Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (1): Usaha-usaha PKI untuk Menyelamatkan Diri

Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (1): Usaha-usaha PKI untuk Menyelamatkan Diri[1]

Sejak Partai Komunis Indonesia (PKI) gagal melakukan kudeta pada tanggal 10 ktober 1965, posisi PKI semakin sulit. Pada hari-hari berikutnya sejak tanggal 2 Oktober 1965, keadaan PKI mengalami krisis. D.N. Aidit yang merasa dirinya kurang aman di ibukota (Jakarta) menyingkir ke Jawa Tengah bersama-sama M.H. Lukman, sedang Njoto masih berada di Sumatra Utara bersama-sama dengan rombongan Dr. Subandrio.

Satu-satunya pucuk pimpinan Commite Central (CC) PKI yang berada di Jakarta tinggal Sudisman, tetapi ia tidak dapat mengambil keputusan untuk menyelamatkan partainya. Massa PKI yang sebenarnya masih utuh, bersikap pasif, karena mereka masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pucuk pimpinan CC PKI. Sedang mereka harus menghadapi situasi yang sangat gawat, tanpa ada pegangan dari pimpinan partai, padahal golongan-golongan yang anti PKI sudah mulai bergerak.

Sesudah mengantar Aidit pada pukul 01.00 malam, Sjam kembali ke Central Commando (Cenko). Kira-kira pukul 01.30 malam, ia bersama-sama Brigjen Supardjo berangkat ke Pondok Gede. Di sana keduanya mengadakan pertemuan dengan Letkol Untung, Kolonel Latief dan Mayor Udara Sujono untuk membicarakan tentang kelanjutan Gerakan 30 September. Setelah diadakan peninjauan, mereka sampai pada penilaian bahwa mustahil dapat melanjutkan gerakan. Kalau pun dilanjutkan belum ada gambaran tentang bentuk dan sifat garakan itu. Akhirnya diambil suatu kesimpulan, bahwa gerakan itu harus dihentikan.

Pada tanggal 2 Oktober 1965 tengah hari, Sjam bersama dengan Brigjen Supardjo meninggalkan Pondok Gede menuju rumah Pono. Di sana mereka membicarakan tentang bagaimana menyelamatkan Brigjen Supardjo. Akhirnya diputuskan penyelamatan Brigjen Supardjo diserahkan kepada Wandi.

Gagalnya Gerakan 30 Septemberi PKI, membawa pengaruh yang sangat luas dalam percaturan politik di Indonesia. Konflik politik segera timbul ke permukaan, di mana rakyat menuduh bahwa PKI adalah dalang dan pelaku dari peristiwa ini. Berbagai tuntutan datang dari kalangan masyarakat agar Presiden Sukarno segera mengambil tindakan tegas untuk membubarkan PKI, karena PKI dianggap telah melakukan pembunuhan di luar batas-batas kemanusiaan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat.

Berhasilnya ABRI di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto menguasai Halim, basis Gerakan 30 September/PKI membuktikan bahwa baik secara politis maupun militer gerakan G30S/PKI telah gagal. Selanjutnya operasi-operasi dijalankan di daerah-daerah lebih ditujukan kepada bentuk operasi pemulihan keamanan dan ketertiban. Penumpasan dan pembersihan terhadap sisa-sisa PKI.

Dalam mengatasi keadaan pasca Gerakan 30 September, Presiden Sukarno berusaha menenangkan keadaan. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden dalam pidatonya melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta yang disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia menyatakan “telah memanggil semua Panglima ABRI bersama-sama Wakil Perdana Menteri (Waperdam II) Dr. Leimena dan pejabat penting Negara dengan maksud segera menyelesaikan apa yang disebut dengan peristiwa Gerakan 30 September”.

Selanjutnya Presiden mengatakan : “untuk dapat menyelesaikan persoalan ini, telah diperintahkan supaya tetap tenang dan tertib dan untuk itu perlu dihindarkan kemungkinan bentrokan senjata. Dalam tekad dan perjuangan bangsa Indonesia dewasa ini, saya perintahkan untuk tetap mempertinggi kesiapsiagaan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Dwikora kepada seluruh rakyat Indonesia, saya serukan tetap tinggal tenang dan kepada semua Menteri dan petugas negara lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya sediakala.

Pimpinan Angkatan Darat dewasa ini langsung di bawah tanggung jawab saya dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat sementara saya tunjuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro Asisten III Men/Pangad.

Untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang tersangkut dengan Gerakan 30 September, telah saya tunjuk Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Strategis “Tjadangan Angkatan Darat (Kostrad) sesuai dengan kebijaksanaan yang saya gariskan”.[2]

Sementara itu para pemimpin PKI dan tokoh-tokoh peristiwa G30S semakin kehilangan kepercayaan terhadap diri mereka. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari penangkapan pihak yang berwajib. Pada tanggal 3 Oktober 1965, Pono dan Sjam pergi ke rumah Sudisman di Kayu Awet Rawasari untuk melaporkan, bahwa gerakan telah gagal.

Dalam pertemuan itu diambil kesimpulan perlawanan di Jakarta tidak mungkin lagi, kemudian sebagai tindak lanjutnya, Pono ditugasi oleh Sudisman ke Jawa Tengah untuk memberikan laporan kepada D.N. Aidit. Laporan itu pada intinya bahwa Gerakan 30 September telah mengalami kegagalan dan tidak mungkin lagi dilanjutkan.

Setelah mendapat laporan dari Pono di tempat pelariannya di Jawa Tengah, D.N. Aidit kemudian menggariskan kebijaksanaan baru. M.H. Lukman diperintahkan untuk memperjuangkannya­ di Jakarta. Di Jakarta, M.H. Lukman menemui Njoto, Sudisman, dan dalam pertemuan itu kebijaksanaan yang digariskan oleh D.N. Aidit diolah bersama-sama. Hasilnya ialah dikeluarkannya sebuah,. Statement CC PKI pada tanggal 5 Oktober 1965, yang isi pokoknya menyatakan bahwa :

  • PKI tidak ikut campur tangan dalam Gerakan 30 September.
  • PKI tidak tahu-menahu tentang anggota-anggota PKI yang tercantum namanya dalam Dewan Revolusi.
  • Mendukung penyelesaian secara politis, seperti yang telah digariskan oleh Presiden Sukarno.

Statement CC PKI ini walaupun tidak meluas, tetapi sempat disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar. Dari isi pernyataan tersebut pimpinan PKI telah menggunakan alternative cuci tangan sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya. Dengan tindakan demikian, seolah-olah tanggung jawab gerakan itu dilimpahkan kepada Letkol Untung cs atau dengan kata lain gerakan itu adalah gerakan intern Angkatan Darat.

Nampaknya PKI berusaha melepaskan keterlibatannya, serta beralih ke perjuangan politik dengan menyandarkan diri kepada Presiden Sukarno, karena kewibawaan dan pengaruh politik beliau masih kuat pada waktu itu. Di samping itu, sebagai pencetus ide Nasakom, PKI mengharapkan Presiden Sukarno dapat mempertahankan keberadaan komunisme (dalam hal ini PKI).

Pada tanggal 4 Oktober 1965, Pono yang ditugasi oleh Sudisman pergi ke Jawa Tengah, kembali ke Jakarta dengan membawa pesan dari D.N. Aidit. Pesan itu berisi supaya Sjam menyelamatkan diri dan jangan putus asa serta melanjutkan perjuangan partai. Di samping itu, D.N. Aidit mengirim instruksi melalui M.H. Lukman agar berupaya sedapat mungkin jangan sampai PKI dibubarkan.

Pada tanggal 5 Oktober 1965, Sjam pergi ke rumah Bono alias Walujo. Selanjutnya tanggal 6 Oktober 1965, Sjam bersama-­sama dengan Pono dan Hamim mengadakan pembicaraan untuk mengadakan pembagian daerah dalam rangka menyelamatkan diri dan melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya.

Dalam pertemuan itu diputuskan Sjam ditugasi ke Jawa Barat, Pono dan Bono alias Walujo ke Jawa Tengah, sedangkan Hamim, Sujono Pradigdo dan Wandi serta Oloan Hutapea tetap berada di Jakarta. Hal itu dilakukan karena tidak mungkin tetap berkumpul bersama-sama di Jakarta. Sesuai dengan keputusan tersebut, Syam pada tanggal 9 Oktober 1965 pergi ke Bandung (Jawa Barat), di sana ia berusaha memulihkan kembali kekuatan PKI dengan jalan mencari kader-­kader partai di kalangan anak muda untuk dijadikan koordinator dalam melakukan aktivitas PKI khususnya di daerah Bandung (Jawa Barat).

Dalam menghadapi situasi yang demikian, D.N. Aidit berusaha melakukan pendekatan kepada Presiden Sukarno, agar PKI terhindar dari pembubaran. Dari Solo, Aidit tiga kali mengirimkan surat kepada Presiden Sukarno. Surat pertama dibawa oleh Bono alias Walujo, yang mengatakan bahwa D.N. Aidit tidak bisa menghadiri sidang paripurna kabinet tanggal 6 Oktober 1965 di Bogor, karena tidak ada pesawat terbang.

Ia menyatakan bahwa keadaan di Jawa Tengah sudah berbalik. ABRI mulai menangkapi anggota-anggota PKI. Isi surat itu juga disertai saran-saran bagaimana seharusnya Presiden Sukarno menyelesaikan persoalan untuk mencegah berlangsungnya bentrokan massa. Bagi mereka yang langsung terlibat G30S/PKI, supaya Presiden Sukarno langsung menyelesaikannya secara politis. Saran ini mempunyai maksud untuk menyelamatkan legalitas PKI. Pada tanggal 6 Oktober 1965 itu, D.N. Aidit menulis surat kepada Presiden Sukarno, antara lain meminta agar Presiden Sukarno mengeluarkan keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Penyelesaian Dewan Jenderal dan G30S sepenuhnya berada di tangan Presiden/Pangti ABRI.
  2. Untuk itu diperlukan larangan untuk mengeluarkan pernyataan yang bersifat mengutuk Dewan Jenderal maupun
  3. Semua alat revolusi terutama ABRI, Orpol/Ormas dan korban supaya bekerja seperti sebelum G30S.
  4. Masalah keamanan supaya dikembalikan kepada AKRI dengan bantuan Front Nasional.
  5. Kepada alat revolusi supaya berkompetisi melaksanakan lima azimat revolusi.
  6. Dilarang tuduh-menuduh dan salah-menyalahkan.[3]

Sebaliknya D.N. Aidit telah menerima 2 (dua) pucuk surat dari Presiden Sukarno yang kepala suratnya memakai lambang kepresidenan. Isinya sebagai berikut :

“Surat saudara sudah saya terima, mengenai saran-saran yang saudara ajukan sangat saya perhatikan. Sementara ini saya belum dapat mengadakan pidato-pidato yang garis-garisnya sesuai dengan saran-saran saudara. Saya waktu ini membuat pidato-pidato secara umum sementara itu saya akan mengusahakan untuk merobah pikiran para Jenderal dan Panglima untuk tidak hanya memikirkan tugas menumpas G30S saja. Mengingat situasi, memang saudara tidak dapat lagi di Solo lebih lama. Jadi harus menyingkir dan selekasnya kembali ke Jakarta. Selanjutnya laporan-laporan saudara yang lain akan saya perhatikan benar-benar”.[4]

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid V: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-Sisanya (1965-1981), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]    Berita Yudha, 24 Oktober 1965

[3]    DR. A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan tugas, jilid 6, Masa Kebangkitan Orde Baru, hal.304

[4]    Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI), Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, jakarta, 1978, hal.193

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*