PKI MAU MASUK KABINET

PKI MAU MASUK KABINET[1]

 

 

3 FebruarI 1961

 

Mulai hari ini koran PKI Harian Rakyat dilarang terbit oleh Penguasa Perang Jakarta Raya. Alasannya ialah karena dia memuat pidato sambutan ketua PKI D.N. Aidit pada resepsi genap 10 tahun usia Harian Rakyat. Aidit di situ mengajukan “tuntutan perubahan dalam struktur dan personalia kebinet “, selanjutnya menyinggung -nyinggung, soal demokrasi dan kebebasan politik”. Menurut Penguasa Perang, hal itu “langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi suasana politik dewasa ini.”

Pada resepsi Harian Rakyat juga berbicara Njoto. Ia mengemukakan tentang ”hukum sejarah yang pasti menang” ialah “kemerdekaan menang atas penjajahan, demokrasi menang atas fascisme, perdamaian menang atas agresi, revolusi menang atas kontra-revolusi dan sosialisme serta komunisme menang atas kapitalisme”. Cara berpikir ini dibawanya pula ke dalam bidang pers.

Maka Njoto berkata:

“habisnya riwayat pers anti-Manipol adalah sebagai keharusan sejarah.”

Aidit mempersoalkan tentang kabinet gotong royong. Ini berarti kaum komunis harus ikut dalam kabinet. Tetapi Aidit dengan cerdik mengemukakan, “Pembentukan kabinet gotong royong bukanlah pertama-tama untuk kepentingan kaum komunis melainkan untuk kuatnya persatuan nasional agar mampu melaksanakan Tri-program Kabinet Kerja dan pola pembangunan nasional tahapan pertama.”

Hari ini tersiar berita, tidak lama lagi saya akan dihadapkan ke muka sidang pengadilan negeri istimewa Jakarta. Perkaranya ialah pengaduan yang diajukan oleh Supeno dan Fransisca Fanggidaej bulan Oktober lalu berhubung dengan tajuk rencana yang saya tulis dalam harian Pedoman bulan September 1960 tatkala memperingati hari ulang tahun pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.

Dalam tajuk rencana itu saya katakan Supeno dan Fransisca yang pergi menghadiri Konperensi Pemuda di Calcutta di bulan Februari 1948 telah kembali ke tanah air “dengan membawa garis baru Kominform”. Dalam pengaduan mereka dikatakan hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap mereka. Adapun mereka mengadu itu sebagai anggota DPR-GR/MPRS dan surat pengaduan langsung disampaikan kepada Jaksa Agung Mr. Gunawan. Jaksa yang memeriksa saya yaitu John Naro mengatakan; Jaksa Agung khusus meminta supaya perkara pengadan ini disidangkan. Kesimpulan saya, kalau begitu soalini akan menjadi pengadilan politik.

Dalam pada itu surat kabar Pedoman sendiri tiada lagi terbit sejak dilarang terbit oleh pemerintah Sukarno pada tanggal 7 Januari 1961. Atas keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya Kol. Umar Wirahadikusuma, maka izin penerbitan Pedoman dicabut mulai tanggal 9 Januari 1961.

Berhubung dengan kejadian ini, maka surat kabar India Hindustan Times pada tanggal 20 Januari 1961 menulis:

“Demokrasi terpimpin di Indonesia hanyalah sebuah nama lain untuk diktatur yang berpusat sekitar pribadi Presiden Sukarno”.

Di bulan September 1960 pemerintah Sukarno menutup enam percetakan, sebagian besar tidak anti-komunis akan tetapi non-komunis. Pukulan yang diberikan adalah berdasarkan alasan yang terlalu diketahui adanya. Percetakan-percetakan ini telah mencetak koran-koran yang “telah dipakai atau akan dipergunakan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban umum “.

Yang paling buruk adalah peristiwa yang dialami oleh Pedoman, sebuah surat kabar sosialis yang terkenal. Secara perbandingan , maka pers komunis tidaklah demikian Hindustan Times.

Tidak lama sesudah izin terbit Pedoman dicabut oleh penguasa, maka surat kabar Jerman Barat Die Welt yang berpengaruh itu memuat di halaman depannya sebuah berita tentang Pedoman verboten(Pedoman dilarang). Pedoman das letzte, grosse Oppositionsblatt” (Pedoman, harian oposisi terakhir dan terbesar). (DTS)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 6-8.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*