Persiapan Penumpasan PKI Madiun (2): Rencana Operasi [1]

 

Pada tanggal 20 September 48 Dewan Siasat Militer memberikan arahan strategis yaitu rebut Madiun dalam waktu yang secepat-­cepatnya. Apabila tidak dilakukan secara cepat dikhawatirkan Belanda mengintervensi pemberontakan PKI tersebut.

Di samping menyusun rencana operasi penumpasan, MBT (Markas Besar Tentara) memerintahkan mengadakan tindakan pengamanan terhadap Ibu kota RI kepada Brigade Soeharto dan Brigade Koesno Oetomo. Tindakan tersebut dimaksudkan guna mencegah meluasnya gerakan mereka. Tokoh-tokoh FDR/PKI yang masih berada di Yogyakarta antara lain Tan Ling Djie, Abdul Madjid Djojodiningrat, Ir. Sakirman, Siauw Giok Tjhan, tokoh-tokoh Pesindo dan SOBSI, [2] beserta 200 orang pengikutnya ditangkap.

Tindakan berikutnya adalah melarang penerbitan beberapa harian berhaluan komunis dan melakukan pembredelan terhadapnya. Beberapa harian yang terkena ketentuan tersebut ialah Patriot, Bintang Merah, Revolusioner, Suara lbukota, dan Harian Buruh. Para pemimpin redaksinya Gayus Siagian (Patriot), Islan, Susanto (Harian Buruh) ditangkap.

Guna mencegah terjadinya pengambilalihan beberapa instansi vital milik pemerintah oleh FDR, maka perusahaan jasa seperti kereta api, pos telepon dan telegrap, listrik serta beberapa pabrik milik negara, yaitu minyak, tekstil, dan gula dinyatakan dimiliterisasi.

Petunjuk operasi itu pertama kali disampaikan oleh utusan dari MBT, Kolonel Bambang Soepeno kepada Kolonel Gatot Soebroto. Berdasarkan petunjuk operasi tersebut, Kolonel Gatot Soebroto memanggil para komandan pasukan. Kepada mereka disampaikan Petunjuk Perencanaan dan Konsep Umum Operasi. Gubernur Militer II menekankan, sesuai petunjuk dari MBT, bahwa Madiun merupakan sasaran politis dan strategis yang harus secepatnya dibebaskan, dalam waktu tidak lebih dari dua minggu. Di samping Madiun daerah-daerah lain yang terpengaruh PKI, yaitu Surakarta, Wonogiri, Pacitan, Purwodadi, Pati, dan Blora harus pula segera dibebaskan.

Usaha membebaskan Madiun lewat Sragen berdasarkan laporan intelijen tidak mungkin, karena disinyalir di daerah Ngawi-Magetan terdapat konsentrasi pasukan musuh. Dari laporan terakhir yang diperoleh, bahwa di daerah antara Sarangan dan Madiun tidak terdapat konsentrasi pasukan PKI. Sehingga oleh Panglima diputuskan untuk merebut kota Madiun lewat poros Tawangmangu­ Sarangan, Plaosan- Madiun, sebagai poros utama.[3]

Secara garis besar kesatuan-kesatuan yang digunakan dan arah gerakan ditentukan dalam rapat Komando Divisi II/Gubernur Militer II pada tanggal 21 September 1948. Keputusan rapat tersebut adalah:

1. Kesatuan yang dikerahkan yaitu Brigade 12, Brigade 13, Brigade 14 (Batalyon Nasuhi danHuseinsyah), Brigade 6 oleh Batalyon Sumadi, Batalyon Soeryosoempeno dari STC Kedu danpasukan-pasukan lain; bergerak dari Solo menuju daerah Madiun, Purwodadi dan Pati.
2. Gerakan ke sasaran Madiun dilakukan dalam tiga poros gerakan:

1) Poros : Solo – Sragen – Ngawi

2) Poros : Solo – Tawangmangu – Madiun , dan

3) Poros : Solo – Wonogiri – Pacitan – Ponorogo.

1. Gerakan ke sasaran di Utara Surakarta menuju daerah Purwodadi, Pati, Kudus, Blora.

Pada tanggal 21 September Panglima Besar Jenderal Soedirman, didampingi oleh Panglima Divisi II Kolonel Gatot Soebroto dan Residen Surakarta Soediro memeriksa persiapan terakhir dan kesatuan-kesatuan Siliwangi dan Panembahan Senopati yang akan melaksanakan operasi penumpasan pemberontakan di Madiun.[4]

Dalam amanatnya kepada kesatuan- kesatuan tersebut Panglima Besar Soedirman menegaskan :

“bahwa dalam pertikaian senjata” baru-baru ini tidak ada pihak yang salah, melainkan karena hal tersebut sengaja dikacaukan oleh PKI yang menginfiltrasikan ideologinya ke tubuh TNI. Akan tetapi akhirnya pengacau-pengacau tersebut dapat dibersihkan”.

Panglima Besar sekali lagi menegaskan,

“bahwa tentara tidak membela kepentingan golongan manapun, melainkan membela kepentingan negara yang kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun soal Solo sudah selesai, namun kewajiban kesatuan tentara umumnya tetap berat karena harus membela negara yang kini dibeberapa tempat dikacaukan oleh PKI dan mengibarkan kembali Sang Merah Putih di daerah-daerah”.[5]

Setelah mendapat petunjuk operasi dari Panglima Divisi II/Gubernur Militer Gatot Soebroto tentang upaya penyerangan kota Madiun dan sekitarnya dari arah Barat, pasukan Brigade 13 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin mulai menyusun rencana operasi Brigade. Brigade ini mendapat bantuan perkuatan pasukan Divisi II dan pasukan Militer Akademi (MA) Yogya. Menurut petunjuk operasi dari MBT, Madiun harus diserbu secara simultan dari arah barat dan timur. Oleh karena Madiun merupakan sasaran politis dan strategis, maka kota itu harus secepatnya dibebaskan, tidak lebih dari dua minggu.

Selain kesatuan-kesatuan KRU-Z, ikut dikerahkan pula tentara pelajar Solo, yaitu Pasukan TP (Tentara Pelajar) dan TGP (Tentara Genie Pelajar). Mereka metugaskan membantu kesatuan-kesatuan yang bergerak ke Utara dan Selatan. Di samping itu masih ada kesatuan-kesatuan yang membantu operasi ini, seperti kesatuan Polisi dengan tugas melakukan pengamanan dan pembersihan di daerah Solo dan sekitarnya. Terhadap kesatuan-kesatuan Panembahan Senopati dari Brigade Slamet Riyadi yang tidak terlibat pemberontakan PKI, diperintahkan segera kembali ke daerah garis demarkasi di sekitar Boyolali,[6] kecuali Batalyon Digdo (Soedigdo), yang sebelum pemberontakan meletus telah meninggalkan Solo, mereka bergerak ke arah selatan menuju Wonogiri bergabung dengan pasukan pemberontak Brigade TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia) yang dipimpin oleh Jadau. [7]

Sementara itu, setelah berhasil merebut kekuasaan, Front Demokrasi Rakyat (FDR/PKI) membentuk pemerintahan di Madiun dengan nama Front Nasional. Di Madiun PKI melakukan “konsolidasi” di dalam pemerintahannya, termasuk kekuatan bersenjatanya untuk menghadapi operasi yang dilaksanakan oleh TNI.

***

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid II: Penumpasan Pemberontakan PKI 1948, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Merdeka, 21 September 1948

[3]     Wawancara dengan Koesno M.O, Jakarta, 28 Juli 1976

[4] R. Soedarmono, Mayjen (Pur), “Pengalaman Masa Perjuangan Memperankan Kemerdekaan 1945-1949”, daIam Bunga Rampai Perjuangan dan !gorbanan, MBLVRl, Jakarta, 1982, haL 467.

[5]     Kedaulatan Rakjat, 23 September 1948

[6]     AH. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekoan Indonesia,jilid 1, Angkasa, Bandung, 1977, hal 261

[7]     Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, op.cit.hal. 261