Pra 1948: Kabinet Syarifuddin Jatuh Muncul FDR (1) – Oposisi FDR di KNIP

Pra 1948: Kabinet Syarifuddin Jatuh Muncul FDR  (1) – Oposisi FDR di KNIP[1]

 

Hanya dalam waktu 18 hari sejak Kabinet Amir Syarifuddin memimpin pemerintahan,[2] Belanda melancarkan perang kolonialnya yang pertama tanggal 21 Juli 1947. Dalam agresi militer pertama, sistem pertahanan RI yang berbentuk linier terpaksa bobol menahan arus serangan Belanda. Namun agresi Belanda ini segera diakhiri dengan adanya campur tangan pihak luar, karena PBB dan KTN mengusulkan untuk diadakan suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang sedang bertempur, lahirlah perjanjian Indonesia- Belanda di bawah Komisi Tiga Negara di geladak kapal Renville, sehingga dikenal sebagai Perjanjian Renville dan beberapa hari kemudian kabinet kiri jatuh.

Wakil Presiden Moh. Hatta yang ditunjuk sebagai formatur penyusunan Kabinet Baru, berhasil menempatkan personalianya dan menentukan program sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan persetujuan Renville
  2. Mempercepat pembentukan NIS
  3. Rasionalisasi Angkatan Perang
  4. Pembangunan

Sebelum Kabinet Presidentil ini terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948 Hatta sebagai pemegang mandat, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi telah memberikan 4 kursi untuk golongan sosialis. Akan tetapi tawaran ini tidak diterima, karena mereka menghendaki 9 kursi dan menuntut tempat-tempat yang merupakan unsur-unsur terpenting, seperti Bidang Perhubungan dan Sosial, Penerangan, Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Sudah barang tentu keinginan mereka ditolak, dan bagi Hatta yang merupakan seorang tokoh anti komunis yang konsekwen dalam hal ini tidak ada tawar menawar lagi, ialah golongan kiri diberikan 4 kursi dengan sekaligus ditentukan dimana mereka harus duduk.

Setelah Kabinet Hatta dilantik pada tanggal 3 Februari 1948, Perdana Menteri Hatta berpidato di hadapan sidang Badan Pekerja KNIP untuk memperjelas kemana perjuangan Republik Indonesia akan diarahkan. Dari pidato itu dapat diketahui dengan gamblang perbedaan politik Hatta dengan grup Sayap Kiri-Front Demokrasi Rakyat.Tekanan Hatta diletakkan kepada aspek-aspek yang pragmatis, sedangkan Arnir Syarifuddin diletakkan kepada segi-segi ideologi. Sejak itu pertentangan-pertentangan antar partai-partai politik Pemerintah dan pihak oposisi semakin menghebat.

Akibatnya golongan sayap kiri dengan keras melakukan oposisi dan menuntut dibubarkannya Kabinet Presidentil Hatta dan diganti Kabinet Parlementer Nasional, sehingga orang-orang dari partai kiri ikut duduk di dalamnya.[3] Dalam memperkuat oposisinya di bidang politik ini pada tanggal 26 Februari 1948 golongan kiri telah mengadakan suatu pertemuan umum di Sala yang dihadiri oleh para tokoh Komunis Indonesia yang menelorkan Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang merupakan fungsi dari kekuatan-kekuatan dan partai sayap kiri dengan Amir Syarifuddinsebagai ketuanya. Meskipun potensi mereka telah dipusatkan, namun beberapa hari sebelumnya partai Sosial di bawah Amir telah mengalami perpecahan, dimana Syahrir berhasil menarik orang-orang cendekiawan ke pihaknya, yang kemudian dikenal sebagai orang-orang sosialis kanan.

Sementara itu Kabinet Hatta baru terbentuk segera dihadapkan kepada berbagai macam kesulitan, terutama penyelesaian persetujuan Renville dengan Belanda dan perbaikan keadaan ekonomi yang parah. Penderitaan ekonomi yang sangat terasa bagi sebagian besar penduduk itu.

Dalam rangka mengatasi persoalan ekonomi, maka Kabinet Hatta mengambil kebijakan yang dikenal dengan sebutan program Rasionalisasi dan Rekonstruksi yang disingkat menjadi Re-Ra. Dengan Re-Ra Kabinet Hatta dapat mengatasi dua persoalan pokok sekaligus yaitu mengecilkan defisit dan anggaran belanja negara serta menyusun tentara, suatu komando dalam bentuk yang efektif, karena Hatta yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan menyadari adanya bahaya dengan terbentuknya TNI-Masyarakat.

Sebenarnya reorganisasi Angkatan Perang adalah perwujudan dari misi Zainal Baharuddin dari Sayap Kiri yang telah diterima oleh BP-KNIP tanggal 20 September 1947 yakni semasa Amir Syarifuddin menjabat Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Maksud golongan kiri mengadakan misi tersebut ialah menempatkan Angkatan Perang di bawah komando kaum Komunis cq. Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Undang-undang No. 3 tahun 1948 tentang rasionalisasi yang telah dipersiapkan sejak masa Amir, setelah Kabinet Hatta berkuasa maka pelaksanaannya ditentang oleh golongan kiri sendiri. Padahal Pemerintah Hatta berusaha mengkoordinir dirinya via rasionalisasi di semua lapangan untuk melaksanakan dan menyesuaikan diri dengan persetujuan Renville. Bila sayap kiri dengan keras melakukan oposisinya, hanyalah mencari-cari alasan untuk menghancurkan Pemerintah Hatta yang kesemuanya berakar dari pengaruh politik dan ideologi.

Selain itu, semasa Amir berkuasa kecuali telah membina TNI­ Masyarakat beserta orang-orangnya dan menandatangani perjanjian Renville yang sedikit banyak makin menguntungkan perjuangan golongan kiri, juga telah mengirimkan perutusan ke Eropa Timur. Soeripno seorang mahasiswa yang sedang menuntut pelajaran di negara Sosialis Polandia, oleh Kabinet Amir telah diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa RI, yang di kemudian hari berhasil meratifikasi pembukaan hubungan konsuler antara Pemerintah Indonesia dan pihak Rusia yang diwakili oleh Duta Besar Sovyet M.A. Salim di Praha. Dengan demikian jelas kaum Komunis Indonesia mulai mencari kontak untuk mendapatkan dukungan diplomatik dengan pusat gerakan Komunis dunia, yang kemudian hari ternyata Musso yang telah berpuluh-puluh tahun dididik dan digembleng tentang taktik dan strategi dasar perjuangan Komunis di Moskow, segera didatangkan kembali ke tanah air.[4]

Sikap Amir Syarifuddin yang keras melakukan oposisi terhadap Pemerintah Hatta menimbulkan perpecahan di dalam Partai Sosialis. Kelompok Syahrir rnenentang tindakan Amir, dan dengan telah adanya perbedaan lainnya yang telah ada sebelumnya, Syahrir akhirnya memisahkan diri dari Partai Sosialis dan koalisi sayap Kiri, pada tanggal 13 Februari 1948. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI), partai baru ini segera bersumpah untuk mendukung pemerintahan Hatta. Sejak itu pimpinan sisa Partai Sosialis berada di tangan Amir Syarifuddin dan rekan-rekannya, Tan Ling Djie, Abdulmadjid. Propaganda kampanye oleh tokoh-tokoh FDR ke seluruh karesidenan di wilayah Republik Indonesia diJawa Tengah dan Jawa Timur, dilaksanakan secara intensip.[5]

Berlandaskan konsep kampanye yang telah diputuskan oleh Dewan Harian FDR tertanggal 5 Februari 1948 yang terdiri dari 10 pasal, yang terpenting adalah pembubaran kabinet Presidentil dan diganti secepatnya dengan Kabinet Parlementer, dengan formatur-­formaturnya harus dari Sayap Kiri-Front Demokrasi Rakyat. Kabinet Hatta bukanlah suatu kabinet ahli, tetapi kabinet Masyumi yang ditutupi oleh Wakil Presiden Hatta. FDR tidak dapat menerima kabinet Masyumi, karena pemerintah ini berbau agama dan para pemimpin agama Islam dapat bertindak semaunya. Jelas ini bertentangan dengan perjuangan FDR yang memperjuangkan diterimanya prinsip sosialisme dan komunisme.

Kampanye-kampanye dilakukan secara bertahap. Pertama, mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan­-pertemuan tertutup, pertemuan bersama dengan partai­partai dan organisasi lain seperti PNI, PSII, Masyumi, Parkindo, BPRI. Kedua, mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat pemerintah, polisi, ten tara, terutama dengan para bawahan. Ketiga, FDR mewaspadai agar agama jangan digunakan oleh pemimpin-pemimpinnya untuk kepentingan mereka sendiri. FDR setuju dengan ajaran agama, tetapidengan cara“delicate teaching”. Tujuan sosialis komunis adalah tujuan yang ideal baginya, dan FDR menyatakan pula, apabila kekuasaannya telah berada di tangannya, semuanya akan berjalan dengan beres. Aktivitas lainnya di dalam melakukan aksi propagandanya adalah kampanye pers, penyebaran pamflet-pamflet, poster-poster, siaran radio, melakukan demonstrasi dan lain-lain. Di dalam tahap ini belum dipandang waktunya untuk mengadakan pemogokan-pemogokan, pemboikotan-pemboikotan sebagai alat perjuangan yang demokratis.

Lawan-Iawan FDR kemudian menemukan, bahwa ternyata rencana kampanye FDR ini tidak terdiri atas 10 fasal, tetapi sebelas (11) fasal. Fasal ini menyatakan perlu dipersiapkannya aksi-aksi ilegal, yang berbunyi :

  1. Menimbulkan kekacauan dimana-mana, selama kabinet Masyumi masih memerintah dengan mengerahkan gerombolan-gerombolan untuk melakukan plunder, merompak secara intensip siang dan malam. Polisi tidak cukup kuat untuk menumpasnya. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat, seluruh rakyat akan hidup dalam ketakutan yang tetap dan sebagai akibatnya rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.
  2. Tindakan-tindakan keras hams dijalankan seperti menculik, kalau perlu terhadap orang-orang (termasuk mereka yang telah keluar dari FDR) yang menentang rencana dari FDR, Partai Buruh Merdeka, Sarekat Buruh Gula dan lain-lain.

Akibatnya hubungan antara FDR dan Kabinet Hatta semakin renggang sementara itu oposisi FDR semakin hari semakin radikal.

Namun pada bulan Maret, April tahun 1948 relatif tenang bagi Republik, karena secara formal Amir Syarifuddin, Ketua FDR menyatakan kesediaannya untuk melakukan “oposisi loyal”, membantu pelaksanaan Renville dan upaya-upaya untuk melancarkan penerimaan pasukan-pasukan yang di”hijrahkan” dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Tantangan terhadap salah satu program Kabinet Hatta, yaitu melakukan Rasionalisasi dan Reorganisasi (Re-Ra), sekalipun Panglima Besar Sudirman secara bijaksana mencoba untuk menenangkan situasi dan membela Kabinet Hatta.[6] Panglima Besar menyatakan bahwa Angkatan Perang RI telah siap untuk melaksanakan Rasionalisasi dan Reorganisasi karena telah direncanakan sejak Kabinet Syahrir, sebuah Kabinet yang didukung Sayap Kiri.

Namun mulai akhir Mei 1948, Front Demokrasi Rakyat merubah strategi dan meningkatkan oposisinya yang lebih radikal terhadap Pemerintah Hatta, yang juga disebutnya sebagai kabinet Masyumi, sedangkan Pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri untuk memimpin pemerintahan tanpa melibatkan Sayap Kiri/FDR. Sejak akhir Mei dan awal Juni, FDR meningkatkan kampanye perlawanan lebih keras dan lebih terarah terhadap pemerintah.Serangan politiknya semakin meningkat terutama diarahkan kepada partai Masyumi, serangan agitatif meningkat agar merealisasikan hubungan diplomatik dengan Rusia dan mendesak kepada pemerintah agar bersikap lebih keras terhadap Belanda yang semakin merupakan ancaman nyata.

Dalam rangka mendapatkan dukungan politik dan militer, Front Demokrasi Rakyat /FDR di Komite Nasional Indonesia Pusat meningkatkan propaganda-propaganda dengan segala cara untuk memenangkan pengaruh simpati. Penggalangan politik dilakukan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai strata masyarakat di dalam Republik Indonesia, dari para pemuda yang tidak sabar dan tidak puas terhadap sikap pemerintah yang terlalu lunak terhadap Belanda, dari para anggota TNI yang kecewa terkena oleh program Rasionalisasi­Rekonstruksi (Re- Ra), para petani yang nasibnya selalu berada di dalam keadaan tidak baik karena padatnya penduduk terutama di wilayahJawa Tengah, ketidakpuasan para buruh (yang menderita paling berat), karena sebagian besar hidup di kota-kota, begitu pula karena ketatnya blokade laut fihak Belanda dan lain-lain.[7]Meski oposisi FDR semakin menguat, namun FD R masih melakukan oposisi secara parlementer. Program oposisi FDR secara parlementer adalah :

  1. Mempengaruhi BP TNI untuk meninggalkan mosi supaya program FDR harus menjadi program pemerintah, oleh karena itu pemerintah Hatta harus dibubarkan dan diganti dengan pemerintahan parlementer.
  2. Mempercepat pembentukan Front Nasional dan selanjutnya apabila front sudah terbentuk maka Front Nasional akan mengadakan kampanye yang luas untuk membubarkan kabinet.
  3. Jika rencana gagal akan dilancarkan demokrasi luas oleh kaum buruh, prajurit dan golongan yang dapat diajak bergabung serta disusul dengan pemogokkan umum seperti dalam peristiwa pemogokkan Delanggu tanggal 2 Juni 1948.[8]

***

[1]        Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]        Dengan bubamya Kabinet ke IV ST. Syahrir maka terbentuklah Kabinet (ke V) Amir Syarifuddin pada tangga13 Jull 1947. Setelah Kabinet Amir Syarifuddin bubar maka diganti dengan Kabinet ke VI Hatta yang terbentuk pada tangga129 Januari 1948; Lihat Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Parta; Komunie Indonesia dan G 30 S/PKl, Team Serining Pusat, Jakarta, Th. 69, hal 5

[3]        Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia, Bandung, Th. 1985, ha1. 80-81

[4]        Ibid, halo 83

[5]        Lihat Kahin, George Mc. Turnan, “Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia”.  Alih           bahasa dari buku : Nationalism and Revolution In Indonesia, oleh Nina Bakdi Soemanto. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 326-327

[6]        Laporan Komisaris Polisi K.H. Mochammad Oemargatab, Kepala Bagian P.A.M. No. Pol 234/A.R. Pam, tertanggl 4 Juni 1948, perihal : “Ichtisar dari kegiatan-kegiatan FDR sedjak terbentuknya Kabinet Hatta teratir setjara chronologisch”, dikutif kembali oleh Hirnawan Sutanto, “Madiun, Dari Republik ke Republik ,Thesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hat. 37-38

[7]        Lihat : Soe Hok Gie : ‘Orang-orang dipersimpangan kiri jalan”, mengutip dari harlan Nasional tanggal 20 Maret 1948, terbitan Yayasan Benteng Budaya-Yogyakarta 1999, halaman 178-179

[8]        Ibid, hal. 179

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*