LIMA BULAN POLITIK PENGGANYANGAN  MALAYSIA

LIMA BULAN POLITIK PENGGANYANGAN  MALAYSIA [1]

 

28 Februari 1964

 

Presiden Filipina Diosdado Macapagal mengakhiri kunjungan hari ini setelah berada di negeri ini tujuh hari. Salah satu basil perundingan-perundingan antara Macapagal dengan Sukarno ialah Filipina dan Indonesia mengusulkan kepada Malaysia supaya mengadakan Konperensi Tingkat Menteri Luar Negeri yang kedua antara Indonesia, Filipina dan Malaysia di Bangkok pada tanggal 3 Maret yang akan datang.

Saya rasa kini saat yang baik menulis semacam overzicht atau ikhtisar ringkas tentang apa yang terjadi dalam persoalan menentang Malaysia. Orang bisa mumet kepalanya mengikuti kejadian-kejadian dan pernyataan yang serba berkelibut dan bertubi-tubi sehingga tidak dapat membeda -bedakan lagi mana yang pohon dan mana yang hutan. Secara ringkas saya kapitulasikan kembali sebagai berikut :

Konperensi Tingkat Menlu ketiga negara itu diadakan pada awal Februari 1964 juga di Bangkok tetapi tidak membawa hasil banyak.

Malaysia kini setuju diadakannya konperensi yang kedua tetapi menuntut supaya melulu dibicarakan soal gencatan senjata atau cease fire di Kalimantan Utara, sedangkan pihak Indonesia berpendirian adapun masalahnya lebih, besar daripada penghentian tembak-menembak. Dengan kata lain, soal politik sekitar Malaysia harus diselesaikan.

Indonesia tidak mengakui Federasi Malaysia yang meliputi Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah yang diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Malaysia dalam pandangan Indonesia adalah proyek neo-kolonialisme.

Dalaro bulan Agustus 1963 diadakan Konperensi Puncak di Manila. Di sana Sukarno, Macapagal dan Tengku Abdul Rahman menandatangani Persetujuan Manila tentang pembentukan Maphilindo yang meliputi ketiga negara Malaysia, Indonesia dan Filipina. Sukarno dan Macapagal tidak berkeberatan terhadap Malaysia asalkan fact finding team dari. PBB sudah lebih dulu memastikan kehendak rakyat di Serawak dan Sabah berdasarkan pemilihan umum yang telah dilangsungkan di sana apakah mereka mau menggabungkan diri ke dalam Federasi Malaysia.”

Pelaksanaan “pemastian kehendak rakyat di Serawak dan Sabah” ternyata disabot oleh pihak Inggris dengan menghalang-halangi datangnya regu-regu peninjau Indonesia dan Filipina yang harus mendampingi tim PBB. Kemudian regu­-regu peninjau itu datang juga ke Serawak dan Sabah setelah misi PBB memuai hearing terlebih dahulu dengan para wakil rakyat kedua daerah tersebut.

Kesulitan bertambah ketika diumumkan di Kuala Lumpur bahwa Federasi Malaysia akan diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963 dan dengan begitu mendahului basil penyelidikan kehendak rakyat Serawak dan Sabah.

Sekjen PBB U Thant kemudian mengumumkan tim PBB yang dikirimnya atas permintaan pemerintah ketiga Negara mencapai kesimpulan adapun mayoritas rakyat Sabah dan Serawak memang setuju masuk Federasi Malaysia akan tetapi kredibilitasnya dinilai nol di Indonesia dan di Filipina, maka berkobarlah perasaan buruk dan curiga terhadap pelaksanaan isi dan semangat Persetujuan Manila.

Inggris menjadi biang keladi semua ini, maka terjadilah pembakaran gedung Kedutaan Besar Inggris di Jakarta tanggal 18 September oleh rakyat yang marah.

Indonesia dan Filipina menahan pengakuan diplomatik nya terhadap Malaysia. Tanggal 21 September Presiden Sukarno memerintahkan supaya memutuskan semua hubungan dagang dengan Singapura dan Malaya. Konfrontasi terhadap Malaysia meningkat. Di Kalimantan Utara para gerilyawan dari gerakan kemerdekaan Kalimantan Utara mendapat dukungan moral dan materil dari pihak Indonesia. Azahari muncul di muka publik di Pontianak ketika Dr. Subandrio berkunjung ke sana dan dengan begitu Indonesia memberi restu resminya kepada Azahari yang memimpin gerakan kemerdekaan Kalimantan Utara.

Para sukarelawan Indonesia melintasi perbatasan dan membantu getakan gerilya di Sabah dan Serawak melawan tentara lnggris dan Gurkha di sana.

Keadaan ini berjalan beberapa bulan lamanya dan di bulan Januari 1964 Presiden Johnson  mengutus Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Kennedy menemui Presiden Sukarno yang waktu itu ada di Tokyo supaya dapat dicarikan jalan keluar dalam sengketa Malaysia. Dengan memberikan jasa-jasa baiknya Robert Kennedy berhasil membawa wakil-wakil ketiga negara ke meja konperensi. Maka konperensi tingkat Menteri Luar Negeri dengan pihak Thailand sebagai perantara dapat dilangsungkan di Bangkok.

Antara Macapagal dengan Tengku Abdul Rahman pada pertengahan bulan Februari 1964 diadakan pula pertemuan di Pnom Penh dengan Pangeran Norodom Sihanouk dari Kambo­a sebagai perantara.

Semua ini bertujuan menyelesaikan masalah Malaysia dengan jalan doktrin Sukarno-Macapagal, artinya masalah­masalah Asia harus diselesaikan oleh bangsa-bangsa Asia sendiri.”

Pertanyaan timbul dapatkah ini dilakukan dengan tenang karena kepentingan negara-negara besar terlalu banyak bermain di kawasan Asia Tenggara dengan masing-masing mempunyai tujuan dan perhitungannya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan kemauan negara-negara Asia itu? Saya mengamati kartu-kartu itu sebagai berikut : Politik Ameria Serikat, sampai sebelum Robert Kennedy

memberikan jasa-jasa baiknya, kelihatan mencegah jangan sampai pecah perang besar di Asia Tenggara sebagai akibat konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Selain itu Amerika niscaya memihak Inggris dan Australia jika sampai perang meletus karena dia terikat oleh persetujuan pertahanan seperti SEATO dan ANZUS selanjutnya Amerika mempunyai peni­ laian bahwa Sukarno beserta Tentara lndonesi harus disokong kedudukannya bila hendak mencegah PKI mengambil alih kekuasaan di Indonesia.

Inggris tidak berpendirjan demikian . Kalau Indonesia menghendaki perang, ya silakan. Menurut Inggris, Sukarno tidaklah merupakan satu-satunya “kuda tempat bertaruh” bagi politik dunia Barat. Kalau Sukarno digulingkan belum tentu PKI yang akan mengoper kekuasaan. RRT di pihak lain mau supaya Indonesia meningkatkan pengganyangan terhadap Malaysia karena dengan demikian situasi emosional berkobar terus dan dalam keadilan demikian PKI senantiasa mendapat pasaran sebagai pelopor gerakan anti imperialisme yang konsekuen dan konsisten.

Demikianlah secara sederhana digambarkan permainan politik negara-negara besar tadi dalam soal Malaysia. Setetah lima bulan berjalan politik pengganyangan Malaysia ini, maka tampak Indonesia di dalam negeri kian mengalami kesulitan ekonomi dan di luar negeri menghadapi kebuntuan. Suatu stalemate timbul Malaysia tidak runtuh Indonesia tidak berdaya mencapai tujuan-tujuan pengganyangannya.

Dalam pada itu dalam negeri sikap PKI menjadi angkuh. Dalam sebuah instruksi Komite PKI Jakarta Raya kepada kaum komunis dan kepada Pemuda Rakyat tanggal 24 Februari yang lalu dijelaskan oleh PKI bahwa “dalam beberapa minggu akhir-akhir ini kaum kontra-revolusi dan subversi misalnya membikin coretan-coretan “Hidup Nasakom” dengan mencoret “Kom”-nya atau semboyan “Nasa! Yes. Kom! No”.

Ini sepenuhnya bertentangan dengan Pancasila dan dengan pendirian Presiden Sukarno bahwa “setuju Pancasila harus setuju Nasakom”. Selanjutnya PKI berkata,

“sampai sekarang kaum kontra-revolusi dan subversi sekalipun orang “terpenting” AS seperti (William) Palmer dan kaki tangannya makin giat berkasak-kusuk memang tetap tidak berhasil menjadi pemegang inisiatif dalam perkembangan situasi di Jakarta. Inisiatif tetap di tangan kaum Manipolis sejati, baik yang berada di dalam maupun di luar aparatur Negara”.

Instruksi Komite PKI Jakarta Raya tadi memperlihatkan betapa pastjnya sikap golongan komunis. Sebaliknya golongan non-komunis tidak padu. Golongan Islam misalnya terus tidak rukun satu sama lain. Awal Februari lalu Hamka ditangkap oleh polisi dan kabarya disimpan di Sukabumi tetapi pimpinan NU. tidak mau berbuat apa-apa. Apakah karena Hamka orang Muhamadiyah? Mana lalu ukhuwah atau persaudaraan Islam? Golongan militer tidak banyak berbuat terhadap PKI. Apakah karena anggapan PKI toh dapat perlindungan dari Presiden Sukarno?

Walhasil, PKI sajalah yang tampak aktif dan memberikan pimpinan dalam perkembangan politik. (SA)

 

[1] Catatan wartawan senior Rosihan Anwar, suasana sosial politik bangsa Indonesia, menjelang peristiwa G30S-PKI 1965, antara tahun 1961-1965. Dikutip dari buku “Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965”, Jakarta : Sinar Harapan, 1980, hal. 403-407.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*