Upaya PKI untuk Membangun Kekuatan Kembali (1): Kritik Oto Kritik (Tri Panji Partai)

Upaya PKI untuk Membangun Kekuatan Kembali (1): Kritik Oto Kritik (Tri Panji Partai)[1]

Menyadari kegagalan rencananya merebut pemerintahan Republik Indonesia sejak awal Oktober 1965, tokoh-tokoh PKI antara lain D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto dan lain­-lain berpencar meninggalkan Halim Perdanakusuma (Jakarta), sedangkan pasukan pendukung G30S/PKI mengundurkan diri ke Pondok Gede dan kemudian menghentikan perlawanannya. D.N. Aidit yang merasa kurang aman untuk tetap tinggal di Jakarta, menyingkir ke Jawa Tengah. Begitu pula M.H. Lukman, sedangkan Njoto pergi ke Sumatra. Dengan menghilangnya tokoh-tokoh PKI tersebut, Sudisman selaku Kepala Sekretariat Central Comite PKI, yang juga merupakan anggota Politbiro, merupakan pimpinan PKI yang paling senior dalam CC PKI.

Dengan Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 PKI beserta ormas-ormasnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Walaupun pimpinan PKI mengetahui tentang keputusan pembubaran tersebut, mereka tetap melaksanakan aktivitas­-aktivitasnya, yang menurut anggapan mereka PKI belum bubar. Mereka masih menganggap dirinya sebagai pimpinan PKI.

Sudisman, sebagai seorang dari anggota Dewan Harian Politbiro CC PKI tetap mengadakan kontak dengan pimpinan PKI lainnya melalui kurir. Ia mengadakan rapat-rapat gelap dengan kader-kader PKI yang masih berada di Ibukota, juga dengan kader-kader PKI yang datang dari daerah. Demikian pula hubungannya dengan D.N. Aidit dipelihara melalui kurir-kurir. Sebagai pimpinan senior ia bertindak sebagai pimpinan CC PKI di Jakarta.

Pada bulan Mei 1966, Sudisman mengeluarkan Statemen Partai Komunis Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun PKI tanggal 23 Mei 1966 yang antara lain menetapkan bahwa “Pekerjaan Partai Komunis Indonesia sekarang dititik beratkan pada penyusunan kembali Organisasi Partai “.[2]

Dengan ditangkapnya Njono Ketua CDR (Comite Djakarta Raya) PKI Jakarta, Sudisman memerintahkan Suyono Pradigdo untuk membantu Sukadi (Wakil Sekretaris PKI Jakarta Raya) memimpin dan membangun Kembali PKI di Jakarta. Ia memberi petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

  • Penyusunan grup-grup supaya diusahakan dan diarahkan kepada sistem grup tiga orang.
  • Kawan-kawan yang tidak sanggup lagi bekerja di Jakarta karena keadaan politik dan untuk penghidupan jangan dicegah, jika berniat meninggalkan Jakarta.
  • Supaya diusahakan agar kader-kader penting yang masih sempat dan bisa bekerja dan dapat mempunyai tempat yang mantap dan dapat memecahkan kesulitan hidupnya secara “berdikari” dengan bekerja sebagai buruh atau berdagang kecil- kecilan.[3]

Pertemuan atau rapat-rapat gelap di Jakarta antara Sudisman, Suyono Pradigdo, dan Sukadi dilakukan sebanyak enam kali yaitu di jalan Tirtayasa, jalan Malabar, Taman Kebun Sirih, jalan Cibulan dan Tomang. Dalam rapat-rapat tersebut dibicarakan antara lain hal-hal yang menyangkut Pembangunan Kembali PKI, situasi umum, cara­-cara penyelamatan dari operasi-operasi pembersihan, usaha untuk berada kembali ditengah-tengah kaum buruh, dan pembentukan grup-grup. Sebagai pelaksanaannya kemudian dibentuk 30 grup yaitu di lingkungan AURI 14, di lingkungan KKO 6, di lingkungan Ditkes 6, dan yang lainnya tersebar di berbagai lingkungan.

Selain rapat-rapat gelap, bertempat di sebuah rumah di Kayuawet Rawasari Jakarta, yang merupakan markas baru PKI illegal, Sudisman bersama Sukatno dan Rewang, pada bulan September 1966 berhasil menyusun suatu konsepsi Sudisman yang baru berupa “Kritik Oto Kritik” (KOK) dan “Tri Panji Partai”.[4] Konsepsi ini berhasil disebarkan dalam waktu yang relatif singkat ke seluruh Indonesia melalui kurir-kurir mereka. Kritik Oto Kritik (KOK) tersebut dimuat dan disebarluaskan juga dalam “Mimbar Rakjat” ke-9 tahun 1966.[5]

Kritik Oto Kritik menurut pengikut Marxis- Leninis adalah tradisi yang senantiasa dilakukan oleh komunis sesuai dengan ajaran Lenin. Intinya Partai Komunis senantiasa mengadakan koreksi terhadap kesalahan – kesalahan, menyelidiki sebab-sebabnya dan mendiskusikan cara-cara untuk memperbaiki.

Menurut KOK, pengalaman G30S menunjukkan bahwa Politbiro yang dipilih tahun 1951 dan terpilih kembali melalui hasil Kongres VI tahun 1959, telah gagal melaksanakan tugasnya. Politbiro tidak pernah melakukan koreksi (seperti yang dilakukan oleh Musso tahun 1948), bahkan Politbiro telah menyelewengkan Marxisme­ Leninisme yang akibatnya PKI gagal dalam mencapai tujuannya. Musso pernah mengadakan Kritik Oto Kritik dengan nama konsepsi “Jalan Baru” tahun 1948. Ia dianggap berhasil mempersatukan dan memperbaiki arah jalan perjuangan PKI sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Musso juga dianggap menemukan jalan ke luar bagi PKI untuk menjadi pelopor klas buruh Indonesia.

Dokumen KOK yang lahir setelah G30S/PKI itu menurut kalangan PKI dinilai jujur dan obyektif. Politbiro CC PKI (Sudisman) mengkritik sekeras-kerasnya kesalahan oportunis dan revisionis dalam bidang ideologi, politik dan organisasi (dalam hal ini PKI pimpinan Aidit) selama masa 1951 sampai dengan 1965. Inti kesalahannya adalah mereka tidak menjalankan prinsip-­prinsip Marxisme- Leninisme tentang revolusi perebutan kekuasaan dan revolusi yang dilakukan dengan kekuatan senjata. Sebagai puncak kesalahannya adalah kebijaksanaan pimpinan PKI yang menyerahkan nasib dan gerakan yang gagal itu kepada kebijaksanaan Presiden Sukarno.

Selanjutnya KOK merumuskan konsep strategi baru PKI yang menganjurkan digunakannya konsep yang di kembangkan oleh Mao Ze Dong yaitu perang Revolusioner. Hal itu menurut mereka sangat mungkin dilaksanakan di Indonesia. Lingkungan Indonesia memadai untuk penerapannya karena situasinya tidak jauh berbeda dengan Cina. Partai Komunis Cina (PKC) di bawah pimpinan Mao Ze Dong berhasil memperalat petani. Kekuatan petani di Cina dimanfaatkan sebagai gerakan massa dan desa sebagai basis pemberontakan atau revolusi. Hal ini berbeda dengan ajaran Marxis- Leninis yang menentukan kaum buruh sebagai kekuatan pokok revolusi dalam setiap revolusi komunis di manapun. Namun Mao berhasil membuktikan kebenaran teorinya membangun PKC dengan menggunakan petani sebagai unsur kekuatan revolusi dan berhasil mendirikan negara Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 1949.

Karena itulah Politbira CC PKI memandang perlu menyusun analisa lengkap agar dipelajari oleh sisa-sisa anggota PKI untuk mencegah terulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan­-kesalahan yang sama. Dengan melakukan Kritik Oto Kritik dalam bidang ideologi, politik dan organisasi, tujuannya adalah untuk membangun kembali PKI dan agar kaum Marxis- Leninis Indonesia mengarahkan perhatian untuk menciptakan persyaratan revolusi agraria kaum tani bersenjata dengan membangkitkan, mengorganisasi, dan memobilisasi kaum tani dengan revolusi agraria yang anti feodal.

G30S/PKI, bukan dianggap sebagai suatu revolusi karena suatu revolusi hakekatnya adalah merebut kekuasaan negara dengan kekuatan bersenjata, dengan poras kekuatan pada kaum buruh dan tani di bawah pimpinan PKI. Sementara yang terjadi hanyalah avonturisme militer yang meniru cara-cara borjuis. Revolusi seharusnya berdasarkan pada puncak kebangkitan revolusioner dari rakyat dan musuh sedang dalam puncak kelemahannya. Sedangkan G 30S/PKI dilaksanakan justru sebaliknya. Karena tidak didasarkan atas kekuatan massa rakyat tetapi dilaksanakan hanya oleh komplotan tertentu saja. G30S dilaksanakan tidak berdasar pada kebangkitan revolusioner rakyat yang matang dan siap mengangkat senjata, tetapi dilakukan ketika musuh sedang dalam keadaan terkonsolidasi dan kuat dalam segala bidang. G30S menurut KOK telah mengakibatkan kerusakan yang luar biasa dan terbesar dalam sejarah PKI.

KOK yang ditulis Sudisman dan kawan-kawannya ini, khusus mengenai kritik terhadap G30S, bagi kita merupakan dokumen terpenting karena secara langsung merupakan pengakuan PKI dan bukti bahwa PKI adalah dalang perebutan kekuasaan tersebut. Secara singkat dijelaskan di sini inti pokok isi KOK.

a. Kritik di bidang Ideologi

Kelemahan di bidang Ideologi menurut KOK adalah bersumber kepada pimpinan-pimpinan PKI yang kurang menguasai Marxisme­-Leninisme, sehingga mereka tidak berhasil memadukan teori revolusioner dengan praktek konkrit revolusioner Indonesia, bahkan telah menempuh jalan yang terlepas dari pedoman teori. Latar belakang sosial mereka (para pimpinan PKI : Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman) bukanlah dari keturunan atau proletar tetapi dari borjuis kecil. Pada umumnya orang tua mereka mempunyai perusahaan-perusahaan kecil, memiliki tanah-tanah pertanian secara perseorangan. Kebiasaan dan pikiran mereka yang dibina sejak kecil terbawa masuk ke dalam partai sehingga timbul subyektivisme dalam meninjau pelbagai masalah. Subyektivisme merupakan kelemahan ideologi yang mendorong timbulnya oportunisme, sehingga berpengaruh terhadap keputusan- keputusan yang diambil PKI.

Situasi pada tahun 1954, pemimpin PKI mengeluarkan kebijaksanaan mencapai kemenangan melalui kemungkinan menguasai Lembaga Perwakilan Rakyat (Parlemen). Sehingga dalam Kongres V bulan Maret, Aidit mengadakan perbaikan strategi dasar “jalan baru” seperti yang diajukan Musso dengan teori “jalan baru” yang harus ditempuh untuk memenangkan revolusi”. Teori ini menghasilkan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Intinya, PKI menempuh dua jalan untuk mencapai tujuannya yaitu jalan legal atau damai dan jalan illegal yang tertutup. Untuk mencapai tujuan ini PKI memerlukan sosok pimpinan yang dapat bekerja sama dengan kekuatan social lainnya. Aidit dianggap memenuhi persyaratan sehingga ia terpilih sebagai Sekretaris I CC PKI.[6]

Masalah lain yang menyebabkan lemahnya ideologi adalah menyusupnya revisionisme modern ke dalam PKI. Sesuai dengan kebijaksanaan Partai Komunis Uni Sovyet (PKUS) yang pada dasarnya mengajarkan bahwa sosialisme dapat dicapai secara damai melalui jalan perlementer atau jalan damai. Kebijaksanaan itu kemudian diberlakukan di PKI dan disahkan pada Kongres VI tahun 1959. Garis ini kemudian diperkuat dalam Kongres VII tahun 1962, tanpa pernah dikoreksi melalui Kritik Oto Kritik (KOK). Istilah revisionis ini pertama kali dikembangkan oleh Mao, ketika Nikita Kruschev menggantikan Stalin sebagai pemimpin PKUS. Kebijaksanaan damai (peaceful coexistence) yang diambil oleh Kruschev setelah mengadakan pendekatan dengan Amerika Serikat, karena menyadari kedahsyatan perang nuklir. Menurut Kruschev perang nuklir akan menghancurkan Komunisme. Sikap politik Kruschev ini mendorong Mao menyebut Komunisme Rusia sebagai revisionis dan mengembangkan teorinya sendiri yang disebut Maoisme (gagasan Mao yang teruji berhasil memenangkan revolusi di Cina.[7]

Menyusupnya ideologi borjuis ke dalam tubuh PKI adalah salah satu penyebab lemahnya ideologi penganutnya. Hal ini terjadi ketika upaya PKI menggalang Front Persatuan Nasional antara lain dengan borjuis nasional. Banyak pimpinan pimpinan PKI yang mendapat kedudukan di pemerintahan, banyak pimpinan PKI yang bersikap borjuis, karena ikut merasakan dan berusaha mempertahankan kedudukan yang diterima. Dalam perjalanan politiknya mereka mulai terikat dengan borjuis nasional sehingga kemudian timbul sikap yang tidak tegas dalam memperjuangkan kepentingan partai. Mereka lebih mementingkan kepentingan persekutuannya dari pada kepentingan kaum proletariat. Dalam tindakan terlihat semakin revisionis, merevisi ajaran Marxisme-Leninisme tentang perjuangan kelas, negara dan revolusi, sehingga mereka menjadi kader-kader PKI yang diborjuiskan atau klas buruh yang diborjuiskan.

b. Kritik di bidang Politik : Avonturisme MKTBP

Dalam sidang Pleno CC PKI pada tahun 1951, Aidit dibantu oleh M.H. Lukman dan Njoto berhasil menyingkirkan pimpinan-pimpinan sebelumnya yaitu Alimin dan Tan Ling Djie sebagai kelompok muda yang ambisius. Aidit dan kawan-­kawannya mencoba membenahi PKI, yang telah hancur akibat pemberontakan Madiun tahun 1948. Pergantian pimpinan ini tidak melalui pemilihan sebagaimana biasanya berlaku.

Pada tahun 1954, PKI melihat peluang mencapai demokrasi rakyat melalui penguasaan parlemen. Dalam Kongres tahun 1954 dikeluarkan strategi yang diajukan Aidit yaitu “Jalan Baru yang harus ditempuh untuk memenangkan revolusi”. Strategi ini menghasilkan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Untuk melaksanakannya harus mampu bekerjasama dengan kekuatan social lainnya.

Dengan strategi MKTBP di bawah pimpinan Aidit, PKI berhasil menjadi partai terbesar nomor empat setelah PNI, Masyumi, dan ND. Keberhasilan ini memperkuat kedudukan Aidit. Bahkan dalam Kongres VI tahun 1959 ia terpilih sebagai Ketua CC PKI didampingi oleh M.H. Lukman, Njoto, dan Sudisman sebagai pimpinan lapisan pertama serta Sakirman, Njono, B.Oloan Hutapea, dan Peris Parde de sebagai pimpinan lapisan kedua.

Kongres Nasional PKI VI tahun 1959, mempertegas dukungan PKI kepada Sukarno dengan kebijaksanaan Nasakom. Di sini PKI merubah kebijaksanaannya dari bentuk partai kader ke partai massa sebagai upaya memperoleh dukungan di kalangan rakyat.

Dalam KOK disebutkan bahwa jalan damai yang diterapkan oleh PKI untuk mencapai demokrasi rakyat sebagai tingkat peralihan ke sistem sosialis secara politis bertentangan dengan azas Marxisme­-Leninisme. Marxisme-Leninisme mengajarkan untuk mencapai sosialisme harus melalui jalan revolusi proletar. Untuk negeri jajahan atau bekas jajahan atau negeri setengah feodal dapat melalui tingkat demokrasi rakyat terlebih dahulu.[8] Kebijaksanaan politik PKI dianggap semakin tenggelam ke dalam perjuangan parlementer dan perjuangan legal lainnya. Bahkan para pemimpin PKI menjadikan cara damai sebagai prinsip perjuangan bukan sebagai alat, sehingga terjadi kekaburan antara jalan damai dengan perjuangan revolusi bersenjata.

Kebijaksanaan jalan damai dan kemungkinan jalan tidak damai untuk mencapai sosialisme yang dikumandangkan oleh pimpinan PKI, oleh KOK dianggap sebagai dualisme. Dalam kenyataannya pimpinan PKI tidak pernah mempersiapkan kaum buruh dan tani menghadapi kemungkinan jalan tidak damai, sehingga dengan gagalnya G30S, dalam waktu singkat anggota PKI dan orang­-orang revolusioner terbunuh sehingga organisasi PKI menjadi pasif. Keadaan ini menurut KOK tidak akan terjadi apabila kebijaksanaan politik PKI tidak menyimpang dari ajaran Marxisme- Leninisme.

Kebijaksanaan politik yang diambil PKI tahun 1954 dalam Kongres V adalah MKTBP. Metode ini dimunculkan sebagai jawaban atas persoalan metode perjuangan yang timbul di kalangan kader-kader PKI mengenai revolusi Indonesia. Kalangan partai mengkritik bahwa ada di antara kader dalam melihat dan mempelajari perjuangan rakyat bersenjata rakyat Tiongkok hanya melihat persamaan-persamaannya saja. Sebaliknya pimpinan partai mengemukakan perbedaan-perbedaan sebagai syarat yang harus diperhitungkan.[9] MKTBP oleh Aidit diperkenalkan sebagai metode revolusi Indonesia, pertama, mengenai perjuangan gerilya di desa-desa terdiri dari buruh dan tani miskin , kedua, aksi­-aksi revolusioner oleh kaum buruh terutama buruh transport di kota- kota, dan ketiga, bekerja intensif di kalangan angkatan bersenjata musuh.

Pelaksanaan MKTBP tidak lepas dari garis politik yang ditempuh oleh PKI, yaitu perjuangan secara damai melalui parlementer. Hal itu sesuai dengan program partai, mengubah imbangan kekuatan. Jadi kegiatan politik MKTBP merupakan kegiatan membangkitkan dan mengorganisasi massa dalam rangka garis politik menggalang Front Persatuan Nasional, khususnya bersatu dengan kekuatan tengah.

Dikalangan kaum tani, garis politik PKI di lapangan agraria sesuai dengan kepentingan mayoritas kaum tani, sehingga mendapat kemajuan yang cukup baik tetapi belum mencapai taraf tinggi yaitu melenyapkan feodalisme. Di kalangan kaum buruh, kegiatan PKI juga berkembang meskipun belum mencapai seperti yang diinginkan. Juga di kalangan Angkatan Bersenjata tidak nyata hasilnya.

KOK dengan keras mengkritik MKTBP, mulai dari ide dicetuskannya, bahwa menggunakan pengalaman negeri lain secara dogmatis adalah salah. Tetapi menolak menggunaka pengalaman negeri lain yang telah teruji kebenarannya sebagai salah satu teori revolusi juga salah. MKTBP bukanlah hasil pengolahan pengalaman secara kritis dari negeri lain yang dipadu dengan praktik kongkrit Indonesia. Perjuangan kaum tani untuk melawan penghisap dan penindas feodal apabila mendapat kebijaksanaan yang tepat dapat berkembang ke bentuknya yang tertinggi yaitu revolusi agraria. Dan revolusi itu akan sempurna apabila dilakukan dengan kekuatan bersenjata di bawah pimpinan PKI. Dalam kenyatannya ketika kaum tani Indonesia bergerak bangkit karena garis politik PKI di bidang agraria, gerakan mayoritas kaum tani dibelokkan menjadi gerakan reformis seperti Gerakan Kebudayaan Baru, Gerakan 1001 Malam, bukan gerakan tani revolusioner yaitu revolusi agraria anti feodal.

Gerakan di kalangan buruh sekalipun mengalami kemajuan dengan aksi-aksi yang dilakukan, seperti aksi-aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing milik Belanda, Inggris, dan Belgia, tetapi hasilnya tidak untuk partai. Hal ini terjadi karena pimpinan partai menganggap bahwa perusahaan-perusahaan itu adalah milik pemerintah atau milik nasional. Malahan kemudian aksi-aksi buruh ditekan.

Mengenai Angkatan Bersenjata, ada asumsi bahwa ABRI bukan Angkatan Bersenjata revolusioner. Bekerja di kalangan Angkatan Bersenjata diartikan sebagai mengintegrasikan alat negara yang terpenting dengan rakyat atau mengeratkan hubungan antara rakyat dengan Angkatan Bersenjata. Ini juga berarti mengintegrasikan alat­-alat kekerasan, klas penindas dan klas tertindas. Hal ini karena adanya pandangan bahwa Negara RI bukan negara borjuis dan Angkatan Bersenjata pun bukan alat borjuis. Pimpinan partai lupa bahwa ABRI walaupun lahir pada tahun 1945 dalam revolusi, namun sepenuhnya berada dalam tangan reaksioner dan dengan sendirinya menjadi alat kekuasaan yang mengawasi negara. Meskipun banyak Bintara dan Tamtama anak-anak kaum buruh dan tani, tidak akan merubah kedudukan ABRI sebagai alat kekuasaan yang mengabdi kepada kepentingan kelas berkuasa.

Untuk memenuhi tugas memimpin revolusi rakyat yang anti imperialis, anti feodalis, dan anti kapitalis, maka kaum Marxis- Leninis harus tegas meninggalkan jalan damai revisionis dan mengibarkan revolusi rakyat bersenjata seperti pengalaman revolusi rakyat Cina dengan membangun desa-desa terbelakang menjadi basis yang maju, terkonsolidasi secara politik, militer, ekonomis dan budaya.

Dalam mengembangkan garis politik umum tentang kemungkinan peralihan secara damai, pimpinan PKI memperkenalkan “teori dua aspek” dalam kekuasaan negara RI. Aspek yang “anti rakyat” dan aspek yang “pro rakyat”. Pimpinan PKI berusaha mengembangkan secara berangsur-angsur aspek “pro rakyat” dan melikuidasi yang “anti rakyat”. Kebijaksanaan ini oleh KOK dianggap sebagai puncak penyelewengan Marxisme dan Leninisme. Teori ini dianggap anti revolusi, teori ini mengajarkan bahwa perjuangan PKI hanyalah mendorong agar aspek “pro rakyat” makin besar dan bisa mendominasi. Sedangkan kekuatan “anti rakyat” dikeluarkan dari pemerintah. Teori ini juga disebut “teori dari atas dan dari bawah”. Dari atas berarti PKI harus mendorong kekuasaan negara dengan melakukan tindakan- tindakan revolusioner dan dengan mengadakan perubahan- perubahan personalia pada aparatur negara. Sedangkan dari bawah adalah membangkitkan, mengorganisasi,dan memobilisasi rakyat untuk mencapai perubahan.

Dalam KOK disebutkan bahwa untuk membersihkan diri dari kaum oportunis, PKI harus membuang teori dua aspek dalam kekuasaan negara dan kembali kepada ajaran Marxisme- Leninisme tentang negara. Negara adalah suatu alat kekuasaan klas tertentu dan tidak dapat didamaikan dengan musuhnya.

Kelemahan politik dapat dilihat dari kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan PKI. Pengaruh kaum borjuis terlihat kerjasama yang mereka lakukan menyebabkan semakin hilangnya “kebebasan”, karena terlalu banyak memberikan konsesi kepada borjuis nasional sampai­-sampai para pemimpin PKI kehilangan peran untuk bertindak secara bebas. Salah satu contohnya adalah sikap pimpinan PKI terhadap Sukarno. PKI tidak berani bersikap menentang Sukarno. Sebaliknya selalu menonjolkan persamaan dan persatuan dengan Bung Karno. Tidak ada politik Bung Karno yang tidak disokong PKI. Sampai­-sampai pimpinan PKI mengakui Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dan pemimpin aspek rakyat dalam kekuasaan negara RI. Dalam tulisan, ucapan, dan pidato pimpinan PKl, sering dikemukakan bahwa tindakan mereka didasari oleh Marxisme­-Leninisme tetapi juga berdasarkan ajaran Bung Karno, antara lain tentang Nasakom. Dengan demikian pimpinan PKI tidak mampu mendidik klas buruh dan rakyat pekerja, bahwa pimpinan partai harus berada di tangan golongan proletariat.

Sejak tahun 1960-an, PKI sangat bangga dengan Manipol, ada anggapan bahwa perjuangan rakyat Indonesia di bawah pimpinan PKI berhasil membawa rakyat untuk mengakui kebenaran PKI.

Dengan asumsi bahwa melaksanakan Manipol secara konsekuen sama halnya dengan melaksanakan program PKI. KOK menyalahkan anggapan ini, karena Manipol juga diterima oleh partai lawan PKI. Mereka menerima bila dianggap sesuai dengan program mereka. Program yang lain peranan memimpin klas buruh dan revolusi agraria tidak mereka terima. Yang mereka terima pun belum tentu dilaksanakan. Jadi kaum lawan PKI menerima Manipol hanya untuk menyesuaikan diri dengan arus keadaan. KOK menganggap bahwa PKI menerima Manipol yang juga diterima oleh kaum borjuis nasional, berarti program kaum borjuis nasional diterima oleh PKI. Demikian antara lain yang ditulis dalam naskah KOK tentang kebijaksanaan politik PKI.

 

c. Kritik di bidang Organisasi

Dalam masalah organisasi, KOK menyalahkan Politbiro CC PKI karena melakukan cara yang salah dan bertentangan dengan prinsip Marxisme- Leninisme. Kesalahan pertama ialah memberikan kesempatan kepada pimpinan PKI membangun saluran tersendiri diluar kontrol Politbiro dan CC. Disini Politbiro tidak ditempatkan pada posisi yang semestinya, tidak dijadikan tempat untuk memecahkan segala soal mengenai urusan partai dan revolusi. Melalui saluran-saluran tersendiri itu pimpinan dapat mengambil langkah-langkah politik dan organisasi, termasuk penempatan kader, sedangkan Politbiro cuma mengesahkan langkah-langkah yang diambil pimpinan.

Kedua, adanya sikap tidak kritis baik dalam Politbiro, CC, maupun badan-badan lain terhadap pimpinan. Sudah menjadi kelaziman, apa yang dikatakan oleh pimpinan dianggap benar, tanpa melalui diskusi maupun pemikiran yang mendalam. Hal ini karena kurangnya pemahaman teori, sehingga kurang landasan untuk para bawahan menyangkal pimpinan meskipun dianggap keliru. Lebih-­lebih setelah dibentuk grup teori. Bila ada diskusi, kelompok ini saja yang aktif, sedangkan pimpinan seolah terpisah dari teori Marxisme dan Leninisme. Di samping itu ada pandangan, adalah tidak normal apabila ada perbedaan prinsip dengan pimpinan. Suasana itu menyebabkan kader enggan mengemukakan pendapatnya. Sebenarnya banyak kader yang tidak menyetujui garis politik dan organisasi yang oportunis serta revisionis, namun pikiran dan perasaan kader itu tidak pernah ditanggapi dengan baik.

Ketiga, dalam tubuh PKI telah ditanamkan kepercayaan yang membesar-besarkan persatuan bulat di kalangan anggota, seolah tidak ada perbedaan pemikiran mengenai hal-hal yang prinsip.

Perubahan taktik PKI dari bentuk partai kader ke partai massa, hal ini disesuaikan dengan cita-citanya merebut kekuasaan negara melalui slogan “pelopor klas proletar yang memimpin perjuangan pembebasan rakyat”. Kemudian PKI mengadakan perluasan anggota dan organisasi tanpa mengindahkan kemampuan organisasi untuk mendidiknya dan mengurusnya. Sesungguhnya mengejar jumlah anggota menunjukkan longgarnya anggota organisasi PKI. Setiap orang yang menyatakan setuju dengan program PKI diterima menjadi anggota, sehingga tidak jelas bedanya antara anggota partai atau anggota organisasi massa yang berada di bawah pimpinan partai. Disini syarat keanggotaan berdasarkan pelopor klas buruh ditinggalkan sama sekali. Menurut KOK, kebijaksanaan ini adalah cara liberal yang tidak terpisah dengan politik jalan damai. Sesungguhnya karakter massa bukan ditandai oleh banyaknya anggota melainkan oleh hubungan antara anggota dengan garis politik partai yang membela kepentingan rakyat dan syarat kepeloporan dipegang teguh terdiri dari orang-orang terbaik dari proletariat yang dipersenjatai dengan Marxisme- Leninisme.

Kebijaksanaan yang ditempuh partai dalam rangka meluaskan keanggotaan dan organisasi ialah melalui plan-plan jangka pendek yaitu plan 3 tahun pertama, plan 3 tahun kedua, dan plan 4 tahun. Dalam prakteknya hanya merupakan penambahan anggota yang tidak berdisiplin dan tidak menghayati nilai-nilai Marxisme dan Leninisme. Bahkan dalam plan 4 tahun, semua kader tinggi diwajibkan menamatkan pendidikan tingkat akademi, kader menengah harus menamatkan Sekolah Lanjutan Atas dan kader bawahan harus menamatkan Sekolah Menengah Pertama. Oleh karena itu PKI banyak membangun akademi, perguruan, dan kursus-kursus. Tokoh-tokoh gerakan rakyat diharuskan membuat empat karangan atau skripsi untuk mendapat gelar sarjana Marxis.

Dalam pelaksanaannya yang dipentingkan bukan pendidikan dan latihan kader Marxis tetapi pendidikan intelektual untuk mengisi keperluan pekerjaan dan pelbagai kedudukan di lembaga-lembaga negara. Hal ini bertentangan dengan semboyan mengintegrasikan diri seeara total dengan kaum tani, itu omong kosong saja, bukan mengirimkan kader-kader terbaik ke desa, tetapi menarik kader- kader dari desa ke kota atau ke pusat. Jadi di dalam bidang organisasi, PKI telah melakukan kesalahan­kesalahan yang prinsip. Jelas ada usaha menjadikan PKI menjadi partai massa, bukan partai kader, sehingga yang diutamakan adalah kuantitas dan bukan kualitas. Akibatnya, mau tidak mau garis liberal di dalam organisasi akan dan telah muncul. Hal ini memang sukar dihindari, karena adanya garis “damai” yang diikuti PKI pada waktu itu sebagai garis politiknya.

d. Jalan Keluar Menurut Kritik Oto Kritik

Setelah mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesalahan partai dalam periode sesudah tahun 1951 yang telah menimbulkan kerusakan-kerusakan berat pada PKI dan gerakan revolusioner rakyat Indonesia, maka tugas mendesak yang dihadapi oleh kaum Marxis- Leninis Indonesia dewasa ini ialah membangun kembali PKI sebagai partai yang bersih dari subyektivisme, oportunisme, dan revisionisme modern. Untuk membangun kembali partai Marxis­-Leninis, kader Partai di semua tingkat dan anggota -anggota partai (PKI) haruslah sependapat tentang kesalahan-kesalahan partai di masa lampau dan mendapatkan jalan keluar Galan baru) yang harus ditempuh, sebagai pengarah perjuangan di masa yang akan datang. Untuk itu, perlu diadakan gerakan pembetulan pikiran di seluruh partai. Dengan gerakan pembetulan pikiran itu maksudnya adalah untuk mengubah pikiran yang salah di masa yang lampau menjadi pikiran yang benar. Untuk dapat menempuh jalan yang benar mutlak harus meninggalkan jalan yang salah.

Jalan keluar/jalan baru itu dapat disimpulkan menjadi tiga pokok:

Pertama, karena revolusi itu adalah revolusi agraria kaum tani bersenjata, maka segala perhatian harus dicurahkan untuk membangun kembali partai di desa-desa.

Kedua, di samping mempelajari ajaran ajaran Marx, Engels, Lenin, dan Stalin, secara khusus juga mempelajari pikiran-pikiran Mao.

Ketiga, perhatian terbesar harus dicurahkan untuk memecahkan masalah membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi kaum tani. Pengintegrasian partai dengan kaum buruh tani terutama dengan buruh tani yang miskin harus sungguh-sungguh diwujudkan.

Jalan keluar/jalan baru yang harus ditempuh oleh para kader untuk membangun kembali partainya, disimpulkan dalam bentuk Strategi PKI yang baru, yang dikenal dengan nama Tri PanJi Partai. Panji pertama, pembangunan kembali partaij panji kedua perjuangan tani bersenjata (Perjuta) di bawah pimpinan klas buruhj panji ketiga Front Persatuan Revolusioner atas dasar persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan buruh.[10]

Tri Panji yang baru ini dianggap lebih jelas dan tidak memberi kesempatan berjangkitnya avonturisme dalam politik dan ideologi. Tri Panji lama yang dirumuskan dalam Kongres VI PKI berbunyi:

  • Menggalang Front Persatuan Nasional dengan tekanan menarik borjuis nasional.
  • Membangun terus PKI ke seluruh negeri.
  • Melaksanakan tuntutan-tuntutan revolusi Agustus 1945.[11]

Demikianlah, Politbiro telah melakukan Kritik Oto Kritik atas kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan partai dalam periode sesudah tahun 1951, yang telah menimbulkan kerugian- kerugian yang berat bagi partai (PKI) dan seluruh gerakan revolusionernya.

—DTS—

[1]   Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid V: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-Sisanya (1965-1981), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Kopkamtib, G30S/PKI Jakarta, 1978, hal. 197

[3]     Ibid, hal. 198

[4]     Persepsi, No.1 Th. IX Bulan Januari-Februari-Maret, 1987, hal. 37

[5]     Kopkamtib,op,cit., hal. 199

[6]    Persepsi, Desember 1989, hal. 20

[7]     Persepsi, bulan Januari, Maret, tahun 1987, hal. 32

[8]  Demokrasi Rakyat adalah kekuasaan politik rakyat di bawah pimpinan klas buruh yang bertugas mengadakan perubahan-perubahan demokrasi di lapangan agraria.

[9]     Jacques Leclerc, “Aidit dan Partai pada Tahun 1950”. Prisma, LP3ES, 1982, hal. 79

[10]  Politbiro CC PKI, Perang Rakyat di Jalan Kemenangan Revolusi Indonesia, Djakarta, 1967, hal.19 (manuskrip). Lihat juga Sekneg, Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Jakarta, 1994, ha1.163

[11]    D.N. Aidit, Untuk Demokrasi Persatuan Mobilisasi, Dep. Agitrop CC PKI, Djakarta, 1962, hal.8

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*