Penumpasan Gerakan 30 September1965 /PKI (1) : Jakarta

Penumpasan Gerakan 30 September 1965 /PKI (1) :  Jakarta [1]

 

a. Perebutan Kembali Studio RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi

Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkos. trad), mendapat informasi telah terjadi gerakan militer yang mencurigakan di rumah beberapa orang Jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Informasi berikutnya menyatakan beberapa orang di antara Jenderal telah ditembak mati di rumahnya oleh gerombolan bersenjata yang tidak dikenal.

Setelah mendengar informasi tersebut, Jenderal Soeharto segera pergi ke kantornya di Medan Merdeka Timur. Dalam perjalanan ke kantornya, beliau menyaksikan adanya kegiatan militer di sekeliling Monumen Nasional. Pada hari itu memang diketahui ada dua batalyon Kostrad yang didatangkan ke Ibukota untuk ikut merayakan peringatan HUT Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober 1965 yang kemudian disalahgunakan oleh Gerakan 30 September/PKI. Mereka itu adalah Batalyon 454/Para yang berasal dari Semarang dan Batalyon 530/Para dari Madiun. Yon 454 menduduki bagian utara lapangan Medan Merdeka, sedangkan Yon 530 mendapat bagian mulai dari gedung Museum ke selatan sampai Bundaran Air Mancur, membelok ke timur, gedung Pusat Telekomunikasi, sampai ke bagian selatan Stasiun Gambir[2].

Tiba di kantor, Jenderal Soeharto memanggil para perwira stafnya, untuk mendengarkan laporan mengenai peristiwa yang terjadi dan menganalisa situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Dari hasil analisa Pangkostrad dan staf disimpulkan, bahwa telah terjadi pengkhianatan terhadap TNI-AD dan usaha perebutan kekuasaan negara yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Ia bertekad akan melawan pengkhianatan dan pemberontakan tersebut.

Langkah pertama yang diambil untuk mengatasi kekosongan pimpinan TNI-AD adalah dengan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Hal ini sesuai dengan order tetap Menteri/ Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) tentang pejabat yang mewakili pimpinan TNI – AD apabila Men/Pangad berhalangan.

Mayor Jenderal Soeharto kemudian memanggil Panglima Komando Daerah Militer V/Jaya, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah. Sebelumnya Mayor Jenderal Umar disertai oleh Kepala Staf Garnizun Ibukota Brigjen G .A. Mantik telah mengunjungi rumah para jenderal yang dibunuh dan diculik oleh gerombolan penculik, yang baru kemudian diketahui sebagai gerombolan dari Gerakan Tiga Puluh Septemberi PKI. Setelah itu Panglima memerintahkan untuk menutup perbatasan Ibukota guna mencegah gerombolan penculik lari ke luar Jakarta. Sekalipun situasinya belum jelas, dengan informasi yang dihimpun oleh Jenderal Umar, Jenderal Soeharto dapat. mengambil serangkaian tindakan. Tindakan pertama mencoba menetralisir pasukan yang berada di jantung ibu kota itu.[3] Kemudian, ia menghubungi Panglima Angkatan Laut dan Panglima Angkatan Kepolisian. Kedua panglima tersebut berjanji, bahwa pasukan-pasukan kedua Angkatan tersebut akan dikonsinyir di asrama masing-masing dengan maksud menghindari tembak-menembak, sebelum jelas siapa kawan dan siapa lawan. Panglima Angkatan Udara tidak berhasil dihubungi.

Sementara itu, pada pukul 07.15 rakyat Indonesia di seluruh tanah air dikejutkan oleh siaran RRI Studio Jakarta yang mengumumkan Dekrit No.1 Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Siaran itu mengumumkan tentang dilangsungkannya :

  • Gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal.
  • Tentang telah dibentuknya Dewan Revolusi Pusat dan daerah oleh Gerakan 30 September.
  • Pengumuman tentang telah demisionernya Kabinet Dwikora dan menyatakan bahwa Dewan Revolusi merupakan sumber dari semua kekuasaan yang ada dalam negara Republik Indonesia.

Pengumuman Dewan Revolusi berikutnya ialah tentang susunan anggota Dewan Revolusi dan pengumuman yang antara lain menyebutkan tentang dihapuskannya pangkat jenderal dan pangkat Letnan Kolonel sebagai pangkat tertinggi dalam ABRI. Bagi Tamtama dan Bintara yang mendukung G 30 S, pangkatnya dinaikkan satu tingkat sedangkan bagi mereka yang secara aktif ikut mengadakan “pembersihan” pangkatnya dinaikkan dua tingkat. Pangkat-pangkat baru boleh dipakai setelah menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi. Pengumuman ini kemudian disusul oleh Perintah Harian Men/Pangau Umar Dhani melalui RRI yang dikeluarkan pukul 09.30[4]

Menjelang siang hari setelah mempelajari keadaan dan mendengarkan siaran-siaran radio Dewan Revolusi, Mayjen Soeharto mengambil kesimpulan yang penting :

  1. Bahwa penculikan dan pembunuhan pimpinan TNI-AD yang, dilakukan oleh G 30 S merupakan bagian dari suatu gerakan makar yang mencoba merebut kekuasaan negara, yang jelas didalangi oleh PKI.
  2. Bahwa Angkatan Udara mendukung gerakan makar tersebut.
  3. Bahwa pasukan-pasukan yang berada di Medan Merdeka, yakni Batalyon Para 454 dan 530 adalah kekuatan dari gerakan makar itu.[5]
  4. Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dijadikan pusat lawan, harus segera dikuasai.

Jenderal Soeharto mengambil tindakan cepat untuk mengatasi krisis itu. Pertama, diusahakan untuk menetralisir pasukan yang steling di dalam dan di sekitar Medan Merdeka. Telah diketahui bahwa pasukan. pasukan itu adalah dari Yon 530 Para/Brawijaya dan Yon 454 Para/Diponegoro. Pertama kali yang diutus oleh Pangkostrad adalah Letnan Kolonel Sukresno Komandan Brigade 3, kemudian disusul oleh para sesepuh batalyon-batalyon itu antara lain Pangdam VIII/Brawijaya Mayjen Basuki Rachmat dan Brigjen Sabirin Mochtar. Dengan berpakaian preman kedua jenderal itu mendatangi anak-anaknya. Usaha itu membuahkan hasil. Akhirnya pada pukul 15.00, Kapten Sukarbi Wadan Yon 530 dan Kapten Kuntjoro Wadan Yon 454 datang menghadap Panglima Kostrad. Kemudian mereka pergi untuk melaksanakan perintah Panglima Kostrad.

Kesibukan Mayor Jenderal Soeharto memimpin jalannya operasi di hari- hari pertama setelah meletusnya peristiwa G.30 S/PKI (Repro : buku Kopkamtib)
Kesibukan Mayor Jenderal Soeharto memimpin jalannya operasi di hari- hari pertama setelah meletusnya peristiwa G.30 S/PKI (Repro : buku Kopkamtib)

Kedua, Panglima Kostrad memanggil Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo yang bermarkas di Cijantung. Kolonel Sarwo Edhie Wibowo diperintahkan mempersiapkan pasukannya untuk menguasai Gedung Telekomunikasi dan RRI. Satu jam kemudian Kapten Sukarbi datang ke Markas Kostrad dengan membawa Yon 530 minus 1 kompi (yang dipakai di dalam tim Pasopati). Namun Kapten Kuntjoro dengan Yon 454 tidak datang, tetapi menarik seluruh anggota Yon 454 dari Medan Merdeka pada pukuI 17.00, dan bergerak ke sekitar Halim Perdanakusuma.

Dengan mundurnya Yon 530 dari Medan Merdeka, disusul dengan cepat oleh pasukan RPKAD. Sasarannya adalah merebut gedung RRI dan Pusat Telekomunikasi yang dikuasai pemberontak. Pada pukul 19.00 Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) diperintahkan untuk membebaskan kedua gedung tersebut dengan memegang teguh prinsip Panglima Kostrad yaitu memperkecil kemungkinan timbulnya pertumpahan darah dengan menghindarkan tembak-menembak. Dalam waktu 20 menit saja, satuan -satuan RPKAD berhasil merebut kembali Pusat Telekomunikasi dan RRI sesuai dengan petunjuk Pang Kostrad.[6]

Setelah dapat direbut, studio RRI Pusat Jakarta untuk sementara waktu ditempatkan di bawah pengawasan TNI-AD dan Staf Angkatan Bersenjata (SAB). Dengan demikian dua sarana komunikasi vital untuk menyelenggarakan komunikasi dengan daerah-dearah di wilayah tanah air telah dapat normal kembali. Pada pukul 20.10 Mayor Jenderal Soeharto berpidato melalui RRI yang disiarkan ke seluruh Indonesia. Pidato itu berisi antara lain:

  1. Pada tanggal 1 Oktober di Jakarta telah terjadi suatu peristiwa perebutan kekuasaan negara yang dilakukan oleh gerakan kontra revolusioner yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.
  2. Mereka telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yaitu:

(a) Letnan Jenderal A. Yani

(b) Mayjen Suprapto

(c) Mayjen S. Parman

(d) Mayjen Haryono MT

(e) Brigjen DI. Pandjaitan

(f) Brigjen Sutojo Siswomihardjo.

3. Gerakan 30 September memaksa dan menggunakan Studio RRI Jakarta dan Kantor Besar Telekomunikasi untuk aksi terornya.

4. Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, dan Yang Mulia Menko Hankam/ Kasab Jenderal Nasution dalam keadaan aman dan ada dalam keadaan sehat wal’afiat.

5. Pimpinan AD untuk sementara dipegang oleh Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad.

6) Situasi umum sudah dapat dikuasai kembali dan tindakan pengamanan sedang giat dilakukan. Kepada masyarakat ramai diserukan, agar tetap tenang dan terus melakukan tugasnya masing-masing sebagaimana biasa.

7) Pimpinan AD menegaskan orang-orang “Gerakan 30 September” adalah kontra revolusioner. Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Kepolisian bertekad menumpasnya.[7]

Pidato yang disiarkan ke seluruh Indonesia itu ternyata mempunyai pengaruh psikologis yang besar. Pada saat itu semua orang mulai mengetahui bahwa siaran-siaran yang dikeluarkan Untung adalah bagian dari percobaan perebutan kekuasaan yang gagal di Jakarta. Pidato ini meruntuhkan moril para pendukung pemberontakan itu di daerah-daerah.

b. Pembebasan Kompleks Halim

Setelah daerah sekitar Istana Merdeka dan Medan Merdeka bersih dari pasukan G30S/PKI, maka operasi penumpasan terhadap kaum pemberontak ditujukan ke Pangkalan Halim Perdanakusama dan sekitarnya yang digunakan sebagai basis oleh pemberontak. Situasi militer di Ibukota segera berubah karena direbutnya inisiatif dari Gerakan 30 September PKI oleh Kostrad. Pangkostrad Mayjen Soeharto melalui Ajudan Presiden, Kolonel KKO Bambang Widjanarko, mengirimkan pesan kepada Presiden Soekarno agar meninggalkan kompleks Halim, selambat-lambatnya pada pukul 24.00, karena Kostrad telah mengetahui pangkalan itu merupakan basis kekuatan fisik pemberontak.

Perkembangan menjelang petang hari itu juga, berlangsung dengan cepat, sehingga pemberontak yang berkedudukan di Halim dan sekitarnya merasakan tekanan situasi. Akhirnya, mereka segera menyingkir keluar Halim. Perintah Presiden melalui Brigjen Supardjo agar menghentikan gerakannya, menimbulkan kerumitan bagi D.N. Aidit, Sjam, dan Pono.

Dengan ketegasan sikap Mayjen Soeharto tersebut, yang dibarengi dengan operasi-operasi penumpasan secara militer, jelas bahwa Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma tidak akan mungkin dapat dipertahankan lagi. Presiden Soekarno beserta rombongan pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 23.30 telah meninggalkan Pangkalan Halim Perdanakusuma melalui jalan darat menuju Bogor.

Pada pukul 01.00 dinihari tanggal 2 Oktober 1965, Jenderal Soeharto memerintahkan kesatuan-kesatuan RPKAD dibantu oleh Batalyon 328 Kujang/Siliwangi, satu kompi tank dan satu kompi panser Kavaleri untuk membebaskan Pangkalan Halim. Kepada pasukan-pasukan yang ditugasi dipesankan, agar dalam melaksanakan perintah ini sedapat mungkin menghindarkan pertumpahan darah serta menghindarkan pengrusakan terhadap benda-benda yang berguna. Demikianlah sekitar pukul 03.00 pagi, pasukan tersebut bergerak menuju sasaran yang telah ditentukan. Pada pukul 06.00 pagi, lapangan udara Halim telah dapat dikuasai kembali. Namun karena luasnya kompleks Halim, kekuatan-kekuatan pemberontak ternyata tidak seluruhnya mengundurkan diri.[8]

Gerakan penumpasan selanjutnya adalah menuju desa Lubang Buaya yang diperkirakan sebagai tempat pembunuhan terhadap 7 orang Perwira Tinggi Angkatan Darat. Tembak-menembak terjadi di Lubang Buaya antara RPKAD dengan satuan-satuan Yon 454, sehingga jatuh korban seorang gugur dan dua orang luka­-luka. Pada pukul 14.00 gerakan pembersihan oleh satuan-satuan RPKAD dan Yon 328 Kujang di sekitar Cililitan dan Lubang Buaya dihentikan karena para pemberontak telah buyar melarikan diri ke luar kota. Dengan telah di kuasainya Halim dan bubarnya pasukan pemberontak, maka gagallah kudeta Gerakan 30 September yang didalangi PKI itu. Para pemimpin pemberontak meninggalkan Halim menuju ke Pondok Gede, dan selanjutnya menyelamatkan diri dari kejaran RPKAD.

c. Penemuan dan Pengangkatan Jenazah Pimpinan TNI Angkatan Darat

Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD di bawah pimpinan Mayor C.I. Santoso telah menguasai desa Lubang Buaya di dekat Pangkalan Angkatan Udara (PAU) Halim Perdanakusuma. Pasukan ini masih sempat melihat bekas tempat berlatih pasukan bersenjata “sukarelawan/sukarelawati” Pemuda Rakyat dan Gerwani. Pasukan pemberontak itu telah melarikan diri.

Dengau bantuan seorang anggota Polri, Agen Polisi II (Bharada) Sukitman yang pernah diculik pasukan Pasopati yang baru menculik dan membunuh Jenderal Pandjaitan, maka batalyon RPKAD itu menemukan perkiraan tempat pembunuhan para jenderal pimpinan TNI-AD. Pada pukul 17.15 hari itu juga telah ditemukan sebuah sumur tua yang terletak kurang lebih tiga meter di sebelah rumah seorang guru yang menjadi aktivis PKI. Lubang sumur itu disamar sedemikian rupa sehingga sulit dikenali. Dengan ketajaman instuisi Mayor C.I. Santoso, lubang sumur itu ditemukan. Ia memerintahkan anggotanya untuk mengorek-ngorek suatu tempat yang ia tunjukkan. Ternyata, setelah tanah diangkat terlihat lubang yang menganga yang berdiameter + 75 cm, dan tereium bau busuk. Karena hari telah gelap, usaha pengangkatan jenazah ditangguhkan. Mayor C.I. Santoso memerintahkan pasukannya untuk menjaga daerah itu secara ketat.

Baru keesokan harinya, hari Senin tanggal 4 Oktober, penggalian jenazah itu dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Batang­-batang pohon pisang, daun singkong dan tanah secara berselang­ seling penutup lubang itu disingkirkan. Pelaksanaan teknis penggalian dilakukan oleh anggota-anggota Kesatuan lntai Para Amfibi (KIPAM) dari KKO-AL yang dihubungi oleh Kapten CZI R. Sukandar. Dengan memakai alat-alat khusus seperti aqualung tabung zat asam, jenazah-jenazah itu diangkat. Namun, pelaksanaan tugas itu terasa ringan karena disaksikan oleh Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto yang membawa suatu rombongan antara lain terdiri atas Direktur Peralatan AD, Direktur Polisi Militer AD, Direktur Zeni AD, Kepala Penerangan Angkatan Bersenjata serta sejumlah wartawan.[9]

Pada pukul 12.05, pertama kali dinaikkan jenazah Lettu Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution. Pada pukul 12.30 menyusul jenazah Mayor Jenderal Soeprapto dan Mayor Jenderal S. Parman yang diikat menjadi satu. Pada pukul 12.55 menyusul jenazah Letnan Jenderal Yani yang diikat menjadi satu dengan jenazah Brigadir Jenderal Sutojo Siswomihardjo serta jenazah Mayor Jenderal Haryono MT Akhirnya pada jam 13.40 diangkat jenazah Brigadir Jenderal D.I. Pandjaitan. Pada saat itu juga Mayor Jenderal Soeharto mengucapkan pidato singkat yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Tuhan telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar

2) Jenazah-jenazah itu merupakan bukti nyata mengenai tindakan-tindakan biadab dari petualang-petualang yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”

3) Didekat tempat diketemukannya jenazah-jenazah itu terdapat tempat latihan Pemuda Rakyat dan Gerwani

4) Daerah Lubang Buaya itu “termasuk lingkungan” Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma

5) Pastilah ada oknum-oknum AURI yang terlibat, yang seyogyanya dibersihkan oleh patriot di dalam AURI sendiri.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Lajarah Hankam, 40 hari kegagalan G 30 S, Djakarta. 1966, hal. 47

[3]     Ibid, hal. 58

[4]     Pengumuman itu dimuat dalam surartkabar Harian Rakjat dan Warta bhakti, tanggal 2 Oktober 1965.

[5]     Nugroho Notosusanto dan ismail saleh, Tragedi Nasional Percobaan Cup G 30 S/PKI di Indonesia, 1989. Hal 51

[6]     Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, Op. Cit., hal 59

[7]     Berita Yudha, 4 oktober 1965

[8]     Kopkamtib. G 30 s/PKI. Hal. 148-149

[9]     Kopkamtib. Op. cit., hal. 52

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*