PERSOALAN PEMBOIKOTAN FILM AMERIKA

PERSOALAN PEMBOIKOTAN FILM AMERIKA [1]

 

28 September 1964

 

Dr. Subandrio kini menjadi Pejabat Presiden. Sejak tanggal 17 September lalu Presiden Sukarno berangkat lagi ke luar negeri ia mengunjungi beberapa negara seperti Thailand, Pakistan, Uni Soviet sebelum menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi Negara -negara Non-Blok yang akan dimulai di Kairo pada tanggal 5 oktober ini.

Dalam sidang Presidium Kabinet tanggal 22 September Pejabat Presiden Dr .Subandrio menyerukan agar masyarakat jangan meruncingkan segala perbedaan pendapat, baik berupa polemik dalam surat kabar maupun berupa resolusi. Bukti telah menunjukkan subversive asinglah yang mengadu-dombakan kita, kata Subandrio. Kemudian Kabinet memutuskan mengambil alih persoalan pemboikotan film Amerika dan memberi tugas kepada tiga menteri yaitu : Oei Tjoe Tat, Adam Malik dan Mayjen Achmadi guna mencari jalan penyelesaian.

Hari ini Panitia Tiga Menteri yang ditugaskan itu menemui Pejabat Presiden untuk melaporkan hasil kerjanya. Film -film asing yang sekarang ini sudah beredar di Indonesia akan ditarik kembali untuk disensor. Pemboikotan film Amerika Serikat diintensifkan sesuai dengan keputusan rapat pleno Panitia Pusat Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PA FIAS) yang diadakan tanggal 27 Agustus lalu. Di samping itu kaum komunis juga meningkatkan serangan mereka terhadap tokoh-tokoh film Indonesia seperti Usmar Isma’il dan Djamaluddin Malik.

Pelukis karikatur A. Sibarani dalam tulisannya berjudul “Kebudayaan Revolusioner Mutlak dalam Reyolusi” yang dimuat dalam Lentera yaitu lampiran kebudayaan yang dipimpin oleh Pramoedya Ananta Toer dari surat kabar Bintang Timur tidak tanggung-tanggung menghantam Usmar Isma’il yang dikatakannya mempunyai pandangan American way of life.

Lentera itu juga dalam penerbitan yang sama yaitu tanggal 19 April 1964 menganjurkan dilancarkannya “gerakan operasi terhadap oknum-oknum dan kedudukan-kedudukan Manikebu yang akan terus rnereka pertahankan sebagai basis pertahanan melancarkan agresi ideologi, agresi terhadap Manipol”. Pramoedya Ananta Toer, A. Sibarani dan lain-lain dari Lentera/Bintang Timur kini boleh bergembira karena pada tanggal 8 September lalu Departemen PDK mengambil langkah-langkah melarang buku-buku kaum Manikebu. Buku-buku yang dilarang itu ialah karya:

(1) mereka yang langsung atau tak langsung terlibat dalarn kegiatan Manikebu ;

(2) mereka yang langsung tidak sejalan politiknya dengan politik negara sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959;

(3) mereka yang secara penilaian watak termasuk golongan manusia aneh, mungkin penakut, takut pulang ke tanah airnya, langsung atau tak langsung membantu “Malaysia”. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 476-477.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*