PKI Dan Konsepsi Demokrasi Terpimpin (1): Konsepsi Presiden dan Mengubah Imbangan Kekuatan

PKI Dan Konsepsi Demokrasi Terpimpin (1): Konsepsi Presiden dan Mengubah Imbangan Kekuatan[1]

 

cropped-monumen-icon.pngPada tanggal 20 Februari 1957, sehari sebelum Presiden Soekarno mengumumkan konsepsinya, Politbiro CC PKI melangsungkan rapatnya di Jakarta. Dalam rapat yang diperluas dengan anggota-anggota Central Comite itu. Politbiro membahas situasi politik yang sedang berkembang di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan Konsepsi Presiden Soekarno. Rapat ini menghasilkan sejumlah keputusan penting. Salah satu di antaranya adalah Politbiro menyatakan mendukung sepenuhnya Konsepsi Presiden Soekarno. Keputusan itu diambil, karena menurut penilaian Politbiro, konsepsi tersebut sebagai suatu sumbangan yang penting dalam menggalang Front Persatuan Nasional, yang dapat menjawab persoalan-persoalan politik yang urgen, yang sedang dihadapi oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia.[2]

Hasil-hasil keputusan rapat itu kemudian disampaikan oleh D.N. Aidit, dalam bentuk Laporan Umum yang diberi judul “Ubah Imbangan Kekuatan Untuk Melaksanakan Konsepsi Presiden Soekarno Seratus Persen”. D.N. Aidit atas nama Politbiro secara resmi melaporkan keputusan tersebut kepada Sidang Pleno V CC PKI yang berlangsung pada bulan Juli 1957 di Jakarta. Sesudah laporan umum tersebut didiskusikan secara mendalam, sidang pleno mengambil kesimpulan, bahwa garis politik yang dijalankan Politbiro mendukung Konsepsi Presiden adalah tepat. Karena itu sidang Pleno V CC PKI memutuskan, laporan umum Politbiro diterima dan disahkan sebagai Resolusi Sidang Pleno V CC PKI.[3]

Selain itu, dalam sidang pleno tersebut juga telah didiskusikan secara mendalam tulisan berjudul “Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia” atau “MIRI”, yaitu sebuah dokumen mengenai “Soal-soal Pokok Revolusi Indonesia”, yang disusun oleh D.N. Aidit. Sidang Pleno menilai dokumen yang disusun oleh Aidit tersebut telah memenuhi kebutuhan Sekolah-sekolah Partai. Karena itu Sidang Pleno V CC PKI memutuskan, menerima sepenuhnya tulisan tersebut dan disahkan sebagai bahan pelajaran pada Sekolah-sekolah Partai.[4]

Konsepsi Presiden yang dimaksud di atas adalah pidato Presiden Soekarno berjudul “Menyelamatkan Republik Proklamasi” pada tanggal 21 Februari 1957. Presiden Soekarno menghendaki dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin di Indonesia, sebagai pengganti sistem demokrasi liberal yang berlaku. Untuk melaksanakan konsepsi itu, Presiden Soekarno mengusulkan dua syarat pokok utama, yaitu :

Pertama : Pembentukan Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas semua fraksi yang ada di DPR, termasuk PKI, untuk mewakili partai- partai politik.

Kedua         : Pembentukan Dewan Nasional sebagai pendamping dan penasehat tertinggi kabinet yang terdiri atas wakil-wakil golongan fungsional yang ada dalam masyarakat.

Konsepsi Presiden mendapat tanggapan luas dari berbagai golongan masyarakat, terutama dari Partai-partai politik dalam DPR. PKI dan ormas-ormasnya menyambut konsepsi itu secara besar-besaran dan melakukan kampanye “Pro Konsepsi Presiden”. Konsepsi Presiden adalah merupakan suatu kemenangan bagi PKI, dan menyebutnya sebagai suatu kekuatan yang sangat membantu dalam mencegah pergeseran ke kanan.[5]

Sebaliknya Partai Masyumi dan Partai Katholik menolak gagasan itu dengan tegas. Sementara partai-partai politik seperti PSI, NU, PSII, IPKI, dan Parkindo menolak dengan sikap “wait and see”. Karena dengan dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang bertumpu pada “kaki empat” (yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI), berarti PKI masuk dalam kabinet. Adapun yang menyetujui konsepsi tersebut selain PKI, antara lain Murba, sebagian PNI, PRN, Persatuan Pegawai Polisi, PRI, Baperki, dan partai-partai nasionalis kecil lainnya. Karena merasa diuntungkan, PKI menjadi pendukung yang paling kuat dan gigih terhadap Konsepsi Presiden. Dukungan PKI terhadap gagasan Soekarno tersebut, melebihi dari kelompok politik baru yang non-partai yang dibentuk oleh Soekarno sendiri untuk menjadi pendukungnya, yaitu Angkatan ’45 dan golongan Pemuda, yang masing-masing dipimpin oleh Chairul Saleh dan Achmadi.[6]

Bagi PKI, Konsepsi Presiden adalah rasional, adil, dan demokratis. Oleh Aidit dikatakan, jiwa Kabinet Gotong Royong yang terkandung dalam konsepsi itu adalah sesuai dengan program PKI tatkala menghadapi pemilihan umum DPR tahun 1955, yang dirumuskan dengan Pemerintahan Persatuan Nasional atau Pemerintahan Koalisi Nasional. Pembentukan pemerintahan koalisi, sudah menjadi suatu tuntutan politik PKI sejak Sidang Pleno IV CC PKI tahun 1956. Menurut PKI, pembentukan pemerintahan koalisi nasional adalah sebagai syarat untuk mempersatukan seluruh kekuatan nasional agar kekuatan tersebut dapat dimobilisasi secara maksimal.

PKI dan ormas-ormasnya gigih membela dan menjadi pendukung utama Konsepsi Presiden, karena konsepsi tersebut membuka peluang seluas-luasnya bagi PKI untuk memasuki segala aspek kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Tentang perlunya PKI duduk dalam pemerintahan. Presiden Soekarno dalam pidatonya dengan jelas menyebutkan, bahwa “tidak dapat terus­ menerus mengabaikan suatu golongan yang dalam pemilihan umum mempunyai 6 juta manusia”, dan adalah suatu kenyataan, bahwa “PKI mempunyai banyak pengikut di kalangan kaum buruh” yang sangat penting untuk pembangunan.[7]Begitu juga pada peringatan Sumpah Pemuda di Istana Negara pada tanggal 27 Oktober 1957 malam. Presiden Soekarno menegaskan, bahwa konsepsi Presiden adalah satu-satunya jalan ke luar dari keadaan kemelut. Kemudian Presiden Soekarno menyimpulkan aliran-aliran Islam, Nasional, dan Komunis harus bersatu dalam Nasakom.[8]

Sebaliknya partai-partai politik yang non dan anti komunis bersikap dan tetap berpendirian menolak, karena tidak mungkin mempersatukan Islam dan Nasionalis dengan Komunis yang atheis dan Marxis yang terkait dengan Komintem. Pendiri partai-partai politik yang menolak itu disebut oleh PKI sebagai “kepala batu”. Partai-partai itu merumuskan penolakannya dengan kalimat, “setuju konsepsi Bung Karno, tetapi tanpa PKI ” atau ” setuju konsepsi Bung Karno, tetapi Bung Hatta harus menjadi Perdana Menteri”. Kedua perumusan itu pada hakekatnya menolak konsepsi, tegasnya menolak PKI masuk ke dalam kabinet. Begitu juga syarat supaya Bung Hatta menjadi Perdana Menteri, berarti menolak PKI duduk dalam kabinet, karena Bung Hatta dengan tegas menolak PKI. Dengan demikian gagasan Kabinet Gotong Royong yang disebut oleh PKI “sebagai kehendak dan tuntutan rakyat dalam memberi corak demokrasi bagi masyarakat Indonesia”, pada kenyataannya menghadapi sikap pro dan kontra yang justru bisa membawa bangsa Indonesia ke arah perpecahan.

Untuk terlaksananya Konsepsi Presiden Soekarno seratus persen, bagi PKI, mengubah imbangan kekuatan adalah kuncinya. PKI berpendapat Konsepsi Presiden tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, bukan karena konsepsinya yang tidak baik, tetapi karena rintangan dari kaum reaksioner serta imbangan kekuatan belum cukup matang untuk mewujudkannya. Untuk mengubah imbangan kekuatan itu, PKI melakukan berbagai upaya. Antara lain membangkitkan, memobilisasi, dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan tani. PKI menyebut kaum tani adalah sekutu yang paling terpercaya dari klas buruh Indonesia.[9]

Dalam rangka mencapai tujuannya itu, PKI lebih menggiatkan berbagai pendidikan, seperti pendidikan ideologi, politik dan organisasi kepada kader-kadernya yang bekerja pada organisasi­-organisasi massa yang berada di bawah pengaruh dan pengawasan PKI.[10] Dengan digiatkannya pendidikan itu, PKI mengharapkan akan dapat mengembangkan pekerjaan massa, membesarkan kekuatan progresif dan memperluas tersebarnya partai ke seluruh negeri. Dengan demikian akan mengubah imbangan kekuatan, dan konsepsi akan terlaksana sepenuhnya. Upaya lain yang dilakukan oleh PKI adalah menarik apa yang mereka namakan kekuatan “tengah” kedalam front persatuan, sehingga kekuatan “progresif” menjadi lebih besar dan akhirnya dapat mengubah imbangan kekuatan.

Untuk mengubah imbangan kekuatan, PKI menempuh berbagai cara. Suatu cara lain yang dilakukan adalah menghidupkan group­group. Dalam menghidupkan group-group itu, PKI menekankan agar group-group tersebut secara berangsur-angsur mengambil bagian yang aktif dalam aksi-aksi massa di tempat masing-masing, dan ditingkatkan sehingga mampu mengambil inisiatif untuk menggerakkan massa di lingkungannya. Massa yang sudah berhasil digerakkan, selanjutnya di arahkan untuk memperbesar kekuatan progresif.

Sementara itu di kalangan politisi timbul anggapan, bahwa konsepsi Presiden Soekarno merupakan kemenangan bagi PKI. PKI yang telah melakukan pengkhianatan dengan pemberontakannya di Madiun tahun 1948, bangkit kembali dan semakin mendekati puncak kekuasaan negara. Dengan mendekati Soekarno, PKI mendapat perlindungan dan kesempatan lebih luas untuk memasuki segala bidang kehidupan politik dan kenegaraan, yang tidak mungkin dicapai oleh PKI dengan kemampuan sendiri. Satu-satunya yang menjadi penghambat bagi PKI untuk memasuki kekuasaan pemerintahan adalah Angkatan Darat.

Begitu juga di daerah-daerah bergolak di Sumatera dan Sulawesi, Konsepsi Presiden ditanggapi dengan tindakan-tindakan semakin keras menentang pemerintah pusat. Sejak Konsepsi Presiden dipropagandakan untuk dilaksanakan, suasana tegang antara daerah dan pusat semakin meluas. Begitu juga di ibukota, suasana politik makin tegang dan menghangat. Kabinet Ali Sastroamidjojo II tidak mampu lagi menghadapi tuntutan yang satu dengan lainnya saling bertentangan dan mempunyai bobot yang sama beratnya, yaitu antara pengembalian Dwi Tunggal Soekarno – Hatta dan pelaksanaan Konsepsi Soekarno.

Oleh karena tuntutan daerah terhadap pemerintah pusat tidak dapat lagi dikompromikan, akhirnya pada tanggal 14 Maret 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Presiden, dan sejak itu Kabinet Ali II demisioner. Keadaan negara sudah tidak stabil lagi. Karena itu beberapa waktu sebelum mengembalikan mandatnya, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menandatangani sebuah dekrit, yang menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat dan bahaya perang. Setengah jam setelah menerima mandat tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan seluruh wilayah Republik Indonesia dalam keadaan SOB (Staat van Oorlog en Beleg= Negara dalam Keadaan Darurat dan Bahaya perang).

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Laporan Umum kepada Sidang Pleno ke-V CC PKI ; Ubah Imbangan Kekuatan untuk Melaksanakan Konsepsi Presiden Soekarno 100 %, Harian Rakjat (Lembaran Extra), tanggal 5 Juli 1957.

[3]     “Resolusi Sidang Pleno ke-V CC PKI tentang Laporan Umum”, Harian Rakjat tanggal 12 Juli 1957.

[4]     Ibid

[5]     Harian Rakjat, tanggal 5 Juli 1957

[6]     Ibid

[7]     “Laporan Umum kepada Sidang Pleno ke-V CC PKI .. .”, Harian Rakjat (Lembaran Extra), Tanggal5 Juli 1957

[8]     Ibid, tanggal28 Oktober 1957

[9]     Harian Rakjat, tanggal12 Juli 1957

[10]    Ibid

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*