PENYAKIT “MANIPOL USDEK”

PENYAKIT “MANIPOL USDEK”[1]

 

 

1 Februari 1961

 

Penyakit zaman sekarang, apakah itu? Makan hati, kesal melihat keadaan, urat syaraf terganggu. Maka penderita yang satu mendapat eksim, yang lain bawazir, yang ketiga purut. Pada pokoknya semua sama asalnya yaitu bersifat psychoso-matic. Pemeo orang, itulah penyakit “Manipol-Usdek.”

Barak 3 rumah sakit umum yang dipimpin oleh Prof. Aulia ialah tempat yang didatangi oleh para penderita penyakit “Manipol-Usdek “. Seorang yang parah sakitnya ialah Arudji Kartawinata, tokoh Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Tiga minggu lamanya Ia memerlukan transfusi darah. Dokter mengatakan kepadanya supaya ia kembali kepada Tuhan. Hanya itu yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Arudji seorang pengikut Sukarno.

Segala sesuat berupa pangkat dan kedudukan dalam negara diperolehnya berkat pemberian Sukarno. Antara lain diperolehnya pula Bintang Mahaputra. Karena sakit, maka bintang tersebut tidak dapat disematkan di dadanya dalam sebuah upacara di Istana. Presiden menugaskan kepada dua menteri utamanya untuk mengantarkan bintang kepada Arudji di rumah sakit dan menyerahkannya dalam suatu upacara. Akan tetapi dokter yang merawat tidak mengizinkan diadakannya upacara, sedangkan Arudji Kartawinata berkehendak benar upacara diadakan.

Dokter berkata kepadanya:

“Saudara rupanya belum juga kembali kepada kepada Tuhan? Yang lain di luar itu tidak akan dapat menyembuhkan Saudara.”

Ada cerita lain yang saya dengar berhubung dengan bintang Mahaputra. Mr. Karim Pringgodigdo bertahun-tahun lamanya menjadi tangan kanan Presiden Sukarno, menjabat sebagai Direktur Kabinet. Ia contoh pegawai yang baik, teliti dalam pekerjaan, setia kepada atasan. Di waktu belakangan ini dia menderita sakit. Kesehatannya berkurang dengan cepat.

Salah satu alasan ialah karena dia merasa kecewa sekali. Ia membaca di surat kabar tentang orang-orang yang dianugerahi Bintang Mahaputra oleh Presiden Sukarno. Tetapi mengapakah dia tidak pula mendapat bintang itu? Apakah Presiden melupakan dia?

Tiga hari yang lalu tersiar berita Mayor Sofjan Ibrahim bersama dengan sembilan orang pengikutnya menyerahkan diri kepada Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) di Balai- tengah, Kabupaten Tanahdatar. Sofjan Ibrahim dulu menjabat sebagai Kepala Staf RI IV Komando Daerah Militer Sumatra Tengah. Ia tokoh nomor dua sesudah Ahmad Husein ketika pada bulan Desember 1956 diwujudkan Dewan Banteng. Ia turut dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Tanggal 20 Januari 1961 atau kurang lebih sebulan sebelum ulang tahun ketiga proklamasi PRRI di Padang , Sofjan Ibrahim menyerahkan diri. Rupanya makin terdesak orang-orang PRRI akibat operasi militer pihak APRI. Beberapa waktu lalu Kototinggi yaitu markas besar para pemimpin PRRI jatuh ke tangan APRI. Sungguhpun begitu tokoh-tokoh PRRI belum memikirkan akan menghentikan perjuangan mereka yang kini mereka namakan “melawan kezaliman Sukarno”.

Bagaimana keadaan di Minangkabau dewasa ini diceritakan oleh Azwar kepada saya, rakyat susah berdagang, katanya. Pergi dari kampung satu ke kampung lain membawa dagangan seperti kelapa dan lain-lain amatlah sukarnya . Di mana-mana terdapat pos penjagaan pihak Organisasi Keamanan Desa (OKD).

Bukan main banyaknya tanda stempel yang diperlukan untuk berdagang dari satu tempat ke lain tempat. Karena OKD kebanyakan telah diinfiltrasi oleh PKI, maka rakyat berusaha mencari “kartu merah ” sebab jika punya kartu itu, bepergian dari satu tempat ke tempat lain dapat lebih lancar dilakuka proses pemiskinan rakyat sudah jauh sekali jalannya di Sumatra Tengah. Jika dahulu banyak orang tergantung dari kiriman uang melalui poswesel dari keluarga mereka di Jawa, kini keadaan menjadi -jadi hebatnya .

Azwar menceritakan kisah tentang seorang anak kecil yang apabila melihat pengantar pos datang segera berkata kepada ibunya:

“itu pitih , Mak !” (Itu, uang, Ibu).

Asosiasi pikiran anak kecil itu yaitu menghubungkan pengantar pos dengan kiriman uang menggambarkan bagatmana keadaan di Sumatra Tengah. Sejak tiga tahun ini habis tandaslah harta pusaka dan rumah gadang banyak yang dibakar. (DTS)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965.  Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 3-5.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*