Strategi Front Persatuan Nasional (2): Mencaplok Organisasi Buruh [1]

 

Seusai gencatan senjata dengan Belanda pada, bulan Agustus 1949, pimpinan SOBSI melakukan ofensif sekitar bulan November 1949. Mereka menuntut hadiah lebaran. Tuntutan tersebut mendapat dukungan yang luas dari massa pendukungnya. Cabang-cabang mulai di bentuk hampir di setiap ibukota kabupaten, dan mengklaim membawahi 25 serikat buruh lokal serta mempunyai 2 ½ juta orang anggota.

SOBSI adalah organisasi buruh yang federatif di mana organisasi-organisasi buruh bergabung. Sekalipun organisasi ini berjuang untuk kepentingan buruh namun sejak didirikan pada tahun 1945 pimpinannya direbut dan dikuasai oleh orang-orang komunis.

Anggota perorangan SOBSI yang mayoritas berpenghasilan rendah, tingkat kehidupan sosialnya juga rendah. Front persatuan yang digalang oleh PKI melalui buruh (SOBSI) ini semakin meningkatkan aktivitas, aksi dan tuntutannya sejak organisasi ini menjadi organisasi massa PKI.

Organisasi buruh yang tergabung dalam SOBSI adalah, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI), Serikat Buruh Gula (SBG) yang berdiri sejak 1946. Pada tahun 50-an serikat buruh ini mempunyai 700.000 orang anggota.

Anggota SOBSI lainnya yang mempunyai cukup banyak anggota adalah Serikat Pegawai Daerah Autonum (SEPDA), yang didirikan pada bulan Juni 1947 dan Sarekat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU). Semua organisasi massa buruh ini merupakan elemen yang sangat penting bagi PKI dalam usahanya menguasai massa di perkotaan dan di pedesaan.

Penguasaan sarana transportasi dan komunikasi menjadi sasaran PKI, karena bidang ini merupakan sarana kunci yang sangat vital dalam suatu negara. Oleh karena itu PKI berusaha sekuat tenaga untuk menguasai sarana komunikasi dan transportasi.[2]

Serikat buruh transport yang secara historis di bawah pengaruh PKI dan bergabung dalam SOBSI adalah : Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), yang didirikan pada bulan Maret 1946 dan Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKSB), Serikat Buruh Pos Telepon dan Telegraf (SBPTT) yang pada tahun 1955 mempunyai 55.000 orang anggota, Serikat Buruh Angkutan Udara (SERBAUD), yang mempunyai anggota tidak lebih dari 3.000 orang, serta Serikat Buruh Kapal Dok dan Pelayaran yang menguasai transportasi laut.

Sampai dengan pertengahan bulan Agustus 1951, SOBSI mengklaim mempunyai 3.000 kader. Sekalipun pemimpin puncak SOBSI telah dipegang oleh orang-orang PKI, namun tidak sampai ke tingkat bawahnya.

PKI mulai menancapkan pengaruhnya dalam tubuh SOBSI sejak bulan Maret 1952. PKI mengadakan disiplin partai atau pembersihan terhadap pemimpin SOBSI yang bukan komunis di tingkat bawah. Beberapa pimpinan SOBSI yang tidak setuju dominasi komunis dengan cepat disingkirkan.

Kegiatan kader-kader PKI dalam SOBSI diintensifkan. Yang termasuk anggota SOBSI yang lain adalah Serikat Buruh Film Indonesia (SARBUFIS).[3] Anggota SARBUFIS pada umumnya adalah para pemain ketoprak atau drama tradisional yang populer di pedesaan Jawa.

Sejak tanggal 1 Maret 1952 CC PKI menyerukan agar SOBSI memainkan peranan dalam front persatuan nasional, dan karakter radikal SOBSI diperbaharui untuk mendukung politik front persatuan nasional PKI. Dengan demikian berarti SOBSI harus bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan non komunis di Indonesia.

Pada bulan September 1952, SOBSI mengadakan konperensi nasional. Konperensi ini menerima kebijaksanaan PKI tentang front persatuan nasional dan SOBSI harus segera menyesuaikan diri. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor :

• Pertama : dari segi keanggotaan jumlah anggotanya besar dan hubungannya luas dengan organisasi buruh di luar SOBSI.
• Kedua: hampir semua kabinet bekerjasama dengan SOBSI karena mempunyai anggota dari semua golongan.
• Ketiga: SOBSI dapat membuat dirinya menjadi moderat, karena itu dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan demikian SOBSI bukan saja efektif untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh, tetapi juga efektif memperjuangkan kepentingan PKI.

Secara umum dapat dikatakan SOBSI telah memberikan keuntungan bagi PKI dalam tiga hal pokok, yaitu memobilisasi dukungan massa bagi PKI, mempermudah pelaksanaan front persatuan nasional dan secara langsung membantu PKI khususnya dalam bidang agitasi dan propaganda.

Di bawah konstitusi baru SOBSI yang dibuat dalam konperensi tahun 1952, keanggotaan SOBSl terbuka untuk semua organisasi buruh, suku, jenis kelamin, agama dan politik. Dengan konstitusi yang baru ini SOBSI mengklaim sebagai pembela kepentingan buruh secara umum.

Perjuangan untuk kemerdekaan nasional bukanlah urusan SOBSI atau kaum buruh semata-mata, tapi ia adalah kepentingan dari seluruh golongan yang dirugikan oleh imperialisme, yaitu kaum buruh, kaum tani, kaum intelektual, pengusaha kecil, pengusaha nasional dan golongan-golongan lain.

Untuk ini SOBSI telah menunjukkan bahwa satu-satunya jalan untuk bisa mencapai tujuan itu ialah menggalang dan memperkokoh Front Persatuan Nasional, dimana terus menerus menyusun kekuatan Front Persatuan Buruh baik yang tergabung maupun tidak tergabung dalam SOBSl.

Sejak Kongres di Malang tahun 1947, SOBSI telah menjadi anggota World Federation Trade Union (WFTU) atau Gabungan Sarekat Buruh Sedunia. Dengan melalui SOBSI kaum buruh Indonesia mempersatukan diri dengan kaum buruh dan rakyat seluruh dunia. Itulah yang ditunjukkan SOBSI dalam garis perjuangannya.[4]

Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan PKI yang menjalankan strategi kanan, untuk memobilisasi massa dalam rangka menghimpun kekuatan.

Pada Kongres Nasional bulan Januari 1955, Konstitusi SOBSI 1952 diubah. Yang perlu dicatat dalam konstitusi baru ini kata komunisme” diganti “sosialisme”, “sentralisme” diganti “demokrasi rakyat”. Para pemimpin SOBSI menjelaskan bahwa konstitusi SOBSI 1947, terlalu menekankan kepada “memobilisasi semua buruh untuk mencapai masyarakat sosialis, telah gagal.

Tugas para buruh Indonesia tidak hanya menentang kapitalisme dan membangun masyarakat sosialis, tetapi bekerjasama dengan para petani, borjuis kecil dan bukan para komprador, borjuis nasional yang menentang imperialisme dan membangun masyarakat demokratis-sosialistis sebagai langkah pertama menuju masyarakat komunis.

Pada bulan November 1954 secara umum kepemimpinan SOBSI dari tingkat yang paling tinggi sampai terendah sudah didominasi oleh orang-orang PKI.

Dominasi PKI dalam tubuh SOBSI terus berlanjut. Sejak Kongres Kedua SOBSI yang diadakan pada bulan Januari 1955, kepemimpinan SOBSI sepenuhnya diisi oleh orang-orang PKI.

Sejak itu setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan pusat SOBSI sesungguhnya merupakan kebijaksanaan pimpinan PKI. Selain itu PKI juga memberikan pelatihan dalam bidang administrasi, keuangan, pelatihan kader-kader, pelatihan anggota dan metode aksi pemogokan.

Sampai tahun 1955, organisasi buruh telah seluruhnya dikuasai oleh PKI melalui pelbagai cara. Pada bulan Februari 1956, Dewan Nasional SOBSI memutuskan untuk memberikan system program pendidikan dari tingkat pusat hingga daerah (cabang­-cabang).

Dalam perkembangan selanjutnya sejak bulan Oktober 1956 sistem pendidikan di SOBSI disesuaikan dengan program pendidikan PKI.

Dalam hubungan ini pendidikan kader tidak hanya melambangkan pengaruh PKI terhadap SOBSI dan anggota serikat buruh lainnya, khususnya ketika sistem pendidikan kader di SOBSI disesuaikan dengan program pendidikan PKI. Para kader SOBSI setelah mengikuti pendidikan berupa indoktrinasi politik, mereka diberi kemudahan untuk berkunjung ke negara­-negara blok komunis.

Sebagian program pendidikan SOBSI disebarluaskan melalui media bulanan SOBSI benama Bendera Buruh. Pada bulan Mei 1957 sirkulasi majalah ini hanya 5.500 eksemplar, dan pada bulan April 1958 bertambah menjadi 5.750 eksemplar.

Pada tahun 1959 sirkulasinya naik menjadi 15.000 eksemplar.Dengan demikian sejak itu media bulanan Bendera Buruh dijadikan sebagai jurnal organisasi buruh.

SOBSI juga meng”klaim” memiliki anggota di “luar buruh” sebanyak 800.000 orang. Mereka itu para pegawai negeri yang tergabung dalam bentuk Serikat Pegawai Pemerintah (SPP), Serikat Buruh Kementerian Pertahanan (SBKP), dan Serikat Buruh Kepenjaraan (SBK).

Di lingkungan industri, SOBSI menyusun organisasi buruh tekstil, minyak, tambang metal dan rokok. Buruh industri tekstil dan konveksi termasuk batik tergabung dalam Serikat Buruh Tekstil (SB Tekstil).

Persatuan Buruh Minyak (PERBUM) diorganisasikan bersama buruh tambang sejak tahun 1956. Buruh industri rokok sejak tahun 1962 ikut pula diorganisasikan.

Yang patut dicatat di sini adalah kesabaran PKI dalam menunggu momentum yang tepat. Dengan dalih disiplin organisasi, pimpinan SOBSI yang tidak sejalan dengan strateginya disingkirkan.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid III: Konsolidasi dan Infiltrasi PKI Tahun 1950-1959, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     PKI, Resolusi Tentang Laporan Umum CC PKI kepada Kongres Nasional ke -VI, Djakarta, 1959, hal. 90.

[3]     Harian Rakjat, 6 Juli 1960.

[4]     Harian Rakyat, 15 Februari 1953, World Federation Trade Union