (eksploitasi) dan penindasan para tuan tanah.

Akibat penindasan para tuan tanah itu, tingkat kesehatan para buruh tani dan petani miskin menjadi sangat buruk. Umur mereka menjadi pendek karena kelelahan, anak-anak mereka bahkan mati sebelum berumur 6 tahun. Istri-istri mereka juga sering meninggal sewaktu melahirkan dan sebagainya.

Para kader PKI dan BTI membatasi ruang lingkup tugasnya mengingat keadaan sosial di pedesaan Jawa relatif tenang tidak diusik, karena para petani perlu dikondisikan sebelum mereka bias bertindak terhadap para tuan tanah. Kampanye untuk menggerakkan petani (miskin) guna melawan para “tuan tanah”, dilakukan secara tidak menyolok.

Dukungan petani terhadap kepemimpinan Aidit sangat penting, sebagai kunci pembuka kemenangan kaum komunis. Kemenangan PKI dalam pemilu tahun 1955 membuat tekanan pemerintah terhadap PKI menjadi longgar. Pemerintah tidak dapat menekan popularitas PKI yang berhasil mendekati golongan petani.

Dukungan petani terhadap kemenangan PKI dalam pemilu tahun 1955 amat besar. Petani memberikan suara sebanyak 16,4% dari jumlah suara yang diperoleh PKI. Peranan dukungan petani juga besar pada PKI ketika diadakan pemilu tingkat daerah tahun 1957.

Pada waktu itu petani memberikan dukungan 27,4 persen dari jumlah suara yang diperoleh PKI.

Dalam sistem demokrasi parlementer, PKI mempunyai posisi yang kuat, yang berarti awal dari kaum komunis untuk memasuki pemerintahan yang bersifat koalisi.

Sistem demokrasi parlementer memberikan peluang bagi PKI, atas keberhasilannya memperoleh simpati dari petani, karena secara konkrit mereka bekerja di kalangan para petani.

Oleh karena itu tidak heran sejak Kongres ke-5 bulan September 1959, PKI berpendapat bahwa revolusi agraria adalah unsur yang penting dalam revolusi Indonesia,[3] dan petanilah yang mudah dimobilisasi.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid III: Konsolidasi dan Infiltrasi PKI Tahun 1950-1959, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Harian rakjat ,21, 22 September 1953.

[3]Harian Rakjat,2 Djanuari 1961.