Ofensif Revolusioner PKI (3): Ofensif Revolusioner Terhadap Partai Nasionalis Indonesia (PNI)

Ofensif Revolusioner PKI (3): Ofensif Revolusioner Terhadap Partai Nasionalis Indonesia (PNI)[1]

cropped-monumen-icon.pngOfensif PKI terhadap PNI berbeda dengan Partai Murba. PKI menganggap Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan kekuatan nasionalis yang juga sebagai penghalang besar bagi perkembangan PKI. PKI berusaha keras memecah belah kekuatan nasionalis dengan cara yang lebih halus dengan metode bloc within (blok di dalam), dan adu domba antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya.

Sejak Demokrasi Terpimpin, PNI “ditempel” oleh PKI sehingga dalam suasana demokrasi terpimpin program PNI pun terpaksa mengikuti program Manipol. Perbedaan paham di antara pemimpin PNI dimanfaatkan sebagai peluang untuk memecah belah PNI. Ada kelompok pimpinan PNI yang mendukung Soekarno namun merugikan kepentingan partai, dan ada pula kelompok pemimpin yang segan mendukung demokrasi terpimpinnya Soekarno.

Masuknya pengaruh PKI ke dalam tubuh PNI sejak ofensif manipolis PKI jelas terlihat pada Kongres PNI di Solo (Kongres IX) tahun 1960. Tokoh-tokoh tua PNI seperti Wilopo, Suwiryo, Hardi, Sartono disingkirkan dari kepemimpinan partai. Sebaliknya tokoh-tokoh seperti Ali Sastroamidjojo, Roeslan Abdulgani memperoleh posisi kuat di dalam partai karena Soekarno menghendaki agar PNI mengikuti segala kebijaksanaan yang dijalankannya.

Sarana yang ampuh untuk menyingkirkan tokoh-tokoh tua ini adalah isyu atau fitnah yang dituangkan dalam suatu buku, yang berjudul Appeal Juli 1960 atau yang populer dengan nama Buku Merah. Buku ini dipersiapkan jauh sebelum Kongres PNI IX di Solo dilaksanakan, yang disusun dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Demokrat Indonesia, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. (GMNI), DPP Kesatuan Buruh Marhaen (KBM), DPP Persatuan Tani Indonesia (Petani). dan DPP Wanita Demokrat Indonesia Mr. Hardi dituduh sebagai orang anti Bung Karno. Dia terlibat dalam gerakan yang menentang Bung Karno yang bernama Liga Demokrasi.

Kemudian diketahui bahwa orang yang amat berperan dalam penyusunan “buku merah” itu adalah Ir. Surachman. Ia bekas pimpinan CGMI yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petani (Persatuan Tani Indonesia). Sementara itu Ir. Surachman tetap memelihara hubungan terselubung dengan PKI. Dari bukti yang lain diketahui ketika ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PNI, ia mati-matian membela D.N. Aidit, ketika terjadi heboh “Pancasila sebagai alat pemersatu” pada tahun 1964. Statement DPP PNI tanggal 1 Oktober 1965 yang mendukung Dewan Revolusi ciptaan G.30.S/PKI, juga diprakarsai oleh Ir. Surachman setelah gagalnya pemberontakan G.30.S/PKI. Akhirnya ia menghilang di Jawa Timur dan mati dalam Operasi Trisula di Blitar Selatan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Ir. Surachman sebenarnya adalah orang PKI yang disusupkan ke dalam PNI.

Dalam Kongres PNI IX tahun 1960 di Solo itu, Presiden Soekarno menyarankan agar Marhaenisme dijadikan ideologi PNI dan mengangkat Soekarno sebagai “Bapak Marhaenisme”. Kongres tidak berhasil mensahkan “Doktrin Marhaenisme” yang telah dibuat oleh panitia yang terdiri atas Suwiryo, Osa Maliki, dan Sayuti Melik, yang dibentuk dalam Kongres PNI VIII di Semarang tahun 1956. Ali Sastroamidjojo mengemukakan alasannya, bahwa PNI khawatir sekiranya dalam “Doktrin Marhaenisme” itu terselip pengertian­-pengertian yang tidak sesuai dengan Ajaran Soekarno. Oleh karena itu dalam kongres di Solo tersebut, DPP PNI menyusun kembali panitia pembuat Dasar-dasar Pokok Marhaenisme, yang terdiri atas Suwiryo, Osa Maliki, Sayuti Melik, Roeslan Abdulgani dan Ali Sastroamidjojo. Panitia ini menghasilkan naskah “Dasar-dasar Pokok Marhaenisme”. Akan tetapi naskah ini tidak disetujui oleh Bapak Marhaenisme Soekarno karena dalam “Dasar-dasar Pokok Marhaenisme” tidak menyebutkan bahwa Marhaenisme adalah “Marxisme” yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia.

Oleh karena itu dalam Kongres PNI X yang berlangsung dari tanggal 28 Agustus – 1 September 1963 di Purwokerto, Presiden Soekarno selain menganjurkan agar tokoh-tokoh PNI yang sudah tua mengundurkan diri, juga menegaskan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia yang intinya adalah Sosialisme Indonesia. Marhaenisme inilah yang akan dijadikan dasar perjuangan.[2]

Sebagai kelanjutan dari kongres Purwokerto tersebut, DPP PNI membentuk Badan Pekerja Kongres, yang bertugas untuk merumuskan hasi-hasil Kongres. Dalam Sidang Badan Pekerja Kongres I (BPK I) bulan November 1964 di Lembang Bandung, PNI menafsirkan kembali Marhaenisme, sehingga menjadi “Marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia”. Keputusan tersebut dikenal dengan nama “Deklarasi Marhaenis”, yang menonjolkan Marhaenisme sebagai suatu faham revolusioner yang berdiri di atas sendi -sendinya aksi massa yang revolusioner dan bertujuan untuk menegakkan PNI sebagai partai pelopor.[3] Dalam deklarasi ini unsur buruh dan tani ditetapkan sebagai sokoguru partai, tanpa mengurangi peranan golongan-golongan progresif lainnya. Unsur­-unsur non Marhaen dan Marhaenis seperti pengusaha-pengusaha besar, pedagang besar serta sisa feodalisme dan tuan tanah digeser dari kepemimpinan partai.

Presiden Soekarno setuju terhadap Deklarasi Marhaenis tersebut. Hal ini dikemukakannya antara lain dalam amanat tertulisnya pada Konferensi Kerja GMNI Seluruh Indonesia di Pontianak tanggal 16 Desember 1964. Presiden meminta agar GMNI terus menerus menyalakan api Marhaenisme yang murni dengan Deklarasi Marhaenis itu, sehingga dapat membakar marhaenisme yang tidak murni.

Selain Deklarasi Marhaenis, Kongres Purwokerto berhasil memilih Ir. Surachman sebagai Sekretaris Jenderal PNI. Sejak itu muncul wajah-wajah baru seperti Karim DP., Waluyo, Djawoto yang semula dikenal sebagai orang-orang pembela PKI, telah berada di jajaran PNI dan berhasil menduduki posisi penting di dalam partai dan media massanya. Dengan demikian, bahwa sejak kongres di Purwokerto pada tahun 1963, garis politik progressif revolusioner PNI semakin menonjol. Terutama setelah diterimanya Deklarasi Marhaenis oleh sidang BPK I (Badan Pekerja Kongres), di mana ditentukan PNI sebagai Partai Pelopor. Sejak itu Konfrontasi ideologi dengan PKI dielakkan. PNI mengeluarkan rumusan, jargon, ideologi, politik, agitasi, dan propaganda yang senada dan sejajar dengan PKI. Cara-cara ofensif revolusioner PKI, seperti demonstrasi, aksi tuntutan, aksi pengutukan tokoh telah menular ke PNI. Seperti tuntutan pembubaran SOKSI, BPS, Manikebu, penasakoman ABRI, pembubaran HMI, demonstrasi tunjuk hidung terhadap setan-setan kota yaitu koruptor, kabir, dan sebagainya. Akibatnya banyak orang cenderung untuk berpendapat, bahwa antara PNI dan PKI ada kerjasama. Pendapat tersebut semakin jelas ketika Ali Sastroamidjojo Ketua Umurn PNI, dalam menyambut Ulang Tahun ke-45, menyatakan bersedia bekerjasama dengan PKI.[4]

Meskipun di tingkat pusat terdapat kesejajaran politik antara PNI dan PKI, sebaliknya di daerah-daerah terjadi konflik fisiko Konflik tersebut pada pokoknya berkisar pada persoalan tanah dan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, yang mengatur pembagian tanah hasil landreform dan Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH). Ketika PKI menjalankan aksi-aksi sepihak, pihak PNI menjadi sasarannya di daerah-daerah tertentu sehingga konflik fisik tidak terelakkan, seperti yang terjadi di Klaten, dan Boyolali.

Menjelang pemberontakan G.30.S/PKI, Partai Komunis Indonesia semakin gigih melakukan ofensifnya terhadap PNI. Ketua Umum DPP PNI Ali Sastroamidjojo, dalam menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan politiknya sudah banyak dipengaruhi oleh PKI lewat Ir. Surachman.

Ali Sastroamidjojo melakukan “pembersihan” terhadap anggota-anggota partai yang pandangan politiknya tidak sepaham dengan kelompoknya. Mereka dinamakannya Marhaenis gadungan (palsu). Dalam Konferensi Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis pada bulan Maret 1965 di Wisma Tani Ragunan Pasar Minggu, ia menegaskan bahwa : “Tak ada ampun bagi Marhaenis gadungan, dan kalau masih ada yang plintat-plintut harus lekas diganyang”.[5]

Mengenai Marhaenis gadungan yang harus diganyang, lebih ditegaskan lagi oleh Presiden Soekarno. Dalam amanat penggemblengan-nya terhadap kader-kader pelopor Marhaenis di gedung basket Senayan bulan Maret 1965, Presiden Soekarno berkata :

“Saya tidak mau menjadi milik Marhaenis gadungan, jika ada golongan itu di dalam tubuh Front Marhaenis, keluarkan orang itu, buat apa diganduli orang-orang semacam itu”.[6]

Isyu Marhaenis gadungan semakin meluas. Perpecahan di kalangan PNI tidak terelakkan. Menurut Mr. Hardi, hari Rabu tanggal 4 Agustus 1965 merupakan hari yang kelabu bagi keluarga besar Marhaenis (PNI) sebab pada hari tersebut DPP Ali Sastroamidjojo-Surachman melakukan pemecatan massal terhadap tokoh-tokoh partai dan organisasi massa PNI, dengan alasan yang dibuat-buat. Mereka dituduh melanggar disiplin dan tatatertib organisasi. Tokoh-tokoh PNI yang dipecat itu adalah Osa Maliki, Ki Sabilal Rasyad, Hadisubeno, Mh. Isnaeni, Usep Ranawijaya, Moh. Ahmad, Karim Duriat, Abadi, Hardi, Demar Said, Sutrisno, ditambah dengan beratus-ratus petugas partai lainnya.[7]

Mr. Hardi (salah seorang tokoh PNI yang dipecat) mengatakan bahwa alasan pemecatan atas dirinya sebenarnya karena kami menentang PKI. Itulah yang tidak dibenarkan oleh DPP PNI Ali-Surachman. “Kami menentang PKI karena mereka di desa-­desa melakukan teror terhadap rakyat kecil, khususnya para warga PNI dan ormas-ormasnya. Akan tetapi karena tindakan pembelaan terhadap teror PKI itulah, kami malahan dipecat dan di kuyo-kuyo sebagai “komunisto phobi, fitnah mana justru berasal dari PKI”.[8]Pada waktu itu Mr. Hardi yang berkedudukan sebagai Ketua I DPP PNI dan Mh. Isnaeni wakil Sekjen dianggap bersalah telah melanggar disiplin tatatertib organisasi. Dengan alasan bahwa Hardi dan Mh. Isnaeni masih memberikan tugas kepada Hadisubeno Sastrowardojo yang telah diberhentikan oleh DPP PNI sebagai Ketua DPD PNI Jateng pada tanggal 14 Mei 1965 karena sikapnya yang anti PKI.

Akibat dari pemecatan massal terhadap anggota-anggota PNI tesebut, maka PNI pecah menjadi dua kelompok yaitu PNI Ali-Surachman dan PNI kelompok Osa-Usep, yang berhadapan satu sama lain secara konfrontatif. Taktik adu domba PKI telah berhasil. Tokoh-tokoh dan anggota-anggota PNI yang tidak sejalan dengan politik AIi-Surachman dicap sebagai golongan “Kontra Revolusioner”, “Marhaenis Gadungan”, dan mereka dilumpuhkan secara politis, mental, maupun sosial ekonomis.

Akibat dari aksi pengganyangan terhadap Marhaenis Gadungan tersebut, hubungan mereka dengan pengikut DPP PNI Ali Sastroamidjojo Surachman menjadi putus. Namun mereka yang dipecat tetap menjalankan tugasnya dengan legalitas keputusan Kongres PNI X di Purwokerto tahun 1963 sehingga keputusan DPP PNI tentang pemecatan massal itu dianggap tidak sah.

Akibat tindakan-tindakan pemecatan yang gegabah dengan sendirinya telah pula menimbulkan suatu penilaian yang negatif terhadap DPP PNI AIi-Surachman. Mereka dianggap kehilangan citra sebagai pemimpin partai rakyat Marhaen, yang seharusnya berwatak Marhaenis dan mengamalkan sila-sila Pancasila. Oleh sebab itu golongan yang menentang PNI AIi-Surachman semakin besar. Pada tanggal 19 Agustus 1965, untuk pertama kalinya diadakan suatu rapat umum di Boyolali yang dihadiri para anggota penentang DPP AIi-Surachman. Dalam rapat di Boyolali itu, Mr. Hardi mengemukakan pendapatnya bahwa : “Dalam tahun 1965 sedang berkembang situasi yang tidak wajar, sebab yang benar disalahkan, pihak yang salah dibiarkan berbuat semena-mena. Keadaan itu dalam waktu dekat berubah. Mereka yang dipecat justru karena melawan teror dan dominasi PKI. Pada saat berubahnya situasi, mereka dibenarkan oleh sejarah”.[9]

Kelompok yang dicap sebagai “Marhenis gadungan” dan “Komunisto phobia” meneruskan perjuangan, menegakkan yang benar dan menentang PKI.

Itulah cara-cara PKI dalam menghadapi PNI, sehingga partai nasionalis tersebut terpecah belah dan terombang-ambing oleh program PKI.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Merdeka, 5 September 1963

[3]     Nazaruddin Sjamsuddin, PNI dan Kepolitikkannya 1963-1969,CV. Rajawali, Jakarta, 1984, Cetakan pertama, hal. 13

[4]     Nazaruddin Sjamsuddin, Op. Cit., hal. 17

[5]     Warta Bhakti, 29 Maret 1965. Istilah Marhaenisme gadungan berasal dari pidato sambutan Presiden Soekarno pada Kongres Partindo (Partai Indonesia) tanggal 26 Desember 1961. Sejak itu istilah Marhaenisme gadungan menjadi terkenal.

[6]     Warta Bhakti, 23 Maret 1965

[7]     Hardi, Api Nasionalisme, Cuplikan pengalaman,Gunung Agung, Jakarta 1983, hal. 28

[8]     Ibid., ha129

[9]     Ibid., ha129

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*