PERUNDINGAN IRIAN BARAT DIMULAI

PERUNDINGAN IRIAN BARAT DIMULAI [1]

 

20 Maret 1962

 

Hari ini akan dimulai peinbicaraan rahasia di sebuah tempat di dekat Washington antara Indonesia dan Belanda dengan disaksikan oleh pihak ketiga yakni Amerika Serikat. Dari Indonesia dikirim Mr. Sudjarwo Tjondronegoro dan Adam Malik, Duta Besar RI di Moskow untuk bersama-sama dengan Mr. Zairin Zain dan Sukardjo Wirjopranoto mengha­dapi delegasi Belanda yang terdiri dari Dr. Van Royen dan Schuurman. Tugas yang diberikan kepada delegasi Indonesia seperti diterangkan oleh Presiden:

“Tanyakan kepada Belanda apakah pembicaraan ini merupakan pembicaraan persiapan untuk mengadakan perundingan formal tentang cara-cara menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia, atau tidak?”

Baru-baru ini majalah Inggris The Economist menulis:

“Amerika Serikat bersikap optimis tentang pembicaraan per­siapan informal antara Indonesia dan Belanda guna mencari penyelesaian bagi sengketa Irian Barat”.

Dari mana AS menyimpulkan sikap optimis itu, saya tidak tahu.

Menarik perhatian pula apa yang ditulis oleh The Econo­mist yang mengatakan reorganisasi kabinet Indonesia tanggal 6 Maret lalu dipandang oleh Washington sebagai “pukulan terhadap kaum komunis Indonesia.” Washington berpendapat bila Indonesia memang sungguh-sungguh merencanakan untuk merebut Irian Barat dengan kekerasan senjata, maka tentunya Indonesia akan mencoba mengambil hati Rusia – yang telah menyediakan senjata-senjata berat kepada Indonesia dengan jalan memasukkan anggota-anggota Partai Komunis Indonesia dalam kabinet itu, demikian tulis The Economist. Menurut analisa  saya,  dewasa  ini  orang-orang  PKI  seperti  Aidit, Lukman belum duduk sebagai anggota kabinet. Mereka baru duduk dalam pimpinan Permusyawaratan Negara dalam kapasitas mereka selaku Wakil Ketua MPRS, Wakil Ketua DFR-GR dengan tingkat Menteri. Akan tetapi bagaimana halnya apabila soal Irian Barat tidak dapat diselesaikan menurut kehendak Sukarno? Bukan mustahil Sukarno lalu memasukkan orang-orang PKI ke dalam kabinet dan dengan demikian cenderung ke arab blok komunis.

Kemarin diumumkan di Evian bahwa Prancis dan peme­rintah sementara Republik Aljazair menandatangani persetu­juan mengenai penghentian tembak menembak di Aljazair. Dengan persetujuan itu pertumpahan darah antara Prancis dan kaum nasionalis Aljazair yang telah berlangsung selama tujuh tahun akan berakhir. Sesudah tercapai persetujuan tadi, maka akan datang masa peralihan di mana seorang Komisaris Tinggi Francis dan sebuah badan eksekutif yang terdiri dari 12 orang Eropa dari Muslim akan menjalankan pemerintahan di Aljazair. Tiga sampai lima bulan kemudian akan diadakan referendum untuk memastikan kehendak rakyat Aljazair apa­kah mereka ingin merdeka dengan bekerja sama dengan Francis. Jika memang begini halnya, maka Francis akan mengakui kedaulatan Aljazair.

Kalangan yang mengetahui, mengatakan, sebetulnya tidak diketemukan alasan-alasan menahan Sjahrir terus-menerus. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang Peperti mereka usulkan supaya sebelum Lebaran Sjahrir dan kawan­ kawannya dibebaskan saja. Akan tetapi hal ini tidak dapat diterima oleh Badan Fusat Intelejen (BPI) yang merasa malu tidak bisa  merumuskan suatu tuduhan terhadap Sjahrir dan kawan-kawan. Oleh karena itu BPI mendesak supaya ·diadakan penyelidikan terus. Lawan-lawan politik Sjahrir, yaitu kaum komunis, juga tidak dapat menerima pembebasan Sjahrir. Dengan mempergunakan orang-orang partai Murba, kaum komunis lalu memfabrikasi atau membuat-buat sebuah laporan palsu yang dapat digunakan untuk menahan terus Sjahrir. Membikin laporan-laporan palsu yang zogenaamd melibatkan orang dalam aksi-aksi subversif telah sering dilakukan di masa lampau  seperti  ternyata pad a  peristiwa  Mr.  Subardjo bulan

Desember lalu, “Peristiwa Cendrawasih” di Makassar dan sebagainya. Laporan-Iaporan itu kemudian temyata tidak mempunyai dasar kebenaran. Namun praktek itu tetap di­ ulangi seperti ternyata dalam peristiwa penahanan terhadap Sjahrir dan kawan-kawannya. Berdasarkan Iaporan palsu itulah kemudian Sjahrir “ditransportasikan” ke Iuar Jakarta. Kabarnya mereka kini ditahan di Madiun (DTS)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 193-195.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*