PKI MENUNTUT PEMBENTUKAN KABINET  NASAKOM

PKI MENUNTUT PEMBENTUKAN KABINET  NASAKOM [1]

 

19 Januari 1963

 

Hujan turun terus-menerus di lbu kota di masa belakangan ini. Hawa dingin, kampung terendam, jalan berlubang dan becek, kehidupan rakyat jadi sengsara. Selama bulan Desember tidak ada pembagian beras melalui Rukun Tetangga (RT). Bulan ini sudah lewat lebih separuh, toh beras belum juga dapat diambil di toko-toko sandang pangan. Harga beras di luar sudah bukan main antara Rp 60,00 dan Rp 70,00 seliter.

Kemarin sebuah delegasi kader-kader wanita SOBSI menemui Wakil Kepala Daerah Jakarta Raya Henk Ngantung menyampaikan usul-usul untuk mengatasi kesulitan sandang pangan. Henk Ngantung menjawab, hari ini diharapkan sudah tiba di Tanjung Priok kapal pertama yang mengangkut beras dari luar negeri sebanyak 10.000 ton.

Kemarin mobil-mobil yang lewat di Jalan Merdeka ditempeli oleh rakyat yang sedang berdemonstrasi dengan selebaran-­selebaran. lsi selebaran ialah meminta beras. Masalah beras tampaknya kian genting. Di luar Jakarta harganya membubung. Di Jawa Barat sudah terjadi adanya anggota-anggota Tentara yang pergi ke Jawa Tengah menodong rakyat dan mengambil beras di sana.

Apakah semua ini sampai di telinga Presiden? Kemarin Presiden melantik Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) yang bertugas membantu Pemimpin Besar Revolusi dalam perjuangan mencapai penyelesaian tujuan revolusi. MPPR yang diketuai sendiri oleh Presiden beranggotakan 13 orang yakni Chaerul Saleh, Zainul Arifin, Nasution, Subandrio , Yani, Martadinata, Omar Dani, Sukarno Djoyo nagoro, Ipik Gandamana, Kadarusman, Ali Sastroamidjojo, ldham Chalid, Aidit.

Kesulitan sandang panganyang dialami oleh rakyat telah dieksploitir sepenuhnya oleh PKI untuk terus terang menyatakan tuntutan-tuntutan politiknya. Aidit giat sekali berpidato di mana-mana seperti di Bandung, Cianjur, Cipanas, Jakarta dan lain-lain. PKI menuntut supaya dibentuk kabinet Nasakom sebab hanya dengan begitu kesulitan-kesulitan sekarang dapat diatasi.

Aidit mengatakan gagasan kabinet Nasakom mendapat dukungan semua unsur Nasakom yaitu dari Nasionalis berupa setujunya Ali Sastroamidjojo (PNI), dari Agama berupa setujunya Perti dan sudah barang tentu dari Komunis sendiri. Hanya yang tidak disebutkan oleh Aidit ialah sikap NU sangat gereserveerd terhadap gagasan kabinet Nasakom, begitu juga sikap Tentara sangat gereserveerd adanya.

Brigjen M.T. Haryono menyatakan kepada saya apabila sampai terbentuk kabinet Nasakom, hal itu akan mempunyai konsekuensi di bidang politik luar negeri. Sikap Amerika Serikat akan jadi kaku terhadap Indonesia dan pinjaman yang dibayangkannya kepada Indonesia niscaya tidak muncul. Dari Uni Soviet tidak bisa diharapkan apa-apa karena Soviet hanya bisa memberikan kapal-kapal perang dan bukan barang­-barang konsumsi.

Duta Besar Howard P. Jones dan atase militer AS Kolonel Benson sangat aktif mengesankan kepada pihak MBAD betapa khawatirnya. Amerika apabila sampai terbentuk kabinet Nasakom. Ketika saya persoalkan mengapa pimpinan Tentara tidak menyampaikan pendapatnya kepada Presiden mengenai implikasi-implikasi politik di belakang pemotongan anggaran Tentara dan pembentukan kabinet Nasakom, maka Haryono berkata:

“Kau tidak tahu siapa Yani.

Ia hanya orang militer teknis, tidak punya perasaan terhadap soal-soal politik. Nasution lain, ia lebih matang.”

Saya bertanya:

“Bagaimana Presiden bisa mengetahui dengan persis apa yang hidup di kalangan pimpinan Tentara kalau hal itu tidak disampaikan kepadanya oleh Yani?” Brigjen Haryono tidak menjawab.

Dalam pada itu terdapat dua versi cerita tentang pendirian Sukarno mengenai kabinet Nasakom versi pertama seperti yang diceritakan oleh wartawan Belanda Hans Martinot kepada seorang teman saya baru-baru ini “Sukarno is nooit serieus met de Nasakom (Sukarno tidak pernah bersungguh-sungguh dengan Nasakom). Ia cuma bermain-main saja”. Versi kedua berasal dari Kolonel Sabur yang menyatakan Presiden tetap bertekad meneruskan pelaksanaan terbentuknya kabinet Nasakom. Manakah yang benar? (SA)

 

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 324-326.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*