Perebutan Kekusaan Lokal Oleh PKI (1): Teror Ce Mamat

Perebutan Kekusaan Lokal Oleh PKI (1): Teror Ce Mamat[1]

 

Sejak dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan, maka sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang agresif dan militant khususnya dalam usaha menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan di tanah air. Fokus perhatian masyarakat Indonesia ketika itu semata-mata ditujukan pada perjuangan menegakkan kemerdekaan dengan semboyan “merdeka atau mati”. Tetapi dalam arena perjuangan itu ada pula sebagian kecil dari rakyat Indonesia yang berusaha dengan sadar atau tidak sadar menguntungkan tumbuh suburnya faham ideologi Marxisme dan Lininisme yang telah hidup jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Partai Komunis Indonesia/PKI yang sejak tahun 1926/1927 telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda dan menjadi partai yang bersifat ilegal dengan diam-diam kembali melakukan aksi di berbagai daerah.[2]

Berikut ini akan dibahas berbagai organisasi yang berhaluan Marxis/Leninisme termasuk PKI yang memanfaatkan situasi awal kemerdekaan untuk kembali menampakkan dirinya dalam berbagai usaha perebutan kekuasaan lokal.

Peristiwa Serang : Aksi Teror Gerombolan Ce Mamat 9 Desember 1945

Peristiwa Serang adalah salah satu usaha dari sisa-sisa Pemberontak Komunis tahun 1926 di Banten dalam merebut kekuasaan lokal untuk mendirikan pemerintahan di daerah yang dibebaskan (liberated zones). Perebutan kekuasaan lokal merupakan strategi komunis guna memperoleh kekuatan dalam rangka mengepung RI yang bertujuan mendirikan pemerintah komunis.

Oleh karena itu masa transisi antara akhir pemerintahan Jepang hingga memasuki awal kemerdekaan merupakan momentum yang tepat untuk melaksanakan strategi tersebut.

Kesenjangan sosial, seperti perbedaan kehidupan yang menyolok antara rakyat dan pamong praja, dijadikan tema oleh orang-orang komunis untuk menentang pemerintah. Selain itu kehidupan rakyat yang amat berat serta konflik intern di antara pamong praja dipertajam melalui agitasi serta propaganda yang dilakukan secara intensif dan terselubung. Kondisi masyarakat yang demikian, memungkinkan orang-orang komunis memperoleh dukungan untuk me1akukan pergolakan.

Di samping itu keterlambatan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diterima di daerah-daerah menyebabkan perintah pengambilalihan kekuasaan dan pemerintahan yang lama tidak segera memperoleh tanggapan. Begitu pula yang terjadi di daerah Banten. Keterlambatan tersebut mengakibatkan pembentukan badan-badan resmi negara yang diperintahkan oleh pemerintah pusat RI, menjadi tertunda.

Barulah pada tanggal 10 September 1945, Presiden Sukarno mengangkat secara resmi K.H. Achmad Khatib sebagai Residen Banten. Ia adalah seorang tokoh lokal yang pernah terlibat dalam pemberontakan komunis tahun 1926 di daerah Banten. Se1anjutnya ia mengalami masa pembuangan di Boven Digul selama 15 tahun dan bebas kembali sete1ah berakhirnya masa pemerintahan militer Jepang. Namun demikian KH.Achmad Khatib memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat setempat. Sebagai putera Kyai Haji Wased, seorang ulama berpengaruh, serta kegiatannya di pesantren telah menjadikan KH.Achmad Khatib diterima oleh masyarakat Banten yang terkenal fanatik dalam hal agama.

Setelah pengangkatan resmi tersebut, Residen Kyai Haji Achmad Khatib mengangkat orang-orang yang akan membantu tugasnya. Sebagai wakil residen diangkat Zulkarnaen Surya Kertalegawa dan diperintahkan pula kepada Raden Hilman Djajadiningrat (Bupati Serang), Djumhara (Bupati Pandeglang), Raden Hardiwinangun (Bupati Lebak) untuk tetap meneruskan tugasnya. Jabatan-jabatan dalam badan KNI di setiap kabupaten, diserahkan kepada Ce Mamat (teman K.H. Achmad Khatib) untuk Kabupaten Serang, Mohamad Ali, untuk Kabupaten Pandeglang dan Raden Djaja Roekmantara untuk Kabupaten Lebak. Di samping itu dibentuk pula BKR Karesidenan Banten, di bawah pimpinan KH. Syam’un. Anggotanya terdiri atas bekas anggota Peta dan pemuda-pemuda lainnya.

Ternyata tidak semua badan tersebut menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Salah satu ialah KNI di Kabupaten Serang di bawah pimpinan Ce Mamat.[3] Tokoh ini telah memanfaatkan KNI sebagai alat untuk menyebarkan ideologi komunisme di kalangan rakyat. Ce’ Mamat yang pada tahun 1926 pernah menjabat Ketua PKI Cabang Anyer ini mengemban suatu misi yaitu membentuk suatu Dewan Rakyat di daerah Banten. Misi tersebut berasal dari Chaerul Saleh, tokoh pemuda Asrama Menteng 31 di Jakarta yang disampaikan oleh Abdul Muluk dua hari setelah kemerdekaan Indonesia. Ketika itu Ce’ Mamat berada di penjara Tanah Abang 3, Jakarta, karena ditangkap Jepang sehubungan dengan keterlibatannya dalam kegiatan gerakan Djojobojo.

Kondisi yang dianggap tepat oleh Ce Mamat untuk merealisasikan misinya ialah, ketika massa rakyat menuntut pemecatan terhadap pamong praja yang masih banyak ditempatkan dalam pemerintah karesidenan di bawah KH. Achmad Khatib. Kebencian rakyat terhadap para pamong praja dikarenakan mereka dianggap sebagai kaki tangan kolonialisme/imperialisme serta kebanyakan mereka berasal dari luar daerah Banten, seperti dari Priangan, dan lain­lain.Suasana psikologis rakyat semacam ini dimanfaatkan oleh Ce Mamat dengan melakukan pengambilalihan kekuasaan pada tanggal17 Oktober 1945 dari tangan KH. Achmad Khatib. Tampaknya antara KH.Achmad Khatib dan Ce Mamat terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk pemerintahan daerah.KH.Achmad Khatib menghendaki penggantian pimpinan di atas seperti dirinya, sedangkan Ce Mamat menghendaki perombakan secara total.

Pada tanggal 28 Oktober 1945 Ce Mamat membacakan maklumatnya yang menyatakan bahwa seluruh karesidenan Banten diambil alih oleh Dewan Rakyat. Residen tidak dapat mengelakkan aksi daulat Ce Mamat untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. KH. Achmad Khatib tetap menjadi residen, akan tetapi program pemerintah dijalankan sesuai dengan konsep Ce Mamat. Setelah pengambilalihan kekuasaan di tingkat karesidenan berhasil, maka aksi daulatpun semakin meluas ke daerah-daerah Banten lainnya.[4]

Pada malam hari tanggal 28 Oktober 1945 Bupati Serang, R. Hilman Djajadiningrat ditahan oleh para pemuda pengikut Ce Mamat. Berita ini baru diketahui keesokan harinya. Residen dan pimpinan BKR segera bertindak untuk membebaskan serta mencegah aksi-aksi dewan berikutnya.

Dalam kondisi politik yang kacau, Ce Mamat memaksakan kehendaknya kepada residen, agar segera menyusun aparatur pemerintah yang baru. Belum sampai tersusun ia sendiri menunjuk “wakil” rakyat guna menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Untuk memperoleh simpati rakyat, maka seluruh aparatur pemerintahan diambil dari golongan ulama. Jabatan residen tetap dipangku oleh KH. Achmad Khatib. K.H. Syam’un diangkat sebagai Bupati Pandeglang di samping jabatannya sebagai Komandan TKR Banten, dan Haji Hasan sebagai Bupati Lebak. Di samping itu dibentuk pula Majelis Ulama yang berfungsi sebagai suatu badan penasehat serta mengawasi tugas residen. Majelis ini beranggotakan 40 kyai yang berpengaruh di Karesidenan Banten.

Meskipun telah ada perubahan dalam pejabat pemerintah daerah, tidak berarti bahwa masalah telah terselesaikan. Laskar Ce Mamat yang bernama Gulkut (Gulung Bulkut; Bulkut = pamong praja) masih terus melakukan pengacauan dan teror. Para anggota laskar ini kebanyakan terdiri atas para jawara. Perampokan harta­ benda milik penduduk, dan pembunuhan, terutama terhadap golongan pamong praja, merupakan sasarannya. Kepala Polisi Serang, Oscar Kusumaningrat, ditangkap kemudian dibawa ke penjara Serang. Selain untuk membiayai kelangsungan hidup perjuangan Ce Mamat yang bermarkas di Ciomas, maka tindakan perampokan dan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai balas dendam terhadap pamong praja yang dianggap memiliki kedudukan istimewa pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang. Dengan demikian sasaran teror ini memiliki motivasi politik yang mewarnai gerakan aksi daulat tersebut.

Teror dan keganasan Laskar Gulkut telah demikian meresahkan rakyat. TKR Resimen I Banten yang dipimpin oleh K.H. Syam’un, merencanakan suatu operasi penumpasan. Dengan dibantu oleh Ali Amangku dan Tb. Kaking, serbuan TKR berhasil memukul mundur pasukan Dewan Rakyat dan mere but markasnya yang terletak di kantor Kawedanan Ciomas. Perlawanan Laskar Gulkut berhasil dipatahkan dan sebagian besar anak buahnya ditahan, namun Ce Mamat berhasil meloloskan diri ke daerah Lebak.

Ce Mamat berusaha menyusun kembali sisa-sisa kekuatan Laskar Gulkut, dengan pusatnya di kota Rangkasbitung. Dalam waktu satu bulan, tepatnya bulan November 1945 Dewan Rakyat berhasil menguasai seluruh kota Rangkasbitung. KNI Daerah kabupaten itu dibubarkan. Aksi-aksi Ce Mamat mendapat dukungan dari Kepala Desa Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, dan ia diangkat menjadi wedana di distrik tersebut. Di sini laskar Dewan Rakyat berhasil melucuti anggota kepolisian setempat, dan menggantikannya dengan para jawara, sehingga polisi di Lebak dikenal dengan julukan “Polisi Jawara”.[5]

Pada bulan November itu juga Dewan Rakyat Ce Mamat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Dewan Rakyat Tangerang yang dipimpin oleh K.H. Achmad Chairun. Mereka mengadakan rapat raksasa di lapangan Undojo,Tangerang.

. Sementara itu aksi-aksi Dewan Rakyat terus berlangsung. Bupati Lebak, R. Hardiwinangun diculik dari rumahnya. Kejadian ini berlangsung ketika Presiden Sukamo dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta rombongan meninjau situasi daerah Karesidenan Banten pada tanggal 9 Desember 1945. Bupati R. Hardiwinangun yang mengalami nasib malang ini diikat kemudian dibawa ke jembatan Sungai Cisiih. Ia ditembak mati di sini dan mayatnya dilemparkan ke sungai. Dua hari kemudian mayatnya ditemukan oleh penduduk di sekitar tempat tersebut.

Terjadi pula peristiwa penyerbuan tangsi polisi di kota Serang yang dilakukan oleh pasukan liar pimpinan Ce Mamat dari daerah Ciomas, Kabupaten Bogor. Pasukan ini bergabung dengan kekuatan Dewan Rakyat dari Rangkasbitung.Penyerbuan ini merupakan puncak peristiwa di Karesidenan Banten, namun akhirnya dapat diatasi oleh TKR. Dalam suatu operasi pembersihan, Ce Mamat berhasil meloloskan diri dan kemudian menggabungkan diri dengan Laskar Rakyat pimpinan Kyai Narya di Cipaku, Bogor. Dengan bantuan Laskar Gulkut dan Laskar Ubel-ubel dari Tangerang tokoh ini pun memimpin suatu aksi daulat terhadap Residen Barnas dan Komandan Resimen TKR Husein Sastranegara. Dua hari kemudian residen dan komandan resimen berhasil dibebaskan oleh Pasukan Polisi Istimewa.

Aksi-aksi yang dilakukan Ce Mamat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan komunis dalam upaya mencapai cita-citanya. Dalam melakukan strateginya, mula-mula mereka menghasut masyarakat setempat dengan pelbagai intimidasi serta menuduh pemerintah tidak representatif dan perlu diganti. Kemudian aksi ditingkatkan dengan tindak kekerasan, seperti menculik dan membunuh tokoh­tokoh sipil dan militer yang dianggap sebagai penghalangnya. Setelah berhasil, langkah selanjutnya adalah melakukan pembubaran lembaga: pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintah Dewan Rakyat menurut versi komunis.[6]

***

[1]        Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]A.Z. Abidin, SH, Bahaya Komunisme.Bulan Bintang, jakarta tho 1968, hat. 82-83

[3] Ce Mamat, Tokoh PKI 1926 dari Banten berhasil meloloskan diri dari tangkapan PID dan lari ke Malaya. Ia aktif dalam PARI. Pada masa pendudukan Jepang ia menjadi anggota bawah tanah Djojobojo. Tahun 1944 Ce Mamat tertangkap dan ditanan di rumah tanananKempetai Tanah Abang. Setelah proklamasi ia dibebaskan oleh Abdul Muluk dari kelompok Asrama Menteng 31 Jakarta dan kembali ke Serang dengan mengemban misi untuk mengambil alih kekuasaan.

[4]. Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia, Bandung, Tahun 1985, hal. 72-73

[5]Sri Handajani Purwaningsih “Pergolakan Sosial-Politik Di Serang Pad a Tahun 1945:

Kasus Gerakan Aksi Daulat Ce Mamat”, Skripsi (untuk melengkapi syarat gelar sarjana

FS-UI), Jurusan Sejarah, tahun 1984, hal. 89

[6]Ibid, hal. 90. Lihat juga Pusat Sejarah TNI,..Diorama Museum Pengkhianatan PKI (Komunis), Markas Besar Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI,Jakarta, Th. 1992, lihat. 10.

4 Comments

  1. Kakek kami bukan komunis 1965..kakek kami korban sejarah politik, kakek kami adalah pengikut Tan malaka dan khaerul saleh..dan ikut dalam partai murba..kakek kami adalah pahlawan yang mereka fitnah..tidak ada hubungannya tahun 1926 ke tahun 1944..kakek kami pemberontak untuk penjajah dan kroni kroninya..buktinya kakek kami mendapatkan bintang GERILYA dan PERINTIS….bahkan tahun 1965 seluruh keluarga kami akan dibunuh masal oleh PKI…PKI memerintahkan untuk membuat lubang di belakang rumah kami diperuntukan mengubur seluruh keluarga ce mamat..politik memamg kejam

  2. Buyut kami ( KH TB ISMAIL ) pada saat perang GEGER CILEGON membunuh banyak org belanda dan pnghianat bangsa…beliau adalah pemberontak utk belanda

  3. K.H Syam’un komandan divisi 1000 Siliwangi tidak pernah diangkat menjadi bupati Pandeglang, melainkan diangkat menjadi bupati Serang.
    Mohon agar diluruskan kembali.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.