Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (4): Sikap Politisi dan Generasi Muda terhadap Presiden Sukarno

Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (4): Sikap Politisi dan Generasi Muda terhadap Presiden Sukarno [1]

 

 

Sikap Presiden Sukarno yang tetap tidak bersedia membubarkan PKI menimbulkan amarah rakyat. Aksi-aksi demonstrasi menuntut pembubaran PKI terjadi di seluruh Indonesia. Untuk menampung aspirasi rakyat tersebut dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, pimpinan ABRI melalui Ketua G-5/Koti Brigjen Sutjipto SH pada tanggal 3 Oktober 1965 membekukan untuk sementara PKI berdasarkan hasil penyelidikan di bidang hukum.

Dalam usaha mendukung tindakan-tindakan pengamanan dan pemulihan ketertiban yangb dilaksanakan oleh Pangkostrad Major Jenderal Soeharto, pada tanggal 4 Oktober 1965 kekuatan sosial politik di Jakarta yang tergabung dalam Kesatuan aksi pengganyangan Kontra Revolusi Gerakan 30 September telah mengadakan rapat umum di Taman Sunda Kelapa.

Dalam rapat itu telah dikeluarkan pemyataan kebulatan tekad, yang isinya antara lain berbunyi sebagai berikut :

  1. Kami tetap berdiri sepenuhnya tanpa reserve di belakang Paduka Yang Mulia (PYM) Presiden/Panglima Tertinggi (Pangti) ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan siap membantu pemerintah cq. PBR dalam penumpasan gerakan kontra revolusi Gerakan 30 September sampai ke akar-akarnya.
  2. Bahwa kami mendukung serta siap untuk melaksanakan kebijaksanaan PYM/Presiden/Pangti ABRI PBR Bung Karno dalam menumpas Gerakan Kontra Revolusi Gerakan 30 September.
  3. Mengutuk sekeras-kerasnya tindakan teror gerombolan kontra revolusi Gerakan 30 September yang telah menteror dan menculik serta membunuh secara keji beberapa perwira tinggi Angkatan Darat.
  4. Mendesak kepada PYM/Presiden/Pangti ABRI untuk:
  • Melarang dan membubarkan partai-partai politik yang mendukung, membantu dan/atau bersimpati terhadap Gerakan 30 September. Menuntut tindakan yang berwajib terhadap Partai Politik (Parpol)/organisasi massa (ormas) yang sehaluan/seazas yaitu PKI berikut semua ormas-ormasnya. Serikat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Pemuda Rakyat (PR), Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Badan Pusat Intelijen (BPI) SOBSI, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Himpunan Sarjana Indonesia (HSI), dan lain-lain juga Perguruan Tinggi dan Institut Pendidikan sarang kontra revolusi Gerakan 30 September.
  • Melarang terbitnya surat kabar dan majalah yang langsung ataupun tidak membantu menyebarkan/ menyiarkan kegiatan-kegiatan Gerakan Kontra Revolusi Gerakan 30 September, antara lain Harian Rakjat, Warta Bhakti, Bintang Timur, Kebudayaan Buruh, Ekonomi Nasional, dan Gelora Indonesia.
  • Menyita semua alat-alat/kekayaan milik organisasi/oknum­-oknum kontra revolusi dan sebagainya, dan dijadikan milik negara.[2]

Sementara itu partai Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 5 Oktober 1965 setelah meninjau situasi politik di tanah air akibat gerakan kontra revolusi 30 September mengeluarkan pernyataan, antara lain sebagai berikut :

Memohon agar Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno agar dalam tempo yang singkat membubarkan PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, SBPU, SOBSI dan ormas-­ormasnya yang ikut mendalangi dan bekerjasama dengan apa yang menamakan diri Gerakan 30 September.[3]

Untuk mengatasi keadaan setelah terjadinya perebutan kekuasaan yang gagal oleh PKI tanggal 30 September 1965, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko Hankam/Kasab) Jenderal A.H. Nasution mengirim surat kepada Presiden mengenai saran usul penyelesaian G30S/PKI pada tanggal 10 Oktober 1965. Jenderal A.H. Nasution menyarankan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta pelaksanaan Penpres No.7 tahun 1959 terhadap partai-partai Politik dan ormas-ormas yang terlibat. Usulan itu berbunyi sebagai berikut :

  1. Menegakkan keadilan dengan segera mengadakan
  2. Mengangkat segera Menteri/Panglima AD baru (Mayor Jenderal Soeharto satu-satunya calon).
  3. Retooling dalam pimpinan AURI yang terlibat.
  4. Pelaksanaan Penpres No.7 tahun 1959 tentang Orpol/Ormas yang terlibat (PKI).
  5. Untuk mengatasi iklim fitnah yang jadi sumber penghasutan, khianat dan aniaya besar ini, perlu penertiban badan-badan intel dengan tenaga-tenaga berakhlak. Akhirnya supplier fitnah ini kiranya yang paling berdosa.[4]

Sampai akhir tahun 1965 seluruh Kesatuan Aksi, Front Pancasila, bergerak meluas ke seluruh daerah melancarkan demonstrasi­-demonstrasi serta tuntutan pembubaran PKI. Mereka secara serempak membantu ABRI dalam usaha menumpas setiap bentuk teror maupun pengacauan yang dilakukan oleh sisa-sisa G30S/PKI. Sementara itu baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat daerah, terutama oleh para panglima daerah militer mulai dilakukan pembekuan terhadap partai politik dan organisasi yang langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam G30S seperti PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, CGMI, Baperki, Lekra, dan sebagainya.

Di samping itu sudah ada instruksi-instruksi untuk membersihkan departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara dan jawatan- jawatan dari unsur-unsur G30S. Media massa yang terlibat seperti Harian Rakjat, organ PKI dilarang terbit, [5] serta mereka yang terlibat dalam gerakan itu diamankan dan dikelompokkan sesuai dengan kadar keterlibatannya yaitu diklasifikasikan ke dalam Golongan A, B, dan C.

Namun dalam laporan Panglima Kopkamtib pada bulan Desember 1965 dapat disimpulkan operasi penumpasan terhadap G30S/PKI telah selesai. Selanjutnya pemulihan keamanan clan ketertiban diserahkan kepada Pepelrada dalam rangka kegiatan membersihkan orpol dan ormas pendukung G30S di daerah­-daerah.

Ketidakpuasan rakyat akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Dimotori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dimulailah aksi-aksi demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa Universitas Indonesia dengan jaket kuningnya pada tanggal 10 Januari 1966.

Mereka melancarkan aksi-aksi di jalan-jalan di kota Jakarta, dan juga mendatangi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) agar tuntutan mereka disampaikan kepada Presiden Sukarno. Mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah yang dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni:

– Bubarkan PKI.

– Turunkan harga/perbaiki ekonomi.

– Retool Kabinet Dwikora.

Sementara itu mahasiswa dan pemuda di Bandung mencetuskan “Petisi Ampera” yang ditujukan langsung kepada Presiden Sukarno dan juga kepada DPRGR. Petisi itu berisikan tuntutan untuk pembubaran PKI dan penanggulangan ekonomi dengan penurunan harga.

Aksi-aksi demonstrasi yang semula dilakukan di Jakarta dan Bandung menjalar ke kota-kota seluruh Indonesia. Ternyata aksi demonstrasi itu mendapat dukungan dari berbagai kekuatan lainnya maupun Front Pancasila serta masyarakat umum.

Sementara itu pada tanggal 10 Januari 1966 tersebut, secara khusus Waperdam/Menlu Subandrio melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta menyampaikan pidatonya yang intinya menganjurkan agar seluruh bangsa Indonesia untuk menyusun suatu barisan, yaitu Barisan Sukarno. Dia mengajak secara bersama-sama mempertahankan Bung Karno dan melaksanakan ajaran-ajarannya.

Kemudian ia menyatakan “kita tidak bertindak secara liar, melainkan menunggu komando Pemimpin Besar Revolusi. Tindakan para mahasiswa setelah Gestok meletus kita hadapi. Reaksi terhadap kesulitan-kesulitan hidup sehari-hari yang dilakukan para mahasiswa telah melampaui batas kesopanan akhlak bangsa Indonesia”.

Reaksi pemerintah terhadap aksi-aksi Tritura itu adalah mengundang KAMI untuk hadir dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Bogor pada tanggal 15 Januari 1966. Dalam sidang Kabinet tersebut, Presiden Sukarno mengatakan : “Siapa yang mau ikut saya, ikutlah. Susunlah barisanmu, jangan bertindak liar, tunggu komando”.

Selain itu Presiden mengatakan : “Sekarang ada gejala untuk mendongkel-dongkel Sukarno, tetapi saya tidak akan bergeser satu milimeter pun. Saya tidak mau didongkel-dongkel denga cara gelap-gelapan  “. Kemudian mengenai penurunan harga, Presiden mengatakan : “Siapa yang sanggup menurunkan harga dalam waktu tiga bulan akan saya jadikan menteri. Kalau tidak berhasil, orang yang telah mengatakan sanggup akan saya jebloskan dalam penjara selama lima tahun”.

Sekali lagi saya ulangi kalau kita telah memeras otak, masih dikatakan macam-macam, maka tantangan itu saya ulangi. Siapa yang sanggup, baik tentara, organisasi politik, organisasi massa, mahasiswa, wartawan, dan wanita yang sanggup menurunkan harga dalam waktu tiga bulan, akan saya jadikan menteri, tetapi kalau keadaan ekonomi makin buruk, maka saya perintahkan tembak mati atau kalau setidak-tidaknya harga tidak diturunkan, maka orang-orang itu akan saya masukkan dalam penjara tidak selama lima tahun tetapi 10 tahun.

Saya mengerti akan isi tuntutan mahasiswa, tetapi tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh mereka, terutama dengan adanya kata-kata kasar. Menteri goblok dan sebagainya”.

Kemudian Presiden mengatakan, “bahwa istilah yang dipakai untuk petualangan kontra revolusi yang menamakan dirinya Gerakan 30 September yang selama ini dikenal dengan Gestapu lebih tepat disebut dengan Gerakan satu Oktober (Gestok), karena para Jenderal almarhum sebagai akibat keganasan petualangan kontra revolusioner terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965”.

Sesuai dengan komando Presiden tersebut, pada tanggal 16 Januari 1966 Menteri Dalam Negeri Dr. Sumarno menginstruksikan kepada semua Kepala Daerah dan karyawan Departemen Dalam Negeri untuk menyusun barisan yang sekompak-kompaknya guna mempertahankan Presiden Sukarno. Kemudian disertai ancaman akan dilakukan tindakan terhadap siapa saja yang menentang instruksi tersebut.[6]

Menanggapi amanat Presiden untuk membentuk Barisan Sukarno, pimpinan ABRI segera menghadap Presiden tanggal 16 Januari 1966 di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, Jenderal A.H. Nasution menyatakan pendirian ABRI antara lain menyatakan tetap setia kepada Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Kemudian pendirian ABRI mengenai Barisan Sukarno, Brigjen Sunarso sebagai Ketua G-V Koti menyatakan antara lain bahwa pembentukan Barisan Sukarno secara politis dalam arti bukan organisasi barisan. Jika itu terjadi, maka seolah-olah ada barisan yang menepuk dada sebagai Barisan Sukarno. Padahal ABRI dan rakyat yang Pancasilais dalam mental dan politik adalah Barisan Sukarno sejati.[7]

Reaksi-reaksi terus berdatangan terhadap pembentukan Barisan Sukarno tersebut. Isu ini kemudian mencapai puncaknya dengan keluarnya pernyataan ABRI yang menyatakan bahwa seluruh ABRI dan rakyat yang tetap setia kepada Pancasila dan UUD 1945 adalah Barisan Sukarno, sehingga pembentukan secara fisik Barisan Sukarno tidak diperlukan. Pada tanggal 16 Januari 1966, Panglima Pepelrada VI/Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Adjie memberikan penegasan pelarangan terhadap pembentukan Barisan Sukarno di daerah penguasa perang Jawa Barat, karena dapat merusak persatuan bangsa.

Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan No.Kep-03­05/Pepelrada/VI/1966. Men/Pangad Mayor Jenderal Soeharto menegaskan, bahwa pelarangan Barisan Sukarno tergantung kepada keadaan di daerah mereka masing-masing. Sementara itu pada tanggal 17 Januari 1966 Front Pancasila setelah membahas Amanat PYM Presiden dalam sidang paripurna Kabinet dan memadukannya dengan situasi negara dan masyarakat saat itu menyatakan :

  1. Menanggapi secara dialektis-kreatif Amanat PYM Presiden/Pangti ABRI/PBR Sukarno untuk bangkit dan menyusun barisan dengan jalan meningkatkan Kesatuan Aksi menjadi Front Pancasila.
  2. Front Pancasila mendukung Komando PYM Presiden/Panglima ABRI/PBR Bung Karno yang sesuai ucapan beliau akan dipertanggungjawabkan kepada Revolusi dan kepada Tuhan YME, yaitu untuk mempertinggi kewaspadaan terhadap Nekolim dan kontra Revolusi dengan jalan meningkatkan pengganyangan Kontrev Gestapu/PKI, kaum vested interest, kaum intrik, dan Nekolim.
  3. Front Pancasila adalah benteng penghimpun parpol, ormas, dan golkar progresif revolusioner yang berikrar mengamalkan, menyelamatkan, dan melaksanakan dengan konsekwen Pancasila dan Revolusi Nasional yang diridhoi oleh Tuhan YME.
  4. Kesatuan Aksi adalah Tata Tempur Slagorde Front Pancasila yang telah, tengah, dan akan dijadikan palu godam Bangsa Indonesia guna menghancurkan semua musuh Pancasila dan Revolusi yang kini terkonsentrasi dalam Gestapu PKI serta otak-otaknya, kaum intrik vested interest, dan dalam komplotan Nekolim baik dari Barat maupun Timur.

Front Pancasila bahu-membahu dengan ABRI meningkatkan kewaspadaan dan militansinya sesuai dengan dialektika, perjuangan dalam menghadapi musuh-musuh Revolusi, mengeluarkan pernyataan antara lain :

  1. Musuh Revolusi telah gagal dalam mencoba merombak dasar Negara Pancasila seperti terbukti pemberontakan dan petualangan Gestapu/PKI. Oleh karena itu mereka berusaha memecah integrasi Front Pancasila/ABRI dalam mengganyang Gestapu PKI selama epiloog.
  2. Setelah gagal semua aksinya musuh-musuh Revolusi di dalam dan di luar negeri bersasaran menjatuhkan PBR Bung Karno dan memecah belah persatuan tiga kekuatan pokok yaitu PYM Presiden/Panglima ABRI/IPBR Bung Karno, ABRI, dan rakyat. Front Pancasila dengan segala macam intrik dan petualangan, merintangi dialog langsung antara PBR Bung Karno dan Rakyat Progresif revolusioner yang terhimpun dalam Front Pancasila, untuk menjauhkan dan mengisolasikan PYM Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno dengan rakyatnya.
  3. Menyambut dengan gembira Komando PYM Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno untuk meninjau secara total kebijaksanaan finek sebagai jawaban PYM Presidenl Pangti ABRI/PBR Bung Karno atas sinyalemen-sinyalemen Kesatuan Aksi Penggayangan Kontrev Gestapu/PKI tertanggal 6 Januari 1966, disusul oleh aksi-aksi mahasiswa di bawah pimpinan KAMI.
  4. Front Pancasila yakin bahwa suara jeritan rakyat progresif revolusioner segera akan dipenuhi, yaitu :
  • Pembubaran PKI dan ormas-ormas anteknya dan pembersihan Lembaga Negara dari padanya.
  • Perombakan/penyempurnaan Kabinet yang kian kehilangan wibawa dan kepercayaan rakyat.
  • Dengan Kabinet baru yang kompeten, kompak dan ber­Ampera meletakkan dasar-dasar baru kebijaksanaan ekonomi keuangan dan melaksanakannya dengan penuh kejujuran serta dedikasi sehingga rakyat terangkat dari lembah penderitaan mental dan materiil.
  • Meninjau kembali politik luar negeri dan para penanggung jawab serta pelaksanaannya yang telah gagal memperjuangkan kepentingan Nasional dan Revolusi seperti terbukti dari adanya penyokong-penyokong gelap luar negeri kepada Gestapu/PKI dan dari peristiwa Konperensi Havana.

5. Teruskan perjuangan demi Pancasila dan Revolusi.[8]

  • Mencegah penyalahgunaan nama Bung Karno, apa yang menamakan Barisan Sukarno dalam bentuk organisasi apapun di daerah hukum Jawa Barat. Mencegah penyalahgunaan nama Bung Karno oleh petualangan politik.
  • Kesetiaan kita terhadap PBR/Bung Karno demi Pancasila sebagai ajarannya tidak hanya dimulai sekarang, akan tetapi telah dimulai sejak Proklamasi tahun 1945 terus­-menerus tanpa henti-henti.

Sehubungan dengan ini, KAMI Jawa Barat mendukung sepenuhnya keputusan Pepelrada Jawa Barat tersebut. Sedangkan Mayor Jenderal Soeharto mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pepelrada Jawa Barat itu justru memelihara persatuan nasional. Sejak revolusi, ABRI, Orpol, dan Ormas Jawa Barat sudah menjadi Barisan Sukarno.

Sementara itu, Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan tanggapan setelah membahas amanat Presiden tanggal 15 Januari 1966 tersebut dengan menyatakan :

a. 10.000 mahasiswa UI siap menjadi barisan Jibaku Bung Karno. Siap membela Bung Karno dari rongrongan Nekolim.

b. Sanggup menjadi harapan bangsa dan pengemban Ampera, melanjutkan tradisi leluhur yang telah dipelopori Bung Karno sewaktu menjadi mahasiswa.

c. Aksi – aksi yang dilakukan oleh mahasiswa UI dewasa ini tidak lain kecuali menjaga kewibawaan Bung Karno dari rongrongan Nekolim, antek-antek Gestok dan pembantu­-pembantu beliau yang berjuang hanya untuk kepentingan golongan dan pribadi.

d. Mendukung terbentuknya National Union of Student (NUS) yang memang menjadi aspirasi mahasiswa akhir­-akhir ini dipelopori oleh KAMI mengusulkan Bung Karno sendiri sebagai ketuanya.

e. Menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa UI supaya :

  • Waspada terhadap unsur-unsur pemecah-belah PBR/BungKarno-mahasiswa-rakyat-ABRI-wartawan. Pancatunggal ini adalah pengemban Ampera yang konsekuen untuk mewujudkan sosialisme Pancasila.
  • Kumpul setiap pagi di halaman UI menunggu instruksi dari pimpinan dan jangan melakukan tindakan sendiri­.

Pada tanggal 18 Januari 1966, KAMI mahasiswa UI yang tergabung dalam KMI segera kembali melakukan demonstrasi ke kantor Departemen Luar Negeri, meminta agar Dr. Subandrio mencabut dan meralat pidato radionya tanggal 16 Januari 1966 itu yang menghina mahasiswa. Menjawab tuntutan tersebut, Dr. Subandrio mengatakan bahwa dalam pernyataan itu, dia sama sekali tidak merendahkan atau menghina demonstrasi-demonstrasi yang dilancarkan oleh mahasiswa.

Hanya demonstrasi-demonstrasi tersebut jangan sampai diselewengkan oleh pihak Nekolim. Ternyata mahasiswa tidak puas terhadap jawaban tersebut dan berteriak-­teriak, “ayo ralat, diralat, dan lain-lain”, kepada Dr. Subandrio.[9]

Pertentangan politik setelah gagalnya perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September semakin meruncing. Hal ini disebabkan oleh karena Presiden tidak bersedia mendengarkan tuntutan rakyat agar PKI sebagai dalang G30S dibubarkan. Politik solution yang dijanjikan oleh Presiden tidak pernah dilaksanakannya.

Mengingat keadaan yang demikian, para penasehat Presiden memberikan saran­saran, agar Presiden memberikan “political solution” terhadap G30S yang telah dijanjikan, tetapi tidak mendapat tanggapan sewajarnya meskipun telah disampaikan kepada Presiden bahwa situasinya semakin gawat dan tidak dapat lagi dipertahankan kalau tidak cepat-cepat janji itu dipenuhi. Waktu yang baik ialah pada hari Raya ldul Fitri 1966. Dengan keterangan yang demikian, Presiden malah menjadi marah-marah dan merasa didorong-dorong.

Oleh karena itu sesudah sembahyang Ied di Masjid Baiturrahim di lstana Merdeka, pada hari Minggu pagi tanggal 23 Januari 1966, Presiden mengatakan karena keadaan dalam negeri belum tenang maka susah mengambil suatu keputusan tentang penyelesaian.

Dalam amanatnya melalui siaran radio, Dr. Subandrio yang menuduh demonstrasi mahasiswa telah melanggar nilai-nilai kesopanan, ternyata mengundang reaksi protes di kalangan mahasiswa. Namun usaha adu domba antar golongan juga terus dilakukan Dr. Subandrio, agar suhu politik semakin memanas. Pada tanggal 14 Februari 1966, pada saat berlangsungnya rapat umum Front Nasional (FN) di Istora Senayan, Dr. Subandrio juga ikut memberikan kata sambutan. Dalam sambutannya, Dr. Subandrio mengatakan bahwa dari mimbar ini saya peringatkan Nekolim dan antek-anteknya yang keplok terlalu pagi, nanti kecewa. Peringatan itu mendapat sambutan para hadirin.

Mendengar teriakan-teriakan yang pro dan kontra itu, Dr. Subandrio menatap ke arah timur sambil berkata lebih lanjut, “Saya merasa lebih “anget” adanya petualangan sana sini. Saya tidak heran kalau di antara kita ada pertentangan….”.

Pidato tidak terdengar karena ada teriakan adu domba berulang-ulang. Setelah keadaan tenang, Dr. Subandrio melanjutkan pidatonya dengan mengatakan pertentangan antara kita tidak usah kita sembunyikan, karena itu merupakan ke arah sintesa lebih tinggi dalam revolusi kita.[10] (DTS)

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid V: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-Sisanya (1965-1981), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]    Berita Yudha, tanggal 5 Oktober 1965

[3]    Berita Yudha, tanggal 6 Oktober 1965

[4]    Jenderal A.H Nasution, op. Cit., hal.84

[5]    Angkatan Bersenjata, 7 Januari 1966

[6]    Angkatan Bersenjata, 17 Januari 1966

[7]    Angkatan Bersenjata, 17 Januari 1966

[8]    Kompas, tanggal 18 Januari 1966

[9]    Angkatan Bersenjata, 19 Januari 1966

[10]   Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat, Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (manuskrip)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*