“OPERASI BUDHI” NASUTION

“OPERASI BUDHI” NASUTION [1]

 

16 Maret 1964

 

Jendral A.H. Nasution dalam kedudukannya selaku ketua Panitia Retuling Aparatur Negara (PARAN) mengumumkan di depan konperensi Presidium Kabinet dan Catur Tunggal se Indonesia tanggal 14 Maret lalu bahwa  telah diketemukan adanya manipulasi dan penyelewengan dalam, lingkungan Perusahaan Negara” yang meliputi angka-angka yang hampir tidak masuk akal setelah dilancarkannya Operasi Budhi” Nasution mengemukakan ada Perusahaan Negara yang masih mempunyai hutang lebih dari satu milyar Rupiah yang masih juga belum lunas di samping adanya perkara komisi jutaan Poundsterling di luar negeri serta terdapatnya perkara persekot sebanyak dua ratusan juta rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Nasution tidak menyebutkan berapa persis jumlah uang yang tersangkut dalam manipulasi yang dilakukan oleh Perusahaan Negara. Akan tetapi dari pedagang A.M. Dasaad saya mendengar kurang lebih ada sebanyak 14 milyar rupiah tersangkut di dalamnya. Ini jumlah yang tidak sedikit dan jelas menunjukkan mismanagement atau salah-urus dan korupsi yang dilakukan dalam lingkungan Perusahaan Negara.

Dalam masyarakat politik di Jakarta bereda sebuah cerita tentang seorang pejabat tinggi dari kalangan Perusahaan Dagang Negara. Ia dengan seenaknya memberikan “pinjaman” sebesar Rp 10 juta kepada pegawai-pegawainya yang disukainya. Sang pegawai lantas “memutarkan” uang tadi dan memperole  basil bagus, maklum di pasaran uang orang tak segan-segan membayar bunga antara 5 sampai 7 persen sebulan asal dapat pinjaman. Kalau “pinjaman” itu sudah memperoleh hasil berupa dibelinya tanah dan milik lain oleh sang pegawai Perusahaan Dagang Negara tadi, maka “pinjaman” dikembalikannya kepada perusahaan.

Sebetulnya pejabat tinggi tadi telah berada di bawah sorotan pihak yang berwajib dan tindakan-tindakan penuntutan telah dipersiapkan terhadap dirinya.  Akan tetapi untuk mengelakkan hal tadi. maka pejabat tinggi mendrop uang di lstana sebanyak Rp 300 juta ditambah dengan valuta asing sebanyak kurang lebih 450.000 dolar Amerika. Akibat “upeti” yang di-drop itu, maka kedudukan sang pejabat tinggi menjadi aman alias safe.

Bahkan dia “dipromosikan” menjadi duta besar di -salah satu negara Asia. Saya catat cerita ini karena kebetulan pejabat tinggi Perusahaan Dagang Negara itu kawan sesekolah waktu belajar di AMS A (sekolah zaman Belanda, setingkat SMA kini) di Yogyakarta sebelum zaman pendudukan Jepang. Hanya dia belajar sastra Timur sedangkan saya duduk di bagian Klasik Barat.

Cerita di atas baru satu contoh. Berapa banyakkah jumlah korupsi dan kasus manipulasi lain? Hanya mereka yang melancarkan “Operasi Budhi” yang mengetahuinya. Operasi ini dilaksanakan oleh pihak militer dengan kerja sama pihak kejaksaan, bea cukai dan lain-lain. Golongan PKI mendesak supaya hasil “Operasi Budhi” diumumkan di depan khalayak ramai. Maksud kaum komunis sudah jelas sebab dengan begitu akan ditelanjangi korupsi yang dilakukan oleh pimpinan Perusahaan-perusahaan Negara dan kedudukan politik PKI yang selalu mengkritik tindak tanduk “baju hijau” (kaum militer) dalam pimpinan Perusahaan Negara akan menjadi kuat.

Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh mereka yang melancarkan “Operasi Budhi”. Nasution mengatakan”pengumuman hasil­hasil Operasi Budhi akan .diserahkan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini” dan ini tentulah pihak Kejaksaan. Betapa pun juga, “Operasi Budhi”.memperlihatkan ada sesuatu yang busuk dalam kalangan Perusahaan Negara.

Dasaad menceritakan kepada saya bahwa mengingat ”kerjaan” Perusahaan-perusahaan Negara yang tidak memenuhi harapan itu, maka ada keputusan yang sedang dipersiapkan oleh Menteri Perdagangan Adam Malik supaya 40 % dari impor akan disalurkan melalui pedagang dan pengusaha swasta. Jadi para “Bhakti” tiada lagi sepenuhnya memegang monopoli impor.

Dasaad menambahkan, dia puas dengan keadaan swasta sekarang, dalam arti kendati ekonomi terpimpin namanya toh pengusaha swasta masih mendapat tempat yang baik. Dia sebutkan tentang Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional atau Bamunas yang kini telah diakui kedudukann ya oleh pemerintah.

Sementara itu dalam kalangan masyarakat politik di Jakarta tersiar kabar pemerintah kini sedang mempersiapkan langkah-langkah yang tujuannya meminta moratorium umum. Ini berarti Ihdonesia akan menyatakan kepada dunia internasional keadaannya sudah begitu rupa di bidang ekonomi keuangan sehingga dia tidak mampu lagi membayar kembali hutang-hutang beserta bunga yang dibuatnya dengan negara­negara lain.

Apabila moratorium sudah berlaku, maka Indonesia tidak usah membayar kembali sebanyak kurang lebih $ 280 j uta setahun untuk debt servicing. Dengan demikian posisi keuangan Indonesia akan “lumayan kembali” karena tidak usah mengeluarkan valuta asing begitu banyak. Kini konon telah dibentuk panitia-panitia yang membahas soal moratorium itu.

Akan tetapi teman-teman saya berpendapat moratorium demikian tidak mempunyai arti Senseless, kata mereka. Soalnya akan lain bilamana moratofium digandengkan dengan program stabilisasi ekonomi yang jelas. Dalam keadaan demikian barulah tindakan ,moratorium mempunyai fungsi tertentu guna memperbaiki bidang produksi dan sebagainya. Dalam keadaan seperti sekarang moratorim hanya berarti menunda dulu pembayaran hutang dan mencari kesempatan ambil napas supaya jangan terbenam kelelap sama sekali.

Sesudah itu nanti lihatlah lagi bagaimana perkembangan keadaan seterusnya. Jadi kebijaksanaan ekonomi keuangan yang berkemauan tegas tertentu tidak tercermin dalam persiapan-persiapan pemerintah akan meminta moratorium itu. Selain itu di sini juga terlihat mentalitas mengerikan di pihak yang berkuasa. Asalkan tidak usah membayar serta merta, ya bolehlah beli saja barang yang bisa diperoleh dari luar negeri. Sebuah contoh ialah pembelian pesawat terbang “Friendship” dari perusahaan Fokker di Negeri Belanda.

Presiden kabarnya telah setuju Indonesia memesan 20 buah pesawat “Friendship” yang harganya kurang lebih satu juta dolar AS. Karena pihak penjual memberikan masa tenggang atau grace period selama 3 tahun dan pembayaran kembali kredit boleh dilakukan dalam 6 tahun kemudian dengan bunga 4,5%, maka deal tadi dianggap baik dan dimufakati.

Cuma tidak dipikirkan bagaimana kelak membayar kembali pembelian pesawat terbang “Friendship”? Apalagi bila dikaitkan dengan kabar tentang pemerintah akan minta moratorium umum? Tetapi untuk apa pula hal ini terlalu dihiraukan sekarang? Yang datang nanti, ya nanti pulalah diurus. Yang ada sekaran,g di depan mata, ya ambil dan sauk terus. Inilah mentalitas mereka yang berkuasa sekarang.

Cerita-cerita seperti ini tentu tidak diketahui oleh khalayak ramai. Dalam pers tidak ada dimuat. Rakyat biasa yang kini kapiran hidupnya lantaran semua serba mahal harganya lain-lagi perhatiannya. Sebuah ilustrasi ialah cerita yang dibawa oleh Onghokham, sarjana muda Sejarah yang barusan kembali dari daerah Malang. Ia bercerita di desa-desa sana banyak rakyat biasa mempunyai suatu Messiasverwachting yaitu mempunyai harapan akan datangnya zaman yang lebih baik.

Keadaan sekarang memang masih sulit akan tetapi tidak lama lagi zaman makmur bakal muncul. Dan untuk menantikan kedatangan zaman baru itu rakyat desa-desa pun pergi ke kota meskipun di kota mereka juga tidak gampang mendapat makan. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 427-431.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*