SOAL SANDANG PANGAN di BICARAKAN [1]

28 Desember 1962

 

Partai Murba mengharapkan terbentuknya “Kabinet Sandang Pangan Rakyat” dan pertimbangannya berbunyi sebagai berikut :

“Mengingat masalah penting dewasa ini adalah sandang pangan dan merupakan satu-satunya program Kabinet Kerja yang belum tercapai, maka kalau benar apa yang dikatakan Presiden bahwa umur Kabinet Kerja ini akan berakhir pada akhir tahun 1962, maka Partai Murba mengharapkan dalam perubahan kabinet ini terbentuk kabinet sandang pangan rakyat.”

Ketua PKI D.N. Aidit lain permintaannya sebab ia menekankan betapa perlunya membentuk kabinet yang berporoskan Nasakom. Tanggal 27 Desember lalu Menteri Perburuhan Ahem Erningpradja menerima delegasi SOBS yang memajukan beberapa tuntutan di antaranya  “supaya pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk melancarkan distribusi beras dan bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari.”

Di mana-mana kini orang membicarakan tentang keadaan ekonomi. Brigjen Ibrahim Adji berkata:

“Rakyat Jawa Barat bisa kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah apabila pemerintah tidak segera memberi bantuan meringankan beban rakyat.”

Brigjen Sarbini berkata:

“Harga kelewat tinggi dan upah kelewat rendah,” Hans Martinot, seorang wartawan Belanda yang diundang oleh pemerintah untuk mengunjungi Indonesia selama dua bulan kemarin datang ke rumah saya.

Hans dulu bekerja pada “Aneta” dan meninggalkan Jakarta pada tahun 1958. Ia mendapatkan harga-harga di Jakarta bukan tinggi lagi melainkan sudah gila. Ini sudah suatu inflasi terbuka, kata Hans yang selanjutnya bertanya bagaimanakah rakyat bisa hidup dari gajinya yang rendah itu? Apakah tidak timbul ketegangan-ketegangan Iantaran tekanan hidup yang berat ini?

“Apakah yang pertama dibutuhkan oleh Indonesia sekarang untuk menolongnya mengatasi kegawatan ekonominya?” tanya Hans Martinot.

“Suntikan modal berupa pinjaman luar negeri,” jawab saya. “Bagaimana kabarnya dengan itu pinjaman Amerika yang berjumlah 380 juta dolar? Apakah kau sudah baca laporan Humphrey?”

“Belum ada yang pasti kudengar. Memang aku  tahu tentang laporan Humphrey. Tetapi apaka  pemerintah Indonesia sudah menyatakan pendiriannya, entahlah,” jawab saya.

Hari ini “Antara” menyiarkan kutipan tulisan De Nieuwe Rotterdamse Courant yang mengatakan:

“Amerika bersedia hanya memberi bantuan bagi perkembangan ekonomi Indonesia bila negara terakhir ini sanggup menyelenggarakan sebuah program stabilisasi ekonomi yang Iuas.”

Menurut koresponden surat kabar Belanda itu dari Washingtop “pembelian senjata Soviet telah membawa beban-beban keuangan yang berat bagi Indonesia dan dalam hubungan ini Amerika Serikat mau memperoleh jaminan bahwa bantuan yang hendak diberikannya itu benar-benar dipergunakan untuk merealisasikan proyek-proyek yang memajukan ekonomi Indonesia dan jangan sampai uang bantuannya ini dengan jalan belakang jatuh ke tangan Moskow.

Wartawan Belanda itu menambahkan :

“Untuk sementara Amerika telah menyatakan kesanggupannya membantu Indonesia dengan 150.000 ton beras yang akan dikirimkannya dalam jangka waktu tiga bulan sedangkan pembayarannya akan dilakukan dengan mata uang rupiah .”

Pada Hari Natal kedua, Duta Besar AS Howard P. Jones mengunjungi Presiden Sukarno dengan diantarkan oleh Menteri Pertama Djuanda. Menurut “Antara” mereka berbicara selama dua jam. Saya belum tahu apakah di situ dibicarakan soal bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada Indonesia. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 305-307.