PKI Dan Konsepsi Demokrasi Terpimpin (3): Kembali ke UUD 1945

PKI Dan Konsepsi Demokrasi Terpimpin (3): Kembali ke UUD 1945[1]

cropped-monumen-icon.pngPada pertengahan tahun 1958, Presiden Soekarno telah mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang bentuk perubahan konstitusi yang diinginkannya. Masalah mendasar yang dilihat oleh Soekarno dalam perubahan konstitusi itu adalah prinsip perwakilan kekaryaan dalam parlemen. Sejak pertengahan tahun 1958 itu, dalam Dewan Nasional telah mulai dibahas tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsepsi Presiden. Baik Presiden Soekarno maupun tokoh-tokoh politik non partai, pada mulanya menginginkan agar seluruh keanggotaan DPR terdiri atas perwakilan golongan fungsional.[2]Ketika masalah tersebut dibicarakan dalam sidang Dewan Nasional, ternyata wakil-wakil partai politik hanya dapat menyetujui 50% keanggotaan DPR itu wakil-wakil golongan fungsional.

Keputusan sidang Dewan Nasional pada bulan Agustus 1958 menyatakan Dewan Nasional mengusulkan kepada pemerintah, bahwa 50% keanggotaan DPR terdiri atas wakil-wakil golongan fungsional. Usul Dewan Nasional diterima dan disetujui oleh pemerintah. Namun untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin itu, Soekarno membutuhkan dukungan pemimpin-pemimpin partai politik. Untuk mendapat dukungan tersebut, ternyata Soekarno mengalami kesulitan. Karena partai-partai politik, terutama PKImenginginkan wakil-wakil golongan fungsional itu hanya sepertiga dari jumlah keseluruhan anggota DPR, dan itupun harus dipilih melalui pemilihan umum.[3]Oleh karena adanya oposisi dari partai­-partai politik itu, Presiden Soekarno mundur dari keputusan Dewan Nasional dan menyetujui hanya sepertiga anggota DPR berasal dari golongan fungsional.

Sementara itu Dewan Nasional membentuk suatu panitia perumus, yang ditugasi merumuskan sebuah konsep dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Panitia perumus ini diketuai oleh Roeslan Abdulgani, dengan anggota antara lain Mayor Jenderal AH. Nasution. Pada bulan Agustus itu juga, panitia telah berhasil merumuskan suatu rancangan Rencana Usul Dewan Nasional kepada Kabinet Djuanda, yang berisi tentang tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai terlaksananya Demokrasi Terpimpin tersebut.[4]

Perlu diketahui, masalah yang dibicarakan dalam panitia perumus Dewan Nasional tersebut adalah sistematisasi konsep golongan fungsional, cara perwakilan di DPR, dan badan-badan lainnya. Pembicaraan kemudian meningkat kepada soal Undang­-Undang Dasar yang cocok bagi RI, yaitu apakah UUDS 1950 dengan sistem parlementer atau UUD 1945 dengan sistem presidensial. Partai-partai politik dan ormas-ormasnya cenderung mempertahankan UUDS 1950. Sebaliknya, KSAD menghendaki UUD 1945 diberlakukan kembali.

Menjelang HUT Proklamsi RI tahun 1958, KSAD Mayjen AH. Nasution yang juga mewakili APRI dalam (panitia perumus) Dewan Nasional, secara resmi mengajukan usul tertulis kepada Dewan Nasional, dan Pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nasution berpendapat, UUD 1945 merupakan kerangka yang cocok bagi Demokrasi Terpimpin. Namun, Presiden Soekarno dan Kabinet Djuanda masih ragu-ragu untuk menerima usul pimpinan Angkatan Darat itu.[5]

Sementara itu terjadi perkembangan politik, karena di Dewan Nasional terjadi perubahan imbangan keanggotaan. Perubahan imbangan kekuatan ini adalah konsekuensi dari masuknya golongan fungsional yang berafiliasi dengan partai-partai politik. Dalam suasana yang demikian, pada tanggal 21 – 23 Oktober 1958 Dewan Nasional melangsungkan sidang-sidangnya untuk merumuskan Demokrasi Terpimpin. Dalam rangka melaksanakan Demokrasi Terpimpim tersebut, pada sidang Dewan Nasional ke-11 tanggal 22 Oktober 1958 tercapai konsensus tentang penyederhanaan kepartaian, perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, dan pembentukan Front Nasional (baru).

Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum dimaksudkan untuk menyempurnakan perwakilan di dalam DPR. Dengan demikian, keanggotaan DPR selain terdiri atas wakil-wakil partai politik, juga terdiri atas wakil-wakil golongan fungsional Perubahan Undang-Undang Pemilu disesuaikan dengan sistem “dwita pilih”, yaitu kepada setiap pemilih diberikan hak suara dua kali (sekali untuk memilih calon wakil partai dan sekali lagi untuk memilih calon wakil golongan fungsional). Dengan menggunakan sistem “dwita pilih” ini, seperdua dari jumlah anggota DPR yang ditetapkan akan mewakili golongan fungsional.

Dengan adanya situasi baru itu, Dewan Nasional memutuskan bahwa sebagai alat demokrasi adalah :

  1. Partai – partai politik yang sudah disederhanakan.
  2. Golongan fungsional, dan
  3. Front Nasional (yang akan dibentuk)

Namun, Front Nasional yang akan dibentuk itu sudah barang tentu bukan Front Nasional yang terdiri atas golongan fungsional, karena Front Nasional itu merupakan hasil kompromi dari wakil-wakil golongan fungsional di Dewan Nasional, yang sebagian besar berasal dari partai-partai politik. Adapun perincian golongan fungsional dalam masyarakat yang diusulkan oleh Dewan Nasional kepada pemerintah, dirinci dalam tujuh angkatan fungsional sebagai berikut :

  1. Angkatan Buruh/Pegawai
  2. Angkatan Tani
  3. Angkatan Pengusaha Nasional
  4. Angkatan Bersenjata yaitu :
  • Angkatan Darat
  • Angkatan Laut
  • Angkatan Udara
  • Polisi
  • Veteran, OPR dan OKD
  1. Angkatan Alim-Ulama yaitu :
  • Agama Islam
  • Agama Kristen Protestan
  • Agama Katholik
  • Agama Hindu Bali
  • Agama Budha
  1. Angkatan Proklamasi 17 Agustus 1945
  2. Angkatan Muda yaitu :
  • Cendekiawan
  • Guru dan Pendidik
  • Seniman
  • Wartawan
  • Daerah-daerah
  • Pemuda
  • Wanita
  • Warga Negara Peranakan.[6]

Sampai menjelang akhir Oktober 1958, usul resmi pimpinan Angkatan Darat belum mendapat tanggapan dari Presiden maupun dari pemerintah. Karena itu pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1958, Mayor Jenderal A.H. Nasution melalui dua menteri wakil APRI dalam kabinet, yaitu Menteri Pelayaran Kolonel Mohammad Nazir dan Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi Kolonel Suprayogi, meminta ketegasan Presiden Soekarno mengenai usul Angkatan Darat. Presiden Soekarno, kemudian menyatakan persetujuannya kembali ke UUD 1945.

Sementara itu situasi politik dan keamanan di tanah air sejak awal 1959 berangsur-angsur makin membaik. Partai Masyumi dan PSI yang terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta, tersisih sebagai kekuatan politik.Meskipun NU sebagai partai Islam yang cukup besar masih berdiri, tetapi dengan tersisihnya Masyumi dari politik nasional, merupakan kemunduran yang parah bagi kekuatan politik golongan Islam.[7] Dengan demikian, Soekarno tidak merasa takut akan tantangan Islam.[8]

Berbeda dengan PKI, ketika pengaruh partai-partai politik pada umumnya makin mundur, pengaruh PKI justru sebaliknya. Karena PKI yang tersisih dari kekuasaan pemerintah sejak pemberontakan Madiun 1948, PKI terhindar dari tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu , PKI mampu menyusun program khusus yang menarik bagi massa baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan demikian jumlah anggotanya semakin bertambah. PKI menyadari, kekuatannya tidak bergantung pada kabinet dan parlemen, tetapi pada massa pendukungnya. PKI telah mempersiapkan diri dan menunggu kesempatan untuk memainkan peranan dalam gelanggang politik nasional dengan dukungan keterpaduan organisasi, jumlah anggota dan kontrol atas anak organisasi (ormas-ormas) di kalangan buruh, tani, pemuda, wanita, dan lain-lain.[9]

Jalan yang ditempuhnya adalah memanfaatkan momentum ketika terjadi isyu pro dan kontra kembali ke UUD 1945. PKI memilih mendukung kelompok pendukung kembali ke UUD ’45 dengan tafsiran dan kepentingan politiknya.

Setelah kembali ke UUD 1945, dan lahirnya pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita tahun 1959, PKI pada bulan September 1960 menyatakan menerima UUD Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat dasar-dasar negara yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial. Mengenai Pancasila, PKI berpendapat bahwa pedoman mengartikan Pancasila adalah penegasan-penegasan yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno dalam pidato “Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945”, dan pidato Presiden di depan Majelis Umum PBB, “Membangun Dunia Kembali”.[10]Dari pernyataan ini jelas bahwa PKI mengaku mendukung UUD ’45 tetapi mengakui Pancasila 1 Juni 1945, yang masih merupakan pemikiran pribadi Ir. Soekarno. Pada saat itu tidak pernah ada orang ataupun lembaga yang memikirkan kerancuan statement PKI itu, mungkin terpukau suasana revolusi. Tanpa disadari peristiwa ini memberikan peluang kepada PKI untuk meneruskan program-programnya.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Dr. A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 4, Cetakan Pertama, Gunung Agung, Jakarta, MCMLXXXIV, hal. 279

[3]     John D. Legge, Op.Cit, hal. 342-343

[4]     Dr. A.H. Nasution, Op.Cit, hal. 279

[5]     Dr. A.H. Nasution, Op.Cit, Jilid 4, hal. 303

[6]     Keputusan Sidang XII Dewan Nasional tanggal19-21 November 1958 (Lampiran Surat Ketua Dewan Nasional No. 1422/DN/58 tanggal 21 November 1958 kepada Perdana Menteri RI, Ir. Djuanda, hal. 2

[7]     John D. Legge, Op.Cit, hal. 353.

[8]     Ibid

[9]     Ibid, hal. 341

[10]    Statement CC PKI tentang Memperkuat Sikap Politbiro CC PKI terhadap Penetapan Presiden No.7 Tahun 1959

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*