Tag Archives: Sejarah PKI

Masalah Pembunuhan Massal Anggota PKI

Masalah Pembunuhan Massal Anggota PKI

Setelah gagal membuktikan PKI tidak terlibat sebagai perencana dan eksekutor G 30 S, konspirator rehabilitasi nama baik PKI merekonstruksi tudingan bahwa Mayjen Soeharto dan TNI AD merupakan pihak bertanggung jawab dalam kasus pembantaian massal anggota PKI paska kudeta. Tudingan itu dikonstruksi dengan mengesankan peristiwa itu seolah-olah berdiri sendiri, berada dalam “vacuum social” (lingkungan social yang kosong) dan menegasikan fakta-fakta berikut:

a.     Polarisasi Masyarakat Pra Kudeta

Jauh sebelum terjadinya G 30 S, masyarakat telah terpolarisasi kedalam dua kutub besar yaitu PKI dan non PKI. Munculnya polarisasi dipicu oleh karakter idiologis Komunis antara lain: (1) sikap merendahkan keyakinan spiritual masyarakat Nusantara yang religius, (2) menghalalkan kekerasan yang berlawanan dengan prinsip hidup harmoni masyarakat Nusantara[1]. Polarisasi semakin menguat, ketika setelah kemerdekaan, kader-kader PKI sering melakukan kekerasan sosial, perebutan-perebutan pemerintahan lokal, konflik horisontal selama kudeta Madiun dan aksi-aksi sepihak menjelang kudeta 1965. Melalui perilakunya itu PKI telah menjadi musuh masyarakat Indonesia (khususnya kalangan religius) bahkan sejak sebelum kemerdekaan.

Kader-kader PKI dididik untuk menjadi militan dan terampil melakukan propaganda serta menguasai instrument-instrumen propaganda. Walaupun secara proporsional jumlahnya kecil, akan tetapi muncul ke permukaan tampak sebagai partai superior dengan keanggotaan sangat besar. Menjelang peristiwa kudeta tahun 1965, Aidit mengagung-agungkan jumlah keanggotaanya telah mencapai 6 juta (tercermin dari pemilihnya pada pemilu 1955) dan mengklaim simpatisannya mencapai 21 juta orang[2].

Klaim jumlah simpatisan bisa jadi hanya fatamorgana yang sengaja diciptakan untuk membuat keder lawan-lawan politiknya. Banyak orang memiliki keterkaitan dengan PKI bukan karena alasan idiologis, melainkan alasan-alasan pragmatis untuk memperoleh pembagian tanah garapan sesuai propagandanya melalui aksi-aksi sepihak. Bercermin dalam kasus G 30 S/PKI, otokritik Supardjo mengungkapkan klaim kekuatan-kekuatan revolusioner yang diberitakan siap, ternyata telah dibesar-besarkan, karena jumlah sebenarnya sangat kecil. Andaikan klaim terhadap jumlah simpatisan itu benar, jumlah tersebut hanya berada dalam kisaran 20% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yang pada saat itu mencapai 103 juta orang. Sedangkan sisa penduduk Indonesia bukanlah simpatisan PKI dan bahkan anti Komunis.

Massa non Komunis tidak memiliki jaringan organisasi sekuat PKI, baik dalam penguasaan asset-aset dalam negeri maupun dukungan jaringan luar negeri. Menjelang kudeta 1965, PKI begitu hegemonik dan otoriter serta memiliki keleluasaan —memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden— melakukan aksi-aksi intimidatif terhadap masyarakat non Komunis. Situasi ini menjadikan masyarakat non Komunis dalam keadaan defensif dan melakukan perlawanan tanpa dukungan suprastruktur pemerintah[3]. Pertikaian horisontal antara anggota PKI dan masyarakat non Komunis paska kudeta tahun 1965 merupakan kelanjutan pertikaiannya sejak jauh sebelum kudeta.

Oleh karena itu pencermatan terhadap pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI paska kudeta tahun 1965 sebagai implikasi tindakan pembersihan yang dilakukan TNI AD, jelas-jelas hanya menempatkan peristiwa tersebut dalam tangan dua pemain: TNI AD dan PKI. Kesimpulan itu telah meniadakan pemain ketiga yaitu masyarakat non Komunis yang jumlahnya jauh lebih besar dan sebelumnya hidup dibawah tekanan PKI atas dukungan suprastruktur kekuasaan.

b.    Intimidasi Horisontal dan Struktural

Menjelang peristiwa G 30 S/PKI, masyarakat non Komunis mengalami tekanan horisontal dan struktural serta telah saling berbalas kekerasan dengan anggota-anggota PKI. Intimidasi horisontal diawali oleh komando ofensif revolusioner[4] Aidit kepada seluruh jajaran partai yang pada prakteknya dipergunakan untuk menyudutkan lawan-lawan politiknya maupun orang-orang non Komunis, khususnya kalangan agama. Pada tingkat grassroot, komando diaplikasikan dalam bentuk agitasi-provokasi-intimidasi “ganyang 7 setan desa”[5]” dan aksi-aksi sepihak[6]. Aksi ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan menyentuh aspek-aspek sensitif masyarakat Nusantara seperti pelecehan ajaran agama, penistaan simbol-simbol agama dan intimidasi para tokohnya. Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh aksi PKI kemudian mengonsolidasi diri untuk melakukan perlawanan dan memicu saling berbalas kekerasan.

Sedangkan intimidasi struktural dilakukan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen kekuasaan untuk menekan perlawanan masyarakat non Komunis terhadap aksi-aksi sepihak yang dilakukan PKI. Menurut pengakuan Abdul Hamid Wilis —Komandan Banser Kabupaten Trenggalek Periode 1964-1975— perlawanan Banser terhadap aksi-aksi sepihak ditanggapi Aidit dengan menekan Presiden agar Gerakan Pemuda Ansor dibubarkan. Pengurus Wilayah, Korda dan Pengurus Cabang GP Ansor se Jawa Timur dipanggil ke Jakarta untuk dihadapkan dengan BPI (Badan Pusat Intelijen). Subandrio mengintimidasi para pengurus Ansor untuk tidak melawan PKI[7].

“… di bidang intelijen, saudara-saudara kalah dengan PKI. Orang PKI tahu dimana Saudara sekarang sedang berada. Bahkan tahu dimana Bapak K.H. DR. Idham Chalid dan tokoh-tokoh PB NU lainnya berada. Tapi Saudara dan PB NU tidak tahu dimana D.N Aidit berada. Saudara harus mengerti hal ini…”

Intimidasi semakin memperkuat militansi masyarakat non Komunis yang akhirnya bersatu dalam ikatan beragam motif (mempertahankan hak milik/ lahan garapan yang akan diserobot, membela agama dan para tokohnya yang dijadikan sasaran kekerasan maupun alasan membela diri dari intimidasi fisik kader-kader PKI). Motif-motif tersebut menjadikan perlawanan terhadap aksi kader-kader PKI sebagai holy war dengan mempertaruhkan jiwa maupun fisik.

Aksi berbalas kekerasan semakin meningkat menjelang 1 Oktober 1965 dan meledak beberapa saat setelahnya. Ketika TNI AD berhasil menggagalkan kudeta PKI beserta elit jaringannya pada tingkat pusat, para anggota PKI di daerah tidak lagi memiliki back up suprastruktur dalam menjalankan agendanya. Para kader PKI menjadi semakin terpojok ketika TNI AD melancarkan aksi pembersihan terhadap oknum-oknum G 30 S/PKI di daerah. Situasi ini dimanfaatkan betul oleh masyarakat non Komunis untuk melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan banyak kader dan simpatisan PKI bertumbangan.

c.  Daftar Culik dan Sumur-Sumur Pembantaian 

Sesaat setelah siaran komunike Letkol. Inf. Untung melalui RRI, kader-kader PKI di daerah segera mempersiapkan implementasinya ditempat masing-masing dalam bentuk: (1) pembentukan Dewan Revolusi, (2) menyiapkan satuan tempur yang berintikan Pemuda Rakyat, dan (3) menyiapkan daftar hitam orang-orang anti PKI, dan (4) gerakan pembersihan terhadap pengikut-pengikut “Dewan Jenderal[8]. Pembentukan satuan tempur Pemuda Rakyat terus berlanjut walaupun kudeta di Jakarta telah diketahui gagal[9].

Pada awal pembentukannya satuan-satuan tempur Pemuda Rakyat ini dipersiapkan untuk pembersihan orang-orang yang dikategorikan PKI sebagai pendukung Dewan Jenderal. Sebagaimana pengakuan Abdul Hamid Wilis, peristiwa kudeta Jakarta telah menjadikan suasana di daerah-daerah mencekam —termasuk di pelosok-pelosok desa Kabupaten-Kabupaten Kecil seperti Trenggalek Jawa Timur—. Masyarakat non Komunis —yang berada di desa-desa dengan penduduk mayoritas anggota maupun simpatisan PKI— terpaksa mengungsi. Pada saat itu anggota-anggota PKI telah menyiagakan diri secara berkelompok dan melengkapi diri mereka dengan senjata-senjata tajam (arit, pedang dan senjata-senjata lainnya). PKI juga memobilisasi kalangan penjahat, perampok dan kelompok-kelompok black magic untuk membersihkan orang-orang non Komunis.

Selain intimidasi anggota-anggota PKI dengan senjata siap tempur, masyarakat non Komunis juga mengetahui nama-nama diantara mereka yang dijadikan daftar culik. Kader-kader PKI bahkan telah menyiapkan banyak sumur dengan dalih untuk tempat perlindungan jika menghadapi kedatangan musuh. Berdasarkan pengintaian satu sama lain —antara anggota PKI dan Masyarakat non Komunis— terkuak informasi bahwa sumur-sumur tersebut dipersiapkan untuk mengubur orang-orang yang dijadikan daftar culik PKI[10]. Termasuk dalam informasi tersebut telah dipersiapkannya tiga orang algojo untuk membunuh setiap pemilik Langgar/ Surau atau Mushola.

Kesiapsiagaan dan intimidasi fisik satuan-satuan tempur Pemuda Rakyat sesaat setelah kegagalan kudeta Jakarta, dimungkinkan oleh instruksi CC PKI dengan tujuan sebagai berikut:

(1)  Sebagai bagian skenario CC PKI untuk melanjutkan perebutan lokal agar nantinya —dengan basis kemenangan di daerah— akan kembali menyusun kekuatan menguasai Jakarta. Seperti tercermin dalam rapat darurat malam hari tanggal 1 Oktober 1965, CC PKI memutuskan melanjutkan perjuangan dari daerah dengan memaksakan dukungan dari Presiden.

(2)  Sebagai basis perlidungan atau tameng hidup bagi kader-kader elit partai semasa pelarian. Hal itu dibuktikan dengan perlindungan fanatik kader-kader PKI terhadap Aidit di Solo.

(3)  Sebagai skenario bargaining kepada Presiden Soekarno agar pengejaran terhadap elit pimpinan G 30 S/PKI dihentikan dan status hukum PKI tetap dipertahankan.

Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan itu, pimpinan elit PKI merupakan pihak bertanggung jawab karena kebijakannya telah memicu munculnya ““Civil War””. Bagi masyarakat non Komunis, persiapan dan aksi-aksi kader-kader PKI telah menempatkan dirinya menghadapai dua pilihan: hidup atau mati. Melihat akan dijadikan sasaran pembunuhan —bahkan lubang-lubang pembantaian telah dipersiapkan— masyarakat non Komunis mengkonsolidasi diri dan melakukan perlawanan untuk mempertahankan hidup dirinya beserta keluarga.

Perlawanan masyarakat non Komunis dapat dilerai ketika pada bulan Desember 1965, pemerintah mengeluarkan surat pelarangan penyelesaian fisik kepada kader-kader PKI. Pemerintah menggariskan kebijakan penyelesaian terhadap kader-kader PKI akan dilakukan secara hukum dan politis. Kekacauan terjadi ketika pada akhirnya dilakukan pendataan kader-kader PKI, telah dimanfaatkan sejumlah orang —termasuk kader-kader PKI sendiri— untuk menyelamatkan diri atau menitipkan kepentingannya[11]. Mereka menuding orang lain —yang sebenarnya tidak terlibat atau derajat keterlibatannya karena motif pragmatis[12]— sebagai daftar anggota Komunis yang harus ditindak.

Berdasarkan kesadaran kesejarahan yang masih dapat kita gali dari para saksi hidup di desa-desa (sebagaimana pengakuan Hamid Wilis), pembunuhan massal kader PKI paska kegagalan kudeta disebabkan oleh tiga peristiwa. Pertama, terbunuh akibat ““Civil War””. Kedua, terbunuh oleh TNI semasa pengejaran pelaku G 30 S. Ketiga, oleh kesalahan-kesalahan pendataan karena alasan-alasan subyektif sehingga sulit diverifikasi.

Terlepas adanya pengingkaran ataupun motif-motif apapun dari pimpinan elitnya, proyek PKI pada waktu itu sangat destruktif. Berlindung dibalik jargon “pembersihan kaki tangan Dewan Jenderal” —sebelumnya menggunakan jargon pembersihan “tujuh setan desa”—, mereka berencana mengirim idiolog-idiolog Nusantara kedalam lubang-lubang pembantaian. Apabila ditelaah secara cermat, para Kiai, Guru Ngaji, pemangku Mushola (Langgar) dan tokoh spiritual —yang dijadikan sasaran untuk dihabisi— adalah generasi-generasi penerus kerabat kerajaan Nusantara, seperti generasi Pangeran Benowo (putra Joko Tingkir), Sunan Mbayat (Brawijaya IV), Kyai Hasan Besari Ponorogo maupun generasi kerajaan Nusantara lainnya yang pada akhirnya berdiaspora kedalam wilayah peran guru-guru spiritual.

Peran para guru-guru spiritual ini acapkali juga mentransformasikan nilai-nilai kenusantaraan dari generasi ke generasi, termasuk pada masa kungkungan kolonial Belanda. Maka tidak salah jika Almarhum Dr. Murcholish Madjid —melalui bukunya berjudul “Indonesia Kita” menyebut kalangan ini sebagai pewaris sah nasionalisme Nusantara. Selain guru-guru spiritual keagamaan, kader-kader PKI juga menyasar para idiolog dan pejuang-pejuang Nusantara yang berada dalam tubuh TNI maupun tokoh-tokoh masyarakat.

Selain pengkaburan fakta-fakta, pencermatan mikro seringkali menurunkan derajad peristiwa G 30 S/PKI hanya sebatas konflik pragmatis sejumlah pihak  —Pimpinan TNI AD, Presiden Soekarno dan Mayjen Soeharto— untuk perebutan kekuasaan. Pada akhirnya sejumlah pihak gagal memahami usaha keras Presiden Soekarno —dengan sikapnya yang mendua terhadap PKI—- dan Mayjen Soeharto —dengan ketegasan sikapnya—- dalam mempertahankan eksistensi peradaban Nusantara dari akuisisi fisik dan idiologi Komunisme internasional yang dimotori Soviet dan RRC.



[1]     Tercermin dalam falsafah untuk berpegang pada prinsip hidup rukun dan tidak menyebabkan sakit dan matinya orang lain. Orang-orang tua di Jawa meyakini munculnya  budaya kasar dan kesukaannya berperang dalam masyarakat Nusantara terjadi setelah kedatangan (dibawa) pendatang dan penjajah.

[2]     Mengacu jumlah sukarelawan Dwikora yang dipersiapkan untuk konfrontasi dengan Malaysia dan diklaim telah berada dibawah kendali PKI, dalam Saleh As’ad Djamhari, et all, Komunisme di Indonesia Jilid IV (Jakarta: Pusjarah dan Yayasan kajian Citra Bangsa, 2009), hlm 182.

[3]     Seperti dalam perlawanan terhadap aksi-aksi sepihak.

[4]     Seluruh aksi untuk menciptakan “Situasi Revolusioner” dengan menggalang kekuatan progresif revolusioner untuk menghancurkan Oldefo (Old Established Forces) dan Nekolim (Neo kolonialisme-imperialisme)

[5]     Tujuh Setan Desa; (1) Kepala Desa /Kapitalis Birokrat), (2) Bintara Pembina Desa/Babinsa, (3) Petani kaya, (4) Lintah Darat, (5) Tengkulak, (6) Tukang Ijon, (7) Pengumpul Zakat.

[6]     Selain menyerobot tanah Negara juga lahan milik orang lain dengan dalih land reform.

[7]     Abdul Hamid Wilis, Aku Jadi Komandan Banser: Membela Pancasila-Menumpas G.30.S/PKI, (Trenggalek: 2006), hlm 160.

[8]     Sebagaimana kasus di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Lampung Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, lihat Saleh As’ad Djamhari, et all, Op. Cite., hlm 231-267.

[9]     Pembentukan Satuan Tempur Pemuda Rakyat di Jawa Barat, pergerakan satuan-satuan tempur PKI merebut sarana-sarana vital di Semarang, pembentukan Pasukan Regu Kerja Pemuda (RKP) di Surakarta dan Wonogiri, Pembentukan Komando Kesatuan Propinsi jawa Timur, pergerakan dan aktifitas serupa di daerah-daerah lain, ibid.

[10]    Informasi adanya daftar culik ini umumnya diperoleh dari kader-kader PKI yang tertangkap dan berhasil dikorek keterangannya, atau orang-orang yang saudaranya merupakan kader PKI dan tanpa curiga membocorkan rencana tersebut.

[11]    Oleh motif dendam pribadi menuding lawannya sebagai PKI yang harus ditindak pemerintah.

[12]    Banyak orang-orang desa yang menjadi simpatisan PKI karena imimg-iming lahan garapan.

Upaya Menghapus Jejak Peran PKI dalam G.30.S

Teori-Teori Tandingan: Upaya Menghapus Jejak Peran PKI dalam G.30.S

Pencermatan mikro kesejarahan terhadap peristiwa G 30 S/PKI juga telah banyak memunculkan teori-teori spekulatif, khususnya terkait intellectual actor gerakan. Aminudin Kasdi dan G. Ambar Wulan berusaha memaklumi keragaman teori itu walaupun mereka sendiri mengedepankan fakta-fakta amat kuat peran PKI sebagai intellectual actor sekaligus eksekutor G 30 S. Menurutnya —secara teoritik— keragaman kesimpulan dalam penulisan sejarah dapat dimaklumi karena (1) faktor-faktor dimensional dalam pendekatan keilmuan, dan (2) faktor sosio kultural meliputi visi, personal bias (tendensi pribadi), geitsgebodenheit (jiwa zaman), group prejudice (prasangka kelompok), teori interpretasi yang digunakan dan filsafat yang dijadikan dasar wawasan[1].

Terlepas adanya permakluman teoritik itu, dijumpai indikasi kuat upaya pengingkaran keterlibatan PKI dalam peristiwa G 30 S paska kegagalan kudeta. Victor M. Fic —sejarawan Kanada kelahiran Cekoslowakia— mengungkapkan keterkaitan Dr. Ruth T. Mc Vey —penulis “Cornell Paper” berjudul “A Preliminary Analysis of The October 1, 1965 Coup In Indonesia” yang tesisnya berusaha mengingkari peran PKI— memiliki keterkaitan erat dengan kader-kader elit PKI sejak sebelum terjadinya peristiwa G 30 S. Ia (Dr. Ruth T. Mc Vey) merupakan dosen tamu pada Institute Aliarcham untuk Ilmu-Ilmu Sosial milik PKI. Lembaga ini melatih para kader PKI dalam Administrasi Negara, sehingga kelak diharapkan mampu menjalankan lembaga-lembaga negara setelah berhasil merebut kekuasaan di Indonesia. Setelah mengalami kegagalan kudeta 1965, PKI menggunakan orang-orang akademisi terkemuka Amerika untuk mempertahankan status hukumnya, dengan menyebarluaskan disinformasi yang pada intinya G 30 S/PKI merupakan konflik internal Angkatan Darat sekaligus mengilustrasikan PKI berada dalam peran pinggiran[2].

Berdasarkan informasi Victor M. Fic itu dapat kita ketahui adanya sejumlah teori yang memang sengaja disusun sejak awal untuk menghapus keterlibatan PKI dalam peristiwa G 30 S. Ia sendiri mengajukan analisis secara genial bahwa peristiwa G 30 S/PKI merupakan konspirasi Aidit dan Mao Tsetung (RRC). Sesuai saran kaisar Komunis Cina itu, Aidit harus segera membersihkan Pimpinan TNI AD agar menjadikannya “naga tanpa kepala”. Setelah TNI AD mengalami kelumpuhan, PKI akan dengan mudah merobohkan Presiden Soekarno yang diskenariokan akan diasingkan ke danau Angsa RRC. Melalui kepemimpinan transisi yang sepenuhnya dikendalikan PKI, dua pilar utama pemerintahan (Kabinet dan TNI AD) akan segera dikuasi sebagai penopang sistem Komunisme di Indonesia.

Selain teori “masalah internal TNI AD”, penghapusan jejak peran PKI juga dikelola melalui kemunculan teori “Chaotic Moment”, peran sentral Presiden Soekarno dan Operasi CIA sebagai konspirasi Inggris-Amerika. Tudingan tanpa dukungan fakta —oleh Heroe dan Latief— juga tujukan kepada Mayjen Soeharto yang dikesankannya sebagai intelektual actor G 30 S. Beberapa sodoran teori dan tudingan terbukti tidak relevan lagi ketika dikonfrontasikan dengan sejumlah dokumen, khususnya otokritik Supardjo dan data-data deklasifikasi pemerintah Amerika Serikat.

Selain hanya mengulang diktum Aidit, menganggap G 30 S sebagai permasalahan internal TNI AD berhadapan dengan sejumlah kejanggalan. Pertama, sebagaimana tergambar sejara jelas dalam otokritik Supardjo, perwira-perwira G 30 S berada dalam posisi nomer tiga pengambilan keputusan teknis gerakan setelah lapis ketua (kelompok ketua: Aidit Cs), dan Kelompok Sjam Cs (Ketua Biro Chusus Central/BCC). Supardjo menggambarkan para perwira militer tidak lebih sebagai pion dan tidak diberi keleluasaan membuat keputusan, termasuk pada masa-masa kritis “waktunya bedil berbicara”. Kedua, adanya tindakan politik dengan mendemisionerkan Presiden Soekarno dan Kabinet Dwikora. Apabila peristiwa tersebut merupakan masalah internal AD, tersingkirnya para pimpinannya telah dengan sendirinya menghentikan gerakan dan tidak harus menyingkirkan Presiden. Adanya kejanggalan itu, dialektika seputar masalah ini pada akhirnya akan kembali pada kesimpulan “sejumlah komandan ABRI yang telah dibina sejak lama, dimanfaatkan PKI sebagai unsur pelaksana operasi militer”.

Teori Chaotic Moment, juga menjadi tidak relevan ketika dikonfrontasikan dengan otokritik Supardjo yang menyatakan rencana gerakan pada awalnya disusun sebagai operasi militer secara terpisah dengan gerakan politik, namun oleh PKI dijadikan satu paket. Penjelasan ini —juga didukung rapat-rapat komando dan skenario isu yang dibuat PKI jauh sebelum peristiwa— memberi petunjuk G 30 S bukanlah peristiwa yang tiba-tiba jatuh dari langit tanpa adanya skenario dominan. Sedangkan tudingan operasi CIA sebagai intellektual actor juga telah terbantah melalui data-data yang terdeklasifikasi.

Teori peran sentral Presiden juga berhadapan dengan fakta ia meminta pembuktian ketika Supardjo melaporkan kawan-kawannya (Untung Cs.) telah mengamankan para Jenderal yang akan mengadakan coup. Ia juga memerintahkan penghentian tembak-menembak setelah memperoleh kabar terbunuhnya para Jenderal. Pada hari itu (1 Oktober 1965), ia juga mengagendakan pertemuan dengan Jenderal A. Yani pada pukul 10.00 Wib. untuk dimintai penjelasannya seputar isu Dewan Jenderal. Presiden juga mengklarifikasi kedatangannya ke Halim atas kemauan sendiri agar dekat dengan pesawat terbang jika sewaktu-waktu membutuhkan karena dihadapkan pada situasi yang membingungkan pada hari itu.

Sedangkan ketidaktegasannya mengutuk gerakan, dapat dijelaskan melalui dua kemungkinan. Pertama, pada saat itu ia sedang berada dalam karantina G 30 S/PKI. Setelah tiba di Halim, ia melihat secara jelas TNI AD telah dilumpuhkan, anggota kabinet utamanya banyak “eksodus” untuk kunjungan daerah dan luar negeri, Istana dikepung pasukan yang dikendalikan G 30 S/PKI dan ia sekarang berada dikawasan Halim tempat pasukan G 30 S/PKI juga digelar. Mungkin ia juga melihat secara jelas sikap Omar Dhani —dengan segala komponen pasukannya— yang menunjukkan keberpihakannya pada G 30 S/PKI [3].

Presiden baru menampakkan keberaniannya mengutuk G 30 S/PKI (marah-marah terhadap keputusan Dewan Revolusi) setelah mendengar kabar pergerakan Kostrad (melalui Bambang Widjanarko yang baru menghadap Mayjen Soeharto). Kini ia melihat dirinya tidak sendirian karena TNI AD tidak benar-benar lumpuh dan sedang digerakkan Mayjen Soeharto untuk menghantam gerakan yang telah mendemisionerkan Kabinet Dwikora.

Kedua, Presiden memang bersifat mendua (tidak mengutuk G 30 S/PKI) untuk menjaga hubungan baiknya dengan Blok Timur sebagai satu-satunya mitra strategis yang ia miliki untuk melawan hegemoni barat dalam percaturan internasional. Ia berusaha keluar secara halus dari jeratan Pimpinan PKI (anak emas Blok Timur) tanpa harus mengorbankan hubungan baiknya dengan Blok Timur.

Adapun tudingan terhadap Mayjen Soeharto —sebagaimana dikemukakan Heroe dan Latief— segera terbantahkan oleh fakta-fakta yang melimpah. Pertama, ia konsisten sebagai prajurit profesional dan tidak terlibat dalam tarik ulur politik. Secara politik keberadaannya juga tidak pernah diperhitungkan dalam percaturan elit politik bangsa sebelum 1 Oktober 1965. Latief sendiri mengakui Mayjen Soeharto merupakan loyalis Presiden. Kedatangan Latief di kediamannya bisa jadi untuk meminta bantuan Panser —sebagaimana dijanjikan Latief kepada pimpinan G 30 S/PKI — apabila dalam pertemuan itu Mayjen Soeharto menunjukkan dukungan terhadap gerakan. Namun karena banyak tamu dan Mayjen Soeharto disibukkan oleh sakit putranya, Latief tidak pernah memperoleh kesempatan mengungkapkan rencana terdalamnya itu.

Kedua, tidak pernah mencuat bukti-bukti yang menunjukkan Mayjen Soeharto memiliki keterkaitan dalam perencanaan gerakan. Termasuk dalam otokritik Supardjo, tidak pernah disinggung adanya benang merah keterlibatan gerakan dengan Mayjen Soeharto. Supardjo menempatkan Mayjen Soeharto sebagai kompetitor yang dirundung kepanikan pada awal gerakan, akan tetapi segera melakukan konsolidasi dan membalik keadaan hanya dalam hitungan jam.

Tudingan Letkol Udara Heru —dengan mengkaitkan pelaku G 30 S/PKI (Untung & Latief) memiliki ikatan historis dan berakar dari satu rumpun kesatuan yang sama (Komando Teritorium VII/Diponegoro) dengan Mayjen Soeharto— merupakan generalisasi dan jauh dari bukti-bukti keterlibatan sebagai perencana G 30 S/PKI. Tudingan itu kemungkinan dilatarbelakangi kekesalannya kepada Mayjen Soeharto yang berhasil secara meyakinkan mengungkap konspirasi oknum-oknum AURI dalam kudeta tersebut.

 



[1]     A.L. Rowse, The Use of History, (England: Hodder & Stoughton Limited for English Universities Press, 1948), dalam Aminuddin Kasdi & G. Ambar Wulan, G.30.S/1965: Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia Siapa Dalangnya, PKI ?, (Surabaya: PT. Pustaka Java Media Utama, 2007), hlm 3.

[2]     Victor, M. Fic, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm 3.

[3]     Sebelum kedatangan Presiden, Omar Dhani mengeluarkan Surat Perintah Harian yang isinya mendukung G.30.S.

Perlawanan Mayjen Soeharto & TNI dalam G.30.S/PKI

Perlawanan Mayjen Soeharto & TNI dalam G.30.S/PKI

Sebagaimana disinggung didepan, setelah memperoleh informasi pembunuhan dan penculikan pimpinan TNI AD, Mayor Jenderal Soeharto (sebagai tokoh senior second line TNI AD) segera terpanggil untuk: (1) menemukan pimpinannya (baik yang sudah gugur maupun yang masih hidup), (2) menghindarkan TNI AD dari kelumpuhan (akibat kekosongan pimpinan), dan (3) mempersiapkan tindakan apa yang mesti dilakukan. Ia kemudian mengambil langkah-langkah berikut:

a.     Pemetaan Situasi

Untuk mengetahui situasi secara lebih lengkap, Mayjen Soeharto menghimpun sebanyak mungkin informasi dan melakukan pemetaan situasi untuk kemudian ditelaah bersama-sama perwira Kostrad lainnya. Hasil pemetaan situasi ini dipergunakan untuk menentukan langkah-langkah Kostrad berikutnya. Selain menelaah laporan-laporan masyarakat, ia melakukan telaah terhadap komunike dan menyebar perwira intelijennya untuk menghimpun dan mendalami informasi.

b.    Mencegah Kelumpuhan TNI AD

Untuk mencegah kelumpuhan TNI AD akibat kekosongan kepemimpinan, Mayjen Soeharto menggunakan konvensi (hukum kebiasaan) manakala Men/Pangad berhalangan. Berdasakan konvensi —atas persetujuan perwira Kostrad lainnya dan juga pangdam V/Jaya Umar Wirahadikusumah yang hadir di Kostrad— ia mengisi kekosongan pimpinan puncak TNI AD sebagai pimpinan sementara. Langkah ini menggagalkan skenario PKI menjadikan TNI AD layaknya Kereta Api tanpa masinis, dan upaya membalikkannya menjadi instrument pendukung G 30 S/PKI berhadapan dengan kesigapan Mayjen Soeharto.

Penggunaan konvensi bukanlah rekayasa karena memperoleh dukungan penuh kalangan internal TNI AD. Brigjen Moeng Parhadimoeljo (mantan Komandan RPKAD yang sedang cuti pendidikan) —di tempat terpisah— menyarankan Kol. Sarwo Edhi yang sedang kebingungan mencari Jenderal A. Yani untuk menemui Mayjen Soeharto[1]. Sesuai kebiasaan (konvensi), Mayjen Soeharto merupakan pengganti Jenderal A. Yani jika berhalangan.

Penggunaan konvensi juga didukung perwira kostrad lainnya dan Pangdam V/Jaya Umar Wirahadi Kusumah. Menhankam/ KASAB Jenderal Nasution —yang selamat dari penculikan—- tidak lama kemudian juga mengirim kurir (Letkol Hidayat Wirasondjaya) yang misinya memerintahkan Mayjen Soeharto agar menumpas gerakan Untung serta membebaskan Presiden. Jenderal A.H. Nasution juga menunjuk Mayjen Soeharto sebagai Pejabat Panglima Sementara AD menggantikan Jenderal A.Yani yang gugur ditembak oleh pasukan G.30.S/PKI[2].

c.     Konsinyir Pasukan dan Perwira TNI AD

Setelah mencegah terjadinya kelumpuhan TNI AD, Mayjen Soeharto meminta Pangdam V/Jaya Umar Wirahadikusumah untuk menutup semua jalur keluar masuk Jakarta dan menginstruksikan agar semua pergerakan satuan-satuan AD atas sepengetahuan dirinya. Ia juga mengkonsinyir para perwira TNI AD (seperti tidak diijinkannya Mayjen Umar Wirahadi Kusumah dan Mayjen Pranoto Reksosamodro menghadap Presiden) dengan tujuan untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban Perwira Tinggi.

Sebagaimana telah disinggung, benang merah antara pembunuhan para Jenderal-isi komunike-pergerakan pasukan di sekitar Istana diluar koordinasi resmi, telah menimbulkan multiintepretasi atas keselamatan Presiden. Menghadapi situasi seperti itu, Mayjen Soeharto dibimbing naluri kemiliterannya untuk tidak lebih jauh terjebak perangkap komplotan G 30 S/PKI dengan menyerahkan para perwiranya secara cuma-cuma masuk kandang pembantaian, sebagaimana dialami para pucuk pimpinannya. Atas masalah itu ia mengakui agak bimbang, “…kesimpulan saya bahwa Bapak (Presiden) telah aman. Tetapi ini memang aman atau diamankan merupakan sebuah hal yang juga harus saya perhitungkan dengan fakta-fakta yang ada waktu itu…[3]. Setelah memastikan keselamatan anggotanya, ia hanya perlu memikirkan penyelamatan Presiden dari lingkaran komplotan G 30 S/PKI sebelum akhirnya memutuskan menyerang Halim.

d.    Koordinasi Antar Angkatan

Setelah melakukan konsinyir pasukan, Mayjen Soeharto melakukan koordinasi dengan angkatan-angkatan lain (Angkatan Laut, Kepolisian dan Angkatan Udara /melalui Leo Watimena) untuk menjelaskan telaah Kostrad, bahwa gerakan Untung bukan semata-mata persoalan interen AD, akan tetapi memiliki motif coup yang didalangi PKI. Analisis ini semakin menemukan bukti manakala Dewan Revolusi mendemisionerkan Presiden Soekarno dan Kabinet Dwikora, dimana pada jam-jam berikutnya bertarung dengan pengumuman Brigjen Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa, Pengawal Presiden) yang menyatakan “Presiden dalam keadaan sehat wal’afiat dan tetap memegang Pimpinan Negara dan Revolusi”. Pengumuman demi pengumuman yang tersiar melalui RRI itu telah menunjukkan dengan sangat jelas adanya perlawanan Presiden Soekarno terhadap komplotan G 30 S/PKI yang akan mendongkelnya. Koordinasi dilakukan untuk menciptakan saling pengertian antar angkatan sehingga tidak salah menafsirkan situasi.

e.     Mobilisasi Satuan-Satuan Pemukul

Serangan balasan fisik terhadap pasukan-pasukan G 30 S/PKI dilakukan dengan mobilisasi satuan-satuan Angkatan Darat yang tersisa dengan basis RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Mengingat tiga perempat kekuatan tempur Angkatan Darat terlanjur dikirim keluar Jawa (untuk konfrontasi ke Malaysia, pemulihan keamanan di Sulawesi dan Irian Jaya) maka kekuatan RPKAD yang ada di Cijantung tinggal tersisa lima kompi (Kompi Feisial Tanjung yang hendak dikirim ke Kalimantan, Kompi Urip, Kompi Muchtar, Kompi Muhadi dan Kompi Saridho). Sementara itu Kompi Kentot Harseno sedang bertugas di Kalimantan dan Kompi Edy Sudrajat bertugas di Manokwari Irian Jaya.

Berbekal kekuatan personil yang terbatas itulah, Mayjen Soeharto bertekad melakukan tindakan balasan terhadap petualangan G 30 S/PKI yang telah menculik dan membunuh pimpinan TNI AD maupun coup kepada Presiden. Mobilisasi RPKAD dapat dengan mudah dilakukan, mengingat Kolonel Sarwo Edhi Wibowo juga sedang mencari kejelasan Jenderal. A. Yani yang terbunuh pada pagi harinya. Atas saran Brigjen Moeng Parhadimoeljo (bekas komandan RPKAD yang sedang menjalani cuti untuk pendidikan), ia menemui Mayjen Soeharto dan segera melaksanakan tugas persiapan serangan balasan.

f.      Netralisasi Yon 530 dan Yon 454

Netralisasi anggota-anggota kesatuan Yon 530/ Para Brawijaya dan Yon 454/ Para Diponegoro dilakukan perwira-perwira Kostrad (Letkol Ali Murtopo, Brigjen Sabirin Muchtar, Mayjen Basuki Rahmat yang dikenal dekat dengan beberapa Dan Ton Batalyon 530) dan juga pihak-pihak yang bisa dimobilisir (seperti Kastaf Resimen Cakrabirawa, Letkol Marokeh Santoso). Mereka bekerja keras melakukan penyadaran kepada wakil komandan dan sub komandan agar Yon 530/ Para Brawijaya dan Yon 454/ Para Diponegoro bergabung ke Kostrad. Mayjen Soeharto sendiri juga melakukan upaya netralisasi kepada Wa Dan Yon 530/ Para Brawijaya dan Wa Dan Yon 454/ Para Diponegoro karena komandannya tidak ada ditempat dan terlibat mobilitas secara aktif bersama Brigjen Soepardjo.

Netralisasi dilakukan dalam bentuk penyadaran bahwa: (1) Dewan Jenderal hanyalah isu dan tidak benar hendak melakukan coup kepada Presiden, (2) penugasan disekitar Monas dalam rangka menjaga keselamatan Presiden dari coup tidak sesuai realitas, karena Presiden tidak berada di Istana, (3) melalui komunike dan Dekrit Dewan Revolusi dapat diketahui bahwa misi penjagaan terhadap keselamatan Presiden di Istana merupakan kamuflase pimpinan G 30 S/PKI yang sebenarnya sedang melakukan coup. Mayjen Soeharto memberi deadline kepada mereka agar sebelum pukul 16.00 Wib. bergabung dengan Kostrad.

Melalui upaya alot, Pasukan Yon 530/ Para Brawijaya memenuhi deadline Kostrad. Sedangkan sebagian besar pasukan Yon 454/ Para Diponegoro justru mundur ke dropping zone Halim dan hanya dua Kompi yang memenuhi deadline Kostrad. Makna strategis keberhasilan netralisasi bukan hanya pada aspek fisik —semakin bertambahnya kekuatan pasukan Kostrad dan merosotnya kekuatan pasukan G 30 S/PKI—. Keberhasilan netralisasi (walaupun tidak sepenuhnya) merupakan bukti terbongkarnya kedok (motif yang sebenarnya) pimpinan G 30 S/PKI dikalangan pendukungya. Bergabungnya pasukan Yon 530/ Para Brawijaya dan sebagian pasukan Yon 454/ Para Diponegoro ke Kostrad sedikit banyak mempengarui spirit tempur anggota pasukan G 30 S/PKI yang lain.

Oleh karena itu permintaan otorisasi Brigjen Soepardjo (pukul 17.30 Wib tanggal 1 Oktober 1965) untuk membela Presiden dari pergerakan pasukan Kostrad merupakan upaya pimpinan G 30 S/PKI mengembalikan spirit pasukannya yang telah berhasil dirobek. Apabila Presiden menyetujui, pimpinan G 30 S/PKI akan dengan leluasa membangkitkan spirit pasukannya dengan mengatasnamakan perintah Presiden. Namun demikian Presiden telah mengetahui bahwa dirinya bukan sasaran pasukan Mayjen Soeharto dan permintaan itu tidak dipenuhinya.

g.    Pembebasan RRI dan Telkom

Pukul 17.00 Wib. Mayjen Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD pimpinan Kol. Sarwo Edhi —yang sejak pukul 13.00 Wib. menunggu di Kostrad— agar pukul 18.00 Wib. membebaskan Telkom dan RRI dari cengkeraman pasukan G 30 S/PKI. Kedua instrumen komunikasi strategis itu pada pukul 18.40 Wib. telah dikuasi sepenuhnya dan memiliki implikasi sebagai berikut:

(1)  Tersumbatnya Instrumen Propaganda G 30 S/PKI

Pada awal gerakan, penguasaan Telkom menjadikan G 30 S/PKI sebagai pemegang monopoli jaringan komunikasi. Mereka secara leluasa melakukan jalinan koordinasi antar pelaku gerakan dan kepada jaringan-jaringanya baik di dalam maupun luar negeri. Penguasaan Telkom juga memberikan keleluasaan bagi pelaku G 30 S/PKI dalam melakukan sabotase terhadap pihak-pihak yang tidak dikehendaki mengembangkan koordinasi, seperti halnya pemutusan saluran telpon ke Istana dan rumah-rumah Jenderal sasaran penculikan.

Sedangkan penguasaan RRI memungkinkan pelaku G 30 S/PKI memonopoli instrument propaganda publik untuk penyebaran informasi maupun pembentukan disinformasi bagi kepentingan gerakan. Mereka secara leluasa mengemukakan komunike sekaligus memblokir informasi yang sekiranya tidak menguntungkan agendanya. Sebagai contoh adalah pengumuman Komandan Resimen Cakrabirawa —tentang keselamatan dan penegasan kekuasaan Presiden atas kepemimpinan negara dan revolusi— yang sempat tertunda beberapa jam karena diblokir oleh pimpinan G 30 S/PKI. RRI juga menjadi instrument instruksi pimpinan PKI bagi pelaku perebutan kekuasaan lokal pada masing-masing daerah. Pengurus PKI dan Biro Chusus Daerah (BCD) diharapkan dapat menerjemahkan kejadian-kejadian di Jakarta untuk direplikasikan di daerah masing-masing.

Pembebasan Telkom dan RRI oleh pasukan Mayjen Soeharto menjadikan dominasi PKI terhadap sarana vital komunikasi berakhir. Saluran propagandanya telah tersumbat dan tidak lagi dapat menyebarkan disinformasi secara terbuka. Kembalinya Telkom dan RRI ke pangkuan pemerintah (Kostrad) mendorong PKI melakukan koordinasi manual sebagaimana nasib kompetitornya selama sehari penuh (sejak pukul 04.00 Wib hingga pukul 19.00 Wib).

(2)  Instrumen Netralisasi Disinformasi

Bebasnya Telkom dan RRI merupakan aset strategis bagi Mayjen Soeharto untuk menetralisir disinformasi G 30 S/PKI yang telah dijejalkan kepada publik Indonesia selama sehari penuh. Ia segera melakukan klarifikasi atas berbagai kejadian yang dialami bangsa Indonesia, dengan menyiarkan pidato pada pukul 19.00 Wib. yang isinya: (a) pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi gerakan kontra revolusioner yang menamakan dirinya G 30 S di Jakarta, (b) mereka melakukan penculikan enam perwira tinggi ABRI, (c) mereka berhasil menguasai RRI dan Telkom, (d) Presiden dan Menhankam/KASAB dalam keadaan aman dan sehat wal-afiat, (e) Pimpinan AD untuk sementara dipegang Mayor Jenderal Soeharto, (f) situasi & keamanan telah dikuasai kembali, (g) gerakan Letkol. Inf. Untung merupakan coup dengan mendemisionerkan Presiden dan Kabinet Dwikora, dan (h) tindakan G 30 S kontra revolusioner dan harus diberantas sampai akar-akarnya.

Selain membuka kedok G 30 S/PKI (coup dengan berlindung dibalik penyelamatan Presiden), penjelasan Mayjen Soeharto melalui RRI juga memunculkan rasa tenang dikalangan masyarakat yang selama satu hari penuh dibingungkan oleh pengumuman-pengumuman aneh (tindakan kepada para Jenderal, pembentukan Dewan Revolusi, pengumuman Presiden dan penurunan pangkat kemiliteran). Implikasi penjelasan itu segera menempatkan pelaku G 30 S/PKI tersudut secara moral serta memunculkan partisipasi luas dari masyarakat untuk melokalisir aktifitas G 30 S/PKI di daerahnya masing-masing.

(3)  Tersendatnya Perebutan Kekuasaan Lokal

Pengumuman Mayjen Soeharto membawa implikasi tersendatnya proses perebutan kekuasaan lokal sebagai tindak lanjut komunike Letkol Inf. Untung dan Dekrit Dewan Revolusi. Sebagaimana perintah Sjam (BCC), instruksi gerakan akan diberikan melalui siaran RRI. Maka ketika mendengar komunike dan Dekrit Dewan Revolusi (mulai pukul 07.00 Wib. sampai dengan 13.30 Wib.), para pelaku perebutan kekuasaan tingkat lokal (Pengurus PKI dan Biro Chusus Daerah) segera mematangkan aplikasi perebutan kekuasaan di daerahnya masing-masing. Namun ketika gerakan mereka baru dimulai dalam tahap-tahap awal, Mayjen Soeharto telah menyiarkan pengumuman yang dapat segera ditelaah sebagai cerminan kegagalan gerakan induknya di Jakarta. Walaupun sempat menimbulkan korban dan terbentuknya Dewan Revolusi di sejumlah daerah, pengumuman Mayjen Soeharto telah menyebabkan perebutan kekuasaan lokal tidak berjalan sesuai rencana.

Sejumlah saksi sejarah di berbagai daerah mengungkapkan ketidaksinergisan antara pusat dan daerah merupakan salah satu faktor terselamatkannya tokoh-tokoh non Komunis daerah dari target pembantaian pada tahun 1965. Pelaku G 30 S/PKI di beberapa daerah bahkan telah mengedarkan “daftar jagal” bagi tokoh-tokoh yang dianggap sebagai lawan potensial bagi PKI. Ketika G 30 S/PKI di Jakarta hanya berumur satu hari, skenario perebutan kekuasaan dan pembantaian orang-orang non Komunis di daerah-daerah tidak terorganisasikan dengan baik.

h. Pembebasan Presiden dari Cengkeraman Pelaku G 30 S/PKI

Rencana pembebasan Presiden dari cengkeraman komplotan G 30 S/PKI sebenarnya telah direncanakan Mayjen Soeharto sejak tengah hari. Ia berfikir agar sebelum tengah malam Presiden harus sudah meninggalkan Halim[4]. Rencana itu memperoleh momentum —bersamaan dengan pembebasan RRI dan Telkom— datangnya Kolonel KKO Bambang Widjanarko (ajudan Presiden) untuk yang kedua kalinya. Pada siang hari ia diperintahkan mencari Mayjen Umar Wirahadikusumah untuk menghadap Presiden. Kedatanganya kali ini juga atas perintah Presiden mencari Mayjen Pranoto Reksosamodro agar menghadap karena telah ditunjuk sebagai caretaker TNI AD. Pada saat itu Mayjen Pranoto dan Jenderal Nasution (yang sedang dirawat kakinya) berada di Kostrad. Mayjen Soeharto menanyakan kembali dimana keberadaan Presiden dan dijawab oleh Bambang bahwa Presiden ada di rumah Komodor Susanto di Kawasan Halim.

Terhadap misi Bambang, Mayjen Soeharto meminta agar menyampaikan kepada Presiden bahwa untuk sementara waktu menunda pelaksanaan keputusan tersebut, karena: (a) pengejaran dan penumpasan penculik sedang berlangsung, (b) para Jenderal yang diculik belum diketahui nasibnya, (c) melaporkan kepada Presiden, bahwa sesuai konvensi[5] dalam lingkungan AD, dirinya menggantikan A. Yani jika yang bersangkutan tidak ada ditempat. Menurut kalkulasinya, Presiden berada dalam sandera komplotan G 30 S dan dirinya tidak mau mengambil resiko menyerahkan para Jenderal dalam perangkap pemberontak termasuk Mayjen Pranoto.

Atas jawaban tersebut, Bambang kemudian meminta tugas: “Sekarang tugas kami apa, Pak?”. “Begini. Kalau Kolonel mau berjasa untuk negara dan membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan agar Bung Karno meninggalkan Halim sebelum tengah malam”, jawab Mayjen Soeharto. Bambang menjawab: “Insya Allah”, yang menandakan kesanggupannya[6].

Untuk menghindarkan kesalahpahaman, Mayjen Soeharto mengirim Kolonel Tjokropranolo menghadap Presiden di Halim menyampaikan pesan sebagaimana pesan yang dibawa Bambang. Bahwa, ia untuk sementara waktu memegang kendali AD sesuai konvensi dan atas perintah Menko/ Hankam/KASAB Jenderal Nasution. Sikap itu (penundaan perintah harian) diambil untuk memastikan keselamatan Presiden dan perwira TNI dari kemungkinan penyanderaan atau eksekusi komplotan G 30 S/PKI, sebagaimana dialami para Jenderal yang telah diculik dan dibunuh pada pagi harinya. Oleh karena itu, ia mengkonfirmasikan akan segera menyerang Halim untuk membebaskan Halim dari komplotan G 30 S/PKI dan oleh karenanya Presiden sebaiknya tidak berada di Halim. Tanpa menunjukkan sikap melawan Presiden, Mayjen Soeharto menyatakan kesiapannya menunggu perintah[7]. Melalui Tjokropranolo, ia juga mengirim pesan kepada Brigjen Sabur (komandan resimen Cakrabirawa/ pasukan pengamanan Presiden), agar membawa Presiden dalam perlindungannya menuju Bogor[8].

Setelah melalui tarik ulur —Omar Dhani dan Supardjo mendesak Presiden menggunakan pesawat menuju Yogya atau Madiun sesuai keputusan rapat darurat PKI, sedangkan Brigjen Sabur, Waperdam Leimena, Bambang Widjanarko dan Nyonya Dewi menyakinkan sekaligus mempersiapkan keberangkatan Presiden menuju Bogor — pada pukul 11.30 Wib. Presiden memenuhi permintaan Mayjen Soeharto meninggalkan Halim menuju Bogor. Sebelum berangkat, Saelan (pengawal Presiden) mengirim kurir ke Kostrad bahwa Presiden menuju Bogor.

Ketika dalam perjalanan, Presiden terlihat gusar dan menanyakan kenapa harus ke Bogor dan tidak menggunakan pesawat. Bambang Widjanarko menjelaskan ada tiga alasan membawa Presiden ke Bogor. Pertama, Pangkalan Udara Halim akan segera dibebaskan dan jangan sampai Presiden berada ditengah-tengan pertempuran. Kedua, Bogor tidak jauh dari Jakarta sehingga sewaktu-waktu dapat bergerak menguasai situasi. Ketiga, sangat berisiko meninggalkan Halim dengan pesawat yang hanya dikendalikan seorang pilot yang loyalitasnya belum diketahui secara pasti. Mendengar jawaban itu Presiden terdiam kemudian mengajukan pertanyaan: “Apa Jalan ke Bogor ini aman?”. Bambang memberikan jaminan bahwa perjalanan ke Bogor aman: “Aman Pak… Bapak tidak usah kawatir, kami akan membawa Bapak dengan selamat sampai ke Istana Bogor[9]. Sesampainya di Istana Bogor, Bambang menyampaikan tugasnya membawa ke tempat aman telah selesai dan dijawab ucapan “terima kasih” oleh Presiden. Ia dan Brigjen Sabur kemudian melapor via telpon kepada Mayjen Soeharto bahwa Presiden telah berada di Istana Bogor dalam keadaan selamat. Sedangkan Saelan menghubungi Pangdam Siliwangi Mayjen Ibrahim Adji bahwa Presiden sudah berada di Bogor. Mayjen Soeharto tidak hanya mempercayakan kepastian keberadaan Presiden di Istana Bogor atas laporan Bambang dan Sabur. Ia memerintahkan Kolonel Alex yang domisilinya di Bogor untuk memastikan laporan bahwa Presiden sudah berada di Istana Bogor.

Terbebasnya Presiden dari cengkeraman komplotan G 30 S/PKI di Halim menyebabkan rencana darurat PKI membawa Presiden ke Yogyakarta mengalami kegagalan. Terpisahnya komplotan G 30 S/PKI dari Presiden juga menandai berakhirnya “kendali inisiatif coup para pimpinan PKI dan segera menempatkannya dalam “proses kerja penyelamatan partai”. Para pimpinan G 30 S/PKI tercerai berai dan melarikan diri ke daerah-daerah sebelum akhirnya berhasi ditangkap dan menghadapi proses peradilan.

i.  Pembebasan Halim

Setelah kepergian Presiden, Komplotan G 30 S/PKI juga segera ditinggalkan Aidit dan Men/Pangau Omar Dhani. Aidit menggunakan fasilitas penerbangan AURI menuju Yogya dalam rangka membangun basis perjuangan yang baru. Sedangkan Men/Pangau Omar Dhani terbang meninggalkan Halim dan berputar-putar diatas Jawa selama 6 jam sebelum akhirnya mendarat di Madiun.

Pada pukul 6.00 Wib. tanggal 2 Oktober 1965, pasukan G 30 S (terdiri dari beberapa kompi pasukan profesional dan 1.500 sukarelawan Pemuda Rakyat terlatih) berusaha menghadang masuknya pasukan Kostrad yang hendak menguasai Halim. Pada pukul 06.10 Wib. Pangkalan Udara Halim dapat dikuasai RPKAD, namun dalam proses berikutnya terjadi vuur contact dengan pasukan pendukung G 30 S/PKI. Atas inisatif Komodor Dewanto disepakati cease fire, sampai terdapat kejelasan kebenaran bahwa perlawanan unsur militer professional pasukan G 30 S/PKI untuk melawan Kostrad benar-benar merupakan perintah Presiden[10]. Sore hari tanggal 2 Oktober 1965, Presiden mengirimkan pesan kepada Soepardjo yang isinya memerintahkan penghentian tembak menembak dengan pasukan Kostrad[11]. Pembebasan Halim menjadikan komplotan G 30 S/PKI kehilangan pijakan terakhir kekuatan milternya, sekaligus menempatkan para pelakunya dalam usaha-usaha penyelamatan diri dari kejaran Kostrad.

Berdasarkan rangkaian fakta dan peristiwa sebagaimana dikemukakan diatas, pencermatan mikro kesejarahan peristiwa G 30 S akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa peristiwa tersebut merupakan coup yang didalangi PKI. Setiap upaya menolak keterlibatan PKI —atau menganggap peranannya bersifat pinggiran— akan dihadapkan kekayaan fakta-fakta —mulai pra persitiwa, rapat-rapat komando pembersihan, hari H dan paska peristiwa— yang menunjukkan hal sebaliknya. Ending setiap pencermatan terhadap peristiwa tersebut pada akhirnya akan kembali pada kesimpulan bahwa PKI merupakan intellectual actor sekaligus eksekutor G 30 S. Pencermatan mikro kesejarahan G 30 S PKI tahun 1965 diilustrasikan melalui skema berikut:

 

 



[1]     Kol. Sarwo Edhi (Komandan RPKAD) memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Jenderal A. Yani. Setelah memperiloh informasi pembunuhan, ia segera dengan sigap bertindak untuk menemukan Jenderal A. Yani.

[2]     Victor, M. Fic, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), 219

[3]     Julious Pour, Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan dan Petualang, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm 324.

[4]     G. Dwipayana, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan, (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 1989), hlm 125

[5]     Kebiasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan Negara dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum positif.

[6]     G. Dwipayana, Op. Cite, hlm 125

[7]     Victor M.Fic, Op. Cite, Hlm 217

[8]     Ibid, Hlm 220

[9]     Saleh As’ad Djamhari, et all, Komunisme di Indonesia Jilid IV (Jakarta: Pusjarah dan Yayasan kajian Citra Bangsa, 2009), hlm 229.

[10]    Komandan unsur militer professional pasukan G.30.S, khususnya Kompi Batalyon 454/ Para Diponegoro, merasa mendapat tugas dari Presiden. Mereka akan menghentikan pertempuran apabila diperintahkan Presiden.

[11]    Surat itu ditujukan kepada pimpinan G.30.S, namun karena dalam proses negosiasi politik diwakili Soepardjo, maka surat itu ditujukan kepada Soepardjo. Perlakuan Presiden (dalam kasus surat) menandakan  dirinya tidak mau berunding dengan Kol. Inf Untung yang keberadannya hanya seorang Komandan Bataliyon pasukan pengawal Presiden (Cakrabirawa). Walaupun Untung merupakan Komandan Gerakan Militer pembersihan Jenderal dan Ketua Dewan Revolusi.

Gerakan Militer dan Politik PKI dalam G.30.S

Gerakan Militer dan Politik PKI dalam G.30.S

G 30 S/PKI merupakan satu kesatuan gerakan operasi militer dan politik. Operasi militer dilakukan PKI dengan memukul elit pimpinan TNI AD untuk digantikan dengan anggota militer Pro PKI. Sedangkan gerakan politik dilakukan dengan mendemisionerkan Presiden dan Kabinet Dwikora untuk digantikan Dewan Revolusi sebagai transisi menuju pemerintahan Komunis di Indonesia.

Gerakan Militer G 30 S/PKI

Pelaksanaan operasi militer dalam peristiwa G 30 S/PKI direncanakan dalam dua tahap. Pertama, pembersihan (penculikan/pembunuhan) Jenderal pimpinan TNI-AD sebagai upaya pengendalian salah satu pilar penting Angkatan Bersenjata. Kedua, pengendalian fasilitas-fasilitas strategis dan karantina Presiden agar mendukung agenda PKI dalam G 30 S. Kedua tahapan itu tidak berjalan sesuai rencana sehingga memaksa PKI menyusun operasi militer darurat dalam bentuk operasi penyelamatan gerakan dengan melakukan perlawanan terhadap serangan balik Kostrad yang dipimpin Mayjen Soeharto.

a.     Tahap Pembersihan Pimpinan TNI AD

Operasi militer G 30 S/PKI pada tahap ini berhasil menculik enam Jenderal Pimpinan TNI AD dengan menyisakan persoalan lolosnya target potensial Menhankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution[1]. Sesuai kalkulasi elit PKI, tersingkirnya para para pucuk pimpinannya akan menjadikan TNI AD layaknya gerbong Kereta Api tanpa masinis. Keberadaanya akan dengan mudah dikelola untuk tidak membahayakan agenda-agenda perebutan kekuasaan yang sedang diskenariokan. Pergantian pimpinan TNI AD yang pro PKI diyakini dapat membalik arah TNI AD yang semula berhadapan secara diametral menjadi asset potensial pendukung G 30 S/PKI. Pada tahap berikutnya, pembalikan arah TNI AD juga diyakini menempatkan Presiden Soekarno —sebagai sosok kawan sementara— dalam posisi tersudut untuk kemudian dengan mudah disingkirkan dalam tatanan politik paska kudeta.

Sejarawan menyodorkan analisis kegagalan “eksekusi terhadap Jenderal Nasution” dan “Brigjen Soepardjo menjemput paksa Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965” sebagai faktor penting kegagalan G 30 S/PKI. Namun apabila dicermati secara mendalam, kecerobohan pasukan penculik melakukan pembunuhan tiga Jenderal (Men/Pangad Jenderal A. Yani, Asisten IV Men/Pangad Brigjen D.I. Panjaitan, Deputi III Men/Pangad Mayjen Haryono MT) di kediamannya sebenarnya merupakan faktor penting pintu awal kegagalan G 30 S. Terbunuhnya para Jenderal itu tanpa disadari telah merobek kamuflase gerakan yang sejak awal dikemas dengan argumentasi “menjemput para perwira yang tergabung dalam Dewan Jenderal untuk dihadapkan pada Presiden atas perintah Presiden”.

Penghilangan nyawa tanpa melalui proses verivikasi pengadilan tidak dibenarkan dari sudut apapun sehingga dengan cepat memicu second line TNI AD mempersiapkan dan melakukan tindakan balasan. Bahkan andaikan pembunuhan itu atas perintah Presiden —sebagaimana diargumentasikan para pimpinan G 30 S/PKI tindakannya untuk mendahului Dewan Jenderal yang hendak melakukan coup—, eksekusi terhadap pimpinan TNI AD tanpa pembuktian proses hukum sudah merupakan alasan kuat bagi second line TNI AD untuk menuntut keadilan dengan memberi balasan pada para pelakunya.

Berbeda ketika proses penculikan tidak menyisakan bukti dan saksi-saksi adanya pembunuhan, second line TNI AD dalam waktu yang agak lama akan terus digelayuti kebingungan. Mereka akan berasumsi pimpinannya sedang dijemput paksa (disandera) dan dihadapkan kepada Presiden untuk kemudian diadili. Walaupun tetap mencari pemimpinnya yang tengah diculik, secara emosional tidak menimbulkan efek dramatis sebagaimana ketika mengetahui pimpinannya telah ditembak mati di kediamannya. Second line TNI AD barangkali akan menuntut agar tuduhan terhadap para Jenderal itu dibuktikan terlebih dahulu sebelum Presiden memutuskan sanksi. Sementara itu G 30 S dapat dijalankan sesuai skenario ditengah kebingungan second line TNI AD dalam menemukan pimpinanya.

Tentunya bisa dimaklumi ketika informasi penembakan dan pembunuhan berdatangan di kediamanya, Mayor Jenderal Soeharto (sebagai tokoh senior second line TNI AD) segera terpanggil untuk: (1) menemukan pimpinannya (baik yang sudah gugur maupun yang masih hidup), (2) menghindarkan TNI AD dari kelumpuhan (akibat kekosongan pimpinan), dan (3) mempersiapkan tindakan apa yang mesti dilakukan, termasuk menindak pelaku pembunuhan dan penculikan[2]. Ia bergegas menuju Kostrad dengan menggunakan pakaian tempur tanpa pengawal dan sopir pribadi yang menandakan kesiapannya untuk menghadapi segala kemungkinan termasuk jika harus terbunuh sebagaimana nasib pimpinannya[3].

Bagi second line TNI AD, komunike G 30 S melalui RRI pada pukul 07.15 —yang mengemukakan gerakan Letkol Inf. Untung telah mengambil tindakan penangkapan para Jenderal AD yang hendak melakukan coup kepada Presiden— memiliki makna sebagai jawaban atas teka-teki siapa pelaku pembunuhan pimpinannya. Komunike juga menyebutkan akan adanya proses politik berupa pembentukan Dewan Revolusi pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sebagai tindak lanjut pembersihan para Jenderal. Mencermati isi komunike dapat segera disimpulkan oleh siapapun bahwa pembunuhan dan penculikan itu dilakukan dalam rangka kudeta. Melalui instuisi dan pengalamannya masing-masing, Mayjen Soeharto, Kol. Inf. Yoga Soegama dan jurnalis Rosihan Anwar —pada jam-jam pertama G 30 S— telah dapat menyimpulkan G 30 S didalangi PKI[4].

Isi komunike juga menyatakan bahwa “Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September”. Statemen itu bagi Mayjen Soeharto memunculkan tanggung jawab baru berupa penyelamatan eksistensi Presiden selain menjaga kemungkinan kelumpuhan TNI AD dan kejelasan para Jenderal yang diculik. Mengacu isi komunike lainnya, Letkol. Inf. Untung menyatakan sejumlah Jenderal telah ditangkap, namun Mayjen Soeharto memperoleh informasi —salah satunya dari laporan ajudan A. Yani— yang menyatakan bahwa tiga orang Jenderal pimpinan TNI AD telah dibunuh, bahkan ditembak mati di kediamannya. Makna “Presiden selamat dalam lindungan G 30 S” juga memunculkan multi intepretasi yang salah satunya dapat berarti “Presiden berada dalam sandera komplotan G 30 S/PKI”. Tidak diijinkannya Umar Wirahadikusumah (oleh Mayjen Soeharto) memenuhi panggilan Presiden menghadap di Halim, dilakukan atas kalkulasi dan intepretasi diatas. Presiden sedang disandera oleh komplotan penculik di kawasan Halim dan keputusannya belum tentu mencerminkan independensinya. Bisa jadi panggilan itu merupakan perangkap komplotan G 30 S/PKI untuk membunuh lebih banyak Jenderal lagi.

Terlepas komunike Letkol Inf. Untung memberi banyak informasi seputar pelaku dan motif penculikan, tersiarnya informasi pembunuhan ketiga Jenderal TNI AD telah memicu munculnya inisiatif baru —dari kalangan second line TNI AD dibawah pimpinan Mayjen Soeharto— untuk melakukan tindakan balasan yang posisinya berhadapan secara diametral dengan kepentingan G 30 S/PKI. Sesuai dogma Aidit (Ketua Comite Central PKI), pemegang inisiatif menentukan keberhasilan persaingannya melawan TNI AD dalam perebutan kekuasaan, manakala masa depan kesehatan Presiden berada dalam ketidakpastian. Hadirnya inisiatif baru yang kemunculannya dipicu terbunuhnya para Jenderal itu telah menjadikan pimpinan G 30 S/PKI bukan lagi pemain tunggal sejak jam-jam pertama melancarkan kudeta.

b.    Fase Karantina Presiden

Operasi militer G 30 S/PKI pada tahap ini dilakukan dengan menguasai sarana-sarana vital komunikasi publik (RRI dan Telkom), tekanan militer kepada Presiden di Istana Merdeka serta tekanan militer kepada Presiden ditempat penyanderaannya yang baru di rumah Susanto di kawasan Halim. Penguasaan sarana vital komunikasi publik (RRI & Telkom) dilakukan oleh pasukan Bima Sakti pimpinan Kapten Inf. Suradi dengan tujuan: (1) pemblokiran akses informasi bagi Presiden (pemutusan jaringan telpon keluar masuk Istana), (2) pemblokiran akses informasi lawan-lawan dan potensi penghambat G 30 S, (3) keleluasaan pengelolaan manajemen propaganda G 30 S (penyebarluasan komunike melalui RRI), dan (4) keleluasaan komunikasi antar pelaku G 30 S beserta jariangan-jaringannya (termasuk komunikasi dengan jaringan-jaringan pendukung PKI di luar negeri seperti RRC).

Tekanan militer kepada Presiden di Istana Merdeka dilakukan dengan menyiagakan pasukan Yon 530/ Para Brawijaya dan Yon 454/ Para Diponegoro —minus beberapa peleton yang dilibatkan dalam proses penculikan Jenderal—. Pimpinan G 30 S/PKI memberi perintah kepada mereka dengan kamuflase menjaga keselamatan Presiden dari coup Dewan Jenderal. Tujuan sebenarnya penempatan pasukan adalah memberikan dukungan misi Brigjen Soeparjo menjemput Presiden —dengan cara halus maupun paksa— untuk kemudian disanderanya di rumah Susanto kawasan Halim. Brigjen Soepardjo hendak membawa Presiden dengan menggunakan helikopter Men/Pangau sehingga tidak banyak disertai iring-iringan pasukan pengawal. Apabila upaya itu dihalang-halangi (misalnya oleh pengawal Presiden), Soepardjo dapat menekan mereka dengan menyatakan pasukan-pasukan disekitar Monas akan segera bergerak menyerbu Istana. Skenario “penjemputan” mengalami kegagalan karena Tuhan menyelamatkan Presiden yang malam harinya berhasil dirayu istrinya (Dewi) untuk menginap di rumahnya, Wisma Yaso. Pada jam 6.00 Wib. 1 Oktober 1965, Presiden tidak berhasil ditemukan oleh Soepardjo dan keberadaan pasukan disekitar Monas tidak jadi memiliki konstribusi maksimal sesuai skenario.

Sedangkan skenario tekanan kepada Presiden di tempat penyanderaannya yang baru (di rumah Soesanto) dilakukan dengan menempatkan pasukan pengawal dari AURI yang sepenuhnya dikendalikan untuk mengikuti arahan pimpinan G 30 S/PKI. Tidak jauh dari tempat itu juga disiagakan ribuan Pemuda Rakyat bersenjata (yang pada waktu pagi hari turut partisipasi membantai Jenderal-Jenderal TNI AD). Keberadaan Pemuda Rakyat bersenjata sewaktu-waktu dapat dijadikan instrumen penekan Presiden apabila tidak sejalan dengan skenario G 30 S/PKI. Rencana ini juga tidak sepenuhnya berhasil karena kegagalan Soepardjo menjemput Presiden di Istana menyebabkan Presiden datang sendiri ke Halim dengan iring-iringan pengawalan petugas keamanan dan pembantu-pembantu terdekatnya. Lepasnya Presiden dari perangkap G 30 S/PKI telah memunculkan inisiatif baru pada diri Presiden untuk berenang diantara dua inisiatif sebelumnya (pimpinan G 30 S/PKI dan Kostrad). PKI tidak bisa mendiktekan agendanya secara leluasa, akan tetapi harus menghitung keberadaan Kostrad dan Presiden yang beberapa minggu sebelumnya telah divonis tidak akan berumur panjang.

c.     Fase Penyelamatan

Operasi militer G 30 S/PKI pada tahap ini dilakukan dengan pengerahan pasukan untuk melakukan serangan terhadap pergerakan pasukan Kostrad merebut RRI-Telkom atau untuk merebut kembali RRI-Telkom yang telah diduduki Kostrad. Setelah memperoleh informasi pergerakan pasukan Kostrad, pimpinan komplotan G 30 S/PKI menjadi panik dan menyusun skenario perlawanan dengan dalih membela Presiden. Pukul 18.00 Wib. tanggal 1 Oktober 1965 Brigjen Soepardjo menemui Presiden dan meminta otorisasi membela Presiden dari serangan Mayjen Soeharto (Kostrad), namun permintaan itu ditolak. Hal ini didukung fakta munculnya beberapa unit truk Pemuda Rakyat bersenjata dari Lubang Buaya, yang pada pukul 18.45 Wib. menduduki Gedung Front Nasional (lokasinya berada di dekat Telkom). Mayjen Soeharto segera mengirim Batalyon 530/ Para Brawijaya (setelah dinetralisasi) untuk mengamankan gedung. Interogasi terhadap Pemuda Rakyat bersenjata yang ditangkap, diperoleh keterangan adanya 3.000 personil dari mereka yang dipersenjatai AURI dan berkeliaran di Jakarta[5].

Atas permintaan otorisasi Soepardjo itu Presiden tentunya menyadari dirinya akan diadu oleh komplotan G 30 S/PKI (orang-orang yang beberapa jam sebelumnya mendemisionerkannya dari Kabinet Dwikora) dengan Mayjen Soeharto. Presiden tentu ingat betul Mayjen Soeharto merupakan sosok Jenderal paling setia dan kompeten yang dengan caranya sendiri (tetap berpijak pada garis hirarki komando) telah membebaskannya dari kudeta tanggal 3 Juli 1946, menyelamatkan harga dirinya melalui peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Mandala Pembebasan Irian Barat.

Orang-orang sekitarnya hanya mengetahui secara harafiah Presiden menyebut Mayjen Soeharto koppig (keras kepala) namun tidak memahami ikatan batin diantara keduanya. Penolakan terhadap permintaan otorisasi Brigjen Soepardjo mencerminkan bahwa orang-orang disekitar Presiden seringkali tidak bisa mencerna mind games (perang pikiran) yang sering dilancarkan Presiden. Penolakan terhadap permintaan Soepardjo dengan sendirinya meruntuhkan alasan moral pasukan G 30 S/PKI —yang sejak awal mendapat doktrin keberadaannya menjaga keselamatan Presiden— untuk terus melawan Kostrad. Sebagaimana diakui Supardjo melalui otokritiknya, salah satu pemicu kekacauan strategi G 30 S/PKI adalah permintaan Brigjen Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa yang pada saat itu bersama Presiden) kepada Kostrad (via telpon) agar bersiap-siap jika sewaktu-waktu Presiden dalam keadaan bahaya[6].

 Gerakan Politik G 30 S/PKI

Sedangkan gerakan politik dalam peristiwa G 30 S/PKI dilakukan dalam skenario berikut:

a.     Karantina Presiden

Terbunuhnya para Jenderal, diasumsikan elit PKI akan menjadikan TNI AD mengalami kelumpuhan dan tinggal menyisakan superioritas Presiden —yang sebelumnya telah diopinikan akan meninggal atau mengalami kelumpuhan permanen— menjadi satu-satunya batu sandungan politik. Untuk mengelabuhi para loyalisnya, Presiden Soekarno perlu dikelola menjadi pendukung G 30 S/PKI —sebagaimana sebelumnya telah disabotase kharismanya untuk mendukung operasi militer pembersihan para Jenderal— dan kemudian menyingkirkannya. Skenario ini dilakukan dengan mengirim Soepardjo menjemput paksa Presiden pada pukul 06.00 —sesaat setelah diketahui secara pasti para Jenderal terbunuh— untuk dipisahkan dari para pengawalnya dan kemudian disandera di rumah Komodor Susanto kawasan Halim.

Skenario ini mengalami kegagalan karena pada pagi itu Presiden tidak berada di Istana. Pada saat Soepardjo mengalami kebingungan —atas langkah apa yang harus ditempuh setelah gagal menemui Presiden—, sesuai rencana semula, Letkol. Inf. Untung menyiarkan Komunike melalui RRI pada pukul 07.15 Wib. Komunike itu juga didengar Presiden ketika bersama pengawalnya sedang membahas situasi di rumah Ibu Dewi (Gatot Subroto), Ibu Haryatie (di Grogol), setelah batal menuju Istana karena ada laporan pasukan tidak dikenal sedang berkeliaran di kawasan Monas.

Selain memberi petunjuk pelaku pembunuhan para Jenderal, komunike juga mengemukakan akan adanya peristiwa politik berupa pembentukan Dewan Revolusi pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Menurut isi komunike, Dewan Revolusi akan melaksanakan “Panca Azimat Revolusi”, ketetapan-ketetapan MPRS dan putusan-putusan DPRGR yang berarti menjadi pemegang kendali baru pemerintahan di Indonesia. Hal menarik lainnya dari komunike adalah tidak disebutkan informasi keterlibatan Presiden dalam rencana pembentukan maupun dalam struktur Dewan Revolusi. Komunike juga menyebutkan jika “Presiden selamat dalam lindungan G 30 S” yang faktanya sedang berada di rumah Nyonya Haryati (Grogol-Slipi) melakukan analisis situasi bersama pembantu-pembantu terdekatnya. Ketidakakuratan fakta (tidak benar dirinya berada dalam lindungan G 30 S) dan kejanggalan komunike (masa depannya dalam Dewan Revolusi) sudah barang tentu menjadi pencermatan Presiden. Namun suasana kebatinan Presiden pada hari itu lebih didominasi kepanikan para pengawalnya seputar hendak kemana dirinya akan dibawa.

Kegagalan G 30 S/PKI menyandera Presiden serta kejanggalan-kejanggalan isi komunike tertolong oleh upaya Letkol Tituler Suparto[7] (pembantu pribadi Presiden) ketika diperintahkan menghubungi Men/Pangau Omar Dhani. Kontak telpon dari Suparto dimanfaatkan Omar Dhani menggiring Presiden menuju Halim. Presiden sendiri mengakui dirinya memutuskan ke Halim atas kemauannya sendiri agar dekat dengan pesawat yang bisa membawanya menyelamatkan diri. Ia kemudian berangkat menuju Halim disertai iring-iringan pengawal maupun sebagian pembantu terdekatnya dan tidak berada dalam skema penyanderaan penuh sesuai rencana pimpinan G 30 S/PKI.

Sebagaimana analisis Victor. M. Fic, keterlibatan Omar Dani dalam konspirasi ini dimungkinkan atas pendekatan pimpinan PKI sebelumnya yang akan menempatkan dirinya sebagai kandidat pengganti Presiden Soekarno dalam tatanan politik yang baru[8]. Dhani juga merupakan keponakan Suripno —seorang tokoh penggerak pemberontakan Madiun yang dihukum mati oleh Gubernur Militer Gatot Soebroto bersama Amir Syarifudin— sehingga secara psikologis memiliki kedekatan dengan pimpinan G 30 S/PKI[9].

b.    Penyebarluasan Komunike 30 September

Pukul 7.15 tanggal 1 Oktober 1965, RRI menyiarkan komunike 30 September yang pada intinya mengemukakan hal-hal berikut:

(1)     G 30 S dikepalai Letkol. Inf. Untung (Komandan Batalyon Cakrabirawa) telah melakukan penangkapan para Jenderal TNI AD —yang tergabung dalam Dewan Jenderal— yang disinyalir hendak melakukan coup pemerintahan Presiden Soekarno.

(2)     Dewan Jenderal merupakan gerakan subversif disponsori CIA dan mengharapkan Presiden meninggal dalam waktu cepat. Setelah harapan tersebut tidak terkabul, Dewan Jenderal merencanakan coup pada tanggal 5 Oktober 1965 dengan memanfaatkan momentum peringatan hari Angkatan Bersenjata.

(3)     Selain penangkapan para Jenderal TNI AD, obyek-obyek vital telah dikuasai dan Presiden selamat dalam lindungan G 30 S.

(4)     Sebagai follow up, akan dibentuk Dewan Revolusi pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dewan Revolusi yang dibentuk G 30 S merupakan pelaksana “Panca Azimat Revolusi”, ketetapan-ketetapan MPRS dan putusan-putusan DPA.

(5)     Menghimbau semua pihak untuk mendukung G 30 S.

Pencermatan terhadap isi komunike akan dengan mudah disimpulkan para pendengar RRI, bahwa G 30 S merupakan gerakan kudeta. Terdapat kejanggalan relasi antara pembersihan para Jenderal —sebagai usaha pencegahan kudeta terhadap Presiden—, dengan pembentukan Dewan Revolusi mulai tingkat Pusat hingga Desa. Berdasarkan muatannya, komunike merupakan maklumat politik kehadiran rejim baru pemerintah Indonesia yang kelahirannya dimulai melalui penangkapan para Jenderal dalam peristiwa G 30 S. Adanya kejanggalan itu menjadikan upaya justifikasi gerakan —seperti halnya isi komunike yang menyatakan gerakan ini merupakan masalah internal AD— menjadi bersifat sekunder atau alasan yang dibuat-buat.

Bagi pimpinan G 30 S, komunike 30 September diharapkan menjadi informasi adanya “letusan tembakan pertama komandan gerakan” agar gerakan serupa diikuti dan direplikasi di daerahnya masing-masing. Sesuai instruksi Sjam kepada BCD, masing-masing daerah diminta mengikuti instruksi melalui RRI untuk kemudian segera mengaplikasikan gerakan di wilayah kerjanya.

c.     Misi Supardjo Dan Manuver Presiden

Kedatangan Presiden (di Koops PAU Halim dan tidak di rumah Susanto) tetap dimanfaatkan pimpinan G 30 S/PKI untuk dieksploitasi melalui dua skenario. Pertama, secara eksternal ia akan dikesankan —melalui saluran-saluran publikasi— berada dalam lindungan G 30 S dan memberikan dukungan sepenuhnya atau merestui agenda-agendanya. Untuk menghindari kecurigaan, akses informasi kepada Presiden dilokalisir sedemikian rupa sehingga para loyalis Presiden tidak akan mudah mencermati apa yang sebenarnya terjadi. Secara internal, Presiden akan dipaksa menyetujui agenda-agenda G 30 S. —termasuk pelengseran dirinya—. Apabila menolak, setidaknya Presiden tidak bisa lagi secara leluasa menggerakkan loyalisnya untuk menghambat agenda-agenda G 30 S.

Untuk misi ini, (pukul 10.00 Wib., 1 Oktober 1965) pimpinan G 30 S mengirim kembali Soepardjo menghadap Presiden di Koops untuk melapor bahwa Dewan Jenderal yang akan melakukan coup telah diamankan oleh gerakan yang dipimpin Letkol Untung. Setelah memperoleh laporan, —selain mengomentari lolosnya Jenderal Nasution sebagai “hal biasa dalam revolusi”—, Presiden menanyakan aspek legalitas gerakan, berupa bukti-bukti rencana coup Dewan Jenderal. Pada titik ini Supardjo kehilangan pijakan argumentasi dan berusaha menyelamatkan misinya dengan mengatakan laporan lengkap akan diberikan Letkol Untung. Supardjo kemudian menyodorkan Dekrit Dewan Revolusi yang ditandatangani Letkol. Untung beserta nama-nama anggotanya dengan maksud memperoleh persetujuan Presiden. Setelah mempelajari isinya, Presiden menunjukkan sikap kemarahannya dan mengatakan bahwa tindakan Untung menguntungkan Nekolim.

Menelaah kronologi tersebut, dapat ditarik kesimpulan misi Supardjo bukanlah untuk meminta restu kepada Presiden. Ia dijadikan umpan pimpinan G 30 S/PKI untuk secara diplomatis mengirim pesan kepada Presiden, bahwa dirinya pada saat ini sendirian (TNI AD sudah lumpuh) dan tidak lagi memiliki masa depan dalam tatanan politik yang akan dibentuk. Pesan tersebut menyiratkan sebuah tekanan bahwa Presiden tidak memiliki pilihan lain kecuali mendukung Gerakan G 30 S/PKI. Bisa jadi strategi ini ditempuh untuk mengukur langkah apa yang akan dilakukan Presiden, sekaligus untuk menyusun pencitraan yang kemudian (apabila Presiden menolak menyetujui) akan dikesankan kepada khalayak bahwa melalui pertemuannya dengan Supardjo, agenda-agenda G 30 S/PKI telah memperoleh restu.

Pertemuan dengan Supardjo terhenti manakala Brigjen Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa) hadir menghadap Presiden untuk melaporkan suasana istana dan para Jenderal yang dibunuh. Laporan itu disampaikan Sabur secara terbuka sehingga didengar semua yang hadir di Koops, antara lain Oemar Dhani, Jenderal Soenarjo, Kolonel Saelan, Komodor Udara Leo Wattimena, Kolonel Suparto dan Brigjen Supardjo. Atas laporan itu —juga dipicu kemarahannya atas rencana G 30 S/PKI melengserkan dirinya, Presiden memerintahkan Supardjo (mewakili pimpinan G 30 S) menghentikan tembak menembak[10].

Mencermati sikapnya, Presiden menanggapi ulah pimpinan G 30 S/PKI dengan melakukan dua manuver. Pertama memerintahkan penghentian tembak menembak sebagai cerminan eksistensi dirinya masih sebagai pemegang kekuasaan. Kedua, berusaha memecah persekongkolan Supardjo-Aidit dengan mengesampingkan Aidit dan Letkol. Inf. Untung dalam meja perundingan serta memperlakukan Supardjo sebagai pimpinan gerakan. Hal itu tercermin dari perintahnya yang mempercayakan kepada Supardjo untuk penghentian tembak menembak.

Selanjutnya Presiden memerintahkan kepada para pembantunya untuk mempersiapkan Rapat Presidium Kabinet Dwikora dengan mengundang Waperdam II Leimena, Menpangak dan Menpangal (tidak mengundang Menko Aidit) serta menegaskan kekuasaan penuh dirinya sebagai Presiden, Pangti dan Perdana Menteri Kabinet Dwikora[11]. Soekarno juga memerintahkan Brigjen Sabur membuat pernyataan bahwa dirinya dalam keadaan sehat wal-afiat dan tetap memimpin negara maupun revolusi. Supardjo bukanlah figur imbangan sepadan sehingga ia terbawa ritme dan manuver Presiden. Supardjo bahkan bersama-sama Brigjen Sabur turut menyusun pernyataan Presiden untuk kemudian membawa satu salinannya kepada para pimpinan G 30 S/PKI di Cenko dan kemudian diteruskan kepada Aidit. Melalui pernyataan itu menyiratkan posisi Supardjo sebagai representasi pimpinan G 30 S/PKI telah dijatuhkan sedemikian rupa di Koops dan Presiden telah menganggap Supardjo maupun pimpinan G 30 S/PKI lainnya telah kembali dalam kendalinya.

Selain menyerahkan satu salinan pernyataan Presiden kepada Supardjo, Brigjen Sabur mengirimkan salinan serupa ke Istana untuk diumumkan Kepala Staf Cakrabirawa (Kolonel Marokeh Santoso) melalui konferensi pers pada pukul 11.00 Wib. Sedangkan surat pernyataan yang dibawa Supardjo diblokir pengumumannya oleh Aidit dan baru disiarkan pada pukul 13.00 Wib. melalui RRI. Terlepas dari pemblokiran tersebut, manuver yang disajikan Presiden menunjukkan bahwa pada saat itu inisiatif gerakan telah terpolarisasi menjadi tiga kekuatan yaitu G 30 S/PKI, Kostrad dan Presiden.

d.   Dekrit Dewan Revolusi: Manuver Aidit Mendahului Presiden

Pada saat misi Supardjo berada dalam manuver Presiden, Cenko II (Untung-Sjam Cs) dan Aidit Cs menerima ilustrasi situasi Supardjo dari Mayor Udara Sujono yang menyelinap dan kemudian memberi laporan[12]. Sebelum Supardjo akhirnya sampai di Cenko II untuk menjelaskan hasil misinya, Aidit melalui Sjam Cs memerintahkan segera mengumumkan Dekrit Dewan Revolusi pada pukul 11.00 Wib. melalui RRI.

Tindakan pimpinan G 30 S/PKI itu dilakukan atas dua kemungkinan pertimbangan. Pertama, sabotase manuver Presiden sehingga sebelum pernyataannya (yang dibuat Sabur) dipublikasikan, telah didahului Dekrit yang isinya mendemisionerkan Kabinet Dwikora. Langkah ini merupakan tekanan sekaligus peringatan keras pimpinan G 30 S/PKI kepada Presiden bahwa dirinya sudah habis dan langkah paling mungkin adalah mengikuti serta menyutujui agenda-agenda G 30 S/PKI. Kedua, merupakan strategi menjaga hubungan baik Supardjo dengan Presiden. Pengumuman Dekrit dilakukan sebelum kedatangan Supardjo ke Cenko II —Supardjo kembali ke Cenko II pada pukul 12.00— akan dijadikan alasan bahwa para pimpinan G 30 S/PKI terlambat mengetahui sikap Presiden. Keterlanjuran itu akan diperbaiki melalui proses negosiasi yang panjang sehingga tidak memberi ruang bagi Presiden untuk melakukan langkah-langkah berarti dalam menghadang agenda G 30 S/PKI. Ketiga, untuk menjaga moral komplotan G 30 S/PKI agar tidak merosot. Sebagaimana disaksikan Mayor Bambang Supeno (Dan Yon 530) —sebagai salah satu delegasi Supardjo—, ketika kembali ke Cenko II melihat moral komando revolusioner telah jatuh akibat: (a) tindakan Presiden memerintahkan penghentian tembak menembak, (b) ketidakberdayaan Soepardjo melawan manuver Presidan dan (c) tekanan instruksi-instruksi Aidit untuk meneruskan gerakan walaupun tidak memperoleh dukungan Presiden.

Dekrit Dewan Revolusi pada intinya mengemukakan hal-hal berikut:

(1)     Pembentukan Dewan Revolusi sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan di Indonesia yang dipimpin oleh Presidium Dewan. Presidium Dewan Revolusi terdiri dari Letkol Untung sebagai (Ketua), sedangkan wakil ketuanya terdiri dari Brigjen Supardjo (AD), Letkol Udara Heru (AURI), Kolonel Laut Sunardi (AL) dan Ajun Kombes Anwas (Polri).

(2)     Menyatakan jatuhnya segenap kekuasaan negara kepada Dewan Revolusi dan Kabinet Dwikora berada dalam status demisioner.

(3)     Pembentukan Dewan Revolusi Provinsi (paling banyak 25 personil), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 personil), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang), Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang). Bobot pernyataan pada poin ketiga berfungsi sebagai instruksi kepada pengurus PKI/BC daerah untuk melaksanakan pembentukan Dewan Revolusi.

Secara politik, selain merupakan sabotase (tindakan mendahului), Dekrit Dewan Revolusi melalui RRI merupakan maklumat terjadinya kudeta terhadap Presiden dan Kabinet Dwikora serta munculnya kekuasaan rejim Komunis sebagai penguasa baru di Indonesia. Menanggapi manuver Aidit, Presiden meneruskan agendanya dengan mengundang anggota Kabinet melakukan makan siang untuk kemudian melakukan sidang Kabinet di rumah Komodor Susanto. Tempat ini sebelumnya dipersiapkan untuk mengkarantina Presiden jika berhasil dijemput Soepardjo di Istana pada pagi hari.

Bagi Mayjen Soeharto, munculnya dekrit memberi petunjuk secara jelas bahwa selain menculik dan membunuh pimpinannya, G 30 S/PKI juga menggulingkan kekuasaan Presidennya. Dua alasan ini telah cukup kuat bagi dirinya untuk melakukan langkah-langkah pembalasan dan bahkan menghancurkan G 30 S/PKI beserta akar-akarnya.

e. Aidit Mengakomodasi Presiden sebagai Penguasa Simbolik (pukul 13.00 Wib.)

Setelah melihat kenyataan Aidit tidak mudah ditundukkan begitu saja Presiden melakukan brainstorming anggota kabinetnya yang sudah hadir (Omar Dani, Jaksa Agung Sutardjo dan Waperdam J.E Leimena). Pada forum makan siang dirumah Komodor Susanto itu, Kabinet terpolarisasi dalam dua kutub: (1) J.E Leimena mengingatkan tidak perlu mempercayai G 30 S, (2) Omar Dhani menyatakan perlunya mengakomodasi Dewan Revolusi. Presiden cenderung mengikuti pandangan Dhani dan akhirnya berusaha menggiring kabinet mengakomodasi Dewan Revolusi dengan konsesi: (a) mengakui eksistensi dirinya sebagai pimpinan tertinggi, (b) mengakomodasi anggota kabinet Dwikora dalam Dewan Revolusi[13].

Sikap defensif (mengalah) Presiden dalam menghadapi Aidit dimungkinkan oleh hal-hal berikut:

(1)     Ia menyadari dalam kepungan G 30 S/PKI yang kekuatannya tidak bisa diremehkan (TNI AD Lumpuh-RRI & Telkom dikuasai, anggota kabinet sedang banyak tugas luar dan dikelilingi pasukan pro G 30 S/PKI yang siap tempur). Keperpihakan Omar Dhani yang pada saat itu dikelilingi seluruh kekuatan tempur AURI tentunya juga menjadi pertimbangan. Orang-orang yang dipasang pimpinan G 30 S/PKI —termasuk Omar Dhani sendiri— bisa jadi terus menghembuskan informasi yang bersifat intimidatif sehingga Presiden merasa dalam suasana terpojok. Pada saat ini, Ia belum memperoleh informasi tindakan Mayjen Soeharto di Kostrad yang sedang mempersiapkan pembalasan terhadap G 30 S/PKI.

(2)     Ia mulai merasa tidak memiliki back up politik yang mampu mengimbangi manuver G 30 S/PKI, sehingga menawarkan konsesi kepada pimpinan G 30 S/PKI merupakan pilihan masuk akal agar dirinya tidak terlempar dalam tatanan politik yang baru. Waperdam Leimena dan Jaksa Agung yang bersebarangan dengan Omar Dhani bukanlah pengendali kekuatan politik dan militer, sehingga tidak menjamin keselamatan dan masa depan politik Presiden.

Setelah mengetahui keputusan Presiden, Omar Dhani mengirimkan Letkol Heroe Atmojo (perwira intelijen AURI) menuju Cenko II untuk menyampaikan pesan bahwa Brigjen Soepardjo diminta menghadap Presiden untuk membicarakan keputusannya[14]. Setelah mengetahui kecenderungan sikap Presiden —atas informasi Letkol Udara Heroe Atmojo—, Aidit segera menafsirkan situasi dengan melakukan manuver “mengangkat Presiden Soekarno sebagai penguasa simbolik”. Pengangkatan itu dilakukan dengan melepaskan blokade informasi dan mengijinkan pengumuman Presiden disiarkan melalui RRI pada pukul 13.00 Wib.

Keputusan Aidit memberi ijin pengumuman Presiden disiarkan melalui RRI kemungkinan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berikut:

(1)  Untuk meredam gejolak internal G 30 S/PKI dan pihak-pihak eksternal loyalis Presiden yang bisa tumbuh menjadi penghambat gerakan. Sebagaimana kita ketahui, perintah Presiden untuk menghentikan tembak menembak telah menimbulkan gejolak dikalangan pimpinan militer G 30 S/PKI.

(2)  Untuk meredam kemarahan Presiden agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan kepentingan G 30 S/PKI. Apalagi ia sekarang tidak sepenuhnya berhasil dikarantina dan faktanya dikelilingi sejumlah pembantu terdekatnya.

Aidit memanfaatkan ketidakcermatan redaksi pengumuman Presiden sebagai perangkap untuk seakan-akan mengakui kembali kekuasaan Presiden. Sesuai redaksinya isi pernyataan tersebut menyatakan “Presiden dalam keadaan sehat wal-afiat, dan tetap memegang kekuasaan negara dan revolusi”, namun tidak mengutuk G 30 S/PKI. Aidit menafsirkan statemen tersebut tidak memiliki unsur menghalangi keberlangsungan Dewan Revolusi dalam menjalankan roda pemerintahan. Atas penafsiran tersebut, Aidit menempatkan Presiden sebatas simbol negara, dengan tetap memaksakan kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Dewan Revolusi. Oleh karena itu bisa dimengerti kenapa ia mengijinkan pengumuman Presiden disiarkan melalui RRI pada pukul 13.00 Wib. atau bersamaan dengan datangnya Supardjo ke rumah Susanto memenuhi panggilan Presiden. Sedangkan satu jam berikutnya (pukul 14.00 Wib.), ia mengumumkan susunan Dewan Revolusi tanpa menyebut keterlibatan Presiden dalam tatanan baru Indonesia.

f. Blunder Aidit: Menampar Uluran Tangan Presiden (pukul 14.00 Wib.)

Supardjo —sebagai representasi pimpinan G 30 S/PKI— tiba dirumah Susanto pukul 13.00 Wib. untuk memenuhi panggilan Presiden. Ia menyelinap melalui pintu belakang dan bertemu Presiden dalam kamar terpisah dengan para anggota kabinet. Presiden menyampaikan kepada Supardjo hendak mengakomodasi Dewan Revolusi dengan konsesi keterlibatan dirinya dan sejumlah anggota Kabinet dalam Dewan Revolusi. Supardjo kemudian kembali ke Cenko II untuk melapor dan tiba disana pukul 13.30 Wib. Setelah kepergian Supardjo, ajudan Presiden Bambang Widjanarko tiba di rumah Susanto dengan membawa berita Jenderal Umar belum bisa menghadap karena di Konsinyir Mayjen Soeharto. Bambang juga melaporkan kejadian-kejadian di Kostrad seputar persiapan Mayjen Soeharto menyusun aksi balasan terhadap aksi G 30 S[15]. Selain laporan Bambang, Presiden juga menerima dinamika Kostrad melalui Menpangal R.E. Martadinata yang sebelum tiba di rumah Susanto pukul 13.00 Wib bertemu dengan Mayjen Soeharto di Kostrad.

Pada sisi lain, Aidit gagal menangkap dan bahkan menampar uluran tangan tawaran koalisi Presiden dengan mengambil keputusan blunder; (1) Mengumumkan kembali Dekrit Dewan Revolusi, (2) mengumumkan personalia dewan revolusi tanpa menyebut eksistensi Presiden, (3) menurunkan pangkat kemiliteran tertinggi menjadi setingkat Letnan Kolonel. Keputusan yang diumumkan melalui RRI pada pukul 14.00 Wib. ini kemungkinan diambil dalam situasi kebatinan Aidit berikut:

(1)  Aidit memandang siaran pengumuman Presiden melalui RRI sudah cukup sebagai konsesi etikad baiknya. Presiden cukup ditempatkan sebagai simbol negara, sementara kendali pemerintahan tetap dipegang Dewan Revolusi.

(2)  Aidit merasa sudah mengakomodasi nama-nama Kabinet Dwikora rekomendasi Presiden kedalam Keputusan No. 1 Dewan Revolusi tentang susunan personalia Dewan Revolusi.

(3)  Aidit dalam kedaan panik setelah menerima laporan persiapan Kostrad dan pembelotan pasukan G 30 S/PKI ke Kostrad (2 kompi Batalyon 454 dan semua anggota Batalyon 530 kecuali komandannya). Oleh karena itu ia mengambil tindakan tidak populer dengan menurunkan pangkat kemiliteran menjadi setingkat Letnan Kolonel sebagai pangkat tertinggi (Keputusan No. 2 Dewan Revolusi tentang penurunan dan kenaikan pangkat).

Terlepas pertimbangan apapun yang ada dalam benak Aidit, keputusan ini telah menjauhkan diri dan komplotannya dari uluran tangan Presiden dalam jalinan Koalisi. Aidit tidak hanya melempar Presiden dalam kedudukan tidak berarti dan mendemisionerkan Kabinet Dwikora namun juga menendang para perwira diatas kolonel untuk berada dalam perintah Untung. Keputusan ini tentu saja mengundang kemarahan para perwira di semua angkatan dan akan mengkonsolidasi diri memberikan dukungan pada langkah-langkah pihak manapun yang mengambil inisiatif melawan komplotan G 30 S.

g.    Manuver Presiden: Perangkap Perintah Harian

Presiden Soekarno sangat marah ketika mendengar siaran RRI Pukul 14.00 Wib. bahwa eksistensi dirinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dianggap ada oleh Aidit. Kemarahan itu tercermin dari dialognya dengan Men/Pangak Sutjipto Judodihardjo. “Aku tidak ingin dipaksa, ini kabinetku”, statemen Presiden dengan nada marah, dan segera ditimpali Sutjipto “ini adalah kudeta”. Ketika Sutjipto menyarankan untuk segera menunjuk Men/Pangab yang baru sambil mengusulkan Mayjen Ibrahim Ajie, Presiden masih marah dengan mengatakan “jangan mendikte apa yang harus aku lakukan, aku tidak ingin dipaksa oleh siapapun, aku akan memecahkan masalah itu sendiri”. JE Leimena menggambarkan situasi pada saat itu Presiden sedang kehilangan instink politiknya dan benar-benar tidak mampu menguasai keadaan. Leimena tidak bisa memahami betapa Presiden berhasil digiring-giring dan kemudian masuk perangkap Aidit sejauh itu[16].

Tampaknya, pengakuan Aidit atas eksistensi kekuasaannya menjadi prioritas Presiden, sehingga tidak mempedulikan saran mayoritas anggota kabinet untuk tidak mempercayai G 30 S/PKI. Kali ini ia melakukan manuver dengan memanfaatkan kepanikan pimpinan G 30 S/PKI —atas informasi rencana pergerakan Kostrad— sebagai instrumen perangkap. Ia menawarkan aliansi kepada Aidit dengan memberinya kesempatan mengusulkan calon Men/Pangad. Pengangkatan Men/Pangad akan ditetapkan melalui Surat Perintah Harian yang akan ditandatangani Presiden. Pengakuan Pimpinan G 30 S/PKI terhadap Surat Perintah Harian dengan sendirinya mengakui kembali Presiden sebagai pemegang penuh kendali negara dan pemerintahan. Adanya pengakuan itu juga berarti menghapus eksistensi Dewan Revolusi beserta keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Setelah melalui dua kali pertemuan dengan Supardjo —yang menyelinap dari pintu belakang rumah Susanto dan berbicara dalam ruangan terpisah dari anggota Kabinet— Presiden kemudian menggiring kabinetnya untuk menunjuk Mayjen Pranoto Rekso Samodro (calon Aidit) sebagai carteker Men/Pangad. Pengangkatan Pranoto dituangkan dalam Surat Perintah Harian yang secara redaksional disusun Brigjen Sabur bersama RE. Martadinata. Tepat pukul 16.00 Wib. Surat Perintah Harian ditandatangani Presiden. Terlepas adanya dinamika dan kontroversi[17], Presiden Soekarno berhasil menggiring pimpinan G 30 S/PKI masuk perangkapnya untuk kembali mengakui kekuasaanya.

Pencermatan terhadap masalah ini juga dapat ditarik kesimpulan sebaliknya, Presiden memberi konsesi terlalu tinggi kepada pimpinan G 30 S/PKI dan tidak sadar dirinya dijadikan bumper oleh elit pimpinan G 30 S/PKI untuk menghadapi tusukan Kostrad yang sebenarnya tidak ditujukan kepada dirinya. Mencermati informasi Bambang Widjanarko, tentunya Presiden dapat menarik kesimpulan bahwa dirinya bukan sasaran Mayjen Soeharto. Langkah Kostrad adalah persiapan melawan G 30 S/PKI, sebuah komplotan yang selama sehari penuh telah menenggelamkan eksistensi Presiden secara bertubi-tubi.

Hal yang dapat kita ketahui secara pasti adalah langkah Presiden selanjutnya tampak mengantisipasi kemungkinan dimanfaatkannya TNI —setelah Pengangkatan Pranoto— oleh G 30 S/PKI untuk menikam dirinya. Setelah penandatangan Surat Perintah Harian, Presiden segera mengirim pesan kepada Panglima Divisi Siliwangi Mayjen Ibrahim Ajie agar sewaktu-waktu masuk Jakarta jika dipanggil untuk mengamankan dirinya di Halim. Presiden juga memerintahkan Brigjen Sabur melakukan kontak dengan Komandan RPKAD (yang pada saat itu berada dibawah koordinasi Kostrad) untuk sewaktu-waktu melakukan intervensi jika Presiden dalam bahaya[18].

Terlepas adanya dua antisipasi itu, mungkin saja Presiden telah memperhitungkan kapabilitas Pranoto Reksosamodro ketika harus berhadapan dengan sikap tegas Mayjen Soeharto-Nasution. Ia telah memiliki referensi bahwa pada hari itu perintahnya agar Mayjen Umar Wirahadikusumah menghadap telah berhadapan dengan kebijakan Konsinyir Mayjen Soeharto[19]. Mungkin Presiden telah memperhitungkan tidak efektifnya pengangkatan Pranoto, namun prioritas dirinya adalah pengakuan kembali eksistensi kekuasaanya. Walaupun secara formal ia berpihak pada Pranoto, di lapangan ia mempercayakan insting Mayjen Soeharto —yang telah diketahui karakter, reputasi dan sikap tegasnya pada hari itu— untuk menghadapinya.

h.  Aidit Berusaha Merebut Presiden

Sesaat setelah penandatanganan Surat Perintah Harian, peruntungan G 30 S/PKI berubah drastis yang ditandai dengan:

(1)     Mersosotnya kekuatan militer G 30 S/PKI karena sebagian besar pasukan terlatih (Yon 454 dan Yon 530) membelot ke Kostrad.

(2)     RRI danTelkom berhasil dikuasai Kostrad.

(3)     Mayjen Pranoto —yang baru saja diangkat sebagai carteker TNI AD dan menuju Kostrad atas perintah Aidit— segera dikonsinyir oleh Mayjen Soeharto sehingga tidak bisa menjalankan Surat Perintah Harian.

(4)     Mayjen Soeharto menyampaikan pesan kepada Presiden (melalui Bambang Widjanarko dan Kolonel Tjokroparonolo) bahwa untuk sementara menunda pelaksanaan Surat Perintah Harian dengan alasan: (a) pengejaran dan penumpasan penculik sedang berlangsung, (b) para Jenderal yang diculik belum diketahui nasibnya, (c) melaporkan kepada Presiden bahwa sesuai konvensi[20] dan perintah Menhankam/ KASAB —untuk menghindari kekosongan dan kelumpuhan— dirinya memimpin sementara TNI AD. Selanjutnya ia bersedia menerima perintah Presiden.

(5)     Mayjen Soeharto memerintahkan Bambang dan Brigjen Sabur agar dalam perlindungannya membawa Presiden menuju Bogor sebelum tengah malam.

Menyaksikan perubahan drastis tersebut, pimpinan G 30 S/PKI hanya bisa termangu-mangu tanpa bisa berbuat banyak. Pada pukul 20.00 Wib. pimpinan militer G 30 S/PKI di Cenko II menyimpulkan gerakan telah gagal untuk kemudian melakukan rapat darurat di markas besar Aidit (rumah Suwardi). Untuk menyelamatkan gerakan, rapat memutuskan akan melanjutkan gerakan dari Yogyakarta dan harus didukung Presiden. Untuk tujuan ini Presiden harus bisa direbut dan diterbangkan ke Yogyakarta.

Omar Dhani dan Supardjo mendesak Presiden agar meninggalkan Halim menggunakan pesawat menuju Yogyakarta atau Madiun. Sedangkan J.E Leimena, Brigjen Sabur dan Bambang Widjanarko meyakinkan serta mengupayakan Presiden agar bersedia meninggalkan Halim menuju Bogor dengan menggunakan perjalanan darat. Pada saat krusial tersebut, Nyonya Dewi yang telah datang ke Halim atas permintaan Presiden Soekarno, dan turut mendesak Presiden agar memenuhi saran Mayjen Soeharto menuju Bogor. Pukul 23.30 Wib., Presiden akhirnya berangkat menuju Bogor dengan meninggalkan Omar Dhani di Halim. Hal itu menandai kegagalan skenario darurat Aidit yang hendak melanjutkan gerakan dari Yogyakarta bersama-sama Presiden. Pada tahapan selanjutnya, G 30 S/PKI berada dalam posisi tersudut dan disibukkan untuk menghadapi pengadilan sejarah.

 



[1]     Pukul 04.00 WIB tanggal 1 Oktober 1965, pasukanG.30.S menculik enam Jenderal TNI AD, tiga orang Jenderal dibunuh di kediamanya (Men/Pangad Jenderal A. Yani, Asisten IV Men/Pangad Brigjen D.I. Panjaitan, Deputi III Men/Pangad Mayjen Haryono MT) dan tiga orang dibawa hidup-hidup untuk kemudian di eksekusi di Lubang Buaya (Deputi II Men/Pangad Mayjen Soeprapto, Asisten I Men/Pangad Mayjen S. Parman dan Irjenkeh Brigjen Sutojo Siswomihardjo). Selain itu, operasi militer tersebut juga menangkap dan menyandera Agen Polisi Tingkat II Sukitman yang pada saat kejadian sedang patroli di sekitar kediaman D.I Pandjaitan, menembak mati penjaga kediaman Waperdam II Dr. Leimena Ajun Inspektur Polisi karel Satsuit Tubun, menembak Putri Jenderal Nasution Ade Irma Suryani Nasution dan membawa Ajudan Menhankam/ KASAB Lettu Piere Andreas Tendean untuk kemudian di eksekusi di Lubang Buaya.

[2]     Sebagaimana kita ketahui Mayjen Soeharto memegang teguh ajaran falsafah Jawa, yang salah satunya “tuhu marang pengeran, ratu lan wong atuwo loro” (taat kepada Tuhan beserta hukum-hukumnya, taat kepada pemimpin dan kedua orang tua) sebagai terjemahan bebas dari Hadits yang mengajarkan untuk “taat kepada Tuhan, Rosulullah dan para pemimpin”.

[3]     Secara bathiniah, sikap yang tergambar pada diri Mayjen Soeharto pada pagi itu merupakan keteguhan hati dan dorongan yang amat kuat untuk melawan ketidakadilan walaupun jiwa dan raga sebagai taruhannya. Terminolog Bali menyebutnya Puputan (karena keyakinan akan kebenarannya, maka dibela hingga nafas terakhir). Orang Jawa menyebutnya Natas (suatu perpaduan antara keteguhan hati dan dorongan kuat untuk tidak secara ragu-ragu membela kebenaran dan keadilan serta menyerahkan semua resiko-resikonya kepada takdir Tuhan). Sikap ini tidak mungkin dimiliki orang-orang yang jiwanya dibimbing oleh cita-cita pragmatis, misalnya untuk merebut kekuasaan, sebagaimana tuduhan sebagian orang kepada Mayjen Soeharto dalam peristiwa G.30.S.

[4]     Ketika komunike itu disiarkan RRI, Mayor Jenderal Soeharto masih disibukkan untuk menganalisa keanehan-keanehan kejadian hari itu (pembunuhan para Jenderal pimpinannya, adanya pasukan tidak dikenal disekitar Monas diluar perintah Kostrad ataupun Pangdam V/Jaya, dan kehadiran Brigjen Soepardjo bersama timnya mencari Presiden di Istana Merdeka). Mendengar komunike itu hati Mayjen Soeharto berdegub. Selain mengetahui secara lebih pasti pelaku pembunuhan para Jenderal, naluri dan pengalaman militernya (melaksanakan misi Pangsar Jend. Soedirman dalam peristiwa 3 Juli dan netralisasi satuan-satuan militer Jawa Tengah yang terinfiltrasi PKI pelaku pemberontakan Madiun serta pengalamannya meredam dinamika satuan-satuan militer semasa ReRa) segera memberi petunjuk bahwa Gerakan Untung didalangi PKI, karena yang bersangkutan merupakan didikan Alimin, tokoh senior dan idiolog PKI. Sedangkan Kol. Inf. Yoga Soegomo merupakan Asisten Intelijen Kostrad yang pernah menjadi Komandan Untung dalam RTP (Resimen Tim Pertempuran) II semasa menumpas PRRI. Ia mengetahui betul karakter, tabiat dan perilaku Letkol Untung. Adapun Rosihan Anwar memberikan kesimpulan gerakan Letkol Untung didalangi PKI ketika berdiskusi dengan Sujatmoko (tokoh sosialis) beberapa saat setelah mengetahui Jenderal MT Haryono diculik. Sujatmoko merupakan kolega Jenderal MT Haryono yang pada pagi itu juga menjadi korban pembunuhan pasukan G.30.S.

[5]     Victor, M. Fic, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), 235

[6]     Oto Kritik Supardjo, dalam Victor M. Fic., hlm 361

[7]     Suparto menjadi pembantu pribadi Presiden atas upaya mertua Omar Dhani.

[8]     Victor M.Fic, Op. Cite, 156

[9]     Rosamona, Op. Cite, hlm 57

[10]    Perintah Presiden menghentikan tembak menembak —setelah memperoleh laporan Sabur— bisa jadi mengindikasikan ketidaktahuannya terhadap istilah “pengamanan para Jenderal” dalam laporan Supardjo. Setelah mendengar laporan Sabur, ia baru menyadari bahwa maksud semua itu adalah telah terjadi penculikan dan pembunuhan para Jenderal.

[11]    Mayjen Umar tidak bersedia hadir karena dikonsinyir Pangkostrad Mayjen Soeharto. Menurut Supardjo Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto juga diundang namun tidak dapat hadir. Ketidakhadiran Mayjen Soeharto karean yang bersangkutan sendang mempersiapkan segala kemungkinan termasuk melakukan serangan balasan pada pasukan G.30.S.

[12]    Victor M. Fic, Op. Cite, hlm 183

[13]    Victor M. Fic, Op. Cite, hlm 197.

[14]    Ibid, hlm 198.

[15]    Ibid, hlm, 216

[16]    Ibid, hlm, 210

[17]    Misalnya seputar pertanyaan “Kepentingan strategis apa yang melatarbelakangi Presiden harus bersusah payah melakukan aliansi dalam penunjukan Men/Pangad?” atau “kenapa Presiden harus mengesampingkan Menhankam/KASAB dalam pengangkatan Men/Pangad?”.

[18]    Victor M. Fic. Op. Cite, hlm 214.

[19]    Presiden tahu betul bagaimana Letkol Soeharto menyelamatkan dirinya dari kudeta 3 Juli 1946 walaupun menolak melakukan perintah penangkapan komandannya dengan alasan hirarkinya salah. Mayjen Soeharto juga menolak menenggelamkan kapal Belanda pada saat operasi Mandala sedang dalam persiapan dengan alasan akan merusak seluruh skenario kemiliteranyang sudah disusun. Namun Presiden juga mengetahui tindakan-tindakan itu merupakan keputusan genial-konstitusional untuk memastikan kebijakannya tidak salah. Presiden juga mengetahui benar Mayjen Soeharto tidak melakukan tindakan yang mengancam eksistensi kekuasaanya.

[20]    Kebiasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan Negara dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum positif.

PKI Menyiapkan Kudeta 30 September 1965

PKI Menyiapkan Kudeta 30 September 1965

Setelah atmosphere revolusioner dianggap hampir mencapai puncak kematangannya, PKI menoleh kepada TNI-AD dan kalangan nasionalis-religius sebagai penghambat agendanya mewujudkan negara Komunis di Indonesia. Pimpinan puncak TNI-AD merupakan batu sandungan utama, karena penguasaannya atas kekuatan militer dan persenjataan serta kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD 1945[1]. Pucuk pimpinan TNI-AD merupakan figur-figur yang sulit digiring untuk mendukung agenda PKI dan bahkan dalam suatu seminar di Gedung Seskoad Bandung pada tanggal 1-5 April 1965 menyimpulkan adanya bahaya dari utara (Cina-Komunis). Mengomentari hasil seminar itu A. Yani menyatakan perlunya kendali keamanan Asia Tenggara oleh Indonesia menggantikan Armada ke-VII Amerika Serikat dan Armada Timur Jauh Inggris di Asia Tenggara. Kekosongan kendali keamanan strategis di negara-negara yang mengelilingi Indonesia harus diisi oleh Indonesia sendiri dan bukan oleh kebijakan ekspansionis Cina beserta Sekutu-Sekutunya[2]. Untuk menyingkirkan penghalang utamanya itu, PKI kemudian menggelar aksi fitnah dengan menghembuskan isu “Dewan Jenderal”, penyebarluasan isu “Dokumen Gilchrist” dan skenario politik medis atas kesehatan Presiden.

Isu Dewan Jenderal diciptakan Biro Khusus PKI untuk memojokkan kredibilitas pimpinan puncak TNI-AD di hadapan Presiden maupun masyarakat luas. Dewan Jenderal diopinikan sebagai kelompok perwira TNI-AD yang tidak loyal dan akan menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Untuk menambah citra buruk itu dihembuskan pula isu dokumen Gilchrist yang belakangan diketahui merupakan dokumen palsu buatan dinas intelijen Czekoslowakia dan Soviet yang bermarkas di Praha[3]. Oleh PKI, dokumen ini dikesankan sebagai sesuatu yang nyata, sekaligus sumber petunjuk otentik adanya kaki tangan Amerika dan Inggris dalam tubuh TNI-AD yang hendak menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Kedua isu itu diciptakan PKI untuk membentuk opini bahwa pimpinan puncak TNI AD merupakan pejabat korup dan musuh negara yang harus dilenyapkan.

Pengkonfrontasian pimpinan puncak TNI AD dengan Presiden Soekarno juga dimaksudkan untuk menggalang dukungan dari Presiden maupun masyarakat luas (dari anggota dan simpatisan PKI maupun kelompok-kelompok diluarnya) agar secara bersama-sama segera membersihkan pimpinan puncak TNI AD. Pembersihan pimpinan puncak TNI AD — yang selama ini menunjukkan sikap anti Komunis— untuk kemudian menggantinya dengan sejumlah perwira pro PKI, merupakan karpet merah bagi PKI dalam merebut kekuasaan di Indonesia.

Upaya PKI —melalui kedua isu itu— memperoleh momentum jatuh sakitnya Presiden pada tanggal 4 Agustus 1965. Pada tanggal tersebut, Presiden Soekarno kembali menderita sakit, mengalami muntah-muntah sebelas kali dan hilang kesadaran sebanyak empat kali[4]. Peristiwa itu dijadikan pintu masuk PKI dengan menciptakan skenario politik medis, —menghembuskan hasil analisa medis tim dokter Cina— bahwa dalam waktu dekat Presiden tidak akan mampu melanjutkan tugasnya lagi[5].

Aidit dan Biro Khusus menggunakan analisis dokter-dokter Cina sebagai argumentasi untuk mendorong kekuatan-kekuatan revolusioner melakukan “tindakan mendahului” Dewan Jenderal dengan membersihkannya terlebih dahulu (menculik dan membunuh pucuk pimpinan TNI-AD). Aidit mengesampingkan analisis dr. Mahar Mardjono —sebagai dokter kePresidenan dan Professor Neurologi Universitas Indonesia— yang menyatakan analisisnya atas kemungkinan kesembuhan Presiden.

Setelah semua argumentasi pembersihan pucuk pimpinan TNI-AD disiapkan (isu Dewan Jenderal, Dokumen Gilchrist dan kesehatan Presiden), Aidit dan Biro Khusus menyiapkan rencana operasi (renops) dalam bentuk gerakan militer dan politik. Gerakan militer dilakukan dengan menggerakkan perwira-perwira menengah militer untuk melakukan pembersihan pimpinan puncak TNI-AD. Sedangkan gerakan politik dilakukan dengan pembentukan Dewan Revolusi sebagai pengganti pemerintahan yang sah setelah gerakan militer dilaksanakan. Persiapan dilakukan dengan rapat-rapat dan konsolidasi secara intensif baik pada tingkat Politbiro CC PKI, Biro Chusus Central (BCC) dan BCC dengan Biro Chusus Daerah (BCD).

Mencermati rangkaian peristiwa, secara teknis PKI mempersiapkan perebutan kekuasaan dengan melancarkan lima skenario sekaligus, yaitu persiapan rencana operasi (renops) gerakan militer dan politik secara tertutup, propaganda publik, penciptaan politik kesan bahwa gerakannya merupakan agenda Presiden, test case kesiagapan pimpinan TNI AD dan netralisasi potensi penghambat gerakan. Kelima skenario itu dilakukan secara serentak sehingga memecah konsentrasi pihak lawan (ABRI dan kalangan nasionalis religius) untuk segera menyadari adanya perebutan kekuasaan oleh PKI.

Pertama, persiapan rencana operasi (renops) dan konsolidasi gerakan militer pembersihan pimpinan TNI-AD maupun gerakan politik untuk mengganti Kabinet Dwikora. Gerakan ini dilaksanakan melalui: (a) 3 kali rapat Politbiro, (b) lima kali rapat interen Biro Chusus Central (BCC), (c) satu kali rapat gabungan pendahuluan dan sepuluh kali “rapat komando pembersihan” (rapat gabungan antara BCC dengan pimpinan gerakan militer), (d) koordinasi intensif antara Aidit dan Sjam (laporan-laporan dan pembahasan hasil rapat internal BCC maupun rapat komando pembersihan), (e) pengiriman anggota CC (Comite Central) untuk mengarahkan operasi perebutan kekuasaan lokal, (f) koordinasi dan instruksi Sjam kepada pengurus Biro Chusus Daerah (BCD), dan (g) misi netralisasi satuan-satuan militer yang dianggap tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana PKI.

Sebagai pelaksana gerakan militer, PKI memanfaatkan perwira atau anggota satuan-satuan militer yang telah dibina BCC sejak tahun 1964, diantaranya Letkol Inf. Untung (Dan Yon Tjakrabirawa/pasukan pengawal Presiden), Kol. Inf. A. Latif (Dan Brigif I Kodam V/Jaya) dan Mayor Udara Sujono (Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan/P3AU Halim) [6]. Mencermati komposisi diatas, PKI bermaksud memanfaatkan ketiga elemen kunci pengendali strategis Ibu Kota untuk memperlancar perebutan kekuasaan, yaitu Tjakrabirawa (pasukan pengawal Presiden), Brigif I Kodam V/Jaya (inti pasukan pengamanan Ibu Kota) dan P3AU (pemegang kendali pangkalan udara). Selain masalah komitmen terhadap PKI, ketiganya dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang kelebihan dan kelemahan ketiga kesatuan tersebut. Selain untuk kepentingan teknis operasi, ketiga elemen strategis ini juga diperlukan sebagai campaign, untuk menarik satuan-satuan lain agar bergabung dan memberikan dukungan gerakan militer yang akan dilakukan. Oleh karena itu dapat dipahami kenapa Letkol Inf. Untung (Danyon Tjakrabirawa) dan bukan Brigjen Soepardjo yang dipilih sebagai pimpinan gerakan militer, karena yang bersangkutan dapat direpresentasikan sebagai suara resmi institusi pengamanan Presiden.

Rencana gerakan militer disusun secara rapi dan berlindung dibalik agenda-agenda resmi seperti pelatihan sukwan di Lubang Buaya dengan dalih persiapan mobilisasi Dwikora (konfrontasi dengan Malaysia), pemanfaatan momentum Hari ABRI tanggal 5 Oktober untuk mendatangkan pasukan-pasukan dari daerah dan koordinasi kedinasan seperti antara Brigjen Soepardjo dengan Omar Dhani yang sama-sama berdinas dalam Komando Mandala Siaga (Kolaga). Walaupun beda kesatuan, dengan alasan kedinasan pelaksanaan Kolaga, Brigjen Soepardjo dengan Omar Dhani dapat leluasa melakukan koordinasi memberi dukungan G 30 S/PKI[7].

Paska gerakan militer, akan disusul gerakan politik dengan pembentukan Dewan Revolusi sebagai sumber kekuasaan tertinggi di Indonesia. Pada fase ini dekonstruksi seluruh tatanan politik akan dilakukan dan menggantinya dengan sistem Komunis, termasuk mengganti para pejabat oleh kader-kader PKI.

Kedua, propaganda publik —yang dilakukan Aidit dan anggota CC Politbiro melalui ceramah dan media massa— untuk mengesankan bahwa momentum revolusioner telah sampai puncak dan oleh karena itu kepada pelaksana inti gerakan, anggota PKI maupun simpatisannya tidak ragu-ragu bertindak. Perlu diingat, bahwa rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan PKI dibangun di atas “fatamorgana situasi revolusioner” berupa argumentasi dan justifikasi moral yang rapuh. Justifikasi moral itu berupa isu rencana kudeta Dewan Jenderal terhadap Presiden pada tanggal 5 Oktober 1965 yang harus didahului, adanya dokumen Gilchrist yang dihembuskan sebagai bukti dukungan CIA terhadap Dewan Jenderal dan masa depan Presiden yang tidak akan berumur panjang. Ketiga justifikasi moral itu tidak cukup didukung bukti-bukti dan dihembuskan sebagai wacana yang bersifat spekulatif. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis atas kebenaran isu yang dibuatnya, elit PKI melancarkan propaganda dengan mengesankan bahwa gelombang besar revolusioner sedang bergerak dan kepada kader maupun simpatisan yang diberi tugas agar bekerja secara baik tanpa banyak bertanya. Maka dapat dipahami ketika kelak dihadapan Mahmilub, para pelaku gerakan penculikan Jenderal TNI AD tidak bisa menyodorkan bukti otentik kebenaran isu Dewan Jenderal.

Ketiga, penciptaan politik kesan bahwa gerakan mendahului Dewan Jenderal merupakan perintah Presiden. PKI (melalui ketua Biro Chusus Central, Sjam) menanamkan pemahaman/ mengesankan bahwa pembersihan (penculikan) para Jenderal TNI AD merupakan bagian dari usaha melindungi Presiden dari coup Dewan Jenderal. Penciptaan politik kesan dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari satuan-satuan ketentaraan yang dijadikan target untuk menjalankan misi “pembersihan” terhadap pimpinan TNI AD. Argumentasi ini bukan ditujukan sebagai konsumsi Letkol Untung, Mayor Udara Sujono maupun Kol. A. Latief yang sejak awal, dalam rapat-rapat “komando pembersihan” telah mengetahui adanya skenario pembentukan Dewan Revolusi sebagai pengganti Kabinet Dwikora (perebutan kekuasaan). Pemilihan Letkol Inf. Untung dan penggunaan sebagian pasukan Tjakrabirawa sebagai unsur pasukan pengawal Presiden merupakan bagian dari upaya mengelabui berbagai pihak —seperti kesatuan 530 & 454— untuk secara fanatik termobilisasi dan mendukung gerakan pembersihan pimpinan TNI AD dalam rangka menyelamatkan Presiden.

Keempat, test case kesigapan pimpinan TNI-AD melalui hembusan isu penculikan. Sebagaimana kasus tanggal 18 September, kesiagaan para Jenderal TNI AD terhadap isu akan adanya penculikan —yang dilaporkan Jenderal S. Parman kepada Jenderal A. Yani— ternyata tidak menemukan bukti. Hal itu menyebabkan informasi rencana penculikan berikutnya (sebagaimana diterima Mayjen MT. Haryono) antara tanggal 29 s/d 30 September, tidak ditanggapi dan diantisipasi secara memadai. Terlepas adanya analisis bahwa masalah kesiapan teknis merupakan faktor penyebab penundaan hari H dan jam J penculikan para Jenderal, penundaan tersebut telah menyebabkan ketidakpastian informasi seputar kapan pelaksanaan penculikan para Jenderal akan dilakukan.

Pada awalnya gerakan pembersihan pimpinan TNI AD akan dilaksanakan tanggal 19 September 1965 untuk secara simbolis “membayar kegagalan” kudeta Madiun. Karena ada kesulitan teknis (rapat-rapat persiapan masih berlangsung) maka ditetapkan hari H gerakan militer pada HUT ABRI 5 Oktober 1965. Rencana ini juga mengalami kegagalan karena usulan Letkol. Inf. Untung —sebagai salah satu panitia HUT TNI— menyangkut formasi pasukan defile mengundang kecurigaan. Ia mengusulkan susunan defile pasukan dengan formasi Cakrabirawa pada posisi paling depan, disusul Jon 530, RPKAD, Jon 454, Pasukan Kudjang, Sukwan/Angkatan V dan terakhir “massa”. Namun usulannya agar “semua pasukan tidak diberi peluru tajam” telah mengundang kecurigaan berbagai pihak akan adanya pihak-pihak lain sedang “merencanakan sesuatu”. Munculnya kecurigaan dari berbagai pihak itu menjadi bahan evaluasi bagi PKI untuk mempercepat gerakan dan ditetapkan ulang pelaksanaannya pada tanggal 29-30 September 1965[8].

Kelima, netralisasi potensi penghambat gerakan. Langkah ini dilakukan dengan mengirimkan 600 pejabat negara untuk menghadiri undangan pemerintah RRC dalam peringatan HUT Kemerdekaan RRC 1 Oktober 1965. Pengosongan pejabat tinggi negara itu dimungkinkan atas pertimbangan:

  1. Untuk mengurangi potensi kritis terhadap langkah-langkah PKI sehingga perebutan kekuasaan berjalan dengan mulus. Eksodusnya para pejabat tinggi, menjadikan arena pertarungan hanya menyisakan barisan PKI dan sedikit lawan yang tidak mampu menggerakkan kekuatan birokrasi pemerintahan untuk menghadang langkah-langkah PKI.
  2. Untuk mempermudah pergantian pejabat tinggi dengan calon-calon PKI. Ketika gerakan perebutan kekuasaan di Indonesia berhasil, para delegasi Indonesia yang sedang berada di RRC dapat dengan mudah dihabisi oleh kader-kader Komunis RRC dan posisinya di Indonesia diganti oleh calon-calon PKI.

Mencermati skenario tersebut, keputusan PKI melakukan perebutan kekuasaan pada tahun 1965 dilatarbelakangi oleh dua kemungkinan berikut:

  1. Jatuh sakitnya “kawan sementara” sosok Presiden Soekarno yang powerful dan kharismatis, dijadikan momentum bagi PKI untuk mengevaluasi koalisi taktisnya dengan kalangan borjuasi nasional dan segera memutuskan skema baru perebutan kekuasaan di Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno merupakan garansi bagi skenario “kudeta merangkak” PKI untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Komunis. Perlindungan istimewa yang diberikan Presiden terhadap PKI diyakini akan menjadikan Indonesia sebagai Negara Komunis pada tahun 1970 melalui proses alamiah (menguasai parlemen dan birokrasi). Tidak efektifnya kepemimpinan Presiden Soekarno —berdasarkan analisis dokter-dokter Cina, Presiden dapat meninggal dalam waktu cepat atau menderita kelumpuhan permanen— akan menghadapkan PKI secara vis a vis dengan TNI-AD yang kekuatannya memiliki potensi untuk membalik keadaan dengan menggulung superioritas PKI dalam waktu singkat.
  2. PKI merasa cukup percaya diri dengan situasi revolusioner yang diciptakannya atau mungkin juga karena dukungan/dorongan “partai sekawan” dalam payung Comintern (Communist International) maupun negara–negara Komunis tetangga —khususnya RRC— untuk segera mengambil alih kekuasaan di Indonesia. PKI kemudian menciptakan politik medis dengan memanfaatkan dokter-dokter Cina untuk mempengaruhi (mengerjai) kesehatan Presiden[9]. Pada saat kesehatan Presiden berada dalam kondisi kritis, PKI akan menjalankan agenda pemusnahan lawan-lawannya (pimpinan puncak TNI AD) dengan mengatasnamakan kebijakan Presiden. Tahap selanjutnya —dengan cara halus maupun dengan cara paksa— Presiden sendiri akan dilenyapkan dan semua tatanan di Indonesia sepenuhnya dikendalikan PKI. Perlu diingat, pada tanggal 24 September 1965 —6 hari sebelum G 30 S/PKI meletus— di depan anggota Sarbupri Aidit memberi sinyal untuk tidak tergantung pada “distribusi kewibawaan” Presiden Soekarno.

Melalui dua kemungkinan itu —Presiden Soekarno benar-benar sakit atau sakitnya diskenariokan dokter-dokter Cina atas pesanan Aidit dan pemerintah RRC— PKI mempersiapkan perebutan kekuasaan di Indonesia melalui skema sederhana. Tahap pertama, akuisisi kekuatan militer (TNI AD) dengan mengganti masinisnya untuk digantikan orang-orang yang bisa dikendalikan PKI. Keberhasilan akuisisi TNI-AD akan segera menjadikan PKI memiliki superiotas politik dan militer sekaligus. Mereka terlalu menyederhanakan persoalan dengan mengasumsikan ratusan ribu prajurit TNI —yang telah memperoleh tempaan nasionalisme dan pengalaman tempur pada masa revolusi fisik— layaknya robot dan dianggap secara otomatis akan mengikuti pimpinan baru pilihan PKI.

Kedua, pemaksaan perubahan tatanan politik dan kepemimpinan nasional. Setelah TNI-AD berhasil ditaklukkan, PKI mengasumsikan perubahan tatanan politik dan kepemimpinan nasional dapat dilakukan dengan mudah ibarat membalik telapak tangan. Ketokohan Presiden Soekarno (yang sudah merosot kesehatannya) juga akan mudah dieliminasi manakala TNI-AD sebagai kekuatan penyangga utamanya sudah ditaklukkan dan dijadikan sebagai barisan pendukung. Terlepas secara policy Presiden Soekarno selama beberapa tahun terakhir sangat berpihak kepada PKI, namun tidak bisa dipungkiri jika eksistensinya ditopang dengan memainkan dua bandul kekuatan yang berhadapan secara diametral (PKI dan TNI). Skenario penumbangan Presiden Soekarno secara halus terbaca dari statemen Menlu RRC Chen Yi kepada Subandrio bahwa dirinya (Chen Yi) telah menyiapkan Danau Angsa (RRC) sebagai tempat peristirahatan (pengasingan) Presiden Soekarno. Skenario ini identik dengan pengasingan Norodom Sihanouk ke RRC setelah digulingkan Polpot[10].


[1]     Karena kesetiaannya kepada Sapta Marga, Pimpinan Puncak TNI-AD sulit di infiltrasi dan digiring menjadi Komunis. Hanya sejumlah kecil perwira TNI AD yang berhasil direkrut sebagai komunis seperti Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif dan Brigadir Jenderal Soepardjo. Letnan Kolonel Untung sendiri merupakan kader PKI sejak lama.

[2]     Victor, M. Fic, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm. 104-105

[3]     Dokumen palsu ini dimaksudkan untuk menjatuhkan kepentingan-kepentingan Amerika yang ada di Indonesia.

[4]     Dalam hal ini perlu ditelaah secara lebih mendalam perawatan macam apa yang diberikan delapan dokter Cina sejak tanggal 22 Juli 1965. Apakah pengobatannya dilakukan secara sungguh-sungguh untuk kesembuhan Presiden ataukah ada skenario lain.

[5]     Sejak kembali dari perlawatannya ke luar negeri pada awal tahun 1965, kesehatan Presiden Soekarno mengalami penurunan.Untuk menangani kesehatan Presiden ditugaskan dokter-dokter Indonesia dan 8 dokter dokter Cina (dokter-dokter Cina merawat Presiden sejak 22 Juli 1965 sampai tanggal 1 September 1965). Ketika pada tanggal 4 Agustus 1965 memperoleh kabar semakin parahnya kondisi Presiden, Aidit yang sedang berkunjung ke Peking Cina kembali ke Jakarta dengan membawa 2 dokter Cina untuk bergabung dengan 8 dokter Cina yang sebelumnya telah merawat Presiden (lihat Skretariat Negara, 1994: 68-69). Tim dokter Cina menyimpulkan atas penyakit yang dideritanya, Presiden dapat meninggal dalam waktu dekat atau menderita kelumpuhan permanen (lihat Victor M. Fic, 2005: 296).

[6]     PKI tidak mengalami kesulitan dalam mobilisasi unsur pelaksana gerakan dari kalangan militer, selain telah dibina secara intensif sejak tahun 1965, mereka, seperti halnya Letnan Kolonel Untung merupakan pelaku pemberontakan PKI Madiun.

[7]     Tercermin dari kesediaan Omar Dhani memenuhi permintaan Brigjen Soepardjo (via Mayor Udara Sudjono) memberikan bantuan persenjataan pasukan penculik pada malam penculikan Jenderal TNI-AD, Victor M. Fic., Op. Cite hlm 155).

[8]     Rosamona, Matinja Aidit: Marsekal Lubang Buaja, (Djakarta: Inkopak-Hazera, 1967), hlm 24-26.

[9]     Perlu diingat, sebelum sakit keras pada tanggal 4 Agustus 1965 (muntah-muntah dan hilang kesadaran), dokter-dokter Cina telah merawat Presiden sejak Bulan Juni.

[10]    Aristides Katoppo, Menyingkap Kabut Halim, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000),  46-48

Sejarah Kebangkitan PKI Pasca Madiun

Sejarah Kebangkitan PKI Pasca Madiun

(Instabilitas Bangsa: Momentum Kembalinya PKI)

Aidit, Lukman, Sudisman dan Njoto —dengan derajat keterlibatan yang berbeda-beda—; merupakan pelaku pemberontakan PKI Madiun yang selamat dan kelak dikemudian hari menjadi pelaku G 30 S/PKI. Struktur kepengurusan PKI pimpinan Muso menempatkan Aidit dalam seksi Buruh, Lukman seksi Agitasi dan Propaganda, Sudisman seksi Organisasi dan Njoto seksi Urusan Perwakilan. Sedangkan Letnan Kolonel Untung —pimpinan gerakan militer G 30 S/PKI— merupakan partisipan dalam gerakan militer pemberontakan Madiun[1].

Setelah kudeta Madiun, PKI memanfaatkan tiga situasi kebangsaan —Agresi Militer Belanda II, sistem politik Demokrasi Liberal (1950-1959) dan sistem politik Demokrasi Terpimpin (1959-1965)— sebagai momentum konsolidasi kekuatannya. Agresi Militer Belanda dimanfaatkan kader-kader PKI untuk meloloskan diri dari tindakan hukum (kejaran aparat dan penjara pemerintah) dan tindakan politik (likuidasi dari percaturan politik bangsa). Sistem politik Demokrasi Liberal (1950-1959) dimanfaatkan PKI untuk penguatan basis keanggotaan dan bargaining posisinya dalam percaturan elit perpolitikan bangsa. Sedangkan era Demokrasi Terpimpin —dengan berlindung dibalik superioritas dan kharisma Presiden Soekarno— dipergunakan PKI untuk memperkuat hegemoninya dalam pentas politik nasional, indoktrinasi gagasan revolusioner dan persiapan perebutan kekuasaan.

PKI Sebelum Demokrasi Liberal

Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948) hanya terpaut tiga bulan dengan dimulainya pemberontakan PKI Madiun (18 September 1948) atau selang dua minggu sejak pertempuran terakhir antara pasukan RI dengan pasukan pendukung PKI (29 November 1948) di Gua Macan Desa Penganten Kecamatan Klambu Purwodadi atau bersamaan dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap tokoh-tokoh pemberontak (Amir Sjarifudin beserta 11 pemimpin PKI) di desa Ngalihan, Karanganyar Solo oleh Gubernur Militer Gatot Soebroto[2]. Setelah aksi penumpasan pemberontakan Madiun, satuan-satuan ketentaraan RI belum benar-benar terkonsolidasi ketika harus menghadapi Agresi Militer Belanda II melalui strategi terobosan yang kuat dan cepat serta didukung peralatan militer yang baik. Soekarno-Hatta dan sejumlah pimpinan pemerintahan —yang menolak gerilya— berada dalam tahanan Militer Belanda. Pimpinan TNI harus segera berangkat ke medan gerilnya dan baru dapat mengonsolidasi seluruh kekuatannya setelah Serangan Umum 1 Maret 1949 — yang dimotori Letnan Kolonel Soeharto— menuai hasil.

Agresi telah mengalihkan konsentrasi satuan-satuan TNI untuk fokus melakukan perlawanan terhadap Belanda dan hal ini dimanfaatkan sejumlah kader PKI untuk meloloskan diri. Tan Ling Djie —anggota Sekretariat Jenderal PKI bentukan Muso— berhasil meloloskan diri dari penjara Wirogunan Yogyakarta. Aidit berhasil melarikan diri ke Jakarta, menuju Vietnam dan tinggal bersama pasukan Ho Chi Minh serta tinggal beberapa saat di Cina sebelum akhirnya datang lagi ke Indonesia[3]. Sejumlah tokoh pemberontak lainnya juga berhasil meloloskan diri seperti Alimin, Ngadiman Hardjosubroto, Sudisman dan Lukman. Setelah berhasil meloloskan diri, para kader PKI melakukan gerakan bawah tanah dari tempat persembunyiannya masing-masing untuk melakukan konsolidasi kekuatan dan menyusun rencana selanjutnya. Seperti halnya Tan Ling Djie, pada masa pendudukan Belanda (antara Agresi II dan Serangan Umum 1 Maret 1949), bersama Ngadiman Hardjosubroto membentuk Central Comite (CC) darurat di Yogyakarta untuk menghimpun anggota-anggota PKI yang sebelumnya tercecer dalam kelompok-kelompok kecil.

Upaya kader-kader PKI menghidupkan kembali partainya memperoleh momentum tatkala sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) memutuskan untuk tidak melikuidasi PKI dan memberikan hak hidup dalam perpolitikan bangsa. Keputusan KNIP didasarkan pada pendapat yang menyatakan: “partai Komunis diperlukan sebagai Sekutu untuk menetralisasi modal-modal asing Belanda yang ada di Indonesia”. Berdasarkan hasil sidang KNIP itu, tanggal 7 September 1949 Menteri Kehakiman RI memberikan pernyataan: “Pemberontakan Madiun tidak akan dituntut, asalkan mereka tidak tersangkut dalam kejahatan-kejahatan kriminal. Kerjasama orang-orang Komunis diperlukan dalam menghadapi bahaya-bahaya yang datang dari luar. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut, pemerintah dapat membenarkan adanya oposisi dalam kehidupan parlementer[4].

Keputusan KNIP dan kebijakan pemerintah masa itu dapat dipahami sebagai upaya penyatuan elemen-elemen bangsa (baik sipil maupun militer) dalam menghadapi agresi Belanda. Pada saat keputusan itu diambil, pemerintah RI sedang gencar-gencarnya melakukan perjuangan melawan Belanda dalam empat front sekaligus: front militer, front diplomasi bilateral (Indonesia-Belanda), front internasional dan masalah integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satuan-satuan militer Belanda belum mundur dari wilayah Indonesia dan kekuatan-kekuatan ketentaraan RI harus dimobilisasi untuk mengantisipasi tipu muslihat Belanda.

Pemerintah Indonesia juga masih disibukkan untuk memenangkan perjuangan diplomasi melalui Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus s/d 2 November 1949. Mobilisasi dukungan internasional juga terus dilakukan agar turut memberi tekanan kepada Belanda sehingga mengakui kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu semua potensi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil Proklamasi tahun 1945 belum benar-benar terintegrasi, akibat penyempitan wilayah kekuasaan melalui agresi maupun perundingan-perundingan dengan Belanda sebelumnya. Keputusan KNIP menekankan realitas logis jangka pendek dan tentunya tidak ada yang menduga, etikad baik itu dikhianati PKI dengan melakukan kudeta 17 tahun sesudahnya.

Keputusan KNIP segera disambut para kader PKI yanhg segera muncul dari persembunyiannya dan melakukan konsolidasi serta menyusun pleidoi (pembelaan) politik untuk mengembalikan citra partainya. Alimin, tokoh senior PKI —dalam sebuah wawancara dengan wartawan Sin Po tanggal 10 November 1949— menyangkal keterlibatan partainya dalam pemberontakan Madiun dan menegaskan akan menjalankan garis kebijakan “secara hati-hati”. Alimin juga mendorong kader-kader muda PKI untuk belajar di Tiongkok yang salah satunya melalui pengiriman delegasi SOBSI (diketuai Njono) menghadiri Konferensi Serikat-Serikat Buruh Asia dan Australia di Peking tanggal 16 November 1949[5].

Pada tanggal 4 April 1950, Alimin mengaktifkan kembali PKI. Sementara itu pada akhir bulan Juni 1950 sidang pleno CC-Tan Ling Djie di Godean Yokyakarta memutuskan rumusan metode reinkarnasi PKI pasca pemberontakan Madiun, baik dalam hal cara kerja (menitikberatkan kerja tertutup dan kerja terbuka jika kesempatan memungkinkan), bentuk perjuangan (tidak meninggalkan perjuangan bersenjata dan oleh karena itu senjata yang masih ada di tangan tidak akan diserahkan) maupun organisasi (melangsungkan Konggres Partai Sosialis untuk dilebur kedalam PKI). Tan Ling Djie juga menyempurnakan personalia organisasi dengan menempatkan dirinya dalam urusan umum dan agitprop, Abdul Madjid Djoyodiningrat (urusan perburuhan), Djokosudjono dan Yusuf Muda Dalam (urusan perjuangan bersenjata)[6]. Pada bulan Juli 1950, —atas prakarsa Sjam melalui peristiwa Tanjung Priok— Aidit muncul kembali di Indonesia dan melakukan konsolidasi semua potensi kepartaian yang berserak setelah kegagalan Kudeta Madiun.

PKI Era Demokrasi Liberal

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia memasuki sistem Demokrasi Liberal —yang berlangsung hingga 6 Juli 1959— dengan menggunakan sistem kabinet parlementer dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950). Periode ini diwarnai instabilitas pemerintahan yang ditandai dengan pergantian tujuh kabinet usia pendek[7]. Instabilitas politik ini dimanfaatkan secara baik oleh PKI untuk propaganda rehabilitasi citra kepartaian, konsolidasi organisasi dan mobilisasi keanggotaan.

Petualangan PKI pada masa demokrasi liberal dimulai pada saat konsolidasi organisasi dimana Aidit dan kader-kader mudanya merebut Central Commite (CC) dan politbiro baru pada bulan Januari 1951. Aidit menempatkan dirinya sebagai ketua Politbiro, Lukman ketua II dan Nyoto sebagai ketua III. Sedangkan dalam Central Commite Aidit menempatkan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal dengan anggota terdiri dari Lukman, Njoto dan Sudisman. Propaganda rehabilitasi citra partai merupakan agenda pertama dengan menyusun buku putih pemberontakan Madiun[8]. Seterusnya, Aidit mengajukan konsep “Jalan Baru” dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa PKI berjuang melalui garis kelembagaan negara, menggunakan jalan damai dan demokratis dalam tindak-tanduk politiknya, serta menyusun konstitusi PKI yang baru[9]. Aidit juga melakukan propaganda untuk mengesankan bahwa PKI merupakan partai nasionalis, anti kolonialis, bersimpati terhadap agama, bertangung jawab, menentang jalan kekerasan dan pembela demokrasi[10].

Langkah berikutnya melakukan mobilisiasi keanggotaan secara ofensip dengan sasaran kalangan buruh, buruh tani, organisasi veteran, wanita, pemuda, mahasiswa, seniman dan wartawan. Untuk mencuri dukungan dari massa buruh dan tani, Aidit mencuatkan isu “kenaikan upah” dan “perubahan tata guna tanah”. PKI juga melakukan show of force dalam bentuk aksi-aksi kekerasan massa dan pemogokan masal. Aksi kekerasan berupa penyerangan markas Kepolisian di Tanjung Priok, pelemparan Granat di sebuah pasar malam di Bogor, gerakan pendirian pemerintahan Soviet di Banyuwangi dan Besuki Jawa Timur serta aksi-aksi kekerasan massa di Sumatera Timur. Sedangkan pemogokan masal terjadi di Sumatera (buruh perkebunan), perusahaan-perusahaan strategis (perusahaan minyak, angkutan kereta dan perhubungan udara) dan Jawa Barat (menuntut kenaikan upah).

Aksi-aksi kekerasan dan pemogokan yang digerakkan oleh PKI memaksa Kabinet Sukiman melakukan penangkapan sebagian besar tokoh-tokohnya untuk dijadikan tahanan politik. Kebijakan itu memperoleh protes keras dari PKI, namun dibela Presiden Soekarno dengan pernyataanya pada Pidato 17 Agustus 1951 yang menyatakan “pemerintah telah berketetapan hati untuk mengancurkan gerombolan bersenjata, baik yang digerakkan oleh idiologi tertentu maupun liar, baik yang bersifak kiri maupun kanan, baik yang merah Komunis maupun yang Hijau/ DI-TII)”. Perdana Menteri Sukiman dalam pertanggungjawabannya kepada parlemen mengungkapkan bahwa kebijakan itu diambil setelah cukup bukti meyakinkan adanya gerakan kekerasan yang didalangi PKI untuk membunuh Soekarno-Hatta dan para menterinya. Kebijakan Kabinet Sukiman memaksa PKI untuk kembali menjalankan aktifitas kepartaian secara klandestain (bawah tanah) setelah berusaha bangkit dari keterpurukan pemberontakan Madiun.

Situasi politik segera berubah dengan cepat manakala Kabinet Sukiman mengalami kejatuhan pada tanggal 23 Pebruari 1952. Situasi ini dimanfaatkan PKI dengan menawarkan bargaining politik kepada PNI untuk membentuk kabinet tanpa Masyumi —kompetitor terbesar PNI pada masa itu— dengan kompensasi dukungan rehabilitasi dan reposisi PKI dalam perpolitikan bangsa[11]. Sambutan positif PNI mendorong Aidit muncul dari pelariannya dan bahkan memperkenalkan gagasan “Jalan Demokrasi Rakyat bagi Indonesia”, yaitu pembenaran cara-cara parlementer selain cara-cara revolusioner. PKI juga merumuskan garis perjuangan pengkomunisan masyarakat Nusantara melalui program: (a) membina Front Persatuan Nasional yang berdasarkan persatuan kaum buruh dan kaum tani, (b) membangun PKI yang meluas di seluruh negara dan mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi di lapangan idiologi, politik dan organisasi[12].

Selanjutnya PKI berusaha merubah imbangan kekuatan dengan mendefiniskan siapa “kawan”, “kawan sementara” dan siapa “lawan”. Mereka menyebut “empat bukit setan” sebagai lawan yaitu imperialisme-kapitalisme, komprador, kapitalis birokrat dan feodalisme. Dalam menghadapi lawan, mereka menggunakan strategi mengandeng “kawan sementara” yaitu —yang diistilahkan sebagai— kalangan borjuasi nasional yang memiliki kesamaan obsesi ‘kehancuran imperialisme’. Terlepas berlindung dibalik istilah-istilah itu, PKI secara terang-terangan hendak mewujudkan agendanya sendiri yaitu terbentuknya negara Komunis di Indonesia.

Berdasarkan program partai yang dicetuskan melalui Konggres V 1954, PKI menuding sistem pemerintahan RI sampai tahun 1954 merupakan pemerintahan anti Komunis. Demokrasi yang berlaku di Indonesia merupakan demokrasi barat yang dikuasi borjuasi nasional dan oleh karenanya harus diganti dengan sentralisme demokrasi (demokrasi memusat) ala Komunis. PKI juga menganggap ABRI masih menjadi alat untuk “menindas PKI”. Untuk mewujudkan sistem Komunis di Indonesia, PKI menetapkan strategi politik MKTB (Metode Kombinasi Tiga Bentuk). Ketiga metode perjuangan itu adalah: (1) perjuangan gerilya di desa yang para pelakunya kaum buruh tani dan tani miskin, (2) perjuangan revolusioner oleh kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh dibidang transportasi, (3) bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama kalangan Angkatan Bersenjata.[13]

Melalui agitasi dan propaganda secara gencar serta janji-janji manis terhadap kalangan buruh (kenaikan upah) dan petani (perubahan tata guna lahan menurut versinya), PKI menempatkan dirinya sebagai partai terbesar keempat —setelah PNI, Masyumi dan NU— pada tahun 1955 dengan mendulang enam juta pemilih. Kemenangan PKI juga ditopang kemampuan propagandanya mengesankan diri seolah-olah sebagai pembela Pancasila, menempatkan sosok kharismatik Soekarno sebagai satu-satunya calon Presiden dan menampilkan dirinya sebagai sosok pembela rakyat kecil.

Kedok PKI sebagai pembela Pancasila menjadi terbuka tatkala atmosphere kemenangan pemilu 1955 berusaha dimanfaatkan sebagai momentum dekonstruksi idiologi negara untuk ditarik kedalam peta Komunis dunia. Sidang Pleno CC PKI tahun 1957 mengesahkan konsep “Masyarakat Indonesia Revolusi Indonesia” (MIRI) sebagai road map membawa Indonesia kedalam sistem Komunis. Pada tahun 1958, dibalik kedok dukunganya terhadap Pancasila, PKI mulai melancarkan propaganda perubahan substansi Pancasila melalui sidang konstituante. Mereka berusaha mengganti sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan rumusan “kemerdekaan beragama”. Menurut mereka, tidak semua masyarakat Indonesia beragama monotheis, karena tidak sedikit pula merupakan penganut politheis dan bahkan ada yang atheis[14].

PKI Era Demokrasi Terpimpin

Sidang konstituante untuk menyusun UUD pengganti UUDS tidak pernah mencapai kata sepakat, sehingga mendorong Presiden Soekarno mempraktekkan Demokrasi Terpimpin. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (yang juga didukung ABRI) pada awalnya diharapkan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk kembali kepada kemurnian UUD 1945. Momentum itu dibajak dan dibelokkan PKI —dengan berlindung dibalik pengaruh Presiden Soekarno— kearah sentralisme demokrasi sebagaimana dianut negara-negara Komunis. Konsepsi revolusi ala Komunis digelorakan sebagai panglima dan mulai menenggelamkan falsafah Pancasila yang pada semangat awalnya akan dijadikan acuan kembali dalam proses penataan bangsa.

Pembelokan arah demokrasi terpimpin diawali dengan masuknya Aidit menjadi panitia kerja perumusan GBHN yang substansi materinya diambil dari Pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1945 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Kesempatan itu dimanfaatkan Aidit memasukkan konsepsi dan strategi mewujudkan masyarakat Komunis Indonesia —yang dikenal dengan konsep “Masyarakat Indonesia Revolusi Indonesia” (MIRI)— kedalam GBHN. Elaborasi MIRI kedalam GBHN —kemudian dikenal dengan “Manifesto Politik Indonesia” (Manipol)— merupakan rute paling pendek bagi PKI pada masa itu untuk mewujudkan sistem Komunis yang disebutnya sebagai “Tahap Nasional Demokrasi dan Tahap Sosial Demokrat”. Maka tidak heran apabila dalam hari-hari berikutnya, PKI memperjuangkan realisasi Manipol dan menuding para penentangnya sebagai penentang revolusi Indonesia.

Pemanfaatan Presiden Soekarno oleh PKI pada awalnya didasarkan pada kebutuhan aliansi taktis atas dasar prinsip saling membutuhkan diantara keduanya. Soekarno ingin menuntaskan cita-cita proklamasi 1945 untuk menjadi Indonesia sebagai negara kuat, mandiri dan menjadi pemain penting dalam percaturan dunia. Keinginan itu terbentur lemahnya dukungan negara-negara barat sebagaimana tercermin dalam kasus Irian Barat yang penyelesaianya dalam diplomasi internasional terkatung-katung lebih dari 10 tahun. Negara-negara barat juga kurang memberikan dukungan pengadaan persenjataan dalam rangka mobilisasi umum pembebasan Irian Barat.

Presiden Soekarno juga dihadapkan pada realitas kebutuhan dalam negeri berupa dukungan semangat juang rakyat yang menggelora untuk melakukan perlawanan terhadap kepentingan barat yang tidak mendukung kepentingan Indonesia (misalnya untuk memboikot perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia). Fakta tersebut memaksa Soekarno “merawat” PKI —sebagai anak emas Blok Timur (Komunis)— agar dapat menarik dukungan negara-negara Blok Timur membela kepentingan Indonesia menghadapi kekuatan Barat. Soekarno juga memerlukan massa PKI yang reaksioner untuk sewaktu-waktu dimobilisasi memberikan dukungan agenda-agendanya (misalnya dalam masalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia).

Uluran tangan Presiden segera disambut PKI dengan memanfaatkan balik kharisma dan superioritasnya untuk melindungi agenda dan kepentingannya. Pimpinan PKI tentu sudah menghitung jika mereka akan lebih didengar suaranya oleh negara-negara Blok Komunis (terutama RRC dan Soviet) ketimbang Presiden Soekarno yang sedang mengais dukungan dari negara-negara itu untuk dipergunakan melawan barat. Presiden sewaktu-waktu dapat “disandera” PKI melalui tekanan internasional (Soviet atau RRC) maupun dengan desakan massa partainya apabila kurang memberikan dukungan terhadap agenda maupun kepentingannya. Atas dasar pertimbangan itu dapat dipahami jika PKI menganggap aliansi dengan Presiden Soekarno merupakan “koalisi sementara” dengan kalangan “borjuasi nasional” yang akan memberi banyak keuntungan strategis. Kerjasama dengan kalangan nasional dan non Komunis dibenarkan dalam doktrin Stalin sebagaimana diputuskan dalam konggres Bolshevik ke 19 (5-14 Oktober 1952). Sementara itu Presiden Soekarno —sebagaimana karakter yang melekat pada dirinya— sangat percaya diri dan meyakini akan mampu mengatasi “kenakalan PKI”[15].

Kemesraan mencolok antara Presiden dengan PKI terjadi sejak tahun 1960, dimana Aidit dilibatkan sebagai anggota delegasi resmi tatkala Presiden Soekarno tampil dalam Sidang majelis Umum PBB (1960). Aidit juga dijadikan anggota delegasi konferensi Non Blok di Beograd serta mendampingi Presiden Seokarno menemui John F. Kennedy untuk menyampaikan pesan perdamaian (1961). Tidak hanya Aidit, tokoh-tokoh utama PKI (Lukman dan Njoto) juga sering diberi tugas untuk mengemban misi internasional oleh Presiden Soekarno. Pemberian kepercayaan ini merupakan sesuatu yang tidak lazim dilakukan sebelum tahun 1960.

Melalui strategi “koalisi sementara”, PKI semakin leluasa menyalurkan gagasan revolusuionernya melalui pidato-pidato Presiden yang disusun oleh Nyoto, seorang kadernya rangking ketiga, yang berhasil disusupkan sebagai ghost writer’s naskah pidato Presiden. Walaupun belakangan oleh Aidit dianggap lebih Soekarnois dari pada Komunis, fakta keberadaan Nyoto sebagai pengurus CC PKI (dibawah pimpinan Muso dan Aidit) tidak bisa menyembunyikan jati dirinya sebagai idiolog ajaran Komunisme.

Infiltrasi Gagasan Komunisme Melalui Pidato-Pidato Presiden

TAHUN

JUDUL PIDATO

TARGET

1960

Jalannya Revolusi Kita (Jarek) Memasukkan Kebijakan PKI yang terkandung dalam MIRI (Masyarakat Indonesia Revolusi Indonesia) kedalam Manipol-USDEK (Manifesto Politik-UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia sebagai GBHN

1961

Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional (Resopim) Mendorong atmosphere politik Indonesia semakin kearah kiri (Komunis)

1962

Tahun Kemenangan (Takem) Mendorong Indonesia semakin mendekat ke Blok Timur (Komunis)

1963

Genta Suara Revolusi (Gesuri) Mendorong konfrontasi dengan Negara-negara barat

1964

Tahun Vivere Pericoloso (Tavip) Mendorong Indonesia semakin revolosioner

1965

Tahun Berdiri di kaki Sendiri (Takari) Mempertajam pertentangan dengan Blok Barat dan mendekatkan diri ke Blok Timur khususnya poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang

Sumber:              Sekretariat Negara,1994: 38-39

Pada tahun 1963 PKI merubah garis perjuangannya dari poros Moskow (transisi damai menuju Komunisme) ke arah poros Peking (penggunaan kekerasan revolusioner berskala besar untuk mendirikan diktator proletar)[16]. Barangkali hal inilah yang membedakan antara Aidit dengan Muso dalam hal dukungan finansial organisasi PKI. Implikasi pergeseran poros itu Aidit memperoleh fasilitas-fasilitas yang luas dan penuh dari penduduk Cina perantauan yang ada di Indonesia. Biaya operasi organisasi dan propaganda PKI sebagian besar atau bahkan hampir seluruhnya diterima dari Hoakiau, selain droping pendanaan dari Peking. Pada saat pra G 30 S, setiap warung (toko) Cina —yang dimiliki penduduk Cina berkewarganegaraan RRT— yang ada di Indonesia, mempunyai kewajiban menyumbang dana pengembangan Komunis di Indonesia. PKI paling sedikit mendapat Rp. 100,- dari warung-warung kecil di kampung-kampung[17]. Sedangkan dukungan finansial dari RRC disalurkan melalui Kedutaan Besar RRC di Jakarta lewat Bank of Cina Cabang Jakarta. Pada pertengahan tahun 1964, bank tersebut dihibahkan kepada pemerintah Indonesia dan sebagai kompensasinya Presiden Soekarno menempatkan Jusuf Muda Dalam (pelaku kerusuhan bersenjata Merbabu-Merapi Complex pasca pemberontakan Madiun) sebagai Menteri Bank Central[18].

Pada tahun 1964, selain meningkatkan tuduhan “kontra revolusi” terhadap lawan-lawan politiknya, Aidit juga berusaha mengubur Pancasila untuk diganti dengan Nasakom[19]. Pada tahun ini pula, PKI membentuk biro khusus sebagai penyempurnaan strategi MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan)[20] dalam melakukan infiltrasi ke tubuh ABRI. Biro khusus merupakan alat ketua partai, dibentuk pada tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat diketuai oleh Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah alias Sjam dan bertanggung jawab secara langsung kepada Aidit. Dalam menjalankan tugasnya, Sjam dibantu Pono alias Supono Marsudidjojo sebagai Wakil Kepala I dan Bono alias Walujo alias Muljono sebagai Wakil Kepala II. Dalam perkembanganya Biro Chusus Daerah dibentuk di Jakarta Raya (Endro Sulistyo), Jawa Barat (Harjana alias Lie Tung Tjong), Jawa Timur (Rustomo), D.I Yogyakarta (Wirjomartono), Jawa Tengah (Salim alias Darmo alias Tikno), Sumatera Barat (Baharudin Hanafi/Rivai) dan Sumatera Utara (Muhammad Nazir alias Amir alias Nazir), Bali (Wihaji), Nusa Tenggara Timur (TH.P Rissi) dan Kalimantan selatan (Amir Hanafiah).

Tugas dan Strategi Biro Khusus

TUGAS

STRATEGI

Mengembangkan pengaruh dan idiologi PKI kedalam tubuh ABRI  

  • Sistem sel
  • Memperbanyak simpatisan
  • Mempertajam perbedaan antara bawahan dan atasan
  • Memanfaatkan hasil-hasil untuk kepentingan Partai
Mendorong anggota ABRI yang sudah direkrut dapat melakukan rekrutmen dan pembinaan terhadap ABRI lainnya
Menyusun database anggota ABRI yang sudah di bina untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kepentingan PKI

Sumber:              Sekretariat Negara,1994: 40-41

Setelah posisinya dalam pentas perpolitikan nasional berada di atas angin, PKI terus mengintensifkan apa yang disebutnya “peningkatan situasi ofensif revolusioner sampai ke puncaknya” melalui berbagai sabotase, aksi sepihak dan teror serta agitasi dan propaganda. Aksi-aksi ini disebutnya sebagai senam revolusi (gymnastic revolution) hingga mencapai kondisi yang diperlukan (necessary conditions). Aksi sepihak berupa teror, agitasi dan propaganda diarahkan terhadap apa yang disebutnya “tujuh setan desa” (kapitalisme birokrat: Kepala Desa dan Bintara Pembina Desa (Babinsa), lintah darat, tengkulak, tukang ijon, pengumpul zakat (pemuka agama), bangsawan (tokoh masyarakat) jahat dan tiga setan kota (pejabat pemerintah, pejabat ABRI dan pengusaha/pemilik modal).

Sabotase dilakukan oleh sayap buruh PKI (Serikat Buruh Kereta Api) untuk mengganggu kelancaran transportasi perkeretaapian seperti yang terjadi di Purwokerto (11 januari 1964), Kaliyasa Solo (6 Februari 1964), Kroya (30 April 1964), Cirebon dan Semarang (14 Mei 1964), Cipapar (6 Juli 1964), Tanah Abang (18 Agustus 1964), Bandung (31 Agustus 1964) dan Tasikmalaya (11 & 18 Oktober 1964). Aksi-aksi sepihak dilakukan oleh massa BTI Jawa Tengah (Desa Kingkang Wonosari Klaten, Desa Kraguman Jogonalan Klaten dan Trucuk Prambanan Klaten pada awal Juli 1964), massa BTI Jawa Barat (hutan Karticala & Tugu Indramayu dan hutan Telaga Dua dan Pejengkolan), aksi massa BTI Jawa Timur (desa Gayam Kediri dan okupasi tanah wakaf Pondok Pesantren Modern Gontor) dan massa BTI Sumatera Utara (Bandar Betsy Simalungun)[21].

Serangkaian teror juga dilakukan seperti: perusakan kantor Gubernur Jawa Timur (1965), peristiwa Jengkol (1961), tuduhan terhadap ulama/ cendekiawan Hamka sebagai plagiator atas karyanya yang berjudul “Tenggelamnya Kapal van der Wijk” (1963), pembubaran HMI Cabang Jember (1963), pelarangan Manikebu dan Badan Pendukung Sukarnoisme (1963), pelecehan Islam dalam peristiwa Kanigoro-Kras Kediri (1965), provokasi Aidit: “bila CGMI tidak dapat membubarkan HMI supaya sarungan” (29 September 1965) yang dijawab Pemuda Pelajar Islam “langkahi dahulu mayat PII sebelum membubarkan HMI”.[22]  Aksi-aksi tersebut dipertajam oleh agitasi dan propaganda dengan isu-isu yang memojokkan lawan-lawan politiknya seperti “Ganyang Kabir”, “Ganyang Nekolim” dan “sekarang juga bentuk angkatan V”. Tindakan-tindakan PKI itu telah menimbulkan suasana intimidatif bagi orang-orang non PKI khususnya yang menjadi sasaran agitasi.

Aksi agitasi dan propaganda PKI disertai dengan show of force massa besar-besaran melalui rapat-rapat raksasa. Rosamona dalam bukunya berjudul “Matinja Aidit: Marsekal Lubang Buaja” menuturkan seputar keganjilan pada hari-hari menjelang peristiwa G 30 S/PKI, dimana ukuran kebesaran partai politik ditentukan oleh kemampuanya mengerahkan massa memenuhi Stadion Utama Senayan (sekarang Gelora Bung Karno). Menurutnya massa yang dihadirkan belum tentu massa riil partai karena tidak jarang rapat-rapat raksasa itu mendatangkan massa bayaran. Pada saat itu harga-harga massa bayaran menjadi meningkat mencapai Rp. 100,- per kepala atau equivalen dengan 6 s/d 7 liter beras.[23] PKI dengan kekuatan finansialnya mampu mengerahkan massa besar dalam setiap rapat raksasa yang diselenggarakannya. Melalui rapat-rapat raksasa itu PKI menggelorakan agitasi, propaganda dan mendeskreditkan lawan-lawan politiknya sehingga menimbulkan suasana intimidatif bagi orang-orang yang tidak sejalan dengan paham Komunisme.

Suasana intimidatif semakin bertambah ketika PKI mengusulkan pembentukan angkatan ke V dengan mempersenjatai buruh dan tani. Usulan PKI itu memanfaatkan tawaran bantuan 100.000 puncuk senjata ringan RRC kepada Presiden Soekarno pada bulan November 1964. Sebelumnya, pada bulan November 1964 itu pula, ketua BTI Asmu mengajukan tuntutan agar anggota-anggotanya yang berjumlah 8,5 juta orang dipersenjatai[24]. Bagi orang-orang non Komunis, manuver-manuver PKI itu telah membuat miris dan mengingatkan kembali peristiwa Madiun, untuk apa senjata-senjata itu akan dipergunakan. Usulan itu menemui kegagalan karena para pimpinan ABRI, khususnya Angkatan Darat menolak memberi persetujuan.

 



[1]     Muso dan Alimin (tokoh pemberontakan PKI Madiun) merupakan bagian dari tokoh-tokoh pemberontakan PKI tahun 1926/1927. Pemberontakan PKI tahun 1965 digerakkan oleh kader-kader PKI pelaku pemberontakan PKI Madiun (Aidit, Lukman, Sudisman, Njoto dan Letnan Kolonel Untung). Keterkaitan antar generasi pelaku utama tiga kali pemberontakan PKI (1926/1927, 1948 dan 1965), membuktikan adanya satu cita-cita tunggal yang berhasil diwariskan dari generasi ke generasi yaitu mewujudkan sistem Komunis di Indonesia sebagai bagian komunis internasional. Adanya keterkaitan itu menunjukkan kebohongan kader-kader PKI yang menyatakan pemberontakan PKI Madiun merupakan provokasi kabinet Hatta dan menempatkan PKI sebagai pemain pinggiran dalam peristiwa G.30.S.

[2]     Himawan Soetanto, Madiun dari Republik ke Republik, (Jakarta: Penerbit Kata, 2006), hlm 184.

[3]     Peter Edman, Komunis Ala Aidit Kisah Partai Komunis Indonesia di bawah Kepemimpinan DN. Aidit, 1950-1965, (Center for Information Analysis, 2005), hlm 69; dalam Saleh A. Djamhari, et all; Komunisme di Indonesia Jilid III, (Jakarta: Pusjarah TNI dan Yayasan Kajian Cinta Bangsa, 2009) hlm 5. Sejumlah tulisan mengungkapkan cerita kemunculan kembali Aidit di Tanjung Priok (setelah peristiwa Madiun) merupakan skenario Sjam (ketua organisasi buruh sayap kiri Pelabuhan Tanjung Priok) untuk mengesankan agar Aidit memiliki pengalaman luar negeri sehingga kehadirannya memperoleh penerimaan luas dari kader-kader PKI.

[4]     Saleh A. Djamhari, et all; Komunisme di Indonesia Jilid III, (Jakarta: Pusjarah TNI dan Yayasan Kajian Cinta Bangsa, 2009) hlm 6

[5]     Dalam konferensi itu, Liau Saoqi (orang kedua Mao Zedong) menyatakan bahwa perjuangan bersenjata merupakan bentuk pokok untuk merebut kemerdekaan nasional dan demokrasi rakyat (ditaktor proletariat), lihat Imam Soedjono, Yang Berlawan, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm 258.

[6]     Djokosudjono dan Yusuf Muda Dalam langsung menggerakkan teror satuan bersenjata Merbabu-Merapi Complex. Kelak dalam kaitan dengan peristiwa G.30.S/PKI, Yusuf Muda Dalam ditempatkan sebagai Menteri Bank Central oleh Presiden Soekarno, sebagai bentuk terima kasih atas hibah Bank Of Cina Cabang Jakarta dari pemerintah RRC ke Pemerintah RI. Melalui Bank tersebut, Pemerintah RRC memberikan dukungan financial kepada PKI. Lihat Julius Pour, Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan dan Petualang, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm 39.

[7]     Kabinet Natsir memerintah tahun (1950-1951), Kabinet Sukiman-Suwiryo (1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dan Kabinet Djuanda (1957-1959).

[8]     Alimin juga menuntut penggalian dan penguburan kembali tokoh-tokoh PKI yang dijatuhi hukuman mati dalam peristiwa Madiun. Tuntutan ini tidak dipenuhi pemerintah.

[9]     Sikap akomodasionais PKI dengan membuka ruang kerjasama dengan non komunis tidak lepas dari perubahan garis cominteren dari garis kiri (Zdhanov) ke garis Kanan (Stalin). Garis Stalin menghalalkan kerjasama dengan gerakan nasional atau non komunis lainnya. Dalam kebijakan Stalin, PKI dapat menggunakan jalur parlementer (konstitusional) dan jalur revolusi dalam merebut kekuasaan politik, Saleh A. Djamhari, et all, Op. Cite hlm 37 .

[10]    Ibid, hlm 11.

[11]    Pada awal tahun 1950-an terdapat dua partai besar yang saling berkompetisi: PNI dan Masyumi. Menurut jalan pikiran PKI, PNI lebih memiliki potensi dan kemungkinan untuk didekati (diajak bargaining) jika dibandingkan dengan Masyumi. Ketika Kabinet Sukirman jatuh pada tanggal 23 Pebruari 1952, PKI menawarkan bargaining kepada PNI dalam bentuk “dukungan terhadap PNI untuk membentuk Kabinet tanpa Masyumi” dan sebagai kompensasinya PNI melakukan netralisasi partai-partai agar tidak mencurigai dan antipati terhadap PKI beserta ormas-ormas yang ada dibawahnya.

[12]    Sekretariat Negara, Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia-Latar Belakang Aksi dan Penumpasanya, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1994), hlm 24.

[13]    Sutoyo NK, Fellow Traveller: Peranan Palu Arit Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia, (Jakarta: Yayasan Citra Bangsa, 2009), hlm 78.

[14]    Sekretariat Negara, Op. Cite, hlm 28.

[15]    Dalam beberapa kesempatan, Presiden Soekarno mengungkapkan akan membina PKI agar idiologi Komunisnya bisa di Pancasilakan.

[16]    Victor, M. Fic, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm 54-57

[17]    Rosamona, Matinja Aidit: Marsekal Lubang Buaja, (Djakarta: Inkopak-Hazera, 1967), hlm 15.

[18]    Lihat Lihat Julius Pour, Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan dan Petualang, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm 39

[19]    Pada bulan Oktober 1965, melalui pidato di depan para peserta Pendidikan Kader Revolusi (Pekarev), Aidit menyatakan: “…dan disinilah betulnya Pancasila sebagai alat pemersatu. Sebab kalau sudah ‘satu’ semua… Pancasila ndak perlu lagi, sebab Pancasila alat pemersatu”. Dalam ceramah yang lain Aidit menyatakan: “Landasan idiil Pancasila yang lahir tahun 1945 adalah Nasakom, dan Pancasila merupakan falsafah persatuan dari Nasion Indonesia”. Lihat Sekretariat Negara, Op. Cite Hlm 33.

[20]    MKTBP meliputi: (a) perjuangan gerilya di Desa yang terdiri dari kaum buruh tanu dan tani miskin, (b) perjuangan revolusiuoner kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh angkutan, (c) bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan Angkatan Bersenjata.

[21]    Sekretariat Negara, Op. Cite, hlm 49-52.

[22]    Aminuddin Kasdi & G. Ambar Wulan, G.30.S/1965: Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia Siapa Dalangnya, PKI?, (Surabaya: PT. Pustaka Java Media Utama, 2007), hlm 15.

[23]    Rosamona, Op. Cite, hlm 21

[24]    Aminuddin Kasdi & G. Ambar Wulan, Op. Cite, hlm 23.

Kegagalan Kudeta PKI, Anugerah Indonesia

Kegagalan Kudeta PKI, Anugerah Indonesia

Pencermatan aspek-aspek mikro kesejarahan peristiwa G 30 S harus mampu mengungkap jati diri dan agenda-agenda PKI serta konstalasi politik nasional menjelang (prolog), pada saat maupun pasca terjadinya peristiwa (epilog). Peristiwa itu juga tidak boleh dilepaskan dari pencermatan terhadap iklim demokrasi liberal (tahun 1950-1959) dan demokrasi terpimpin (1959-1965) sebagai atmosphere menguntungkan bagi PKI yang membawanya sebagai salah satu pemain penting perpolitikan nasional. Hari-hari menjelang dan pada saat terjadinya peristiwa G 30 S juga sangat kaya bukti keterlibatan PKI sebagai intelektual aktor gerakan. Puncak peristiwa itu sendiri ditandai dengan pembantaian terhadap 6 perwira tinggi pucuk pimpinan Angkatan Darat dan pendemisioneran Kabinet Dwikora untuk digantikan Dewan Revolusi.

Telaah terhadap eksistensi PKI di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tabiat asli Komunisme sebagai sistem politik otoritarian internasional. Komunisme merupakan idiologi politik bersifat internasional dengan agenda —berdasarkan angan-angan atau utopianya— hendak mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Menurut Mark —penggagasnya, seorang Yahudi  berkebangsaan Jerman dan akhirnya memeluk agama Protestan— agenda itu diwujudkan melalui cara perjuangan kelas sebagai pemicu revolusi. Revolusi sosial diyakini sebagai cara memenangkan kelas pekerja (proletar) atas kaum kapitalis (borjuis) untuk kemudian dibentuk periode transisi yang dinamakan diktaktor proletar. Merupakan sistem politik keditaktoran yang akan dijalankan oleh pelopor-pelopor kaum buruh dan tani untuk mengikis habis unsur-unsur kapitalisme. Menurutnya, apabila masyarakat tanpa kelas telah terbentuk, negara dan kepemimpinan diktaktor dengan sendirinya akan hilang.

Gagasan itu sekilas memang tampak menggiurkan. Namun apabila kita lihat dari fakta kesejarahan hari ini —setelah satu setengah abad, idiologi dan sistem politik itu berusaha diaplikasikan— bukan saja terbukti sebagai gagasan utopis, akan tetapi telah menjelma sebagai sistem politik otoritarian dan mesin pembunuh kemanusiaan. Pembasmian terhadap kelas tertentu atau kelompok/ orang yang berbeda pendapat, dapat dibenarkan dalam proses pembentukan masyarakat tanpa kelas. Secara jelas sejarah mencatat lebih dari 100 juta jiwa terbunuh dalam sistem Komunis, sebelum akhirnya mengalami kebangkrutan yang ditandai dengan runtuhnya imperium Komunis Uni Soviet.

Jumlah Pembantaian Rejim Komunis Dunia

TAHUN

NEGARA

JUMLAH

KETERANGAN

1917-1923

Rusia

500.000 rakyat Rusia

dibantai rejim Komunis Lenin

1929

Rusia

6 juta petani kulak Rusia

dibantai rejim Komunis Stalin

1925-1953

Rusia

40 juta rakyat Rusia

dibantai rejim Komunis Stalin

1947-1976

Cina

50 juta penduduk RRC

dibantai rejim Komunis Mao Tsetung

1975-1979

Kamboja

2,5 juta rakyat Kamboja

dibantai rejim Komunis Polpot

1950-an s/d 1980-an

Rakyat Eropa Timur

1 juta rakyat Eropa Timur Berbagai Negara

dibantai rejim Komunis setempat dibantu Rusia-Soviet

1950-an s/d 1980-an

Negara-Negara Amerika Latin

150.000 rakyat Amerika Latin

dibantai rejim Komunis setempat

1950-an s/d 1980-an

Negara-Negara Afrika

1,7 juta rakyat di Negara-negara Afrika

dibantai rejim Komunis setempat

1978-1987

Afganistan

1,5 juta rakyat Afganistan

dibantai rejim Komunis Najibullah

Sumber:    Stephen Courtois (editor), The Book of Communism-Crimes, Teror, Repression, (Havard University Pres, 2000); dalam Taufiq Ismail, 2004:5

Taufiq Ismail dalam bukunya Katastropi Mendunia merekonstruksi kekejaman Partai Komunis sedunia —selama 74 tahun (1917-1991) di 76 negara— telah menghilangkan nyawa manusia sebanyak 1.350.000 orang pertahun, 3.702 sehari, 154 orang perjam, 2,5 orang permenit atau ekuivalen dengan 24 detik per orang[1]. PKI sendiri merupakan bagian dari Komunisme internasional (Comintern) yang keterkaitannya dapat dilacak sejak bulan Desember 1920, dimana Perserikatan Komunis di Hindia Belanda secara mutlak menerima 21 syarat keanggotaan sebagai bagian dari Comintern.

Sebagian isi syarat keanggotaan tersebut adalah: (a) pengakuan secara konsisten terhadap diktaktor proletariat dengan perjuangan untuk mengamankan dan mempertahankannya, (b) pemutusan kerjasama menyeluruh dengan kaum reformis dan centris serta penyingkiran mereka dari partai, (c) melaksanakan perjuangan dengan metode kombinasi legal dan illegal, (d) bekerja secara sistematis di dalam negara, militer, organisasi buruh reformis dan parlemen borjuis, (e) setiap partai anggota Comintern adalah partai Komunis dan dibentuk atas prinsip-prinsip sentralisme demokrasi, (f) semua keputusan dari konggres Comintern dan Executive Committee of Commmunist International (ECCI) akan mengikat terhadap semua partai yang berafilisasi dengan Comintern, dan (g) Comintern dan ECCI juga terikat untuk mempertimbangkan adanya perbedaan kondisi dari setiap partai yang berbeda tempat bekerja dan perjuangannya dan secara umum resolusi yang diajukan mengenai suatu masalah hanya akan diterima apabila resolusi itu dimungkinkan[2].

Pencermatan terhadap sajian data korban dan pola relasi antara PKI dengan Comintern akan segera membimbing akal sehat kita untuk tidak serta merta menyesali tumbangnya PKI dengan segala sanksi moral, politik dan hukum bagi para simpatisan maupun eks anggotanya. Sejarah memiliki logikanya sendiri sebagaimana terlihat dalam kasus kegagalan perebutan kekuasaan oleh PKI di Indonesia. Merupakan sebuah anugerah manakala Indonesia tidak masuk daftar korban kekejaman Komunis dalam jumlah besar sebagaimana dialami rakyat Soviet, RRC maupun negara-negara lainnya.



[1]     Taufik Isma’il, Katastropi Mendunia: Marxisme-Leninisme-Stalinisme-Maoisme-Narkoba, (Jakarta: Yayasan Titik Infinitum, 2004), 6

[2]     Sekretariat Negara, Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia-Latar Belakang Aksi dan Penumpasanya, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1994), hlm 11-12.

Trauma Kekejaman PKI Masih Bergemuruh

Trauma Kekejaman PKI Masih Bergemuruh

 “Dek biyen, PKI kelulun krono pokal gawene dewe. Kok saiki arep gawe ontran-ontran maneh. Pedang kang gawe mungsuh deweke biyen, isih primpen ono panggonane. Getih sing nemplek ono neng kono yo isih durung garing”

(Zaman dulu, PKI tergulung akibat polah tingkahnya sendiri, Kok sekarang mau bikin keributan dan mengganggu ketentraman lagi. Pedang yang dulu dipergunakan untuk melawan mereka juga masih tersimpan rapi. Tetes darah yang melekat pada pedang itu juga masih belum kering).

 

Itulah gambaran kesadaran kesejarahan —yang akhirnya membentuk cara pandang— masyarakat dalam menyikapi munculnya kembali pola pikir, pola sikap dan perilaku yang terindikasi memiliki kemiripan dengan pola pikir, pola sikap dan perilaku PKI. Letupan statemen sikap masyarakat itu terekam dalam konflik pilkada sebuah kabupaten yang terletak di pesisir selatan bagian barat Provinsi Jawa Timur pada pilkada gelombang pertama era reformasi. Sekelompok  orang pendukung salah satu kontestan melakukan aksi-aksi provokatif, cenderung mengabaikan aturan dan melakukan gerakan-gerakan intimidatif. Pihak tersebut dinilai —walaupun secara samar-samar— memiliki chemistry idiologis dengan PKI karena aksinya memiliki kemiripan pola dan terkadang menggamit slogan serta idiom-idiom yang dahulunya populer digunakan PKI. Gerakan-gerakan itu disikapi masyarakat sebagaimana terungkap dalam cara pandang diatas. Walaupun konflik tersebut tidak berakhir dengan bentrok fisik, peristiwa itu dapat dijadikan bahan penilaian tentang apa yang sebenarnya sedang bergemuruh dalam batin masyarakat.

Kata-kata diatas harus dipahami dalam konteks sastra Jawa, berupa peringatan keras tanpa unsur tantangan provokatif, sekaligus menunjukkan kesiagaannya menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Sikap masyarakat yang tercermin dalam ungkapan tersebut dapat ditarik pengertian sebagai berikut:

  1. Perilaku PKI pada masa lalu masih terekam kuat dalam memori masyarakat. Ketika muncul gerakan-gerakan yang secara chemistry memiliki keterkaitan idiologis, kemiripan pola gerakan dan kesesuaian slogan serta idiom-idiom yang dahulunya populer digunakan PKI, serta merta mengingatkan kembali memori masyarakat kepada masa kelam, dimana PKI telah merenggut banyak nyawa keluarga saudara-saudaranya atau keluarga teman-teman dan koleganya yang tidak bersalah. Menyaksikan situasi seperti itu, masyarakat bersikap wait and see dan siap siaga menghadapi semua kemungkinan sambil menyampaikan pesan fakta kesejarahan dimana dahulunya PKI tergulung oleh ulahnya sendiri. Kekalahan PKI diibaratkan sosok cakil, tokoh dalam pewayangan yang banyak tingkah memainkan kekuatan senjatanya dan akhirnya kalah bukan karena dibunuh lawan, akan tetapi tertusuk senjatanya sendiri. Ungkapan itu menyiratkan kesiapan mereka jika sewaktu-waktu harus menghadapi kebangkitan PKI dengan kekerasan. Kata-kata “tetesan darah yang melekat pada pedang yang dulunya untuk melawan PKI masih belum kering”, merupakan peringatan keras sekaligus keteguhan hati ketidakgentarannya apabila kali ini harus menghadapi ulah serupa dari PKI. Kata-kata itu memiliki makna sebagai peringatan keras akan adanya “perulangan sejarah kegagalan”, apabila para eks tokoh dan simpatisan PKI memaksa menghidupkan kembali agenda-agenda lamanya. Bagaimanapun pola kebangkitannya, PKI akan berakhir berantakan sebagaimana masa lalu. Masyarakat akan kembali mengeluarkan seluruh energinya untuk turut serta menghentikan perilaku PKI sebagaimana tindakan generasi sebelumnya.
  2. Merupakan potret kegagalan rehabilitasi nama baik PKI pada level grassroot. Momentum reformasi telah dimanfaatkan oleh simpatisan dan eks pendukung PKI untuk merehabilitasi nama baik perjalanan sejarahnya. Upaya itu dilakukan dengan menyudutkan pihak-pihak lain sebagai aktor intelektual G 30.S dan mendefinisikan dirinya sebagai pihak teraniaya. Atas nama HAM dan pluralisme, mereka berhasil mendorong kalangan elit politik dan pemerintahan, serta intelektual dalam dan luar negeri, untuk tidak lagi menghalangi kemunculan aktifitas pro Komunis di Indonesia. Namun upaya itu tidak berhasil mendekonstruksi kesadaran kesejarahan grassroot yang pada masa lalunya melewati masa kelam akibat ulah PKI. Ketahanan sosial masyarakat telah terbentuk sedemikian rupa sehingga tidak akan mentoleransi kehadiran kembali Komunisme di Indonesia. Walaupun tidak tampak secara demonstratif di permukaan —sebagaimana aksi-aksi anti Komunis di Jakarta, Surabaya atau kota-kota besar lainnya—, kesiagaan grassroot terhadap kebangkitan PKI sangat tinggi. Ibarat kawah gunung berapi, sewaktu-waktu dan tanpa di duga-duga dapat meletus manakala upaya kebangkitan PKI di Indonesia menampakkan dirinya pada level yang tidak bisa ditoleransi.
  3. Merupakan bukti kegagalan sebagian ilmuwan sejarah dalam memahami keterkaitan kebijakan Presiden Soeharto-TNI dalam menghadapi PKI dengan pengalaman (fisik maupun batin) masyarakat yang akhirnya membentuk sikap perlawanan terhadap PKI. Sebagian sejarawan terlarut pada doktrin eks anggota dan simpatisan PKI dengan alur cerita pemberantasan Komunisme di Indonesia merupakan proyek Orde Baru dalam merebut dan melanggengkan kekuasaan. Kelanjutan doktrin tersebut menuding mantan Presiden Soeharto sebagai pelaku pelanggaran HAM karena bertanggungjawab atas pembantaian angggota Komunis pasca peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965. Sebagian sejarawan kurang mendalami keterkaitan erat antara kebijakan Presiden Soeharto terhadap PKI beserta ormas-ormasnya, dengan keresahan batin sebagian besar masyarakat Indonesia yang dalam suatu periode tertentu memiliki kehidupan kelam akibat ulah kejam PKI. Maka tidak mengherankan jika John Rosa —seorang ilmuwan sejarah Amerika, penulis buku “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto”— mengaku bingung manakala menemui fakta pelarangan terhadap Komunis di Indonesia tidak bisa dihapus pasca tumbangnya Orde Baru. “Ketika Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998 saya tidak membayangkan bahwa satu dekade kemudian pemerintah akan terus melarang buku-buku yang tidak sesuai dengan propaganda rezim yang lalu”, tulisnya dalam buku itu[1]. Kebingungan itu dikarenakan ia melihat G 30 S/PKI dalam kaca mata kuda sebagai buah konflik politik antara elit Orde Baru dengan PKI. Ia berasumsi tumbangnya Orde Baru dengan sendirinya menghapus pelarangan Komunisme di Indonesia. Ia melewatkan fakta bahwa Komunis di Indonesia telah menjadi musuh bangsa sejak lama dan karena itu kehadirannya akan selalu memperoleh perlawanan sengit. Rejim penguasa baru yang akomodatif terhadap Komunisme dengan sendirinya akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan masyarakat, baik yang dilakukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi (penolakan/ delegitimasi eksistensi kepemimpinannya) ataupun secara terang-terangan (penolakan frontal kembangkitan kembali Komunisme di Indonesia).

Peristiwa letupan kemarahan tersembunyi sebagaimana dikemukakan diatas hanya cerminan kecil sikap anti Komunis yang tertanam kuat dalam masyarakat. Apabila diselami secara mendalam akan diketemukan sikap serupa dalam kantong-kantong kultural masyarakat Nusantara. Sikap anti Komunis di Indonesia bukan semata-mata buah doktrinasi untuk kepentingan pragmatis pemerintahan Orde Baru sebagaimana tudingan sebagian kalangan selama ini. Selain pemerintah Orde Baru memang gencar mensosialisasikan bahaya laten komunis, sikap itu terbentuk melalui transformasi kesejarahan dari generasi ke generasi, oleh keluarga maupun kelompok masyarakat yang masa lalu keluarganya mengalami penderitaan akibat ulah PKI.

Pemerintah Orde Baru dan TNI menangkap keresahan batin masyarakat itu untuk kemudian melakukan tindakan pencegahan terhadap kemunculan Komunisme di Indonesia. Bahwa dalam prakteknya kebijakan tersebut disalahmanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk mendiskreditkan kompetitor-kompetitor politiknya —sebagaimana menimpa Wakil Presiden Soedarmono yang dituding sebagai Komunis oleh kompetitor-kompetitor politiknya— bukan berarti kebijakan tersebut harus dihapus. Penghapusan kebijakan pelarangan Komunisme di Indonesia justru akan memicu munculnya konflik horisontal dan membangkitkan kembali perlawanan masyarakat yang sejarah keluarganya atau sejarah keluarga orang-orang yang dicintainya menjadi korban kekejaman PKI.

Selama ini pencermatan kesejarahan terhadap petualangan PKI dalam kancah perpolitikan bangsa —khususnya terhadap G 30 S/PKI— terbatas pada pencermatan mikro. Sebuah cara pandang dengan penekanan pada rekaman terjadinya peristiwa, atmosphere politik menjelang peristiwa dan penanganan terhadap PKI pasca peristiwa. Pada era reformasi pencermatan mikro kesejarahan G 30 S/PKI juga telah banyak dikaburkan oleh simpatisan dan eks anggota PKI beserta jaringan pendukungnya dengan menyajikan teori-teori baru yang dikonstruksikan untuk rehabilitasi nama baik perjalanan sejarahnya. Pencermatan kesejarahan terhadap G 30 S/PKI belum banyak memotret sudut pandang makro kenusantaraan. Berdasarkan cara pandang ini, peristiwa G 30 S/PKI bukan semata-mata petualangan PKI mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Peristiwa tersebut justru merupakan langkah awal dekonstruksi peradaban Nusantara untuk digantikan oleh sistem Komunis, sebuah konstruksi penyelenggaraan negara yang fondasinya amat berbeda dengan falsafah peradaban Nusantara. Jika proyek dekonstruksi ini berhasil, maka peradaban Nusantara dengan segala keluhuran falsafah dan kejayaan sejarahnya hanya akan tinggal kenangan.



[1]     John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, (Jakarta:Hasta Mitra, 2008), xvi.