Pra 1948: Kabinet Syarifuddin Jatuh Muncul FDR (2) – Pemogokan Delanggu 28 Juni 1948

Pra 1948: Kabinet Syarifuddin Jatuh Muncul FDR  (2) – Pemogokan Delanggu 28 Juni 1948[1]

 

Dalam rangka menanamkan pengaruhnya maka FDR telah berupaya mendekati kaum buruh dan petani, terutama sekali pada organisasi BTI (Barisan Tani Indonesia), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang mempunyai keanggotaan kurang lebih 200.000-300.000 orang. Kekuatan-kekuatan politik ini dilibatkan oleh FDR di dalam perjuangan untuk mencapai tujuan politiknya, antara lain dengan mengobarkan suatu konfrontasi dengan pemerintah di Delanggu,[2] sesuatu tempat dimana negara mengusahakan penanaman kapas dan pabrik goni. Ladang-ladang kapas merupakan sumber utamabahan mentah untuk industri tekstil yang sedikit itu di wilayah Republik Indonesia.

Akibat pendudukan Belanda di daerah-daerah Republik Indonesia, terutama daerah-daerah yang subur dan daerah-daerah industri kecil, masalah makanan menjadi masalah gawat. Akibat blokade Belanda, mengalirnya pengungsi dari daerah pendudukan, dan tekanan jumlah penduduk yang meningkat kuat, membawa persoalan-persoalan baru. Penduduk ingin mengambil tanah-tanah konversi (milik asing maupun milik kasunanan Solo dan kesultanan Yogya), padahal Republik Indonesia menjadi milik perkebunan-perkebunan asing ini dalam rangka Manifes 1 November 1945. Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyadari bahwa masalah ini perlu ditinjau kembali karena kurang sesuai dengan alam kemerdekaan. Tekanan terhadap soal tanah/tuntutan upah yang lebih baik dan kekurangan-kekurangan di dalam bidang sandang/pangan akhirnya berwujud di dalam pemogokan Delanggu.

Pihak buruh di Delanggu di bawah pimpinan Lembaga Buruh Tani/LBT (bernaung di bawah SOBSI), sebenarnya sejak bulan Februari 1948, telah mengajukan tuntutan kenaikan gaji dan jatah beras kepada Pemerintah.[3] Pada prinsipnya pemerintah setuju untuk meluluskan permintaan tersebut, tetapi belum dapat memenuhi karena terhalang oleh persoalan-persoalan teknis, antara lain karena tidak tersedianya persediaan tekstil yang cukup dan akan membahayakan nasib perusahaan yang sangat diperlukan bagi industri tekstil. Akibat pertentangan yang semakin meruncing, LBT mengultimatum pemerintah, apabila tuntutan buruh tidak dipenuhi sampai tanggal 19 Juni, maka akan diadakan pemogokan. Jawaban pemerintah yang dianggap tidak memuaskan, mengakibatkan SOBSI pada tanggal 19 Juni 1948, pada jam 19.00, mengambil alih persoalan mogok, dan sejak itu masalah pemogokan menjadi masalah politik.

Tanggal23 Juni 1948 buruh mulai mogok di pabrik karung dan ditujuh perkebunan kapas. Masalah pemogokan, yang pada awalnya mengenai tuntutan beras dan tekstil untuk buruh yang disengketakan, meningkat menjadi masalah politik di kabinet maupun di KNIP. Menteri Kemakmuran RI, Sjafrudin Prawiranegara (dari Masyumi) menuduh bahwa pemogokan itu adalah sepenuhnya masalah politik, dan melalui pemberitaan pemerintah menyatakan bahwa para buruh yang melakukan pemogokan ini melemahkan perjuangan bangsa yang sedang menghadapi ancaman Belanda yang setiap saat akan melancarkan agresi militernya.[4]

Kekuatan yang pro pemerintah mengecam keras pemogokan ini yang mengatasnamakan hak-hak buruh, dan mereka bertanya mengapa di dalam kead?an sulit, SOBSI masih mencoba menarik keuntungan politik. Mengapa sekarang setelah Sayap Kiri tidak lagi mengemudikan negara, setelah SOBSI tidak lagi menjadi tulang punggung pemerintahan Sayap Kiri, pemimpin-pemimpin FDR menganjurkan pemogokan dalam masa negara di dalam keadaan bahaya. Pihak FDR membenarkan pemogokan ini karena mogok adalah senjata buruh yang terakhir, tetapi mereka menyangkal bahwa FD R adalah aktor intelektual dari pemogokan ini. SOBSI dengan gigih membela hak-hak buruh dan di dalam situasi inflasi clan kenaikan harga-harga dan kekecewaan-kekecewaan massal ini, mereka berhasil menjadi “pahlawan” rakyat.

Tiadanya keputusan politik untuk penyelesaian pemogokan ini secara cepat, menimbulkan konflik horizontal secara fisik yang cukup gawat. Pada tanggal 10 Juli petani-petani yang tergabung di dalam Sarikat Tani Islam Indonesia (STH), tetap bekerja dengan alasan untuk menyelamatkan tanaman-tanaman kapas yang masih muda. STH menyatakan bahwa pada suatu hari, 500 orang SOBSI mengeroyok petani-petani STH yang sedang bekerja. Insiden-insiden timbul karena pasukan Hizbullah bersenjata melawan para pemogok, clan mengakibatkan jatuhnya korban diantara para pemogok. Pembakaran rumah penculikan dan serangan­-serangan teror terjadi selama pemogokan ini dan suasananya menjadi cukup gawat. Adanya pasukan-pasukan yang “pro dan kontra” terlibat di dalam pemogokan yang saling berhadapan, atas kebijaksanaan Wakil Presiden/Menteri Pertahanan. Pasukan-pasukan TNI ditugaskan untuk mengamankan keadaan dengan mengirimkan kesatuan-kesatuan tentara untuk penjaga keamanan dan harus berada di luar soal-soal pemogokan.

FDR dan Masyumi dilarang untuk menempatkan pasukan-pasukannya untuk melakukan penjagaan-penjagaan, diganti oleh pasukan TNI.[5] Panglima Besar Sudirman menegaskan, bahwa ditugaskannya pasukan TNI untuk mengamankan pemogokan, diarahkan sepenuhnya untuk mengamankan keadaan, dan tidak melibatkan diri di dalam masalah pemogokan. Di dalam suasana yang gawat ini, TNI adalah kesatuan yang tidak mencampuri soal-soal praktis.[6]

Posisi fisik pemerintah kuat dengan sikapnya yang tegas dan wajar. Pemerintah menyatakan bersedia untuk menerima tuntutan­-tuntutan buruh tetapi di fihak lain menegaskan akan adanya kenyataan-kenyataan yang harus dipatuhi. Perdana Menteri Hatta meminta agar tokoh-tokoh buruh bekerja terus, sedangkan fihak FDR setuju dan meminta agar tuntutannya diakui sebagai suatu yang “benar dan adil”. Tanggal 18 Juli pemogokan Delanggu dihentikan. Posisi Hatta bertambah kuat, sedangkan senjata mogok FDR tidak dapat menumbangkan pemerintah Hatta.

***

 

[1]        Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Lihat : Soe Hok Gie : “Orang-orang di persimpangan kiri jalan  hal 200-206, dan lihat DR. A.H. Nasution :‘Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia VII'”, halaman 36-60.

[3]     Lihat: Soe Hok Gie : “Orang-orang di persimpangan kiri jalan”-1999, hal 201-202

[4]     Lihat Ann Swift: The road to Madiun. The Indonesian Communist Uprising of 1948.Cornell University 1989, hal. 41-42, juga pelajari G.N. T. Kahin : “Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia 1945”, alih bahasa Nin Bakdi Soemanto. Sebelas Maret University Press 1995, hal. 336-338.

[5]     Batalyon Taruma Negara di bawah pimpinan Mayor Sentot Iskandar Dinata, pada tanggal 10 Jull 1948 ditugaskan untuk mengamankan situasi pemogokan Delanggu, setelah terjadi insiden berdarah antara para pemogok di bawah SOBSI/SARBUPRI dengan fihak STII/SBII yang membawa korban 5 orang luka dan satu meninggal. Bahkan fihak SARBUPRI juga telah berusaha memancing ketegangan dengan para prajurit Siliwangi, mendatangkan pasukan bersenjata PESINDO, namun situasi dapat diatasi dengan adanya peraturan Dewan Pertahanan Daerah, Nomor 8 dan 9 dan surat perintah Kmd Bat 11/84, untuk diadakannya jam malam dan pasukan PESINDO segera ditarik kembali. Buku ini tidak diterbitkan.

[6]     Lihat : Soe Hok Gie : “Orang-orang di persimpangan kiri jalan”, mengutip dari harian Nasional tanggal 20 Maret 1948, terbitan Yayasan Bentang Budaya-Yogyakarta 1999-halaman 2044-­2045. SHG mengutip wawancara Panglima Besar oleh harian Nasional, 16 Juli 1948.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*