Persiapan Penumpasan PKI Madiun (1): Perintah Presiden Soekarno, “Rebut Kembali Madiun”

Persiapan Penumpasan PKI Madiun (1): Perintah Presiden Soekarno, “Rebut Kembali Madiun”[1]

 

Terjadinya pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948, membuat semua kalangan pimpinan tertinggi RI terkejut. Begitu pula segenap lapisan masyarakat di Yogyakarta tidak menduga bahwa PKI melakukan pemberontakan. Untuk menangani masalah pemberontakan ini, pemerintah segera menggelar sidang kabinet lengkap di Yogyakarta. Sidang Kabinet menyetujui konsep keputusan Presiden untuk menangani pemberontakan PKI tersebut dan langsung ditandatangani Presiden. Adapun keputusan sidang kabinet menyatakan antara lain bahwa peristiwa Madiun memang digerakkan oleh PKI dan merupakan suatu pemberontakan terhadap pemerintah RI. Kemudian memberi kuasa penuh kepada Jenderal Sudirman dan memerintahkan Angkatan Perang untuk melakukan tugas pemulihan keamanan.

Selain itu, untuk menggerakkan rakyat agar membantu Pemerintah RI dalam menumpas pemberontakan PKI tersebut, pada tanggal 19 September 1948 berturut-turut berpidato Presiden Sukarno, Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri Sukiman dan Jenderal Sudirman. Dalam pidatonya Presiden Sukarno antara lain memerintahkan:

“Rebut Kembali Madiun, Madiun harus lekas ditangan kita kembali”.[2]

Untuk menindak lanjuti perintah Presiden Sukarno tersebut, Perdana Menteri Hatta mengusulkan kepada BP KNIP, untuk menjaga keselamatan Negara, pemerintah perlu bertindak cepat dan harus mempunyai dasar atau payung hukum yang kuat untuk melakukan tindakan yang akan diambil dalam menumpas pemberontakan PKI tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BP KNIP suatu rancangan undang-undang tentang “Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya”, yang berlaku hanya untuk tiga bulan. Setelah disahkan dan diberlakukannya undang-undang ini pemerintah mempunyai dasar hukum yang cukup kuat dalam melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Sementara itu tanggal 20 September 1948, juga diadakan sidang Dewan Siasat Militer yang dipimpin Perdana Menteri­-Menteri Pertahanan Mohammad Hatta. Sidang membahas perintah Presiden Sukarno untuk merebut kembali Madiun dan instruksi Panglima Besar. Dalam sidang itu Menteri Pertahanan menekankan agar operasi penumpasan oleh TNI dilaksanakan secepat mungkin, karena apabila tidak, Belanda akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan agresi militernya.[3]

Kecepatan operasi militer merebut Madiun, membuat kemenangan segera ditangan Republik Indonesia. Faktor waktu memang sangat penting. Hal ini karena apabila Madiun segera kembali ke tangan kita, berarti menghilangkan salah satu ancaman dari dalam. Dengan demikian kita dapat segera berkonsentrasi menyusun kekuatan kembali untuk menghadapi ancaman agresi Belanda. Kepala Staf Operasi, Kolonel A.H. Nasution menyanggupi untuk merebut Madiun dalam waktu 2 (dua) minggu, dan menjabarkan dalam rencana-rencana operasi. Sasaran operasi yang harus direbut adalah Madiun, yang ditetapkan sebagai sasaran utama, selanjutnya Purwodadi dan Pacitan.

Sebagai langkah awal, pemerintah melakukan penyebaran pamflet yang berisi seruan kepada rakyat agar tetap setia kepada pemerintah Soekarno Hatta dan menolak ajakan PKI/Musso untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia. Penyebaran Pamflet dilakukan dengan menggunakan pesawat Udara AURI di daerah Madiun dan sekitarnya.

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid II: Penumpasan Pemberontakan PKI 1948, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     A.H: Nasution, sekitar perang kemerdekaan Indonesia jilid 8, Disjarah AD dan penerbit Angkasa, Bandung, 1979, hal 440

[3]     Ibid, hal 145

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*