PKI dan Upaya Kebangkitannya

PKI dan Upaya Kebangkitannya[1]

 

Kehadiran PKI kembali dalam gelanggang politik nasional setelah melakukan pemberontakan Madiun pada tahun 1948, ditanggapi dengan pelbagai sikap oleh kalangan pemimpin politik Indonesia. Sikap pertama, menganggap bahwa kehadiran PKI dapat dikendalikan. Sikap kedua, ABRI terutama Angkatan Darat, senantiasa bersikap hati-hati, karena pengalaman pahit masa lalu di mana orang-orang PKI menjadikan Angkatan Bersenjata sebagai obyek untuk dipecah belah dan diinfiltrasi ideologi komunis, yang mencapai puncaknya dalam pemberontakan Madiun.

Pimpinan Angkatan Bersenjata, terutama mereka yang bertanggung jawab menumpas pemberontakan PKI, senantiasa bersikap waspada terhadap eksistensi dan tingkah laku politiknya yang dinilai membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

PKI mengetahui, kehadirannya sebagai partai politik mendapat tantangan Angkatan Bersenjata. Mula-mula pimpinan Angkatan Bersenjata diberi predikat “pembela kolonial”, kemudian sebagai “kepala batu”. Selanjutnya PKI menuduh bahwa pimpinan ABRI bersikap ” “komunisto phobi” (ketakutan pada komunis). Sejak tahun 1955, tingkah laku politik PKI yang destruktif semakin berkembang pada masa Demokrasi Terpimpin.

Dalam tahun 1964, PKI melancarkan kegiatan politik yang radikal. Secara sistematis melakukan ofensif terhadap lawan-lawan politiknya dengan melempar tuduhan kontra revolusi, anti Pancasila, anti Manipol yang dibarengi dengan aksi-aksi massa, seperti aksi sepihak, demonstrasi, dan aksi corat-coret yang dilakukan oleh kader dan aktivis PKI. BTI memaksakan pembagian tanah milik orang lain, atau menuntut bagi hasil garapan yang tidak wajar.

Sikap radikal PKI sampai kepada puncaknya pada tanggal 30 September 1965. Dengan Gerakan 30 September 1965 atau G30S/ PKI, PKI berusaha merebut kekuasaan negara (kudeta). Kudeta ini mengalami kegagalan, dan peristiwa itulah yang mengantarkan PKI menuju keruntuhannya. Selanjutnya pada 12 Maret 1966, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia.

Gerakan 30 September/PKI berhasil ditumpas oleh ABRI bersama rakyat. Kemudian tokoh-tokoh PKI mengadakan semacam mawas diri. Sudisman, anggota Dewan Harian CC PKI menulis Kritik Oto Kritik (KOK), di mana ia mengeritik G30S sebagai “petualangan” dan “avonturisme militer” D.N. Aidit. Dia menganjurkan dilakukan konsolidasi partai, walaupun tanpa membentuknya kembali secara formal. Dalam KOK disebutkan jalan keluar bagi PKI untuk kembali membangun partai.

“Jalan keluar” ini merupakan strategi baru PKI yang dikenal dengan nama “Tri Panji” 1965 yaitu pembangunan kembali partai, perjuangan bersenjata di bawah pimpinan klas buruh, dan front persatuan revolusioner atas dasar persekutuan klas buruh dan tani di bawah pimpinan buruh.

Setelah Sudisman tertangkap, Ketua CC PKI baru Ruslan Widjajasastra menerapkan “perjuangan” dengan menitik beratkan panji kedua yaitu Perjuangan Tani Bersenjata dengan memilih Blitar Selatan sebagai Basis Revolusi (Basrev).

Upaya “come back” PKI melalui gerakan pemberontakan bersenjata di Blitar Selatan berhasil ditumpas pada 1970, dan disusul dengan penangkapan tokoh-tokoh dan kadernya. Sejak itu, gerakan komunis berubah menjadi laten.

Dengan tidak terlihatnya secara fisik gerakan kaum komunis bukan berarti gerakan itu tidak ada. Sifatnya laten, mengendap, membeku menunggu momentum yang menguntungkannya tiba, untuk kemudian bergerak kembali ke permukaan (manifes). Aksi yang mungkin memberikan kesempatan tersebut adalah aksi impulsif dan emosional dari kelompok-kelompok ekstrim dalam masyarakat kita.

Oleh karena PKI sejak awal telah menerapkan dua bentuk keanggotaan, yaitu yang tercatat dan yang tidak, maka kader-kader inti mereka yang disebut sebagai Fraksi F disiapkan untuk melanjutkan aksi dan aktivitasnya. Aktivitas dan aksi-aksi PKI, pasca 1966, dapat juga berasal dari tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia yang masih hidup di luar negeri, umumnya di Eropa Barat. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, mereka ini melancarkan “serangan” ideologis terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta serangan politis terhadap pemerintah Orde Baru.

Hasil penelitian mental ideologis dan psikologis yang dilakukan ABRI terhadap tokoh-tokoh PKI bekas tahanan Pulau Buru menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka masih menganut garis keras (diehard). Kadar keyakinannya masih tinggi. Mereka memiliki potensi dan kemampuan untuk menyebarluaskan kembali ajaran komunisme, dalam bentuk-bentuk yang lebih subtil.

Masa penahanan di Pulau Buru, ada yang memanfaatkan sebagai “sekolah partai” untuk memantapkan kader. Namun kenyataan yang dihadapi sesudah pembebasan mereka adalah situasi baru, dan masyarakat baru. Pada awal dasawarsa ’80, gerakan mereka dimulai dengan gerakan karya intelektual, karya sastra, karya sejarah dan pengagungan tokoh PKI yang belum dikenal oleh masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh komunis Rusia dan Cina pada awal gerakannya. Dari gerakan karya intelektual, kita bisa mewaspadai gerakan-gerakan selanjutnya. Karya intelektual mereka dipelopori oleh Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya adalah seorang ideolog dan intelektual komunis, sekaligus sastrawan.

Sebagai persembahannya kepada HUT PKI ke-40, pada bulan Mei 1965, ia menulis buku yang berjudul Persembahan Untuk Partai. Setelah dibebaskan dari Pulau Buru, ia menerbitkan karya sastranya yang dibuat di Pulau Buru. Pilihan tema sastra ini bukanlah tema yang dipilih secara pribadi, melainkan tema yang dirancang dan dipilih secara kolektif oleh kelompoknya. Karya itu kemudian diberi judul Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Karya sastra ini dapat dinilai sebagai upaya pengenalan kembali atau perkenalan terhadap “kehebatan orang komunis”.

Setelah karya-karya Pramoedya terbit, disusul dengan karya-karya yang lain seperti S.I. Puradisastra (Buyung Saleh) seorang sastrawan tokoh Lekra, pendiri PKI pada tahun 1946, K. Werdoyo tokoh buruh komunis yang menyusup ke Partindo, Oei Tjoe Tat wartawan komunis, dan Bakri Siregar, pemimpin Lekra.

Tulisan yang mereka buat bukan lagi karya sastra melainkan karya politik. Kemudian menyusul karya-karya “sejarah” dan biografi tokoh­-tokoh komunis. Beberapa artikel lolos dan dimuat dalam media massa surat kabar dan majalah, sebagai upaya untuk setahap demi setahap memperkenalkan pemimpin komunis, dan dengan tema “mengajak” pembaca untuk menafsirkan kembali (reinterprestasi) sejarah.

Bagi generasi muda Indonesia yang lahir setelah tahun 1965, tidak mengetahui secara pribadi hakekat ancaman komunisme, tidak mengenal komunisme, dan tidak mengenal tingkah laku politiknya. Generasi ini memang terbebas dari pengaruh ajaran komunis. Namun, mereka tidak tertutup kemungkinan untuk terpengaruh dan dipengaruhi, karena penyebaran ajaran komunis masih dimungkinkan melalui jalur non komunis.

Tanpa dibekali dengan pengertian mendasar tentang kewaspadaan terhadap ancaman bahaya komunisme global ini, generasi muda kita tanpa disadarinya bisa terjerat ikut menyebarkan pikiran-pikiran komunis. Menurut pandangan orang komunis, mereka itu sebagai nuttige idioten (orang awam yang berguna).

Pancasila pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan bila dihadapkan dengan komunisme.

Pertama, Pancasila adalah pandangan hidup yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang wajib percaya dan menyembahNya. Ajaran komunis mengingkari adanya Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan (atheis). Tuhan dianggap sebagai khayalan manusia, ciptaan manusia karena manusia tidak bisa memecahkan persoalan hidupnya. Agama adalah candu bagi manusia.

Kedua, pandangan hidup Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Sebaliknya, komunisme sejak awal menyatakan bahwa umat manusia terdiri atas golongan-golongan atau kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat yang saling berlawanan, kelas penindas dan kelas tertindas.

Kelas buruh terbukti hanya bisa ditegakkan dengan bujukan, tipuan, aksi kekerasan, intrik, dijunjung tinggi, dipuji sebagai kelas yang tertindas dan terhisap, karena itu kelas ini merupakan soko gurunya revolusi komunis dan intimidasi atau konflik terhadap golongan lain. Bahkan terhadap buruh pun yang secara teoritis, dianggap kelas pendukungnya.

Ketiga, Pancasila bersifat akomodatif, sedangkan Komunisme bersifat agresif.

Keempat, Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945 menganut sistem pemerintahan demokratis berdasarkan kebijaksanaan musyawarah dan mufakat. Komunisme hanya mengenal sentralisme demokrasi yang memusatkan kekuasaan pada perorangan (individu). Kekuatan Komunisme, seperti dikatakan Lenin, terletak pada keunggulannya dalam mengalahkan lawan-Iawannya serta kekuatan agitasi dan propagandanya.

Dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945, Presiden adalah pimpinan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat dan selanjutnya bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam Majelis itu seluruh rakyat Indonesia terwakili.[2]

Kelima, Pancasila itu diamalkan melalui pembangunan nasional, dalam empat bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, tidak ada lagi bidang tersisa yang dapat dijanjikan oleh komunis.

Dengan mendalami nilai-nilai luhur Pancasila, tentu kita semakin sadar dan yakin akan keunggulan Pancasila terhadap komunisme. Hal ini merupakan modal utama untuk menangkal bahaya laten komunisme. Sekalipun demikian, kita harus tetap waspada terhadap segala kemungkinan ancamannya.

Salah satu tuntuan Reformasi 1998 adalah di lakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Perubahan (amandemen) UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil.

Dalam kurun waktu 1999 – 2002, UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Sidang umum MPR 1999 perubahan pertama, Sidang Tahunan MPR 2000 Perubahan kedua, Sidang Tahunan MPR 2001 Perubahan ketiga dan Sidang Tahunan MPR 2002 Perubahan keempat.

—DTS—

 

[1]  Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid V: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-Sisanya (1965-1981), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2] Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, www.id.wikipedia.org, advokasi, maret 2008 hal. 6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*