Lawan Ofensif Revolusioner PKI (5): Di Bidang Ideologi

Lawan Ofensif Revolusioner PKI (5): Di Bidang Ideologi [1]

cropped-monumen-icon.pngPeristiwa penting lain yang membangkitkan protes dari partai­-partai, ormas dan pers, ialah ceramah D.N. Aidit pada Kursus Pendidikan Kader Revolusi (Pekarev) pada tanggal 16 Oktober 1964. Di sana D.N. Aidit mengemukakan pandangannya mengenai Pancasila dan menjelaskan bahwa Pancasila diperlukan hanya untuk menyatukan selumh rakyat dan setelah bersatu, maka Pancasila tidak dibutuhkan lagi oleh rakyat Indonesia.[2]

Ucapan Ketua CC PKI ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, diantaranya berasal dari Dr. Roeslan Abdulgani. Ia mengatakan bahwa kita harus waspada dan berhati-hati terhadap golongan yang akan mengaburkan arti Pancasila sebagai alat pemersatu dan sebagai dasar negara. Siapa yang berani menolak Pancasila akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Dengan adanya pernyataan tersebut, DPP IP-KI dalam siaran persnya menyatakan bahwa PKI menerima Pancasila hanya sebagai kedok saja untuk melindungi dirinya dari hukum-hukum revolusi dan tidak mendalami arti Pancasila itu sendiri.

DPP IP-KI yang menerima Pancasila secara mutlak sangat menyesalkan ucapan D.N. Aidit tersebut dan menganggap sebagai pengebirian terhadap Pancasila serta mengharap agar pemerintah mengambil tindakan terhadap D.N. Aidit mengenai masalah ini. Pernyataan serupa juga datang dari Ketua DPP PNI/Front Marhaenis, Hardi SH yang mengatakan jika ucapan D.N. Aidit di depan Kursus Kader Revolusi itu benar, maka Front Marhaenis tidak bisa membenarkan hal itu. Front Marhaen berpendapat bahwa Pancasila itu penting sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.[3]

Hal yang sama juga datang dari PBND Subchan Z.E. dan DPP partai. Katholik yang pada dasarnya mengecam ucapan D.N. Aidit tersebut, dan mengharapkan agar pemerintah meretool D.N. Aidit.

Aksi sepihak yang dilancarkan oleh organisasi massa yang berada di bawah PKI dan ormas-ormasnya telah disambut oleh rakyat, karena PKI dan organisasi massanya berdalih bahwa aksi sepihak yang dilancarkan adalah untuk kaum tani. Akan tetapi golongan nasionalis dan agama mulai menyadari dan menentang aksi-aksi sepihak yang dijalankan oleh PKI karena merugikan petani-petani kecil.

Tidak jarang terjadi bentrokan antara PKI dengan organisasi Petaninya PNI dan Pertanunya NU. Bahkan pimpinan Petani Jawa Tengah telah mengeluarkan pernyataan, bahwa aksi sepihak yang dilancarkan oleh golongan tertentu telah menimbulkan keresahan dan ketegangan di masyarakat, sehingga dapat membahayakan persatuan yang saat ini sedang dibutuhkan untuk menyelesaikan revolusi Indonesia.

Pertanu mengharapkan agar golongan masyarakat yang selalu menyerukan adanya persatuan berdasarkan poros Nasakom, agar benar-benar melaksanakan secara konsekuen dan bukan hanya Nasakom palsu yang hanya mencari keuntungan, bagi diri sendiri.[4]

Perlawanan aksi sepihak dalam bidang perkebunan ini akibatnya tidak begitu parah. Di bidang ini, Sarbupri menghadapi lawan Perkapen/SOKSI yang nota bene dibentuk dan dibina secara aktif oleh TNI-AD.

PNl/Front Marhaenis juga mengeluarkan pernyataan yang dengan tegas tidak menyetujui adanya aksi sepihak yang dilakukan oleh golongan tertentu dengan dalih apapun. Adanya aksi sepihak dapat menimbulkan ketegangan dan saling curiga mencurigai sesama kita, sehingga dapat merusak dan memperlemah perjuangan nasional Indonesia.[5]

Pernyataan serupa juga datang dari Gerakan Pemuda Ansor dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menyatakan siap untuk mengganyang aksi sepihak dan Panca Cinta. Pernyataan ini dikeluarkan pada saat rapat akbar di Lapangan Bagongan, Tegal pada tanggal 3 Juli 1964 yang dihadiri + 7000 orang.

Selain mengeluarkan pernyataan, juga mendengar pidato-pidato dari Ketua II PP Ansor, Jahja Ubaid SH serta Ketua Umum PP PMII H. Mahbub Djunaidi yang pada umumnya kedua tokoh tersebut menyatakan bahwa aksi sepihak dan Panca Cinta adalah merupakan suatu usaha dari golongan tertentu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.[6]

Hal ini terjadi justru pada waktu kita memerlukan kekompakan dalam menghadapi tugas berat. Instruksi Pejabat Presiden No. 6/ Instr/1964, isinya melarang dan tidak membenarkan adanya aksi­-aksi sepihak yang dilakukan oleh suatu golongan tertentu,[7] rakyat mengharap persatuan dan keamanan dapat dijaga.

 —DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Sinar Harapan, 23 Oktober 1964

[3]     Sinar Harapan, 23 Oktober 1964

[4]     Suluh Indonesia, 5 Djuni 1964

[5]     Soegiarso Soerojo, Op_Cit., hal. 134 – 135

[6]     Duta Masjarakat, 7 Djuli 1964

[7]     Karyawan, 27 Djuni 1964

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.