Persiapan Kudeta PKI Madiun 1948 (1): “Pisau Hatta” Memotong Pengaruh Komunisme

Persiapan Kudeta PKI Madiun 1948 (1):  “Pisau Hatta” Memotong Pengaruh Komunisme[1]

 

Setelah Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh pada bulan Januari 1948, akibat Perjanjian Renville.  Moh. Hatta ditunjuk sebagai formatur kabinet. Hatta mengajak Masyumi, PNI, dan Sayap Kiri untuk bersama-sama membentuk Kabinet Koalisi dengan wakil-wakil berimbang. Sayap Kiri tidak menolak tetapi menuntut untuk memperoleh 10 kursi dalam kabinet dengan posisi yang dikehendaki, seperti menteri pertahanan, menteri luar negeri dan sebagainya. Tuntutan ini ditolak, karena Hatta hanya menawarkan 4 kursi kepada Sayap Kiri. Tawaran Hatta tidak disetujui mereka. Akhirnya Hatta menyusun kabinetnya tanpa Sayap Kiri.

Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Presidensial Hatta diumumkan tanpa mengikutsertakan Sayap Kiri. Namun ada 2 tokoh Sayap Kiri dari SOBSI yaitu Supeno dan Kusnan yang duduk dalam kabinet, sebagai pribadi. Pada tanggal 3 Februari 1948 kabinet ini dilantik oleh Presiden. Program kabinet singkat dan sederhana yaitu menyelenggarakan persetujuan Renville; mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat; melaksanakan rasionalisasi; dan pembangunan.

Tugas yang dihadapi kabinet ini sangat berat karena warisan kabinet sebelumnya, sehingga harus bertindak tegas menghadapi setiap masalah berat yang muncul. Karena tugas berat ini Harian Nasional menamakan Kabinet Hatta sebagai Kabinet “Pisau Cukur”.[2]

Kritik pertama terhadap Kabinet Hatta dilancarkan oleh kelompok Amir Sjarifuddin (FDR). Kelompok ini menyatakan bahwa Kabinet Hatta tidak bertanggungjawab kepada Parlemen (KNIP).[3] Di samping kritik, kelompok ini menuntut: pertama, agar Pemerintah membatalkan Persetujuan Linggajati dan Renville serta berunding atas dasar pengakuan kedaulatan, dan kedua, melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tanpa konpensasi.[4]

Sementara itu dengan adanya perubahan dalam garis strategi komunisme internasional, mempengaruhi juga tingkah laku politik PKI. Perubahan dari garis Dimitrov, yang menganut garis lunak: kerjasama komunis dengan kapitalis dan imperialis dalam menghadapi fasisme, ke garis Zdhanov yang menganut garis keras. Isi pokok garis Zdhanov adalah membagi dua kubu yang bertentangan yaitu kubu kapitalis-imperalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan kubu komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Penjelasan tentang pelaksanaan garis ini dibahas dalam Konperensi Pemuda Asia Tenggara di Calcutta yang berlangsung dari tanggal 19 – 26 Februari 1948.[5] Pada konperensi tersebut Indonesia diwakili oleh dua orang kader PKI, yaitu Suripno dan Francisca Fangiday. Pada konperensi ini dirumuskan garis doktrin perjuangan komunis yang baru.

Meskipun demikian pada tanggal 16 Februari 1948, Perdana Menteri Hatta di hadapan Sidang BP KNIP menjelaskan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan programnya, yaitu :

  1. Krisis Indonesia- Belanda akan diselesaikan atas dasar Persetujuan Renville;
  2. Usaha untuk mempertahankan RI diubah menjadi usaha pembentukan Negara Indonesia Serikat. Dan kita (RI) akan memberikan beberapa hak kita untuk Pemerintah Sementara;
  3. Rasionalisasi ke dalam, karena pentingnya penyaluran tenaga- tenaga produktif ke bidang masing-masing;
  4. Rasionalisasi Angkatan Perang, akan dilaksanakan karena di bidang ini banyak tenaga tidak produktif Mosi Baharudin[6] yang telah diterima oleh KNIP akan dilaksanakan dan akan dibentuk sistem satu komando tentara. Mereka yang terkena rasionalisasi akan dijamin dan akan disalurkan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Mengenai rasionalisasi Angkatan Perang, Perdana Menteri Hatta menegaskan di depan sidang tersebut :

“……Terutama di kalangan Angkatan Perang terjadi penggunaan tenaga manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak dimulai mengadakan rasionalisasi, maka negara akan mengalami inflasi yang begitu parah. Untuk setiap orang yang terkena rasionalisasi harus mendapat lapangan kerja baru untuk mendapat hidup yang layak. Dalam taraf pertama akan di demobilisasikan sebanyak 160.000 orang dari kalangan anggota Angkatan Perang. Diharapkan dalam AP akan terdapat jumlah 57.000 orang pasukan tetap……”[7]

Gagasan Hatta langsung bisa memotong garis politik kelompok Front Demokrasi Rakyat (FDR). Adanya tentara yang efisien dan satu komando, akan merupakan alat negara yang ampuh dan “kebal” terhadap agitasi kekuatan-kekuatan politik di luar tentara sendiri. RI yang kuat pastilah akan lebih menguntungkan dalam menghadapi tekanan-tekanan Belanda.

Dengan Penetapan Presiden nomor 9 tanggal 27 Februari 1948, pemerintah melaksanakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) tentara pada Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tertinggi Angkatan Perang sampai ke eselon terbawah. Di dalam rasionalisasi ini beberapa pejabat Kementerian Pertahanan pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin dibebaskan dari jabatannya, antara lain Sekjen Kementerian Pertahanan Sukono Djojopratiknjo (bekas Ketua Pepolit), Atmadji (Direktur Jenderal Urusan Laut) serta para pejabat lainnya yang beraliran komunis di Kementerian Pertahanan.

Realisasi selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 14 tanggal 4 Mei 1948 yang menegaskan mengenai pelaksanaan teknis rasionalisasi. Penpres tersebut menyatakan bahwa dalam wilayah RI dibentuk dua komando wilayah, yaitu Markas Besar Komando Jawa (MBKD) dan Markas Besar Komando Sumatera (MBKS) yang mulai berlaku 15 Mei 1948. Di Jawa yang sebelumnya ada tujuh divisi, dengan adanya rasionalisasi tersebut menjadi empat divisi. Juga dikeluarkan keputusan pemerintah bahwa sejak tanggal 15 Mei 1948 TNI Masyarakat dibubarkan secara resmi. Pada tanggal 29 Mei 1948 Gubernur Militer Daerah Militer Surakarta di bawah pimpinan Wikana (komunis) dibubarkan dan tugas-tugasnya diambil alih oleh Dewan Pertahanan Daerah Surakarta.[8]

Seperti telah diuraikan bahwa reorganisasi dan rasionalisasi ketentaraan bertujuan untuk melepaskan tenaga-tenaga produktif dari sektor pertahanan ke sektor produksi. Menurut Perdana Menteri Hatta ada tiga cara untuk melakukan hal tersebut: pertama, melepaskan mereka yang ingin kembali pada pekerjaan semula (seperti guru dan pamong praja); kedua, menyerahkan bekas tentara ini kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda untuk dimanfaatkan lebih lanjut ; dan ketiga, mengembalikan seratus ribu orang kembali ke dalam masyarakat desa.

Hatta melihat bahwa di Indonesia terdapat beribu-ribu desa dan jika tiap desa menampung mereka yang dikembalikan 10 orang, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai penjaga keamanan dan lain-lain, maka pelaksanaannya tidaklah sulit. Apa lagi mereka ini akan mendapat uang ganti rugi jabatan (pesangon) sebanyak tiga bulan gaji.

Pada waktu itu jumlah anggota APRI adalah 350.000 orang, jumlah tersebut tidak sanggup dibiayai oleh negara.[9] Dengan rasionalisasi dan rekonstruksi TNI, Perdana Menteri Hatta yakin bahwa efektivitas mereka akan bertambah. Prinsip pertahanan rakyat tetap dijalankan, tetapi pertahanan ini tidak menarik orang dari sumber-sumber kerjanya yang berakibat memperkecil tenaga produksi.[10]

Apabila rasionalisasi ini berhasil dilaksanakan seperti yang direncanakan, FDR adalah kelompok yang merasa paling dirugikan. Sistem komando yang tidak terpecah-pecah oleh ideologi politik berarti suatu set-back untuk FDR. Padahal sejak tahun 1945 mereka telah bersusah payah membina dan memasukkan perwira-perwira komunis dalam pucuk pimpinan Angkatan Perang. Bahkan mereka menaksir 35% dari tentara telah berada di pihak mereka, dan bahkan pada beberapa kesatuan merupakan kelompok yang dominan. Rasionalisasi adalah pisau ukur yang akan menggunduli FDR. Karena itu bagaimanapun baik dan manfaatnya tujuan rasionalisasi, FDR tetap menganggap bahwa rencana itu ditujukan untuk “mencukur” dirinya.

Pemerintah memulai reorganisasi dan rasionalisasi pada pasukan yang dinilai disiplinnya rendah, seperti Batalyon Mardjuki dan pasukan BPRI di Solo. Ternyata pasukan-pasukan ini membangkang. Baru dengan tindak kekerasan pasukan Mardjuki dan BPRI Solo berhasil dilucuti. Peristiwa ini dikenal dengan “peristiwa penyehatan” terhadap TNI. Peristiwa “penyehatan” di Solo terhadap kedua kesatuan itu ternyata berpengaruh terhadap pasukan-pasukan yang lebih kecil, yang semula akan menentang program pemerintah, akhirnya menyetujuinya.

Langkah selanjutnya dicoba pada kesatuan yang lebih besar seperti Divisi IV dan kesatuan-kesatuan lainnya. Kolonel Sutarto Panglima Divisi IV Panembahan Senopati yang diminta untuk melaksanakan rasionalisasi karena mendapat dukungan FDR, menolak melaksanakan perintah itu. Setelah diadakan pendekatan antara pemerintah pusat dengan Divisi IV, akhirnya divisi itu dihapuskan dan diganti menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati dengan Panglima Kolonel Sutarto. Komando ini terdiri atas 5 brigade dengan jumlah keseluruhan 20 batalyon, masing-masing brigade dipimpin oleh Letkol Suadi Suromihardjo, Letkol Soediarto, Letkol A. Jadau, Letkol Iskandar dan Letkol Soejoto, yang dikenal pro FDR.

Sampai bulan Juni 1948 sejumlah 60.000 anggota tentara yang telah dirasionalisasikan dan 40.000 orang lagi akan menyusul. Perdana Menteri Hatta mengakui bahwa masalah yang terbesar dalam pelaksanaan program ini adalah rintangan psikologis, karena kembali ke desa menjadi petani untuk menanam singkong dan membuat saluran-saluran air, dianggap sebagai pekerjaan romusha.[11] Kemudian ternyata banyak di antara mereka yang terkena rasionalisasi terkatung-katung nasibnya.

Dilihat dari sikap dan tindakannya, kelompok anti rasionalisasi dapat dibagi atas: pertama, kelompok yang berpendapat bahwa rasionalisasi akan memperlemah kekuatan RI; kedua, kelompok yang merasa hina sekali jika pada suasana perjuangan harus terjun kembali ke masyarakat. Mereka merasa tidak lagi dibutuhkan negara setelah terkena rasionalisasi ; dan ketiga, kelompok yang menampungkeuntungan politik akibat pelaksanaan kebijakan rasionalisasi.

Kelompok pertama dan kedua kemudian mencari kepemimpinan politik dengan mendekatkan diri pada FDR. Mereka terpengaruh agitasi, hasutan, dan intrik-intrik model komunis. Pada waktu itu banyak tersebar isu; seperti “habis manis sepah dibuang”, isu “rasionalisasi bertujuan untuk memperlemah hubungan tentara dan rakyat”.

Isu demikian sengaja disebarkan oleh pihak komunis untuk memperoleh keuntungan psikis maupun fisik Yang paling parah adalah isu bahwa pertahanan rakyat telah dilemahkan, maka RI akan diserahkan pada Belanda.[12] Demikian isu-isu itu dilancarkan oleh orang-orang komunis sambil menyerang pelaksanaan program rasionalisasi. Menurut mereka dalam saat-saat revolusi kemerdekaan, seharusnya tenaga tempur ditambah, bukan dikurangi.

Kabinet Hatta dalam melaksanakan programnya memiliki beberapa hal yang menguntungkan, sehingga sulit untuk diserang. Pertama, mosi rasionalisasi Angkatan Perang datangnya dari pihak komunis sendiri pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin. Mosi Baharudin diterima secara bulat oleh sidang KNIP yaitu pada saat Sayap Kiri masih berkuasa. Tujuan Sayap Kiri dengan mengajukan usul mosi tersebut agar lebih mudah mengawasi dan menguasai tentara (TNI). Mosi ini merupakan usaha jalur politik untuk memusatkan kekuasaan militer pada tangan Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin. Upaya ini gagal, karena jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin. Dengan demikian kelompok yang pro Pemerintah dapat menangkis serangan-serangan FDR dengan menunjukkan bukti bahwa mereka hanyalah meneruskan kebijaksanaan pemerintah sebelumnya.

Bagi TNI adanya rasionalisasi merupakan kesempatan mengawasi penertiban organisasi, operasi -operasi dan melaksanakan pemikiran-pemikiran militer tanpa terlalu banyak dikacau oleh partai-partai politik. Jenderal Soedirman menyatakan bahwa TNI telah siap untuk rasionalisasi karena sudah direncanakan sejak Kabinet Sjahrir.[13] Apalagi Masyumi dan PNI serta Presiden Sukarno sendiri menyokong Perdana Menteri Hatta. Keadaan politik juga menguntungkan Hatta karena Renville yang tidak disukai itu dibuatoleh lawan politiknya. Serangan-serangan terhadap politik diplomasi dapat dijawab dengan menunjukkan bahwa FDR -lah yang membuat suasana menjadi kacau.

Pada waktu itu arena politik Indonesia pecah menjadi tiga yaitu :

  1. Kelompok radikal Persatuan Perjuangan yang anti Linggajati dan Renville dengan menuntut merdeka 100% di bawah Tan Malaka.
  2. Kelompok FDR yang juga anti Linggajati dan Renville. Mereka berpedoman pada garis keras karena instruksi Moskow.
  3. Kelompok Pemerintah di bawah Hatta yang menerima Linggajati-Renville dan menjalankan politik berunding karena tidak melihat pilihan lain. [14]

Di saat-saat bangsa Indonesia berjuang menegakkan kemerdekaannya dari rongrongan agresor Belanda betapa sangat perlunya kekompakan dan persatuan seluruh rakyat. Semua fihak menyadari bahwa tanpa persatuan, posisi RI akan sangat lemah. Yang sangat didambakan adalah nasib rakyat dan negara haruslah berada di atas kepentingan siapapun juga. Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1948, FDR, PNI dan Masyumi mengeluarkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama itu diserukan adanya kesatuan sikap, program dan aksi agar pembinaan Indonesia yang merdeka dan berdaulat secara demokratis dapat dicapai. Juga dianjurkan perlunya kerjasama yang erat untukmenghindarkan perbedaan-perbedaan pendapat antara organisasi-organisasi.[15]

Pada akhir Mei 1948 Perdana Menteri Hatta mengajak pimpinan partai-partai politik untuk berdiskusi mengenai kemungkinan-kemungkinan perombakan Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer kembali. Atau sekurang-kurangnya mengadakan reshuffle kabinet. Dalam diskusi tersebut ternyata terdapat perbedaan cara dalam usaha mencapai Indonesia yang merdeka dan demokratis. Fihak FDR menginginkan Kabinet Hatta membubarkan diri dan menunjuk Mr. Amir Sjarifuddin kembali menjadi Perdana Menteri,atau minimal menjadi Menteri Pertahanan.

Pada tanggal 31 Mei 1948 diadakan kembali pertemuan antara P.M. Hatta dengan Masyumi, PNI, Partai Sosialis, PSI, PKI, PBI, GPII, BKRI, Parkindo dan Partai Katolik untuk membicarakan tentang susunan kabinet dan situasi politik di dalam dan di luar negeri. Semua pihak sepakat untuk menyusun suatu program nasional. Untuk itu dibentuk sebuah panitia dengan anggota wakil-wakil partai di bawah Mr. Tambunan dari Parkindo. Disepakati pula semua partai bertanggung jawab atas penyusunan program nasional dan hasilnya akan menentukan bagaimana susunan kabinet yang dibentuk. Program ini kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk diolah.

Pada tanggal 16 Juni panitia Tambunan mengumumkan hasil kerjanya.[16] Isinya antara lain: Pemerintah seharusnya menerima pengakuan dari negara-negara lain terhadap RI tanpa memandang ideologi. Dalam soal pertahanan rakyat, tentara dan rakyat bersama-sama menyelenggarakan pertahanan rakyat. Untuk penyempurnaan pertahanan rakyat perlu diadakan latihan-latihan dan memberikan pengetahuan pertahanan pada rakyat. Sehubungan dengan itu ide FDR untuk mempersenjatai rakyat tidak disetujui oleh panitia.[17]

Di bidang ekonomi diusulkan agar mewujudkan ekonomi nasional dan bebas dari pengaruh kekuasaan modal asing. Para petani akan diberi tanah yang diambil dari tanah-tanah yang berstatus erfpacht,[18] konsesi-konsesi tanah yang tidak dipakai lagi dan dari tanah-tanah partikelir. Segala bentuk “pemerasan” yang memberatkan petani seperti ijon, “mindring” dihapuskan atau dilarang.

Sementara itu pada tanggal 6 Juni 1948 suatu front baru, yaitu “Gerakan Revolusi Rakyat” (GRR) dibentuk yang dipimpinoleh dr. Muwardi dan Maruto Nitimihardjo. Menurut GRR kerjasama dengan Moskow dapat dilangsungkan namun atas dasar saling menghormati dan persamaan. Berbeda dengan FDR yang mengumandangkan perjuangan internasional, maka GRR mengumandangkan perjuangan dengan orientasi nasional.[19]

Pada tanggal 4 Juli 1948 kembali partai-partai mengadakan pertemuan dengan jumlah yang besar. Akan tetapi program yang disusun baru selesai pada tanggal 14 Jull 1948. Pada hari itu dua puluh partai politik mengeluarkan pernyataan bersama bahwa mereka menyetujui program nasional.[20]

Pada tanggal 26 Juli pemerintah membicarakan Program Nasional ini dan kabinet menyetujuinya. Tanggal 27 Juli Perdana Menteri Hatta berbicara di hadapan wakil-wakil dua puluh partai tersebut mengenai keputusan pemerintah untuk menerima dan menyetujui program itu. Ia menjelaskan bahwa mengingat situasi, tidak semua isi program itu dapat dilaksanakan sekaligus.[21]

Meskipun di luar kelihatan bahwa partai-partai itu sepakat akan program nasional namun dalam pelaksanaannya masing-masing mempunyai pendirian dan tafsiran sendiri sehingga harapan sebagaimana yang diidamkan tidak pernah terwujud Partai-partai besar tetap saling “bercakaran”.

Pelaksanaan program pemerintahan ini dilaksanakanditengah-tengah persaingan partai politik dan tekanan fisik Belanda sehingga suasana tegang makin meningkat. Oleh karena itu FDR merasa kabinet hebat berhasil memotongpengaruh Komunis di bidang Pemerintah. Dalam keadaan demikian, Kolonel Soetarto pada tanggal 2 Juli 1948 ditembak mati sewaktu akan masuk ke rumahnya di senja hari.

Menurut penyelidikan Polisi Tentara pembunuhan itu didalangi olehpihak FDR sendiri karena pendiriannya dinilai ragu-ragu.[22] Selain pasukan Divisi IV, di Solo terdapat:

  1. Pasukan-pasukan pro FDR,
  2. Pasukan pro Tan Malaka,
  3. Tentara Pelajar yang pro Kabinet Hatta,
  4. serta Pasukan Siliwangi (hijrah) yang datang sejak Februari 1948.

***

 

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Nasional, 1 Februari 1948

[3]     Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, The Development of the Indonesian Communist Party, Cornell University Press, New York, hal. 51

[4]     Ruth T. Mc Vey, ibid., hal 52 ; Kahin, George Mc. Turnan Kahin, Nationalisme and Revolution in Indonesia, CorneII University Press, New York, hal. 260

[5]     Ruth T. Me Vey, The  Soviet Vlew the lndonesia Revolution, a Study in the  Russian Attitude Toward               Asian Nationalism, New York, Cornell University, 1957, hal.45

[6]     Mosi Zainul Baharudin dan Ir. Sakirman (PKI) yang mendesak pemerintah agar diadakan peninjauan kembali struktur organisasi kementerian pertahanan dan sdekas mungkin dibentuk Undang-Undang Pertahanan untuk mengatur lebih lanjut kedudukan hukum setiap anggota Angkatan Perang. Mosi ini merupakan mosi tidak percaya terhadap kebijaksanaan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ; Nugroho Notosusanto, Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI, Sinar Harapan,]akarta 1984, ha1.68.

[7]     Goenawan Mohammad, Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia,Jakarta (1983), hal, 27.

[8]     Semdam VII/Diponegoro, Sedjarah TNI-AD Kodam VII/Diponegoro, Sirnannig lakso katonGapuraning Ratu, Yayasan Diponegoro, Semarang, 1968, hal. 110.

[9]     Djenderal A.H. Nasution, Op. Cite., hal 130

[10]    Pidato Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta di muka Sidang KNIP tanggal 2 September 1948

[11]    Siasat, 20 Juni 1948.

[12]    Djamal Marsudi, Menjingkap Pemberontakan PKl dalam Peristiwa Madiun, Merdeka Press,Djakarta, 1966, hal. 45

[13]    Nasional, 20 Maret 1948

[14]    George Mc. Tuman Kahin, op. cit..hal32

[15]    A. C. Brackman, Indonesian Communism a History. Frederick and Pruger, New York, 1963, hal. 74

[16]    Lebih jelas lihat AH. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Angkasa Bandung th. 1977Jilid VIII, hal. 13-21.

[17]    Bandingkan dengan usul PKI untuk pembentukan Angkatan ke V pada tahun 1965 .

[18]    Erfpacht adalah tanah yang disewa dan dapat diwariskan.

[19]    Arnold Brackman, 0p.cit.,hal. 78

[20]    Lebih jelas lihat AH.Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid VIII, hal. 17

[21]    Ibid., hal 34 – 35

[22]Wawancara dengan Mayjen Soenitijoso, Jakarta 13 April 1976.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*