MUBES PAPFIAS DAN MUBES FILM NASAKOM

MUBES PAPFIAS DAN MUBES FILM NASAKOM [1]

 

2 November 1964

 

Pada tanggal 30 Oktober lalu Musyawarah Besar (Mubes) Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) dengan dihadiri oleh 300 lebih perutusan dari 55 organisasi massa dan 15 perwakilan PAPFIAS di daerah tingkat I dibuka di Hotel Duta Indonesia dan berlangsung selama tiga hari. Mubes PAPFIAS ini digerakkan oleh kaum komunis dan mereka pula yang memegang peranan utama di dalamnya. Di antara peserta dan pendukungnya dapatlah dibaca nama-nama seperti Nyonya Utami Suryadarma, Sitor Situmorang, Joebaar Ajoeb, Bachtiar Siagian, Basuki Effendy,

Frans Mendur, Rendra Karno, Virga Belan, Djoni Hendra Sitompul, Bambang Hernianto, Abubakar Abdy dan lain-lain. Sebelumnya yaitu pada tanggal 27 Oktober bertempat di Wisma Nusantara dibuka pula sebuah Mubes lain yang membicarakan penerapan Penpres 1/1964. Mubes ini dibuka dengan kata sambutan Menteri Perdagangan Adam Malik yang mengharapkan hendaknya Mubes dapat menelurkan konsepsi-konsepsi batu yang bermanfaat bagi dunia perfilman Indonesia yang integral, kongkret dan praktis.

Adam Malik mengatakan, Musyawarah Besar ini menjadi lebih penting karena didahului oleh rentetan kejadian yang sifatnya merongrong dunia film Indonesia. Ia berpendapat dewasa ini dunia perfilman nasional hendaknya dijauhkan dari pengaruh dan campur tangan partai politik.

Meskipun Adam Malik tidak menyebutkannya secara spesifik namun orang paham yang dimaksudn ya ialah aksi- aksi kaum komunis yang merongrong dunia perfilman nasional yang menolak mengikuti garis PKI. Orang-orang komunis niscaya tidak senang dengan Mubes Film Nasakom tadi. Maka dengan serta merta Dewan Nasional SOBSI mengeluarkan pernyataan :

“Musyawarah Besar Film Nasakom ditujukan untuk menandingi dan menggagalkan Musyawarah Besar PAPFIAS yang patriotik dan revolusioner untuk menjegal putusan Presidium Kabinet tentang kebijaksanaan baru di bidang pengurusan film dan untuk memecah kegotong-royongan nasional berporoskan Nasakom.

Ini berarti bahwa Musyawarah Besar Film “Nasakom” adalah memusuhi Nasakom, anti-Manipol dan anti-Tavip. Karenanya Musyawarah Besar Film “Nasakom ” adalah anti-Nasakom, bahkan memusuhi segenap kekuatan nasional revolusioner, memusuhi Rakyat dan revolusi” demikian SOBSI.

Pada tanggal 31 Oktober Mubes Film Nasakom yang dihadiri oleh 2 7 organ isasi massa/ film/kebudayaan, wanita, pemuda, mahasiswa, buruh dan tani mengeluarkan resolusi yang antara lain berbunyi : Mendukung sepenuhnya kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi di bidang film dan menuntut dilaksanakannya Penpres 1/1964, juga supaya menyertakan seluruh potensi film yang terdiri dari PPFI, Persatuan Karyawan Film & TV, Gabungan Studio Film, Persatuan Artis Film (Parfi) dan Persatuan Kritisi Film Indonesia ke dalam Lembaga Pembinaan Perfilman Indonesia.

Pada hari yang sama Presidium Mubes PAPFIAS dan para pesertanya menemui Jaksa Tinggi dan Suleiman SH di Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk menyampaikan pengaduan langsung atas fitnahan-fitnahan yang telah dilancarkan oleh beberapa surat kabar Jakarta terhadap Mubes PAPFIAS karena dalam penerbitan tanggal 31 Oktober mereka menulis : “Mubes PAPFIAS yang kini berlangsung di Jakarta itu adalah musyawarah yang dibiayai oleh salah satu kedutaan asing di Jaka rata” Hari ini Pejabat : presiden Subandrio mengadakan pertemuan khusus sekaligus dengan ,Mubes PAPFIAS dan Mubes NASAKOM untuk membicarakan perfitnan Indonesia. Dalam pertemuan segi tiga itu dicapai kesimpulan bahwa Pemerintah,

Mubes Papfias dan Mubes Nasakom mempunyai satu pendirian yang bulat dalam melaksanakan hal-hal berikut:

  1. Mempertumbuhkan perfilman nasional atas dasar Hukum Revolusi Indonesia dalam mempertinggi kepribadian nasional di semua bidang dan menyelesaikan perjuangan anti imperialisme;
  2. Memasukkan film dari luar atas dasar;
  • harus ditinjau dari segi usaha untuk mempertingi mutu perfilman Indonesia;
  • harus ditinjau dari segi usaha untuk mempertinggi perkembangan kebudayaan Indonesia;
  • tidak menyaingi secara komersil pertumbuhan perfilman Indonesia ;
  • kewaspadaan setinggi-tingginya bahwa film imperialis pada khususnya, film dari luar umumnya, dapat merongrong pertumbuhan kebudayaan nasional Indonesia.

Sudah barang tentu tiada seorang pun yang percaya bahwa setelah pertemuan segitiga keadaan tenang kembali. Saya melihat pertarungan antara golongan komunis dengan golongan non komunis di bidang film ini pada hakikatnya sebagai bagian dari pertarungan yang bersifat politik. Menarik juga mengamati bahwa di mana pertarungan politik secara terang-­terangan tidak dapat dilakukan dengan wajar, maka ia beralih medan lapangan yaitu memasuki bidang kebudayaan dan dalam hal ini secara khusus bidang perfilman.

Tetapi juga dibidang lain seperti bidang pers terdapat pertarungan antara golongan komunis dengan golongan yang menentang PKI. Bagaimanakah Sukarno masih mau berbicara terus tentang mengumpulkan semua aliran yaitu aliran nasionalis, agama dan komunis dalam satu wadah? (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 478-480.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*