PARTAI MURBA DILARANG UNTUK SEMENTARA

PARTAI MURBA DILARANG UNTUK SEMENTARA [1]

 

11 Januari 1965

 

Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/KOTI dalam keputusannya yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 1965 melarang Partai Murba untuk sementara berikut organisasi massa yang bernaung di bawah partai. Alasannya? “Perlu dicegah dan dihindarkan adanya gejala-gejala perpecahan di antara kekuatan Nasional yang progresif revohisioner yang timbul dewasa ini” Berat persangkaan saya keputusan Presiden merupakan reaksi kontan terhadap keterangan Sukarni Kartodiwirjo di Medan pada awal tahun ini ketika dia menyatakan Partai Murba menentang aksi sepihak oleh kaum tani.

Dua hari sesudah keputusan Presiden Pengurus Besar Partai dalam sidang kilatnya mengambil keputusan tidak mengakui lagi adanya Partai Murba dan menuntut supaya Murba ditanyatakan sebagai partai terlarang seperti halnya dengan PSI dan Masyumi. Tindakan lain diambil oleh Menteri Perburuhan Soetomo Martoprodjo yang melarang kegiatan SOBRI yaitu organisasi buruh yang beralifiasi dengan Partai Murba.

Saya baru tahu berita “Associated Press” (AP) dari Washington tentang diri Wakil PM III Dr. Chaerul Saleh. Dalam berita itu pejabat-pejabat Amerika mengidentifikasikan diri Chaerul dengan Partai Murba, juga menyebutkan Chaerul sebagai “tokoh anti komunis terkemuka”. Chaerul tidak senang dengan pemberitaan demikian. Hari ini dia minta datang ke kantornya Duta Besar Amerika Howard P. Jones.

Maka Jones harus mendengarkan keterangan “Chaerul Saleh tidak pernah menjadi anggota Partai Murba atau partai lainnya” Chaerul juga menyatakan protes ia dibilang “tokoh anti komunis sebab “sebagai warganegara yang berjuang dan membantu Pembesrev (Pemimpin Besar Revolusi) ia berkeyakinan dan berpegang teguh pada ajaran persatuan nasional progresif berporoskan Nasakom yang mengharamkan phobi­phobian terhadap komunis”.

Sementara itu sejak tanggal 7 Januari lalu Indonesia menyatakan dirinya resmi keluar dari keanggotaan PBB. Wakil tetap RI di PBB LN Palar tanggal 9 Januari tiba di Jakarta guna melapor kepada Presiden dan hari itu pemerintah RRT menyokong penuh keputusan Indonesia menarik diri dari PBB. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 499-500.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*