PKI, Dari Garis Zdhanov Ke Garis Stalin (1): “Wajah Baru” Dalam Membangun Partai

PKI, Dari Garis Zdhanov Ke Garis Stalin (1): “Wajah Baru” Dalam Membangun Partai [1]

 

Ibarat sebagai seorang penari, gerakan komunis internasional dapat meliuk ke kiri dan ke kanan. Sejak awal tahun 1951 terjadi perubahan garis kiri (Zdhanov) ke garis kanan (Stalin).

Setelah setahun melalui masa percobaan, garis kanan secara formal disahkan pada kongres Partai Bolshevik ke – 19 yang diadakan pada tanggal 5 sampai 14 Oktober 1952. Pada kesempatan itu Stalin sendiri yang meletakkan garis kanan baru, tentang kerjasama dengan gerakan nasional atau gerakan non komunis lainnya.

Perubahan dari garis kiri (Zdhanov) ke garis kanan disebabkan adanya kondisi yang menuntut “fleksibilitas” dari gerakan komunis. Hal ini erat kaitannya dengan ajaran Lenin, bila perlu taktik dapat berubah berkali-kali dalam waktu 24 jam, kecuali strategi, sasaran dan tujuan perjuangan.

Dalam mengembangkan garis kanan (Stalin) ini, PKI mempertahankan dua jalur klasik, yaitu jalur legal dan jalur legal. Jalur pertama secara politis disebut jalur parlementer (secara konstitusional) dan yang kedua jalur revolusi sebagai jalan guna mencapai tujuan strategisnya, yaitu kekuasaan politik.

Setelah pemberontakan PKI Madiun 1948, di mata bangsa Indonesia PKI adalah pengkhianat. Mendapatkan citra sebagai “pengkhianat”, adalah suatu “pekerjaan” yang memerlukan waktu untuk merehabilitasinya. Dalam kondisi ini rupanya Aidit selaku Sekretaris Jenderal CC PKI menyadari PKI masih lemah, untuk dihadapkan dengan musuh-musuhnya yang kuat.

Aksi-aksi dan tindak kekerasan yang diuji cobakan dari bawah gagal secara politis maupun gerakannya. Oleh karena itu untuk sementara waktu PKI tidak menempuh politik dengan aksi kekerasan. Dalam jangka pendek, programnya adalah konsolidasi organisasi dan dalam jangka panjang mengubah imbangan kekuatan politik.

Oleh karena itulah PKI menempuh garis kanan sebagaimana yang digariskan oleh Moskow, yaitu jalan legal parlementer dengan dilengkapi taktik merangkul golongan non komunis tertentu.

Tahap pertama penerapan jalan baru, PKI menciptakan tema kegiatan “Menyelesaikan tuntutan-tuntutan revolusi Agustus 1945”. Maksudnya, mengubah pendapat umum dengan menyentuh emosi rakyat, khususnya mereka yang tidak puas terhadap cara­cara penyelesaian revolusi kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan dinyatakan belum selesai, karena masih berwatak borjuis, bukan berwatak proletariat sosialis, oleh karena itu Revolusi Agustus 45 menurut PKI harus diubah menjadi “Revolusi Demokrasi Baru” atau “Revolusi Demokrasi Rakyat”.[2]

Dalam rangka melakukan perubahan secara fundamental, PKI memperoleh suara mayoritas dalam parlementer yang stabil. Dalam pelaksanaannya , PKI berusaha menempuh prosedur politik parlementer dan UUDS 1950 yang berlaku.

“Garis baru” dimasukkan oleh Aidit ke dalam percaturan politik di parlemen, melalui dukungannya kepada Kabinet Wilopo (PNI) dan kemudian Kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI).[3] Di sini PKI memanfaatkan persaingan antara PNI dengan Masyumi yang merupakan dua partai besar di parlemen.

Dukungan PKI kepada PNI, menyebabkan PNI cenderung memberikan peluang kepada PKI. Di lain pihak PKI berusaha menjatuhkan kabinet Sukiman (Masyumi) yang bersikap sangat anti komunis. Cara ini menurut pimpinan PKI sejalan dengan tahap perjuangan yang disebut sebagai “Revolusi Demokratis”, yang akan disusul revolusi lainnya, yaitu “Revolusi Sosialisme-Komunisme”.

Rencana strategi PKI ini bersumber pada strategi komunis Internasional yang berpusat di Moskow dan Beijing. PKI yakin kekuatan komunis di parlemen dapat memberikan pengaruh yang berskala nasional. Berlakunya demokrasi liberal, dengan bentuk pemerintahan parlementer sangat menguntungkan PKI.

Pimpinan PKI, Aidit, Lukman, dan Njoto belum dapat memainkan peranan yang berarti dalam kehidupan politik tanpa menunjukkan toleransi dan kesediaan bekerjasama dengan golongan-golongan non komunis. PKI belum memperoleh waktu dan kebebasan bergerak.

Untuk memperoleh dukungan dan simpati dari massa golongan non komunis maupun kaum “borjuis nasional”, PKI ke luar dengan “penampilan” baru sebagai usaha menghapuskan citra pengkhianat akibat pemberontakan di Madiun pada tahun 1948.

Front persatuan nasional merupakan program yang dibangun untuk menguatkan citra dan kedudukannya dalam membangun partai. Kerjasama dengan golongan non komunis semakin ditingkatkan, berdasarkan tuntutan-tuntutan ekonomi dan politik yang kongkrit.

Dengan pendekatan yang luwes dan memanfaatkan permasalahan-permasalahan yang menguntungkan, PKI berpura­-pura menampakkan “wajah baru”. Aksi-aksi dengan kekerasan dihentikan. Garis kanan, diterapkan sesuai dengan instruksi Moskow, yang menyatakan peralihan ke sosialisme melalui parlemen.

Sekretaris Jenderal CC PKI D.N. Aidit dalam pidatonya pada HUT PKI ke-23 yang diselenggarakan tanggal 23 Mei 1952 di Jakarta, menyatakan, “bahwa tiap-tiap bangsa akan melalui jalannya sendiri-sendiri untuk menuju ke sosialisme dengan berdasarkan perkembangan keadaan nasionalnya, politik, ekonomi dan kebudayaan”.

Untuk itu bentuk-bentuk perjuangan yang digunakan PKI adalah kegiatan yang bersifat terbuka dan legal, yang diperbolehkan oleh UU dan peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan adat-istiadat di dalam masyarakat serta mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keadilan yang menguntungkan.

Di samping menampakkan “wajah baru”, PKI melakukan konsolidasi ke intern baik dalam bidang ideologi maupun organisasi. Pemahaman Marxisme- Leninisme dipadukan dengan kondisi Indonesia. Pelatihan kader melalui pelbagai program pendidikan, sesuai dengan tingkatannya.

Sebagai contoh, adanya program pendidikan bagi caIon anggota yang buta huruf Selain itu ada pula sekolah-sekolah partai untuk calon anggota dan anggota baru, yang diselenggarakan oleh CC (Comite Central) dan Comite Propinsi dan kursus-kursus di tingkat CS (Comite Seksi) dan CSS (Comite Sub Seksi). Konferensi-konferensi dan diskusi merupakan bentuk lain dari salah satu usahanya membina kader.

Di bidang organisasi yang menjadi pokok perhatian adalah melaksanakan semua pedoman kerja yang telah diinstruksikan dengan mengutamakan “memadukan pimpinan dengan massa”. Pedoman kerja ini mewajibkan agar anggota CC dan Comite-Comite bawahannya ikut bertanggung jawab mengurus kehidupan resort atau CSS di tempat tinggalnya masing-masing.[4]

Sumber keuangan utama organisasi diperoleh dari iuran anggota maupun calon anggota. Pemasukan uang iuran dikelola oleh CSS sebagai organisasi terkecil partai. Hasilnya kemudian dikirim ke Comite Propinsi yang selanjutnya diteruskan ke CC sesuai dengan ketentuan pembagian. Selain iuran, PKl mengadakan kampanye pengumpulan dana yang unik. Pada pemilihan umum 1955 untuk memilih calon anggota parlemen yang pertama dilaksanakan kampanye-kampanye.

Kampanye itu dinamakan kampanye” Pohon partai”, “Kebun Partai”, ”Ayam partai”, “Kambing Partai”, artinya pohon, kebun, ayam dan kambing dihibahkan kepada partai, yang disebarluaskan hingga ke tingkat-tingkat bawah dan dijadikan sebagai tradisi. Itulah cara-cara merekrut dana yang diintroduksi PKl, sekalipun secara material hasilnya kecil namun secara moral PKl berusaha menebalkan semangat cinta partai pada anggota dan pengikutnya.

Selain upaya konsolidasi, dan memupuk militansi anggotanya, PKI melakukan “gerakan penyesuaian” terhadap situasi yang berkembang, sebagai salah satu syarat dalam “memadukan hubungan pimpinan partai dengan massanya”.

Langkah awal gerakan tersebut dimulai dari lembaga pimpinan serta kader-kader partai, kemudian dikembangkan ke seluruh partai dan seluruh organisasi, massanya dari tingkat CC sampai ke Comite paling bawah melakukan gerakan ini.

Menurut Sudisman, untuk keberhasilan gerakan penyesuaian ini disusun kepemimpinan kolektif, penempatan, kader yang efektif, pembagian pekerjaan yang lebih rasional, perbaikan sistem dan mekanisme organisasi, ke dalam pengertian tentang teori revolusioner, dan kejernihan ideologi para kader.[5]

Namun persoalan terpenting adalah mengeratkan hubungan antara CC dan Comite Pulau dengan CS, antara CS sendiri dengan CSS, antara CSS dengan CR (Comite Resort).Perhatian dicurahkan pada “pekerjaan” membantu group-group dan resort partai sebagai organisasi basis partai.

Organisasi basis inilah yang memegang peran aktif dalam aksi-aksi massa setempat dan selanjutnya membuat gerakan massa di lingkungannya. Pembinaan hubungan hingga ke comite-comite bawahan menjamin terpeliharanya kebulatan pikiran, kesatuan tindakan, disiplin maupun jalannya kepemimpinan dan pekerjaan harian partai. Demikianlah jabaran dari wajah baru PKI, di bawah kepemimpinan Aidit, Njoto, Lukman dan Sudisman sejak tahun 1951.

—DTS—

[1]Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid III: Konsolidasi dan Infiltrasi PKI Tahun 1950-1959, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]D.N. Aidit, Menuju Indonesia Baru, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955, hal. 66.

[3]D.N. Aidit, Lahirnya PKI dan Perkembangannya 1920 -1955, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1955, hal. 42.

[4]Sudisman, Konsolidasi Kerapihan dan Militansi Organisasi Partai, Hal.2, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964, hal2.

[5]Ibid.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*