Persiapan Kudeta PKI Madiun 1948 (2): Komunisme Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru

Persiapan Kudeta PKI Madiun 1948 (2): Komunisme Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru [1]

 

FDR/PKI yang merasakan terpotong-potong pengaruhnya di bidang pemerintahan oleh program Kabinet Hatta, mulai meningkatkan oposisinya. Pada pertengahan bulan Juli, FDR/PKI membuat program baru yang disebut Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru. Dalam program ini dijelaskan tentang dua cara perjuangan:

  1. Pertama, cara parlementer (melalui parlemen);
  2. Kedua, non parlementer, tegasnya dengan kekuatan militer.

Pada fase parlementer diusahakan untuk menyukseskan Program Nasional dalam Sidang KNIP menjadi Program Pemerintah yang sasarannya mengganti sistem Pemerintah Presidensial menjadi Pemerintahan Parlementer. Di samping itu FDR ikut membina pembentukan Front Nasional (FN) terutama di daerah-daerah dan selanjutnya FN itu membuat kampanye membubarkan pemerintahan Hatta. Jika usaha itu gagal akan diadakan demonstrasi-demonstrasi besar kaum buruh, petani tentara dan kelompok-kelompok lain yang akan dipengaruhi.

Selanjutnya akan diadakan pemogokan umum dan kalau perlu dengan kekerasan. Untuk suksesnya rencana ini perlu disiplin dan para pimpinan TNI didampingi oleh kader-kader politik. Aksi-aksi itu hanya dijalankan bila di daerah itu FDR mempunyai kekuatan militer yang cukup. Bila langkah-langkah itu belum juga berhasil barulah digunakan kekuatan militer. FDR memperkirakan 35% dari TNI berada di bawah pengaruhnya, dan yang lain diusahakan untuk dinetralisir.

Di bidang militer, FDR mempunyai rencana sebagai berikut:

  • Menarik sebagian dari “pasukan kita” dari daerah front (daerah status-quo):

1) Brigade Martono[2] dan Jadau akan diperintahkan untuk memperkuat operasi intern kami.

2) Jika kita dipaksa untuk mengirimkan tentara ke front, maka pasukan-pasukan yang belum kita percayai sepenuhnya yang akan dikirim.

  • Memindahkan pasukan-pasukan kita ke daerah yang kita pandang strategis dan menarik dari daerah-daerah yang tidak bisa dipertahankan :

1) Daerah Madiun akan dijadikan basis gerilya untuk perjuangan jangka panjang;

2) Kita harus menempatkan paling sedikit 5 batalyon di Madiun yang harus sudah dilaksanakan bulan itu atau bulan Agustus;

3) Kita akan membuat Solo sebagai wild-west untuk menarik perhatian ke sana, tetapi kita harus mempunyai pasukan yang terkuat di sana sehingga kekuasaan de facto selalu di tangan kita; .

4) Kedu, Yogyakarta, Pati, Semarang, Bojonegoro, Surabaya dan Kediri (daerah-daerah RI) akan dijadikan daerah netral, dalam pengertian kalau mungkin kita akan memperkuatnya/ meninggalkannya. Pasukan di daerah/­daerah ini tidak akan melebihi 2 batalyon.

5) Kita akan meninggalkan seluruhnya daerah Malang, Banyumas dan Pekalongan. Di samping pasukan rakyat dalam pengertian yang seluas-luasnya.

  • Umumnya kita akan membangun pasukan ini secara ilegal:

1) Dalam setiap kecamatan yang kita anggap strategis letaknya namun pengaruh kita telah berakhir, maka 60 orang prajurit di bawah pimpinan seorang komandan akan ditetapkan ;

2) Keenam puluh orang ini akan dipecah menjadi 6 atau 10 orang dan dikirim ke desa-desa;

3) Pimpinan umum di kecamatan ini berada di bawah komandan yang mewakili buruh, tani dan komandan keenam puluh prajurit ini.

  • Program tingkat kedua ini akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan keadaan. Kita harus menyadari sebelumnya akan Program Nasional kita, terutama yang berhubungan dengan agrarian reform, pertahanan rakyat dan perjuangan buruh.[3]

***

[1]  Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Nama lain Brigade Djoko Oentoeng

[3]     George Mc. Turnan Kahin, Nationalisme and Revolution in Indonesia, CorneII University Press, New York, hal. 270 – 271

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*