Perencanaan Pemberontakan Bersenjata

Pemberontakan Bersenjata PKI Blitar Selatan dan Penumpasannya (1):  Perencanaan Pemberontakan Bersenjata[1]

 

Pada tanggal 12 Maret 1966, PKI beserta ormas-ormasnya secara resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Meskipun demikian, mereka secara ilegal masih melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencari penyelesaian politik Gerakan 30 September, mempertahankan legalitas, dan upaya membangun kembali partai yang telah hancur.

Kehancuran PKI sebagai akibat dari Gerakan 30 September mendorong Politbiro CC PKI melakukan Kritik Oto Kritik, mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama limabelas tahun yaitu dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1965. Di sini ditetapkan perjuangan PKI dengan menerapkan dasar-dasar pelaksanaan pemikiran Mao Ze Dong tentang Perang Rakyat dan pembangunan kekuatan bersenjata di bawah pimpinan PKI dengan membangun daerah-daerah basis di pedesaan.

Perjuangan bersenjata yang direncanakan akan dilaksanakan oleh PKI dengan menerapkan perjuangan bersenjata dalam wujud perang rakyat seperti yang pernah dilakukan oleh Mao Ze Dong di Cina, dengan melihat keadaan kongkrit yang berlaku di Indonesia. Sisa-sisa PKI masih optimis akan dapat mencapai tujuannya dengan asumsi bahwa :

Pertama, Indonesia adalah negara yang penuh dengan perbedaan antara lain kepulauan ada yang besar dan kecil. Perkembangan ekonomi dan politik negerinya tidak sama, demikian juga kepadatan penduduknya tidak sama. Rakyat Indonesia juga telah memiliki tradisi revolusioner berdasarkan pengalaman revolusi Indonesia tahun 1945. Perkembangan keadaan politik dan ekonomi yang tidak sarna sebagai akibat sistem masyarakat setengah jajahan dan negeri setengah feodal, adanya kontradiksi yang tajam antara kelas yang berkuasa. Sistem setengah feodal mengakibatkan adanya perbedaan­perbedaan yang bertentangan satu sama lain. Keadaan ini memberikan kemungkinan yang luas bagi tumbuh dan berkembangnya perang rakyat dan PKI tentang perjuangan bersenjata.

Kedua, dengan asumsi bahwa musuh besar dan kuat. Kenyataannya bahwa setelah PKI melakukan usaha perebutan kekuasaan, ia berhadapan dengan ABRI di bawah pimpinan Jenderal A.H. Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto. Karena itu, PKI mengambil sikap berbeda dengan perang yang biasanya.

Ketiga, bahwa kekuatan militer yang dimiliki PKI masih sangat lemah, basis-basis revolusi yang akan digunakan untuk melancarkan perang rakyat belum terbentuk, dan kalaupun sudah ada masih sangat lemah sehingga dengan mudah dapat berpindah tangan.

Keempat, adalah adanya pimpinan partai komunis yang Marxis­Leninis, PKI bangkit kembali dengan semangat tinggi dengan petani sebagai kekuatan utama dalam melaksanakan perang rakyat dan revolusi agraria.[2]

Keempat asumsi di atas, pada dasarnya adalah konsep Mao Ze Dong yang mengarahkan perang menuju kemenangan yaitu faktor “watak” yang hams dipertimbangkan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan perang revolusioner. Keempat faktor tersebut dikenal dengan nama ”4 watak perang revolusioner Cina”,[3] Pertama, Cina adalah negara semi kolonial yang besar dengan perkembangan politik dan ekonomi yang kurang seimbang. Kedua, musuh adalah besar dan kuat. Ketiga, tentara merah adalah kecil dan lemah. Keempat mengenai kepemimpinan partai komunis dan revolusi agraria, dan watak ini adalah akibat logis dari watak pertama.

Kesimpulan yang diambil oleh sisa-sisa PKI bahwa untuk masa mendatang kader-kader PKI menggunakan KOK sebagai jalan keluar untuk tindakan masa depan. Jalan keluar itu disimpulkan menjadi pokok perjuangan yaitu : revolusi agraria kaum tani, karena itu selumh perhatian dicurahkan untuk membangun kembali partai di desa-desa. Para kader di samping mempelajari ajaran-ajaran Mark, Engels, Lenin, dan Stalin, secara khusus hams mempelajari ajaran Mao. Kemudian segala perhatian harus dicurahkan untuk memecahkan masalah membangkitkan, mengorganisasi, dan memobilisasi kaum tani. Jalan keluar ini disimpulkan dalam bentuk strategi PKI yang baru, dan dikenal dengan nama Tri Panji Partai Komunis Indonesia, yang meliputi :

  1. Membangun kembali partai.
  2. Perjuangan bersenjata (Perjuta) di bawah pimpinan klas bumh.
  3. Menggalang Front Persatuan Revolusioner atas dasar persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan kaum buruh.

Pada bulan Desember 1966, Sudisman tertangkap, kemudian PKI mengangkat Ruslan Widjajasastra sebagai Ketua CC PKI. Ruslan Widjajasastra menetapkan bahwa perjuangan tahap kedualah yang perlu dikembangkan yaitu perjuangan bersenjata, memenuhi petunjuk Mao adanya kekuatan senjata di basis, adanya kekuatan militer dan organisasi rakyat yang anti pemerintah.

Tesis perjuangan rakyat bersenjata mengajarkan cara-cara membangun Basrev (Basis Revolusi), membangun comite-comite proyek (compro) dan membentukTentara Pembebasan Rakyat (TPR).

Basrev, yang direncanakan PKI harus berpenduduk yang mayoritas menjadi pengikutnya, daerahnya terpencil sehingga sukar dicapai oleh lawan dan daerah ini harus mampu menjadi sumber persediaan makanan dalam waktu yang cukup lama. Compro yang dimaksudkan PKI adalah daerah yang penduduknya sekurang­kurangnya separoh adalah pengikut atau simpatisan PKI, terdiri sekurang-kurangnya sepuluh desa yang saling terkait dan cocok untuk pelaksanaan perang gerilya. Compro-compro ini dipersiapkan untuk menjadi Basrev, sedangkan TPR adalah kekuatan pemukul utama perang revolusioner. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengumpulkan orang-orang tertentu di dalam perkumpulan­ perkumpulan beladiri dan kemudian diarahkan menjadi anggota gerilya rakyat yang sebagian dimasukkan ke dalam organisasi Gerilya Desa (Gerda) dan Detasemen Gerilya (Detga). Untuk melatih keterampilan anggota-anggota gerilya, mereka dimasukkan ke dalam Kursus Komando Perang Rakyat dengan diberi pengetahuan tentang strategi perang revolusioner.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid V: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-Sisanya (1965-1981), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Sudisman, Kritik Oto Kritik, Dokumen Pusjarah ABRI

[3]    Mayjen TNI Soebijakto, “Strategi sisa-sisa Partai Komunis Indonesia setelah kegagalan Gerakan 30 September 1967”, Persepsi, Januari-Februari-Maret 1987, No.1 Tahun IX, Lembaga Pertahanan Nasional, Direktorat Khusus,Jakarta, ha1.32-33

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*