Ofensif Manipolis PKI Di Pelbagai Bidang (6): Ofensif Manipolis Dalam Bidang Ekonomi

Ofensif Manipolis PKI Di Pelbagai Bidang (6): Ofensif Manipolis Dalam Bidang Ekonomi [1]

cropped-monumen-icon.pngSejak akhir tahun 1959 keadaan ekonomi Indonesia sudah makin merosot. Ketika memasuki tahun 1960, kemerosotan ekonomi itu masih terus berlangsung, bahkan semakin serius. Dengan kegagalan kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian, kemerosotan itu melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya, harga barang-barang konsumsi (sandang dan pangan) membumbung tinggi dan biaya hidup serta biaya keperluan lainnya meningkat, sebaliknya daya beli rakyat makin merosot. Beban penghidupan rakyat sehari-hari makin bertambah berat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah seperti pegawai negeri dan buruh. Masalah pemulihan keamanan (PRRI/Permesta dan DI/TII) dan perjuangan pembebasan Irian Barat, adalah alasan yang sering dikemukakan oleh pemerintah sebagai penyebab utama kemerosotan ekonomi tersebut. Baik Presiden Soekarno maupun Menteri Pertama Ir. Djuanda, sering menyebut bahwa 75 persen keuangan negara digunakan untuk membiayai operasi pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat.[2] Namun alasan yang dikemukakan pemerintah tersebut tidak dapat diterima oleh PKI. Menurut PKI, masalah keamanan dan Irian Barat hanya sebagai kambing hitam untuk menutupi kesulitan-kesulitan ekonomi. PKI berpendapat sebab pokok yang mempersuram ekonomi Indonesia, karena Indonesia masih terikat pada sistem pembagian kerja internasional pola kapitalis dan masih merajalelanya sisa-sisa feodalisme (tuan­tuan tanah).

PKI berpendirian, masalah ekonomi atau masalah apa saja yang dihadapi oleh rakyat, dapat ditanggulangi dan diselesaikan dengan kegotong royongan yang berporoskan Nasakom. Oleh karena itu kemerosotan ekonomi juga digunakan oleh PKI sebagai dalih politik dalam menuntut pembentukan Kabinet Nasakom, dan dalih untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, dengan menuduh mereka tidak menginginkan masalah ekonomi ditanggulangi dan dipecahkan secara tuntas.

Pemerintah menyadari sepenuhnya penderitaan rakyat. Sesudah sebagian pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat tercapai, Menteri Pertama Jr. Djuanda berusaha merehabilitasi perekonomian Indonesia. Rencana merehabilitasi ekonomi itu disusun dalam suatu konsepsi, yang disebut dengan Konsepsi Djuanda. Untuk pelaksanaannya Djuanda melakukan pendekatan dengan Amerika Serikat, yang menyatakan kesediaannya memberikan bantuan bersifat ekonomi-teknis (keuangan dan tenaga ahli). Dalam rangka mensosialisasikan ekonomi Indonesia, Djuanda melakukan pendekatan pula terhadap Yugoslavia, yang juga bersedia membantu. Kedua negara itu kemudian mengirimkan tenaga ahlinya guna mengkaji dan memberikan saran-saran untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Untuk merumuskan saran-saran dan kajian tim ahli kedua negara dibentuk “Panitia 5″, yang terdiri atas menteri-menteri di bidang ekonomi dan keuangan. Namun rencana perbaikan ekonomi yang diajukan Djuanda mendapat kritik dari banyak pihak terutama oleh PKI, karena Djuanda mendatangkan seorang ahli dari Yugoslavia[3] yang komunis revisionis.

Sementara itu dalam rapat Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), Kabinet Inti bersama pimpinan-pimpinan DPR, MPR, dan DPA mengadakan diskusi dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia. Dalam rapat ini dibentuk sebuah panitia yang dinamakan ‘:Panitia 13″, yang terdiri atas tokoh-tokoh politisi seperti DN. Aidit, Ali Sastroamidjojo, dan lain-lain. Panitia tersebut ditugasi menetapkan strategi dasar ekonomi Indonesia. Pada kesempatan itu Dr. Subandrio mengajukan konsep “Manifes Ekonomi”, yang disusun atas bantuan temannya. Secara formal Dr. Subandrio menyebut atas bantuan orang-orang PKI dan bekas PSI. Akan tetapi yang sebenarnya berperan dalam penyusunan Manifes Ekonomi itu adalah orang-orang bekas PSI, yaitu Sudjatmoko dan teman-temannya. Konsepsi Subandrio disetujui oleh Presiden Soekarno, setelah tokoh-tokoh Panitia 13 menyetujui sebelumnya.[4]

Konsepsi Subandrio kemudian disempurnakan dan diberi judul “Deklarasi Ekonomi” atau disingkat Dekon.[5]Sejak konsepsinya itu diterima, peran Subandrio sebagai pemimpin ekonomi makin menonjol.

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengumumkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar (basic strategy) ekonomi Indonesia, dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Menurut Dekon, pada tahap pertama harus diciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis yang bersih dari sisa­-sisa imperialisme dan feodalisme. Tahap pertama (tahap nasional dan demokratis) adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap Ekonomi Sosialis Indonesia. Namun dalam pelaksanaanya, Dekon tidak segera disertai tindakan-tindakan penyehatan ekonomi yang diperlukan.

Sesudah Dekon diumumkan, masalah-masalah yang hangat dibicarakan justru mengenai akan dilakukannya reshuffle kabinet dan akan masuknya dua orang menteri ahli ekonomi PKI ke dalam kabinet. Kedua menteri yang diisukan akan dimasukkan oleh Presiden Soekarno itu adalah Hutomo Supardan dan Dr. Ajidarmo.[6] Permasalahan ekonomi ini tampaknya tidak terlepas dari pergolakan politik yang sedang berkembang, di mana PKI mulai bergerak maju untuk merealisasi tuntutan pokoknya, yaitu terbentuknya Kabinet Gotong Royong yang berporoskan Nasakom.

Pada tanggal 26 Mei 1963 Menteri Pertama Djuanda mengeluarkan sejumlah 14 Peraturan Pemerintah (PP) dalam bidang ekonomi dan keuangan sebagai pelaksana Dekon, yang kemudian terkenal dengan nama “Peraturan 26 Mei”. Peraturan 26 Mei dimaksudkan sebagai langkah pertama pelaksanaan Dekon, yang secara konkrit berusaha menyehatkan ekonomi dan keuangan. Peraturan tersebut memberikan kelonggaran untuk terlaksananya program bantuan ekonomi dari beberapa negara barat, terutama Amerika Serikat. Kebijaksanaan jangka pendek yang ditempuh Pemerintah, dan harus diutamakan adalah penyelesaian pasal 1 program pemerintah, yaitu program sandang pangan rakyat. Titik berat politik ekonomi jangka pendek diletakkan pada soal sandang pangan tersebut.

Peraturan 26 Mei sebagai langkah pertama pelaksanaan Dekon, yang merupakan tindakan pemerintah secara konkrit untuk penyehatan ekonomi keuangan, dihantam habis-habisan oleh PKI. PKI menyebut peraturan itu sebagai “Penyelewengan 26 Mei”, dan menuduh Djuanda telah membawa Indonesia menyerah kepada politik kaum imperialis. Salah satu segi yang memperhebat hantaman PKI terhadap Peraturan 26 Mei tersebut ialah penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dollar dan tingkat-tingkat harga pada realitas (biaya produksi), yang berarti terjadi kenaikan harga-harga dan tarif secara menyeluruh.

Ketika Peraturan 26 Mei dilaksanakan, timbul reaksi-reaksi dari para politisi dan masyarakat, terutama reaksi keras dari PKI. Kenaikan berbagai tarif dari sektor pemerintah, seperti listrik, kereta api, kapal laut, kapal udara, harga bensin, dan lain-lain merupakan sasaran yang empuk bagi kritikan PKI. Tujuannya jelas untuk memperkuat tuntutan-tuntutan pokoknya yaitu merealisi Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom serta untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Dalih yang digunakan “salah duduk” dan “salah urus”.

Pada bulan Juni 1963, Djuanda memberikan penjelasan kepada berbagai pihak mengenai kebijaksanaan Peraturan 26 Mei. Pada rapat khusus dengan Pengurus Besar Front Nasional (PBFN) tanggal 28 Juni 1963 di Jakarta, tokoh-tokoh partai, terutama PKI, mengadakan serangan agitatif terhadap Djuanda. PKI menuduh bahwa Peraturan 26 Mei melemahkan sendi-sendi sosialisme Indonesia, dan menuju ke arah liberalisme. Tuduhan itu dibantah oleh Djuanda. Akhirnya rapat tidak lagi membicarakan mengenai ekonomi, tetapi berubah menjadi forum politik untuk menghantam pemerintah dan TNI. Sebaliknya Presiden Soekarno oleh PBFN disanjung-sanjung.[7]

Peraturan 26 Mei 1963 sebagai pelaksanaan Dekon, akhirnya mengalami masa krisis. Sampai bulan Agustus 1963, saat menjelang negara Federasi Malaysia diproklamasikan, Presiden Soekarno tetap mempertahankan peraturan tersebut. Pada sidang pleno Pengurus Besar Front Nasional tanggal 5 – 6 September 1963, Presiden Soekarno baru menyatakan pendapatnya, bahwa ia menyetujui keputusan sidang pleno PBFN untuk mengubah 14 Peraturan 26 Mei 1963.[8] Dengan demikian sejak bulan September 1963, pelaksanaan Peraturan 26 Mei itu ditunda oleh Presiden Soekarno sendiri, sehubungan dimulainya konfrontasi terhadap Malaysia pada tanggal 16 September 1963.

Ketenangan dan keleluasaan untuk membangun dan merehabilitasi keadaan perekonomian yang sudah buruk itu, akhirnya menjadi terganggu oleh kejadian-kejadian yang cukup serius, yang berasal dari dalam dan luar negeri. Gangguan dari dalam negeri dilakukan oleh aksi-aksi PKI untuk menjatuhkan lawan­lawan politik mereka yang duduk dalam kabinet. Sedang gangguan dari luar yang hampir bersamaan waktunya dengan aksi-aksi PKI itu adalah dilancarkannya politik konfrontasi terhadap Malaysia, yang oleh Presiden Soekarno disebut proyek nekolim (neo kolonialisme imperialisme) .

Pada tanggal 8 November 1963, kurang lebih dua bulan setelah Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Peraturan 26 Mei, Menteri Pertama Djuanda meninggal dunia karena serangan jantung. Rencana rehabilitasi ekonomi yang sudah dimulainya menjadi berantakan. Sementara itu kenaikan harga-harga bahan pokok (pangan) dan kebutuhan rakyat lainnya makin meningkat. Begitu juga devisa Indonesia di luar negeri sudah sangat menipis dan mencemaskan. Sementara itu dengan meningkatnya konfrontasi tehadap Malaysia, biaya operasi-operasi militer kembali meningkat, sehingga rencana stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dan keuangan terhalang.

Dalam suasana ekonomi dan keuangan yang mencekam itu, Ketua CC PKI D.N. Aidit dalam laporan politiknya kepada Sidang Pleno II CC PKI yang berlangsung pada tanggal 23 hingga 26 Desember 1963 di Jakarta mengemukakan antara lain, bahwa pelaksanaan Program Kabinet Kerja tidak dapat dipisahkan dari Landreform secara konsekuen, pengakhiran “penyelewengan 26 Mei 1963”, pembentukan Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom dan pendemokrasian sistem pemerintahan. Menurut D.N. Aidit soal sandang pangan, terutama sekali soal pangan adalah soal yang paling mendesak pemecahannya. Sebab pokok kemunduran produksi beras adalah karena syarat-syarat yang diajukan oleh Manipol, Dekon, putusan-putusan Musyawarah Tani Front Nasional dan Ketetapan-­ketetapan serta Resolusi MPRS belum dipenuhi. Syarat-syarat tersebut oleh D.N. Aidit dikemukakan antara lain, dilaksanakannya UUPBH dan perubahan tanah berdasar UUPA secara konsekwen dengan mengutamakan kepentingan kaum tani, untuk selanjutnya mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan sisa-sisa feodalisme sesuai dengan ketentuan Dekon. Syarat-syarat lain yang dikemukakan ialah dibentuknya Dewan Produksi Pertanian dengan mengikutsertakan wakil-wakil organisasi tani, diakhirinya salah urus dalam jawatan­jawatan dan PN-PN yang mengurus produksi pertanian.

Melalui sidang plenonya itu, PKI mendesak kepada pemerintah agar memenuhi syarat-syarat yang diperlukan guna meningkatkan produksi pertanian, khususnya produksi pangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Manipol, dan Dekon. Peraturan 26 Mei perlu dicabut dan menggantinya dengan peraturan yang sesuai dengan pelaksanaan Dekon. Sehubungan dengan itu, retuling aparatur dan personalia jawatan-jawatan dan PN – PN yang langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan plan produksi pertanian mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah merupakan syarat mutlak. Selain itu, PKI juga menuntut agar dilaksanakan secara konsekwen penasakoman berbagai lembaga pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, Badan Pemerintah Harian (BPH), dan pimpinan-pimpinan DPRD Gotong Royong Tingkat I dan II, guna mengintensifkan dan memperlancar pelaksanaan UUPA dan UUPBH. Penasakoman berkaitan erat dengan peningkatan produksi pangan.

Memasuki tahun 1964 kemerosotan ekonomi dan tekanan inflasi tambah mengganas dan semakin tidak terkendali. Dalam situasi yang demikian, Indonesia masih terus memberikan bantuan keuangan kepada kaum pemberontak Serawak dan Brunei di Kalimantan Utara, yang sudah tentu menambah berat beban ekonomi dan keuangan Indonesia. Ketegangan di luar negeri itu ditambah oleh berbagai ketegangan baru di dalam negeri yang didorong oleh orang­-orang PKI. Belum puas dengan aksi – aksi ini, rasa tidak senang PKI terhadap Inggris dicetuskan dengan mengerahkan buruh­-buruh SOBSI pada perusahaan-perusahaan Inggris setempat untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Ketua SOBSI Njono menyebutkan, tindakan ambil-alih yang dilakukan kaum buruh terhadap perusahaan-perusahaan Inggris itu, adalah sebagai sumbangan positip dalam memperkokoh kedudukan Indonesia untuk mengganyang Malaysia.

Pada saat meningkatkan aksi-aksi PKI itu, Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1964 menyampaikan pidato kenegaraannya berjudul “Tahun Vivere Pericoloso” (Tavip), atau “Tahun Yang Menyerempet-nyerempet Bahaya”. Dalam pidato Tavip itu, Presiden Soekarno dengan tegas memperingatkan untuk mengakhiri segala macam phobi. Dengan dibentunya Kabinet Dwikora tanggal 27 Agustus 1964, beberapa orang PKI diangkat sebagai menteri. Peristiwa ini ikut mendorong PKI untuk meningkatkan ofensif manipolisnya[9] di bidang ekonomi. Beberapa menteri dalam Kabinet Dwikora, langsung telah dituduh PKI sebagai kaum reaksioner yang anti rakyat.[10]

Politik ekonomi Djuanda mereka sebut sebagai politik budak belian yang menjual diri pada imperialis Amerika Serikat, melalui apa yang dinamakan “program stabilisasi ekonomi” dalam rangka bantuan Dana Moneter Internasional (lnternasional Monetery Fund – IMF).

Aksi-aksi yang dilancarkan oleh PKI makin lama makin berani serta bertambah keras. Bertolak dari kemerosotan ekonomi yang makin memberatkan penghidupan rakyat sehari-hari, PKI menggerakkan anak-anak organisasinya untuk melakukan aksi-aksi (demonstrasi) penghentian apa yang mereka namakan “penyelewengan 26 Mei” dan “teror harga”. Pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi sasaran mereka adalah Menteri Perdagangan Adam Malik dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh, yang keduanya berasal dari partai Murba.

Wakil Ketua I CC PKI M.H. Lukman dalam suatu keterangannya pada bulan Oktober 1964 menyebutkan, pernyataan Menteri Perdagangan Adam Malik di depan Front Murbais Jakarta bahwa pemerintah tidak menaikkan harga beras karena pemerintah tidak mempunyai beras, adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku sesuai dengan kenyataan, tetapi juga bertentangan dengan politik pemerintah sendiri mengenai pengendalian harga. Dengan naiknya harga beras yang dikuasai oleh pemerintah, Lukman menuduh Menteri Perdagangan tidak menjalankan apa yang menjadi tugasnya yang sesungguhnya, yaitu mengendalikan harga barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok rakyat.[11]

Sejak M.H. Lukman mengeritik Menteri Perdagangan, mengalirlah tuntutan-tuntutan, resolusi-resolusi, seruan-seruan, demonstrasi-demonstrasi dari berbagai organisasi massa PKI. DPP Gerwani yang menyelenggarakan Seminar Nasional Wanita Rumah tangga pada bulan November Desember 1964. Dalam salah satu kesimpulannya menuntut dilaksanakannya UUPA dan UUPBH secara konsekwen, mendemokratisasi susunan Panitia Landreform dengan poros Nasakom, dan merealisasi Undang-Undang Peradilan Landreform di daerah-daerah. Selain itu Gerwani juga menuntut segera direalisasi keputusan DPA tentang tindakan tegas terhadap pencoleng-pencoleng ekonomi. Koruptor di atas jumlah Rp. 50 juta dituntut agar ditembak mati, serta menuntut diumumkannya hasil “Operasi Budhi”.[12]

Tampaknya D.N. Aidit telah melaksanakan rencana pembentukan opini dan penggalangan massa dengan isu yang sangat menyentuh kepentingan dasar dari rakyat pada saat itu, yakni Landreform. Dengan demikian diharapkan rakyat akan bersimpati dan mendukung PKI.[13]

Dalam rangka memanipolkan lembaga peradilan yang ditugasi menyelesaikan perkara-perkara landreform, BTI jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri. Pada tanggal 19 November 1964 DPP BTI menyelenggarakan Aplikasi Hakim Tani Pengadilan Landreform angkatan pertama di Jakarta, yang diikuti 75 orang peserta dari seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP BTI Asmu dalam pidato pembukaannya menggaris bawahi Amanat Presiden Soekarno ketika melantik Menteri Kehakiman Astrawinata SH, yang menyebutkan agar hukum dan kehukuman (hal ihwal yang menurut hukum) dimanipolkan. Dengan memanipolkan hukum dan kehukuman, maka hakim tani wajib mengabdi revolusi melawan musuh-musuh revolusi, mengabdi kaum buruh dan kaum tani. Asmu dalam pidato pembukaannya itu menyebutkan, hukum dan kehukuman Manipol harus memihak kaum tani dan menentang tuan tanah. Hukum dan kehukuman Manipol menempatkan kaum tani dalam kedudukan “serba benar” dan “serba menang”, sebaliknya menempatkan tuan tanah dalam kedudukan “serba salah” dan “serba kalah”, serta menolak humanisme universal kaum Manikebuis dalam hukum dan kehukuman, yang dikatakannya akan mengaburkan garis antara kawan revolusi dan lawan revolusi,[14] Dengan demikian hukum dan kehukuman akan jadi alat revolusi, yang tidak lagi menghiraukan kepastian hukum dan keadilan, bahkan menjadi alat golongan tertentu.

Pada bulan terakhir tahun 1964, ofensif yang dilancarkan oleh PKI dan ormasnya makin meningkat. Ketua Dewan Nasional SOBSI Moh. Munir pada rapat umum HUT ke-18 SOBSI tanggal 6 Desember 1964 di Bandung, dengan tegas membantah bahwa kesulitan ekonomi Indonesia bukan disebabkan oleh konfrontasi terhadap Malaysia. Menurut Munir, kesulitan ekonomi disebabkan karena Dekon belum dilaksanakan secara konsekuen dan kaum kapitalis birokrat belum disingkirkan dari PN-PN dan badan-badan ekonomi lainnya, serta belum dilaksanakannya UUPA dan UUPBH secara konsekuen.[15] Munir juga menegaskan, bahwa SOBSI menolak gagasan Politik Ekonomi Baru yang bertentangan dengan Dekon yang akan meliberalkan ekonomi, seperti menaikkan harga dan tarif, penswastaan PN – PN dan proyek-proyek pembangunan negara serta penghentian subsidi PN – PN. Kemudian Munir memperingatkan, siapa yang tidak sanggup melaksanakan Dekon atau menentang Dekon, lebih baik mengundurkan diri dari posnya, dan jangan menunggu tangan kaum buruh menyeret mereka dari kedudukannya.

SOBSI pada rapat umum itu menyerukan kepada segenap kaum buruh untuk segera menentukan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak kepada pemerintah agar membatalkan segala rencana untuk menswastakan proyek-proyek negara.

Proyek-proyek yang sudah selesai supaya segera dijadikan Perusahaan Negara (PN) didasarkan UU No. 19/1960

  1. Mendesak kepada pemerintah agar meninjau kembali PP/RI/1964,[16] terutama pasal-pasal yang mengatur penswastaan supaya dihapus.
  2. Bagi perusahaan-perusahaan negara yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah supaya dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  • Pelaksanaan pendaerahan sesuatu PN harus dilakukan secara demokratis, melalui musyawarah dan persetujuan dengan SB-SB (Serikat Buruh) yang bersangkutan.

2) Hak-hak sosial ekonomi kaum buruh harus diperbaiki.

3) Hak-hak politik kaum buruh dan hak-hak kebebasan SB diperluas.

4) Dalam Direksi Perusahaan harus diangkat calon yang disusulkan oleh Serikat Buruh.

Dalam situasi dan kondisi ekonomi dan keuangan yang sudah sangat buruk itu, pemerintah menghadapi dilema yang melingkar, yang sulit untuk dipecahkan. Di suatu pihak PKI dan ormasnya menentang swastanisasi PN-PN dan menuntut penurunan harga­-harga dan tarif, di lain pihak pemerintah mengalami kesulitan dana untuk melanjutkan proses produksi. Dengan demikian, selain persediaan barang-barang tidak dapat mencukupi kebutuhan, juga kenaikan harga -harga tidak dapat dibendung.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     DR. A.H. Nasution, Op. Cit., hal 380

[3]     DR. A.H. Nasution,Op. Cit., hal 384

[4]     DR. A.H. Nasution, Op. Cit., hal. 384-385

[5]     Ibid

[6]     DR. A.H. Nasution, Op. Cit., hal. 386

[7]    DR. A.H. Nasution, Op. Cit., hal. 389

[8]    Harian Rakjat, 7 Djanuari 1964

[9]    Nugroho Notosusanto, Op. Cit., hal. l0

[10]   Harian Rakjat, 15 Djanuari 1964

[11]    Harian Rakjat, 16 Oktober 1964

[12]    Operasi Budhi adalah operasi pembersihan dan penertiban Aparatur Negara (1963), diketuai oleh Menko Hankam Jenderal TNI. A.H. Nasution selaku Ketua Paran (Panitia Retuling Aparatur Negara) Pusat. Operasi Budhi yang juga disebut anti – korupsi, mempunyai wewenang khusus, memulai tugasnya dengan mengadakan penelitian asal­-usul kekayaan para pejabat, terutama di lingkungan PN-PN (perusahaan Negara) dan PDN-PDN (Perusahaan Dagang Negara). Operasi ini kemudian menjadi isu politik dan digunakan oleh PKI untuk menuntut penyingkiran lawan-lawan politiknya dari lembaga-lembaga pemerintahan.

[13]    Dr. Z. Yasni, Bung Hatta menjawab,hal. 30

[14]    Harian Rakjat, 21 November 1964

[15]    Harian Rakjat, 8 Desember 1964

[16]    PP No. 7/1964 tanggal 24 Maret 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek-proyek negara dalam menggerakan dana, daya, dan tenaga masyarakat.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*