PKI, Dari Garis Zdhanov Ke Garis Stalin (3): Tesis PKI Tentang Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI)

PKI, Dari Garis Zdhanov Ke Garis Stalin (3): Tesis PKI Tentang Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI)[1]

 

Akibat razia Agustus 1951, PKI mengalami kehancuran total. Oleh karena itu dalam tubuh PKI sudah timbul pemikiran tentang konsepsi revolusi Indonesia.[2]

Tesis PKI tentang revolusi Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang belum merdeka penuh. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal. Oleh karena itu dalam kongres tersebut ditetapkan mengenai sasaran-sasaran revolusi Indonesia, tugas-tugas revolusi serta kekuatan-kekuatan pendorong, karakter dan perspektifnya. Kemerdekaan nasional penuh serta perubahan-perubahan demokratis perlu dicapai, sehingga bagi PKI pembentukan Front Persatuan Nasional atas dasar persekutuan buruh dan tani adalah sangat penting.[3]

Pada Kongres V PKI diJakarta pada bulan Maret 1954, DN. Aidit mengemukakan tiga hal pokok yaitu:

  • pertama, konsep tentang revolusi Indonesia;
  • kedua, dasar-dasar untuk pekerjaan partai dalam menggalang front persatuan nasional, dan
  • ketiga, pembangunan partai.

Oleh karena itu dalam kongres tersebut ditetapkan mengenai sasaran-sasaran revolusi Indonesia, tugas-tugas revolusi serta kekuatan-kekuatan pendorong, karakter dan perspektifnya.

Menurut PKI sasaran-sasaran pokok atau musuh pokok revolusi Indonesia seperti tercantum dalam program PKI adalah imperialisme dan feodalisme terutama imperialisme Belanda.

Revolusi Indonesia tidak hanya melawan borjuasi besar di negara-negara imperialisme dan tuan tanah di dalam negeri, tetapi juga melawan kaum komprador atau agen-agen imperialisme asing yang terdiri dari orang-orang Indonesia sendiri.

Untuk lebih mengenal dan saling mengerti antara PKI dengan lain-lain partai dan organisasi rakyat, maka CC PKI selalu memberikan ceramah-ceramah di daerah-daerah yang pada pokoknya merupakan analisa bahwa buruknya nasib semua golongan rakyat pada waktu ini bukan karena kemerdekaan Indonesia masih baru, akan tetapi karena Indonesia sekarang ini adalah negeri jajahan model baru.

Menurut PKI perjanjian KMB merupakan perjanjian untuk mewujudkan penjajahan model baru dan sama sekali bukan perjanjian untuk menyerahkan kedaulatan yang penuh. Bagi PKI yang harus dilakukan adalah harus merubah keadaan dari penjajahan model baru menjadi kemerdekaan nasional yang penuh.

Hal ini hanya mungkin dengan jalan mewujudkan dan menggunakan satu organisasi yang mempersatukan kekuatan semua golongan-golongan rakyat mulai dari desa-desa, yaitu organisasi Front Persatuan Nasional. Untuk mewujudkan Front Persatuan Nasional ini, maka organisasi-organisasi tani, pemuda, wanita, kebudayaan dan lain-lain harus didirikan dan dikuatkan sampai ditiap desa.

Disamping ini perlu dibentuk badan-badan atau panitia-panitia yang dapat mengatur adanya kerjasama antara pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota dari berbagai partai dan organisasi masa di desa-desa, kabupaten-kabupaten, propinsi­propinsi seluruh Indonesia.[4]

Selain itu Indonesia dinilai masih berada dalam cengkeraman krisis ekonomi, termasuk juga pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial. Di samping imperialisme asing, harus dilihat pula kaum komprador karena kaum komprador merupakan kaki tangannya imperialis yang ada di berbagai sektor antara lain: di pemerintahan, jawatan ekonomi, keuangan, kebudayaan, universitas, ormas, pers, angkatan perang, kepolisian, kepanitiaan resmi dan tidak resmi, badan penyelidik, keagamaan, gerombolan bandit dan lain-Iain.[5]

Konsep tentang revolusi Indonesia yang disusun oleh DN. Aidit ini kemudian diterbitkan dengan judul Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI).

Menurut PKI kaum imperialisme tidak mungkin digulingkan tanpa menggulingkan tuan tanah feodal. Untuk dapat menggulingkan tuan tanah feodal diperlukan Front Persatuan Nasional anti imperialisme yang terdiri dari front buruh dan anti feodal.

Dengan berpegang teguh pada teori Lenin mengenai tugas pokok partai komunis dalam revolusi di negara-negara jajahan atau setengah jajahan, Aidit berpendapat, agar PKI sukses dalam melawan imperialisme dan feodalisme, maka PKI perlu menghimpun berbagai unsur-unsur di dalam masyarakat yang dianggap sudah di “rugikan” oleh imperialisme dan feodalisme, yaitu kaum buruh, kaum tani, berjuasi kecil di kota dan borjuasi nasional di dalam suatu jajaran yang disebut Front Persatuan Nasional.

Untuk dapat keluar dari keadaan setengah jajahan dan setengah feodal, dan untuk membentuk pemerintah “rakyat”, sesuai dengan program PKI adalah mengubah imbangan kekuatan antara kaum imperialisme, klas tuan tanah dan borjuasi komprador di satu pihak dan kekuatan rakyat di pihak lain.

Jalan keluarnya menurut PKI terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani.[6] PKI sangat memerlukan dukungan dari massa buruh dan tani dalam perjuangannya.[7] Hal ini disebut dengan garis massa.

Menurut PKI kaum buruh adalah kekuatan pokok revolusi yang “paling revolusioner” dan dianggap “terpercaya”. Sedangkan kaum tani menurut PKI adalah golongan yang paling terhisap dan paling tertindas apabila dibandingkan dengan lapisan-Iapisan masyarakat lainnya.

Oleh karena itu tugas pokok PKI adalah mendapatkan dukungan dari massa buruh dan massa tani sebanyak mungkin dengan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi kaum buruh dan tani dengan berbagai macam dalih dan propaganda agar mereka menjadi kekuatan pokoknya.

Pada Kongres V PKI, tahun 1954 itu Aidit menyatakan tekadnya untuk “meng- lndonesiakan Marxisme- Leninisme” dan menempuh taktik komunis yang klasik, yaitu “front persatuan nasional”.[8]

Artinya PKI bekerjasama dengan golongan-golongan non komunis dan bersedia mendukung pemerintah (kabinet) sekalipun dianggap berjuasi nasional. Taktik ini sejalan dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Uni Sovyet dan RRC terhadap negara-negara baru merdeka di Asia yang dianggap netral, (termasuk Indonesia) dalam rangka “global strategy” gerakan komunis internasional.[9]

Front Persatuan Nasional yang diterapkan oleh kaum komunis adalah garis politik yang diterapkan berdasarkan penilaian atas semua kekuatan klas di suatu negara dan berdasarkan pengalaman gerakan komunis internasional. Lenin membedakan revolusi di negeri imperialis dan revolusi di negeri jajahan dan negeri “tergantung”[10] yakni negeri-negeri yang menderita penindasan imperialis dari negara-negara lain, sebagai berikut :

  1. Revolusi di negeri-negeri imperialisme muncul karena di negara-negara itu borjuasinya adalah penindas bangsa-bangsa lain, dianggap kontra revolusioner dalam segala tingkatan dari revolusi. Elemen nasional sebagai suatu elemen perjuangan untuk emansipasi, tidak terdapat di negeri-negeri ini.
  2. Revolusi di negeri-negeri jajahan dan negeri-negeri tergantung, karena penindasan yang dilakukan oleh imperialisme negara­-negara lain adalah salah satu faktor dari revolusi.

Borjuasi nasional pada tingkatan tertentu dan untuk masa tertentu, bisa menyokong gerakan revolusioner di negerinya dalam melawan imperialisme. Revolusi di Rusia ditujukan terhadap borjuasi liberal yang kontra revolusioner karena pada zaman Tsar, Rusia juga menjajah bangsa-bangsa lain. Kaum komunis tidak bisa membikin blok dan bekerjasama dengan borjuasi liberal. Pada revolusi Cina kaum komunis bisa membikin blok dan bekerjasama dengan borjuasi nasional, karena Cina adalah negeri yang ditindas dan negeri setengah jajahan. Berdasarkan perbedaan kedua revolusi tersebut, untuk melawan imperialisme asing dalam revolusi di negeri jajahan termasuk Indonesia maka klas buruh bisa dan perlu membikin blok serta mengadakan kerjasama dengan borjuasi nasional.[11]

Di dalam Sidang PIeno ke-4 Comite Central bulan Oktober 1953, PKI merumuskan program tuntutan : “Selesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya.”

PKI menganalisa kekuatan klas-klas. Disimpulkan bahwa di Indonesia ada tiga macam kekuatan politik yang mempunyai konsepsi sendiri-sendiri. Tiga macam kekuatan tersebut adalah :

  • Kekuatan”Kepala Batu”, yaitu kekuatan yang menolak “perjuangan” PKI, yaitu “kaum komprador” dan “feodal”, yang bertujuan untuk membikin Indonesia menjadi satu negara yang hanya bentuknya saja merdeka, tetapi pada hakekatnya tunduk pada imperialisme, membela kepentingan-kepentingan kapitalis asing dan tuan tanah.
  • Kekuatan Progresif atau kekuatan maju, yang mendukung “perjuangan”PKI, yaitu proletariat dan “rakyat pekerja” antara lain kaum buruh, tani, borjuasi kecil di kota, kaum miskin, pedagang kecil, dan kaum terpelajar yang revolusioner. Kekuatan ini, sebagaimana dikatakan oleh Aidit, bertujuan untuk: “Menyelesaikan Tuntutan­tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya.
  • Kekuatan Tengah, yaitu “kekuatan yang hanya mendukung “perjuangan” PKI, apabila massa luas mendukungnya. Mereka adalah borjuasi nasional.

PKI berusaha menggabungkan dua kekuatan yaitu kekuatan tengah dan kekuatan progresif untuk melawan kekuatan “Kepala batu” [12] Berdasarkan analisa ini, Kongres Nasional V PKI memutuskan, membentuk front persatuan dari semua “kekuatan nasional dari revolusi” yaitu kaum buruh, kaum tani, borjuasi kecil dan borjuasi nasional.

Selanjutnya berangkat dari front persatuan nasional lapisan bawah ini, PKI berilusi menciptakan pemerintah Demokrasi Rakyat yang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani di bawah pimpinan klas buruh.

—DTS—

[1]Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid III: Konsolidasi dan Infiltrasi PKI Tahun 1950-1959, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]DN. Aidit, Kibarkan Tinggi Pandji Revolusi, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964. hal. 72.

[3]Berita Indonesia, 10 Oktober 1953.

[4]Harian Rakyat. 28 Januari 1953.

[5]DN. Aidit, Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1957, hal. 52.

[6]D.N. Aidit, Lahirnya PKI dan Perkembangannya (1920-1955), Pidato untuk Memperingati Ulang Tahun ke-35 PKI, diucapkan tanggal23 Mei 1955 di Djakarta, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955, hal. 45.

[7]D.N. Aidit, Konstitusi Partai Komunis Indonesia. Djakarta, 1951, hal.21; Lihat juga dalam “ABC Politik”.Depagitprop CC PKI, Djakarta, 1965, hal. 50-56.

[8]Kolonel D. Soegondo, KomunismediIndonesia, Lembaga Pertahanan Nasional, 1981, hal.20.

[9]Drs. Soemadi, Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara.Yayasan Tanjung Pura, 1974, hat. 16.

[10]M.H. Lukman, Tentang Front Persatuan Nasional, Jajasan Pembaruan, Cetakan ke 2, Djakarta, 1962, hal. 7.1

[11]Ibid, hal. 9.

[12]D.N. Aidit, Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1957, hal. 57.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*