Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (3): Sikap dan Pendirian ABRI

Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (3): Sikap dan Pendirian ABRI [1]

Pendirian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai masalah penyelesaian akibat kudeta G30S/PKI disampaikan oleh Mayor Jenderal Soeharto, setelah beliau ditunjuk sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, kepada Presiden Sukarno. Pendirian ABRI pertama kali disampaikan pada tanggal 2 Oktober 1965, pada kesempatan Jenderal Soeharto menghadap Presiden Sukarno di Istana Bogor.

Sebaliknya Presiden Sukarno pun menyampaikan pendiriannya, sehingga terjadilah satu dialog. Dialog ini berlanjut, bahkan sampai beberapa kali. Jenderal Soeharto dikonfrontir dengan Panglima Angkatan lainnya, dengan Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo, Laksamana Mulyadi, dan Marsekal Roesmin Nuryadin. Di samping itu, terjadi pula dialog “empat mata”, pada kesempatan setelah sidang-sidang Komando Operasi Tertinggi (KOTI), di mana Jenderal Soeharto menjabat Kepala Stafnya.

Dalam menegaskan pendirian ABRI, Presiden Soeharto menjelaskan dalam satu wawancara sejarah dengan Kepala Pusat Sejarah ABRI Brigjen TNI Nugroho Notosusanto, pada tanggal 3 Maret 1976. Antara lain beliau menyatakan : Di samping dialog “empat mata” dengan Bung Karno, dialog-dialog juga terjadi dalam sidang-sidang KOTI, karena kadang-kadang saya dikonfrontir di situ. Dialog tidak hanya satu dua kali akan tetapi terus menerus dan terus terang. Memang terdapat perbedaan-perbedaan antara saya dengan Bung Karno dalam menilai keadaan yang terjadi. Sudah barang tentu karena penilaian berbeda, maka cara mengatasi keadaan itu juga berbeda.

Bahwa dalam dialog-dialog itu saya selalu menyadari bahwa Bung Karno adalah atasan saya, sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Dan kedua, saya menempatkan diri sebagai anak, sebagai yang lebih muda terhadap orang tua. Tetapi saya juga tidak melepaskan diri dari jiwa dan semangat perjuangan saya, sekalipun kepada Bung Karno saya mengakui bahwa beliau adalah pejuang yang besar.

Karena itu dalam rangka dialog tersebut, tidak pernah saya menunjukkan sikap sedikit pun menentang atau kurang ajar kepada beliau. Sebaliknya, saya juga tidak begitu saja menyerah kepada beliau. Begitulah dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip di atas saya berdialog dengan Bung Karno, meskipun dalam dialog empat mata. Juga kalau misalnya Bung Karno sedang marah dalam dialog tersebut saya masih diam saja, tetapi kalau Bung Karno sudah berhenti saya mulai lagi, tetapi dalam batas-batas yang telah dikatakan tadi.

Misalnya pada dialog pertama, tanggal 2 Oktober (1965) di Bogor. Setelah saya bisa meyakinkan bahwa daerah Halim Perdanakusuma itu bisa dikuasai keseluruhannya. Sewaktu Bung Karno ada di Halim kekuatan PKI yang mendalangi peristiwa 30 September dan kekuatan-kekuatan yang digunakan ikut serta dalam pengkhianatan itu juga ada di Halim. Saya mengambil kesimpulan bahwa Halim adalah pusat lawan. Oleh karena itu untuk menguasai lawan, Halim harus segera dikuasai. Sebelum gerakan militer dilakukan, saya sudah menyampaikan pesan kepada Bung Karno, melalui ajudannya Bambang Widjanarko yang berisi : “Apa yang bisa saya perbuat untuk membantu menyelesaikan peristiwa ini”.

Pada waktu itu juga saya pesankan agar Bung Karno keluar dari Halim paling lambat pukul 12 malam. Sebagai seorang militer (Bambang Widjanarko), sudah mengetahui bahwa saya memang hendak mengadakan sesuatu. “Oleh karena itu kalau membantu saya, sebaiknya bawa Bung Karno meninggalkan Halim sebelum pukul 12 malam”. Pesan itu ternyata disampaikan juga kepada Dr. Leimena, sehingga akhirnya memang pukul 11 lebih sedikit Bung Karno sudah pergi ke Bogor, sehingga memudahkan saya untuk dapat membersihkan unsur-unsur kesatuan yang digerakkan Untung yang ikut dalam Gerakan 30 September tersebut, hingga Halim bisa kita kuasai.

Lebih lanjut Presiden Soeharto menyatakan :  Dalam pada itu perintah/instruksi untuk menguasai keadaan yang saya minta dari Bung Karno tidak ada jawaban. Sehingga akhirnya beliau mengundang Menteri-menteri Angkatan lainnya untuk berembug di sana dan menunjuk siapa yang harus mengganti sementara Jenderal A. Yani berhubung sudah tidak ada. Keputusan pada waktu itu adalah Jenderal Pranoto sebagai pimpinan daripada Angkatan Darat.

Waktu saya pergi ke Bogor dengan sendirinya juga konsep itu diajukan, sehingga pada tanggal 2 Oktober (1965) siang, saya dipanggil. Waktu menghadap, saya berjumpa dengan Pranoto dan juga Panglima Angkatan Udara yang sudah lebih dulu datang. Di situ pun Bung Karno jelas mengatakan bahwa : “Keadaan ini harus segera diatasi dan saya menunjuk Jenderal Pranoto sebagai Panglima Angkatan Darat”. Kemudian, saya melaporkan bahwa saya mempertanggung-jawabkan tindakan saya. Beliau memutuskan tetap menunjuk Jenderal Pranoto sebagai Panglima Angkatan Darat.

Saya katakan : “terserah”. Sebab memang tidak ada perintah untuk saya, dan oleh karena itu segala sesuatu tindakan saya sebelum itu dikembalikan. Spontan beliau mengatakan : “tidak”. Jadi tugas sehari­-hari dilaksanakan oleh Jenderal Pranoto, sedangkan saya langsung memegang pimpinan Angkatan Darat, dan secara bersama-sama menjalankan tugas operasi.

Terus terang kepada saya tidak ada perintah apa-apa. Saya menjalankan operasi dan mengatasi keadaan ini adalah atas inisiatif sendiri. Kalau saya ditugaskan sebagai Panglima untuk pemulihan dari keamanan ini, itu pun tidak ada perintah. Sedangkan sekarang pimpinan Angkatan Darat sudah diserahkan kepada Jenderal Pranoto. Tetapi semua rakyat sudah mengetahui hal itu.

Untuk disangka tidak membangkang dan tidak tunduk kepada keputusan Presiden/Panglima Tertinggi, saya hanya berpegang pada perintah lisan bahwa mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban masih diserahkan kepada saya. Dasar pegangan saya sebetulnya hanya itu saja. Pada waktu itu saya meminta kalau perintah tertulis tidak bisa, sebaiknya jelaskan kepada rakyat bahwa saya dipercayai dalam tugas itu.

Hal itu juga untuk mencegah agar jangan sampai nanti disangka tindakan saya adalah sebagai kelanjutan dari Dewan Jenderal dan saya membangkang perintah/keputusan Bung Karno. Jelasnya permintaan saya, agar supaya Bung Karno berbicara pada rakyat untuk menghilangkan anggapan bahwa tindakan saya bukan sebagai kelanjutan fitnahan PKI karena kudeta itu didahului. Artinya fitnahan bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan coup, tetap didahului oleh PKI. Kenyataan saya menjalankan perintah bertentangan dengan keputusan Bung Karno, dengan sendirinya bisa dihubungkan bahwa memang Dewan Jenderal ada, yang kemudian dilanjutkan oleh Soeharto. Padahal sama sekali Dewan Jenderal tidak ada, yang ada hanya Wanjakti. Rapat-rapat Wanjakti memang ada tetapi bukan untuk memikirkan masalah coup dan lain sebagainya.

Akhirnya Bung Karno setuju pidato hanya dengan tape, kemudian disiarkan. Itulah sebetulnya landasan yang pertama sebagai legalitas di mana saya dipercayai sebagai panglima pemulihan, atau panglima operasi untuk memulihkan keamanan dan ketertiban itu. lni pun saya kira merupakan satu bahan yang betul-betul perlu diamankan, karena perintah penunjukkan saya sebagai panglima secara tidak tertulis.

Dalam waktu yang tidak begitu lama, Kolonel Latief tertangkap. Dari hasil pemeriksaan pada dirinya ada surat yang dikirimkannya kepada Pranoto. Dalam surat itu jelas tertulis permintaan Kolonel Latief agar Pranoto mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengamankan kawan-kawan mereka. Dus dilihat daripada surat ini nyata hubungan antara Pranoto dengan peristiwa kudeta PKI. Ditambah lagi adanya laporan bahwa tanggal 28 September, Aidit mengadakan pertemuan dengan Pranoto di Jalan Pramuka. Semua hal itu saya laporkan kepada Bung Karno, termasuk surat Kolonel Latief.

Reaksi Bung Karno ialah mengatakan “begitu bodoh”. Kemudian beliau mengambil keputusan untuk meneabut pengangkatan Pranoto sebagai Panglima Angkatan Darat dan mengangkat saya sebagai Panglima Angkatan Darat, sekaligus sebagai Kepala Staf KOTI. Kalau tidak salah kejadian itu adalah tanggal 16 Oktober. Jadi beberapa hari saja setelah surat Kolonel Latief yang masih terpegang olehnya ditangkap.

Atas dasar bukti-bukti itulah beliau percaya dan sebetulnya memang pengusulan Pranoto untuk mengganti Jenderal Yani adalah juga usulan dari PKI, yaitu Aidit es pada waktu di Halim. Sesudah keputusan beliau mengangkat saya sebagai Kepala Staf KOTI inilah yang terus-menerus merupakan tambahan dari segi perjuangan atau revolusi hanya merupakan revolusi saja. Jadi belum sempat sampai kepada ombak apa lagi gelombang badai, tanpa “rimpel” saja. Oleh karena itu tidak perlu diusulkan soal yang kecil, yang perlu keselamatan dari perjuangan dan revolusi.

Antara saya dengan Bung Karno memang berbeda pendapat. Apalagi fakta-fakta sudah terkumpul. Memang bagaimana pun juga perjuangan itu meminta korban. Akan tetapi korban dari Jenderal­ jenderal itu tidak kita relakan. Karena mereka bukan menjadi korban dari perjuangan, tetapi menjadi korban dari maksud yang akan membahayakan Pancasila.

Terus terang hal itu saya tanyakan kepada Bung Karno. Beliau mengatakan, “Ya memang. Fakta PKI menang, dan ini merupakan kekuatan. Oleh karena itu kekuatan ini harus kita himpun. Kita harus jadikan PKI itu menjadi PKI Indonesia, PKI Pancasila”. Tetapi saya masih mengemukakan lagi, apakah mungkin dilihat dari segi doktrin ideologi, hal itu akan terwujud. Bung Karno mengatakan, “Kamu seorang prajurit, kerjakan yang diperintahkan. Mengenai perjuangan serahkan kepada saya”. Saya mengambil langkah demikian untuk memperkecil pengaruh PKI.

Di samping itu, saya mempunyai rencana lain, yaitu akan menggunakan wewenang yang ada pada saya untuk membalas budi kepada rakyat, terutama rakyat desa. Caranya mengadakan pembangunan di desa-desa dengan menghimpun dana-­dana yang ada waktu itu dan mengadakan yayasan-yayasan setempat. Setelah dana-dana terkumpul lalu dibeli traktor, bibit ternak, dan sebagainya yang kemudian diserahkan kepada rakyat di desa. Dengan cara ini saya berharap mengambil langkah-langkah untuk menghindarkan pengaruh PKI pada rakyat.

Karena cara tersebut saya nilai baik, maka maksud ini akan diteruskan. Keinginan saya tersebut di atas sejak tahun 1965, yakni setelah peristiwa G30S/PKI, telah saya kemukakan kepada Bung Karno. Beliau mengatakan, hal itu merupakan suatu perjuangan untuk melaksanakannya. Memang, itu merupakan suatu perjuangan yang harus saya sukseskan.

Kemudian dalam meninjau hal itu lebih lanjut, karena perbedaan dalam penilaian, menyebabkan berbeda juga dalam mengatasinya. Beliau mengatakan misalnya, “bukan PKI yang salah, dan PKI merupakan kekuatan yang harus dihimpun”, itu berarti tidak perlu diambil tindakan. Sedangkan saya menilai PKI sudah benar-benar melakukan tindakan-tindakan coup yang membahayakan Pancasila. Jadi kalau kita tidak mengambil tindakan, berarti kita memberi kesempatan lagi, dengan sendirinya pada suatu waktu nanti tentu mereka akan mengulangi lagi. Oleh karena itu menurut pendapat saya yang pokok adalah kita jangan memberi kesempatan lagi kepada PKI.

Bung Karno menjelaskan bahwa gerakan Partai Komunis Indonesia akan sangat berbahaya, kalau mereka tidak dilegalisir. Jadi kalau mereka itu akan kita hancurkan atau kita larang akan melahirkan gerakan-gerakan illegal (di bawah tanah), dan ini akan lebih berbahaya. Kekuatan PKI di sini akan sulit diatasi. lnilah penilaian beliau.

Sebaliknya saya mengatakan, bukan demikian cara untuk menghadapi pengaruh dari PKI. Caranya adalah apakah kita mampu atau tidak mengajak rakyat. Padahal rakyat yang sekarang ini sudah benar-benar sadar akan bahaya dari komunis. Kalau kita bisa memisahkan mana rakyat yang anti komunis dengan rakyat yang pro komunis, saya yakin masalahnya akan bisa dihadapi. Sekalipun mereka akan bergerak di bawah tanah, dan membutuhkan waktu yang lama, karena akan sangat tergantung bisa dan tidaknya kita membawa rakyat itu ke arah kekuatan untuk menghadapi segala kegiatan dari Partai Komunis Indonesia.

Kemudian beliau mengatakan sebetulnya untuk mengatasi keadaan mudah saja. Soalnya mudah kalau kamu menjalankan perintah saya. Perintahnya adalah agar supaya gerakan mahasiswa dan rakyat yang menentang kebijaksanaan saya dipadamkan.

Saya jelaskan, menurut penilaian saya gerakan mahasiswa dan rakyat itu tidak semata-mata menentang Bung Karno. Akan tetapi justru ingin mengamankan dan mendukung Bung Karno untuk menyelamatkan perjuangan kita ini. Kalaulah Bung Karno betul­-betul dapat menyanggupi maksud dan keinginan rakyat itu, yang sudah mulai benar meyakini bahwa Partai Komunis Indonesia merupakan bahaya. Jadi kalau saya disuruh menghancurkan gerakan mahasiswa dan rakyat yang menentang PKI, sebetulnya sama halnya saya menghancurkan kekuatan-kekuatan yang harus mengamankan Pancasila. Dus terbalik. Oleh karena itu, sulit bagi saya untuk melaksanakan perintah semacam itu. Ini merupakan perbedaan ketiga.

Kemudian juga masalah lain, yaitu tindakan terhadap PKI yang harus kita ambil. Bung Karno menilai gerakan rakyat yang sekarang adalah sebagai suatu usaha untuk menentang Bung Karno, karena di belakang gerakan itu adalah imperialis Amerika dan sebagainya.

Saya meyakinkan bahwa hal itu tidak benar, yang betul adalah rakyat telah menyadari akan bahaya dari komunis, dan justru masih mempunyai kepercayaan besar kepada Bung Karno. Apalagi kami katakan kalau Bung Karno betul-betul tegas seperti tahun 1948 dalam menghadapi peristiwa Madiun : “Pilih Sukarno – Hatta atau Muso”, di mana rakyat memilih Sukarno – Hatta, bukan memilih Muso, pastilah hal ini akan terulang lagi. Cobalah ajak rakyat memilih antara PKI dengan Bung Karno, pasti semua akan memilih Bung Karno. Tetapi dalam hal ini rakyat akan melihat dulu dari tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia.

Dalam dialog selanjutnya mengenai pembubaran PKI, Bung Karno menyatakan : “Harto, saya ini terus terang saja, bukan lagi hanya pemimpin rakyat Indonesia. Saya ini telah menjadi pemimpin dunia. Konsep saya dalam rangka membawa kekuatan Nasakom kepada dunia akan saya demonstrasikan kalau itu dapat. Jadi mempersatukan semua unsur-unsur itu untuk kepentingan Nasional. Ini sudah saya jual ke luar negeri dan diterima oleh negara-negara non-aligned (non-blok). Dus, tidak bisa saya bubarkan PKI”.

Kemudian saya tanyakan manakah yang harus kita dahulukan kepentingan nasional kita atau kepentingan kemercusuaran kita ke luar. Saya kira, kepentingan Nasional harus kita dahulukan. Nyatanya maksud Bung Karno untuk membawa PKI menjadi kekuatan Pancasila belum berhasil, bahkan sebaliknya, dia (PKI) arbittor dari Bung Karno untuk melaksanakan programnya menguasai keadaan dan membahayakan Pancasila karena jelas yang akan dituju adalah negara komunis. Berarti pantaslah rakyat mempertahankan Pancasila, dan apakah pantas perjuangan kita ini akan dikorbankan hanya untuk kepentingan kemenangan komunis saja, khususnya Partai Komunis Indonesia.

Jadi saya kira lebih baik kita mementingkan diri sendiri daripada kepentingan internasional kita, karena kalau ini betul-betul berhasil, dengan sendirinya ke luar pun kita akan dikagumi, dan akan dianut oleh dunia. Itulah juga salah satu dari perbedaan penilaian mengenai cara mengatasi keadaan ini.

Kemudian juga, dari berbagai dialog langsung yang nyata berbeda itu, sampai pada usaha saya dikonfrontir di Bogor. Ketika itu, semua Panglima dipanggil termasuk saya sendiri. Bung Karno memberikan indroktinasi tentang perjuangan revolusi dan sebagainya, yang intinya menekankan agar semuanya mematuhi perintah beliau. Kemudian satu persatu para Panglima ditanya, mulai dari Panglima Angkatan Kepolisian, Jenderal Sutjipto, dan saya yang terakhir. Ketiga Panglima terdahulu menerima saja apa yang dikatakannya, saya tidak.

Saya memberi tanggapan, “Bahwa saya belum matang dalam hal itu. Akhirnya, saya memang “koppig”. Bapak memang sudah mengetahui, kalau saya koppig sejak dahulu”. Saya pernah menolak perintah beliau, yaitu waktu Peristiwa 3 Juli 1946 di Yogya. Kepada saya diperintahkan untuk menangkap Panglima saya (Jenderal Soedarsono), saya tidak mau. Surat perintah saya kembalikan. Tetapi akhirnya saya, dengan cara saya sendiri dapat mengamankan apa yang dimaksudkan oleh Bung Karno, yang sesungguhnya tidak mungkin untuk dilaksanakan dengan cara mengembalikan saja perintah itu. Dari sejak itu sebetulnya beliau menilai saya seorang yang koppig sebab tindakan saya itu bukan untuk maksud-maksud yang kurang baik. Akan saya kemukakan nanti pendapat saya antara lain mengenai konfrontasi, di mana dalam berbagai dialog Bung Karno berusaha untuk lebih menaklukkan pendirian saya.

Akhirnya beliau memanggil saya sendirian, waktu itu beliau hanya memakai baju kaos saja. Terus terang saja beliau mengatakan dalam bahasa Jawa : “Djane aku kok kapakke” (Sebenarnya aku mau kau apakan). Saya menjawab : “Sebenarnya Bapak tidak mengerti maksud saya! “Tetapi yang jelas saja, kalau saya mau berbuat buruk artinya menyingkirkan Bung Karno, sebetulnya sudah bisa. Nyatanya sampai sekarang kan tidak. Itulah sebabnya mengapa saya tanyakan soal “Djane aku kok kapakke”.

Kemudian saya jelaskan kepada Bapak, apa sesungguhnya yang saya maksud. Harapan orang tua saya dalam mendidik menjadi orang, bahkan sampai menjadi menantu orang tidak pernah akan lupakan. “Jadilah orang yang bisa mikul duwur mendhem jero kepada orang tua” (menjunjung tinggi nama dan kehormatan orang tua). Lantas beliau mengatakan “tenan lho!” (Sungguh ya!).

Itulah sebabnya kalau saya memang berniat buruk terhadap beliau, kesempatan itu sebetulnya sudah lama ada. Mengapa tidak saya lakukan, antara lain karena saya menganggap Bung Karno itu juga sebagai orang tua saya. Sebagai pemimpin dari rakyat Indonesia, saya mengakui lahir batin bahwa beliau sudah banyak berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sebetulnya tidak keinginan saya, kecuali hanya ingin melanjutkan apa yang menjadi petuah orang tua saya. Tidak hanya saya akan “mikul duwur mendhem jero” pada orang tua yang melahirkan saya dan hidup di dunia ini, tetapi juga saya menganggap Bung Karno itu tak ubahnya sebagai orang tua saya juga, sebagai pemimpin dari rakyat Indonesia.

Dialog-dialog ini terjadi sebelum SP 11 Maret. Kemudian juga ditanyakan kepada saya mengenai “pinandito”, dan sebagainya. Pada waktu sesudah 11 Maret, Bung Karno pernah menanyakan apa yang sebaiknya saya (Bung Karno) lakukan. Saya lakukan ibarat pewayangan, kalau sudah menjadi “ratu” selanjutnya mensucikan diri menjadi “pandhita”.

Maksud ini lalu saya jelaskan secara panjang lebar kepada beliau. Bung Karno nampaknya belum mempercayai atau tidak mau mengerti maksud saya itu. Tetapi yang jelas kalau saya mau ugal­-ugalan atau kurangajar sebetulnya mudah saja dengan mengatakan tidak memerlukan Bung Karno lagi. Kalu toh dipanggil juga, saya tidak begitu mau mendadak. Tetapi jelas saya menunjukkan bahwa saya tidak ada maksud buruk kecuali mengingatkan beliau.

Karena saya yakin pada waktu itu, rakyat Indonesia masih di belakang Bapak. Kalau betul-betul bisa menanggapi keinginan rakyat, termasuk pemudanya, saya yakin mereka masih akan mendukung 100 % kepemimpinan Bung Karno. Tetapi janganlah keinginan rakyat itu ditentang, janganlah menentang arus ini dan itu. Bawalah arus ini. Kalau saya disuruh menentang arus ini, merupakan beban yang berat bagi saya untuk melaksanakan “mikul duwur mendhem jero” pada Bung Karno, bahkan mungkin sebaliknya akan menyangsikan kepemimpinan beliau.

Jadi perkembangan-perkembangan dialog mulai tanggal 2 Oktober sampai pada peristiwa itu berpokok pada perbedaan cara bertindak serta politik luar negeri. Khusus mengenai politik luar negeri, Bung Karno akan merasa malu sekali kalau tidak bisa merealisir ide Nasakom yang sudah dicanangkan di dunia internasional. Pada waktu itu saya mengatakan pemecahan untuk itu mudah saja. Saya akan menjadi bumper untuk mengambil tindakan itu. Saya akan bertindak sebagai Panglima Operasi untuk mengambil tindakan terhadap PKI. Untuk selanjutnya nanti pada kesempatan yang baik, tidak perlu dengan mengatakan saya perintahkan, tetapi cukup dengan mengatakan “saya menyetujui tindakannya”. Bukanlah saya yang membubarkan, jadi ke luar saya yang membantu menyelamatkan nama Bung Karno, menjadi komandan bumper terhadap PKI. Jadi tidak perlu Bung Karno secara langsung bertindak.

Memang pemecahan masalah ini sangat berat dan sulit bagi saya. Tetapi kalau hal itu terus menerus demikian, tidak akan pernah selesai. Misalnya, kalau sudah dalam mengambil tindakan, sebaliknya kita akan mendapat tantangan yang hebat dari rakyat.

Begitulah dialog yang saya lakukan, sampai terjadinya peristiwa di Istana pada tanggal 11 Maret. Nah, untuk mengakhiri keadaan panik tersebut, dengan pesan lisan saya minta disampaikan kepada beliau, berilah kepercayaan kepada saya untuk mengatasi keadaan. Bagi beliau lahirnya SP 11 Maret tidak terlalu mengagetkan, sebab sebetulnya itu hanya realisasi dari dialog-dialog yang berulang kali telah kami lakukan. Jadi bagi saya hal itu juga tidak mengagetkan karena sudah sering dibicarakan. Bagi beliau mungkin barangkali tidak ada pilihan lain, sehingga menyatakan : “Saya percayakan kepada Harto untuk mengatasi keadaan”.

Pendirian saya toh sudah jelas, bagaimana pun tidak rela kalau Bung Karno itu sebagai pejuang yang sudah berjasa hanya dengan begitu saja disingkirkan. Saya akan mencegah timbulnya tindakan-tindakan penggulingan kekuasaan dan kekerasan. Saya sendiri akan menjauhi cara demikian, juga tidak rela karena akan merupakan hal yang biasa nanti menggulingkan Presiden yang akan datang. Ini pun saya kemukakan kepada beliau sehingga waktu memberikan surat perintah itu memang tidak ada maksud lain. Dan mungkin beliau percaya bahwa saya betul-betul, yang berulangkali saya jelaskan tadi, tidak ada ancaman bagi beliau untuk disingkirkan dan sebagainya.

Jadi bagi orang yang mungkin dapat menilai pribadi Bung Karno, tentu akan muncul pertanyaan-pertanyaan, “kok mudah keluar SP 11 Maret itu, kok mudah ditandatangani, dikeluarkan begitu saja, kok mudah itu, apa dan sebagainya”. Tetapi karena yang mengerti prolognya hanya saya dengan Bung Karno saja, saya tidak akan pernah sekarang mengatakan, “wah, saya habis bertengkar dengan Bung Karno”. Itu tidak akan pernah terjadi.

Karena saya selalu menempatkan diri saya sekali pun berbeda dalam dialog, sebagai bawahan terhadap atasan, anak terhadap orang tua, yang selalu menghargai Bung Karno. Dalam dialog-dialog itu, jiwa pejuang saya memang tidak begitu mudah untuk ditaklukkan oleh beliau. Namun bagaimana pun, sikap saya tetap hormat kepada beliau” .[2]

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid V: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-Sisanya (1965-1981), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]    Transkripsi penjelesaian Presiden Soeharto tentang latar belakang Lahirnya SP 11 Maret 1966, kepada Kapusjarah ABRI tanggal 3 Maret 1976 (dokumen)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*