MASALAH SUKSESI DAN PERIODE POST-SUKARNO?

MASALAH SUKSESI DAN PERIODE POST-SUKARNO? [1]

 

31 Desember 1964

 

Tahun 1965 sudah di ambang pintu dan saya masih juga menulis buku harian mencatat kejadian-kejadian politik, ekonomi, sosial dan budaya di tanah air. Kadang-kadang timbul kejenuhan pada saya, maka catatan-catatan saya menjadi sporadis atau saya catat hanya judul-judul berita dalam surat kabar tanpa menambahkan keterangan-keterangan latar belakang secukupnya.

Di lain kali saya menjadi bersemangat kembali dan saya rajin mencatat selengkap mungkin dengan memperhatikan kontinuitas perkembangan. Saya rasa suasana perasaan seperti ini lumrah. Lagipula keadaan penghidupan saya begitu rupa sehingga saya harus berusaha keras agar dapur saya sekedar berasap. Ini pun membelokkan perhatian saya dari menulis buku harian.

Edward Gibbon ahli sejarah Inggris masyhur di abad ke-18, pengarang buku The Decline and Fall of the Roman Empire (Merosot dan Jatuhnya Kerajaan Romawi) pernah mempunyai kebiasaan menulis catatan sehari-hari antara tahun 1761 dan 1764. Tiga tahun lamanya ia mengisi buku harian tersebut. Sampai pada suatu ketika ia memutuskan menulis tentang sejarah kerajaan Romawi dan sejak itu menjelmalah ia jadi ahli sejarah dan berhentilah ia menulis buku barian.

Buku harian itu telah diterbitkan secara lengkap di Inggris dengan judul Gibbon’s Journey from Geneva to Rome. Ketika buku itu diresensi dalam majalah New Statesman diajukan oleh penulisnya sebuah pendapat yang mengatakan : Perhaps the keeping of a diary is always the activity of an uncertain writer; of a man who chronicles his days because he does not know what to write, or at least of a man who absorbs more than he yet knows how to use (Barangkali memelihara sebuah buku harian ialah kegiatan seorang pengarang yang merasa diri tidak pasti; dari seorang yang mencatat hari-harinya karena ia tidak tahu apa yang mesti ditulis, atau paling sedikit dari seorang yang menyerap lebih banyak daripada yang.masih diketahuinya bagaimana mempergunakannya). Terpikir saya barangkali karena saya tidak tahu apa yang mesti ditulis itulah, maka saya memelihara buku harian ini.

Sungguhpun begitu saya berusaha juga terus mencatat situasi politik di tanah air dan memperhatikan apa yang saya namakan “permainan-segi-tiga” pelaku utama yaitu Sukarno, PKI dan Angkatan Bersenjata. Di sekitar ketiga pelaku utama ini terdapat pelaku-pelaku pembantu baik berupa partai politik seperti PNI, NU maupun berupa oknum seperti Subandrio, Chaerul Saleh, Ruslan Abdulgani dan lain-lain.

Pada akhir tahun ini saya hendak mencatat beberapa aspek sekitar masalah suksesi (pergantian pimpinan negara) dan periode post-Sukarno. Mengapa justru hal itu? Kurang lebih dua minggu yang lalu Koko dan saya berada di Cibulan beristirahat beberapa hari Iamanya di bungalow Mr. Besar.

Ketika itu dalam masyarakat politik di Jakarta tersiar kabar kesehatan Presiden tidak begitu baik dan dia memerlukan pembedahan baru. Berdasarkan situasi politik menjelang akhir tahun 1964 kami berdua berdiskusi dan seperti dalam dunia militer mengadakan semacam wargame.

Kami pertanyakan kemungkinan-kemungkinan apakah gerangan yang akan terjadi sekiranya Presiden Sukarno secara mendadak tidak ada lagi? Dengan perkataan lain skenario apakah yang bakal muncul? Sekembalinya dari Cibulan saya tuliskan perkiraan yang kami diskusikan dan pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam menghadapi masalah suksest atau pergantian, kita akan harus melewati tiga fase yaitu : (1) fase persiapan, (2) fase serangan, (3) fase konsolidasi. Dengan fase persiapan dimaksudkan semua tindakan fisik dan mental yang .harus dilaksanakan dalam masa sebelum Presiden meninggal dunia. Dengan fase serangan dimaksudkan tindakan-tindakan yang mesti dikerjakan pada hari Presiden telah meninggal dunia yaitu pada “HariH” atau “D-Day”. Dengan fase konsolidasi dimaksudkan tindakan-tindakan yang mesti dijalankan di hari­hari dan di minggu-minggu sesudah “Hari-H”.

Ketiga fase yang dimaksudkan erat bertalian dengan tujuan yang bila dirumuskan dalam jargon politik sekarang berbunyi sebagai berikut : Mempertahankan kekuasaan dan pimpinan negara di tangan golongan yang dapat dipercaya sebagai pewaris Revolusi Indonesia dan sebagai penegak Negara Pancasila. Sambil melalui ketiga fase tadi perlu pula diperhatikan tiga faktor yang turut menentukan berhasil tidaknya tujuan yang dirumuskan tadi. Ketiga faktor itu ialah : (1) simpati Angkatan Bersenjata dan dengan begitu dukungannya, (2) keadaan pendapat umum atau public opinion, (3) situasi internasional.

Ada tiga kekuatan yang harus diperhitungkari yaitu :

  1. golongan “anti-sistem partai politik” ;
  2. golongan “pro-sistem partai politik” ;
  3. golongan PKI

Ke dalam golongan anti-partai dapat dimasukkan Angkatan Bersenjata, terutama Angkatan Darat, selanjutnya partai-partai seperti Murba, IPKI.

Ke dalam golongan pro-partai dapat dimasukkan PNI dan NU, juga sudah barang tentu PKI. Golongan PKI disebutkan sebagai golongan tersendiri karena dia mempunyai organisasi massa yang paling tersusun rapi tampaknya. Juga karena PKI merupakan satu-satunya golongan yang dapat bersandar pada pengalaman dan sokongan Komunis Internasional.

Dalam menghadapi regeling van de opvolging (pengaturan soal Pergantian) pada ketika Sukarno tidak ada lagi, maka kita akan mengenali dua aliran atau dua macam pola berpikir yaitu :

  1. De Constitutionalisten (mereka yang berpegang pada Konstitusi);
  2. De Revolutionairen (mereka yang revolusioner).

Golongan pertama akan menggunakan ketentuan-ketentuan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar untuk mengatur pergantian Kepala Negara dan berpikir menurut cara-cara formal-yuridis dalam arti konvensional.

Golongan kedua merasa tidak perlu memperhatikan kata­kata Konstitusi dan mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan keperluan menyelamatkan Negara dan Revolusi. Jika pun mereka menggunakan alasan-alasan yuridis, maka mereka akan membenarkan tindakan-tindakan mereka di balik ada gium bahwa “Revolusi adalah sumber hukum tertinggi”.

Dengan mengingat pertentangan antara kedua macam berpikir tadi, maka pada Hari-H kita akan melihat tiga macam kemungkinan bagi penyelesaian soal pergantian Kepala Negara yaitu :

  1. Ketua MPRS (Chaerul Saleh) menjabat sebagai Kepala Negara;
  2. Presidium Kabinet (Subandrio-Leimena Chaerul Saleh) se­bagai baan kolektif atau Council menjalankan fungsi Kepala Negara;
  3. KOTI atau Komando Operasi Tertinggi menyatakan dirinya sebagai pemegang pimpinan.

Kemungkinan pertama akan dirasakan sebagai hal yang canggung oleh rakyat oleh karena bij precedent Presiden Sukarno tidak pernah menyerahkan kepada Ketua MPRS untuk menjadi Acting atau Pejabat Presiden jika dia bepergian ke luar negeri. Selalu yang jadi Pejabat Presiden adalah Wakil PM seperti Djuanda atau Leimena atau Subandrio.Selain daripada itu, secara politis pribadi Chaerul Saleh tidak akseptabel bagi PKI dan PNI sehingga perongrongan akan terjadi dan dengan demikian stabilisasi politik goncang terus.

Kemungkinan kedua akan paling akseptabel bagi golongan “pro partai” dan aliran Constitutionalisten terutama bagi PKI PNI. Bagi PKI ini merupakan keuntungan taktis yang besar oleh karena Subandrio merupakan alat perkakas yang bisa dipakai oleh PKI. Tetapi kemungkinan, kedua ini bisa membahayakan kedudukan Angkatan Bersenjata.

Kemungkinan ketiga merupakan jalan yang paling banyak dapat menjamin keutuhan bangsa dan negara, keamanan nasional dan mendesak mundur pengaruh PKI. Oleh karena itu jalan yang sebaiknya ialah KOTI menjadi pemegang pimpinan negara tertinggi, jelasnya menjalankan fungsi sebagai Kepala Negara pada tibanya “Hari-H”. Jikalau KOTI yang mengambil-alih pimpinan negara, maka ini berarti pada hakikatnya Angkatari Bersenjata yang harus mengambil prakarsa tampil ke depan dengan tidak ragu-ragu dan memegang kekuasaan.

Akan tetapi harus diingat oleh Angkatan Bersenjata bahwa ada tiga kekuatan yang mesti berpartisipasi dalam kekuasaan atau merupakan koalisi untuk memungkinkan memerintah Indonesia ke arah negara modern, maju dan demokratis. Ketiga kekuatan yang dalam buku-buku tentang modernisasi dinamakan modernizing coallition” dapat menjamin berkembang pesatnya negara yang hendak memodernisasikan dirinya dan ia terdiri dari : (1) golongan militer, (2) golongan cendekiawan, (3) golongan pengusaha.

Jika Angkatan Bersenjata sudah berhasil mencapai konsolidasi, jadi mampu mempertahankan kekuasaannya terhadap rongrongan pihak oposisi dan dapat mengatasi bentrokan dengan PKI, maka suatu program aksi dapat disusun untuk pemerintah yang stabil dan dinamis untuk kemajuan bangsa dan negara.

Di sini banyak masalah akan timbul, baik di bidang politik kenegaraan maupun sosial ekonomi yang semuanya memerlukan jawaban dan penyelesaian tepat. Sebagai contoh dapat dikemukakan masalah-masalah berikut:

  1. Siapakah yang akan jadi Presiden?
  2. Bagaimanakah macam parlemen yang akan dibentuk?
  3. Program stabilisasi ekonomi yang manakah yang mesti direncanakan?
  4. Bagaimanakah mengo ganisasi  massa  seperti tani, buruh supaya dapat menjadi potensi yang kuat dan produktif?
  5. Bagaimanakah memperlakukan kaum intelektual seperti mahasiswa, pemuda Universitas, golongan profesional dan sebagainya?
  6. Bagaimanakah harus mempergunakan “manipulasi lambang” untuk memerintah dengari baik?
  7. Bagaimana politik luar negeri Indonesia? Apa artinya bebas-aktif itu?
  8. Bagaimana politik dalam negeri Indonesia dalam arti mencari perimbangan yang tepat antara keperluan di satu pihak memperbesar kekuasaan pemerintah pusat dan di lain pihak mempertumbuhkan kekuatan-kekuatan demokratis dalam masyarakat?

Demikianlah beberapa masalah sekitar soal suksesi dan periode post-Sukarno yang kami susun menjelang akhir tahun ini. Meskipun pokok-pokok pikiran ,tadi belum relevan pada waktu ini, apalagi mengingat posisi Presiden Sukarno begitu kuat adanya toh sebagai suatu wargame atau katakanlah sebagai “senam otak” ia ada gunanya bagi kami.

Bagaimanakah prospek untuk tahun 1965 yang akan datang ini? Saya hanya dapat mengatakan prospek itu suram. Tetapi mengapa begitu, saya juga tidak tahu persis. Barangkali ini disebabkan keadaan kehidupan saya sendiri yang serba susah itu? Barangkali begitu. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 488-493.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*