“TANTANGAN SOVIET DI INDONESIA”

“TANTANGAN SOVIET DI INDONESIA” [1]

 

8 Agustus 1962

Kawan-kawan saya membicarakan tentang desas-desus Amerika Serikat akan menawarkan bantuan sebesar 100 juta dolar kepada Indonesia jika masalah Irian Barat sudah selesai. ltu adalah sebagai bantuan langkah pertama, dalam usaha mencegah keruntuhan ekonomi, menimbulkan stabilisasi dan dengan begitu menghalangi kesempatan bagi PKI untuk naik berkuasa.

Mengenai PKI baru-baru ini saya baca sebuah karangan Prof. Guy J. Pauker, seorang Amerika kelahiran Rumania yang sering berkunjung ke Indonesia, dalam majalah Foreign Affairs (Juli 1962) berjudul “The Soviet Challenge in Indonesia (Tantangan Soviet di Indonesia). Pauker mengatakan kredit­-kredit yang diterima oleh Indonesia dari semua negara komunis untuk tujuan ekonomi dan militer kini berjumlah lebih dari 1500 juta  dolar Amerika  yaitu lebih banyak daripada yang diterima oleh RRT dari Uni Soviet (1300 juta dolar antara 1949-1957).

PM Khrushchev telah memberikan kredit antara 700 dan 800 juta dolar AS kepada Republik Indonesia. Di antaranya $ 250 juta untuk tujuan ekonomi sehingga antara $ 450 juta dan $ 550 juta tersedia untuk tujuan militer. Akibatnya tampak pada kekuatan angkatan bersenjata Indonesia. Angkatan Darat menerima missiles atau peluru-peluru kendali yang bersifat surface-to-air dan surface-to-surface selanjutnya tank dan artileri.

Angkatan Laut yang beberapa tahun lalu mempunyai satu penjelajah tua kini mempunyai 6 kapal selam, 6 kapal perusak dan segera akan punya Sverdlov-class cruiser. Sedangkan AURI mempunyai pesawat-pesawat pemburu MIG-21 yang dilengkapi dengan air-to-air missiles dan TU-16 medium bombers yang membawa air-to-surface missiles. Kelompok penasihat militer Soviet di Indonesia mempunyai kurang lebih 400 instruktur di bawah komando Laksamana Chemobay.

Militerisasi yang dilukiskan di atas tentulah punya akibat berat terhadap ekonomi Indonesia. Pada tahun 1960 pengeluaran untuk militer berjumlah sepertiga dari seluruh anggaran yang sebesar Rp 46 milyar itu. Pada tahun 1961 biaya militer naik menjadi separuh dari anggaran yang berjumlah Rp 53 milyar.

Pada tahun 1962 biaya itu tentu bertambah banyak. Di samping tekanan-tekanan inflasi yang ditimbulkan oleh anggaran defisit, program tadi niscaya menghisap banyak dari persediaan devisa yang harus dialihkan dari sektor sipil ke arah sektor membayar kembali hutang luar negeri. Ekspor Indonesia seperti karet, kopra dan timah makin bertambah disalurkan ke Uni Soviet untuk membayar kredit-kredit yang telah diterima.

Moskow menekankan dengan tegas bahwa pembayaran kembali kredit-kredit itu harus dilakukan pada waktu-waktu tertib tertentu dan baru-baru ini dia menolak penangguhan pembayaran oleh pihak Indonesia. Bagaimana tekanan inflasi itu wujudnya dapat dilihat pada defisit anggaran belanja negara yang berjumlah Rp 1,56 milyar di tahun 1956, menjadi naik sebanyak Rp 16,65 milyar di tahun 1961 dan mungkin menjadi Rp 37 milyar di tahun 1962.

Menurut Guy Pauker, rencana induk atau master plan Uni Soviet ialah dengan menyelesaikan program bantuan militer Soviet tadi, maka hancurlah corak masyarakat Indonesia sebagai akibat inflasi yang dapat disamakan dengan inflasi di Jerman di tahun 1920-an. Kekacauan dan putus asa yang ditimbulkan demikian mungkin bisa menaikkan PKI ke puncak kekuasaan walaupun soal Irian Barat sudah diselesaikan dengan damai.

PKI ialah suatu partai yang powerful atau kuat, kata Guy Pauker. Konsres ke-7 PKI di Jakarta pada bulan April 1962 menjelaskan bahwa PKI kiri mempunyai dua juta anggota. SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang punya anggota Iebih tiga juta orang mungkin kini kehilangan kekuatan melancarkan mogok akari tetapi di pihak lain Barisan Tani Indonesia (BTI) mempunyai 4 juta anggota.

Di Jakarta dalam Iingkungan pribadi orang membicarakan tentang apa yang dinamakan post Sukarno period dan soal yang pokok di sana ialah siapakah yang akan memegang kekuasaan bilamana Sukarno tidak ada lagi? Tentarakah atau PKI-kah? Menurut pengamatan Guy Pauker, jikalau timbul kemelut demikian, maka korps perwira akan mengambil alih tanggung jawab dan akan mengangkat Jenderal Nasution sebagai Kepala Negara atau seorang tokoh politik sipil yang dihubungkan dengan perjuangan kemerdekaan.

Demikian tulis Guy Pauker. Komentar saya ialah, dia terlalu dipengaruhi oleh wishful thinking apabila ia beranggapan Nasution akan menjadi the next man alias orang berikut yang terkemuka. Sebab dewasa ini jelas kelihatan Nasution sudah lesuh. Dia tidak begitu bergaya dan berdaya seperti waktu dia menjabat sebagai KASAD dahulu. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 248-250.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*