PKI dalam Pemberontakan Madiun

PKI dalam Pemberontakan Madiun

 

Komunisme adalah ideologi dan gerakan yang bersifat internasional. Ideologi ini lahir dari dasar historismaterialisme yang secara diametral bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah negara kita.

Banyak orang telah membahas dan menulis tentang komunisme, namun belum banyak yang memperhatikan tingkah laku dan gerakannya, khususnya di Indonesia. Sebagaimana telah dicatat oleh sejarah, setiap penganut komunisme adalah pembawa misi yang permanen, yaitu membentuk negara komunis dan masyarakat komunis. Misi ini dijabarkan dalam berbagai bentuk aksi, baik yang bersifat terbuka maupun yang bersifat tertutup, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing tempat, daerah, atau negara yang disebutkan sebagai tahap perjuangan. Karena organisasi komunis bersifat internasional, maka gerakannya pun bersifat internasional, serta dikendalikan secara internasional pula. Sesudah gagalnya Pemberontakan 1926/1927, organisasi komunis di Indonesia hancur dan bercerai-berai. Para tokoh dan kadernya tersebar menyelamatkan diri dari tangkapan Pemerintah Hindia Belanda.

Dengan hancurnya organisasi komunis ini, banyak orang berasumsi bahwa komunis telah lemah, tidak berbahaya dan akhirnya mati. Akan tetapi kenyataan menunjukkan lain. Kader-kader yang bercerai-berai itu melakukan “pekerjaan ilegal”. Tiap-tiap individu mengaku sebagai pembawa misi untuk meneruskan gerakannya, dengan dalil menghalalkan segala cara.

Kebangkitan fasisme pada tahun 1935, menyebabkan terjadinya perubahan politik di Eropa.Menghadapi perubahan ini, pimpinan tertinggi komunis menghentikan permusuhannya dengan kapitalisme dan menyatakan perang terhadap fasisme.Perubahan sikap itu dilakukan pula oleh orang-orang komunis diIndonesia. Tanpa malu-malu mereka menerima bantuan dari pihak kapitalis yang ditandai dengan kerjasama Mr. Amir Sjarifuddin-Van Der Plas.

Oleh karena setiap kader komunis adalah “pembawa misi” komunisme, maka mereka tidak pernah mengakui hasil perjuangan kelompok lain. Keberhasilan pemimpin nasionalis memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, tidak pernah diakui oleh orang-orang komunis, bahkan mereka berusaha merongrongnya. Mereka menyatakan bahwa “revolusi Agustus adalah revolusinya borjuis nasional”.  Akan tetapi, karena kaum komunis tidak dapat membantah kenyataan tersebut, maka mereka melakukan aksi-aksi politik yang dilaksanakan dari jalan bawah dan dari jalan atas.

Sisa-sisa pemberontak golongan sayap kiri tahun 1926 (PKI, organisasi lain yang berorientasi pada ajaran Marxisme dan Linisme) adalah pelopor aksi dari jalan bawah. Aksi ini dilakukan di daerah-daerah yang menjadi basis gerakan bawah tanahnya pada masa pendudukan Jepang. Di sini mereka mengobarkan semangat pertentangan kelas. Para pejabat pemerintah serta merta “dicap” sebagai penindas, kaki tangan fasis, seperti 5 kasus perebutan kekuasaan daerah yaitu Peristiwa Serang, Peristiwa Tangerang, Peristiwa Tiga Daerah, Peristiwa Cirebon dan Peristiwa Bojonegoro. Orang-orang komunis sebagai pembawa misi, berusaha merongrong “revolusinya kaum borjuis” dengan melakukan “revolusi-revolusi” lokal. Rakyat di beberapa daerah dihasut bahkan diintimidasi agar ikut melaksanakan “revolusi komunis” yang pada hakekatnya merongrong kewibawaan dan kedaulatan negara RI. Perebutan-perebutan kekuasaan lokal dimaksudkan sebagai daerah yang dibebaskan untuk mengepung wilayah RI.[1]

Mr. Amir Sjarifuddin adalah pelopor aksi dari jalan atas. Dengan membina kerjasama dengan golongan sosialis, ia berhasil mengubah KNIP-eksekutiif menjadi KNIP-Legislatif pada bulan Oktober 1945.

Dengan KNIP-legislatif kelompok komunis melakukan silent coup terhadap Sukarno- Hatta. Sekalipun enggan, Sukarno-Hatta terpaksa menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada kelompok Sjahrir-Amir. Lawan politik berikutnya adalah kelompok Tan Malaka. Pada 1946 kelompok ini berhasil disingkirkan dari arena politik, akibat peristiwa kudeta tanggal 3 Juli 1946. Hanya menghadapi Angkatan Perang, Mr. Amir Sjarifuddin merasa kewalahan. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soedirman yang semula dianggap sebagai anak bawang ternyata seorang politikus tangguh yang bersikap merendah. Angkatan Perang sulit dipengaruhi dan ditaklukkan, sekalipun Mr. Amir Sjarifuddin telah menciptakan pelbagai laskar tandingan. Orang-orang komunis sadar bahwa Angkatan Perang harus dibina secara sabar dan hati-hati.

Lawan selanjutnya adalah kawan seiringnya, yakni kelompok sosialis. Kelompok ini ditinggalkan begitu saja, tanpa peduli dengan jasa Sjahrir. Sampai tahun 1948 Mr. Amir Sjarifuddin berhasil mengkonsolidasi PKI dari jalan atas sampai ke tahap pembentukan Front Demokrasi Rakyat. FDR kemudian mengadakan oposisi secara parlementer terhadap pemerintah RI untuk menjatuhkan Kabinet Hatta (Kabinet Presidentil) untuk diganti dengan Kabinet Parlementer. Formaturnya dari sayap kiri-Front Demokrasi Rakyat/FDR. Dalam rangka menumbangkan pemerintah Hatta, maka FDR mengobarkan suatu konfrontasi dengan pemerintah, khususnya di daerah Delanggu, yang merupakan daerah pabrik goni dan ladang kapas milik pemerintah, sehingga muncul peristiwa pemogokkan di Delanggu pada tanggal 19-23 Juni 1948. sejak saat itu masalah pemogokkan menjadi masalah politik. Namun senjata mogok FDR tidak dapat menumbangkan Kabinet Hatta. Bahkan Kabinet Hatta yang dikenal sebagai Kabinet “Pisau Cukur” berhasil “Memotong Pengaruh Komunisme”, dalam arti memotong garis politik kelompok Front Demokrasi Rakyat (FDR). Dalam rangka menghadapi pengaruh Kabinet Hatta maka FDR/PKI membuat program baru yang dikenal Konsep Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru.

Di dalam konsep itu, strategi perjuangan yang digariskan direncanakan di dalam dua tahap, yakni Tahap I yang menggunakan sarana-sarana parlementer dan apabila sarana parlementer tidak berhasil maka FDR akan meningkat tahap kedua, ialah tahap non parlementer, ini dinyatakan dalam suatu ungkapan:

“Kami akan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah dan melanjutkan perjuangan kami di bawah kami sendiri, baik sebagai pemberontak maupun sebagai pemerintah tersendiri”.[2]

Untuk mempersiapkan perjuangan militer berjangka panjang Madiun akan dijadikan basis gerilya yang paling kuat, sedangkan sebagai suatu usaha penyesatan strategi, untuk mengalihkan perhatian pemerintah maka Surakarta (Solo) akan dijadikan “Wild West” /kancah perang terbuka dengan menempatkan pasukan kiri yang lebih kuat.

Tahap aksi selanjutnya diserahkan kepada Musso “Sang Guru” yang baru pulang dari luar negeri. Dalam aksi-aksi dari jalan atas, orang-orang komunis seolah-olah mencapai kesepakatan untuk tidak menampakkan wajah aslinya. Mereka selalu nampak dengan wajah sosialis, wajah nasionalis bahkan Islam.

Aksi dari jalan atas dan dari jalan bawah bermuara dalam Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948.

Dengan mengamati sejarah aksi-aksi PKI secara cermat, pastilah diperoleh pelajaran atau masukan tentang aksi-aksi tatkala PKI bergerak secara laten sebagai gerakan bawah tanah, sampai kepada aksi memperkuat diri dengan perebutan kekuasaan. Dengan demikian kita dapat meningkatkan kewaspadaan nasional kita dari bahaya Neo Komunisme yang pada era globalisasi mulai memperlihatkan kecenderungan itu.

[1]  Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi, Jakarta, 1989, hal 10

[2]  George Me. Turnan Kahin, “Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Bab IX Pemberontakan Komunis (Alih Bahasa Bakti Soemanto), Sebelas Maret University Press 1995, hal. 342-343 (tambahan)

Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*