Lawan Ofensif Revolusioner PKI (3): TNI-AD Melawan Ofensif Revolusioner PKI

Lawan Ofensif Revolusioner PKI (3): TNI-AD Melawan Ofensif Revolusioner PKI [1]

 

 

cropped-monumen-icon.pngTidak dapat disangkal bahwa TNI – AD adalah lawan utama PKI. Dalam pelbagai kesempatan pada masa Demokrasi Terpimpin, PKI secara terbuka dan tertutup mendiskreditkan TNI-AD. Konsep persatuan Nasakom memberi angin kepada PKI untuk melakukan ofensif terhadap TNI – AD dan ABRI yang berada di luar jajaran Nasakom. Dalam rangka ofensif ini, sasaran strategis PKI adalah menguasai TNI-AD, minimal memandulkan kemampuan politiknya.

Pimpinan TNI-AD, sejak masa Perang Kemerdekaan telah amat berpengalaman dalam berurusan dengan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin, PKI berada di “atas angin”, sehingga dengan gampangnya melakukan manuver mendiskreditkan TNI -AD dalam segala bidang. Di samping itu, PKl juga mempunyai “orang-orang” di dalam organisasi TNI-AD., Kesempatan itu tidak bisa diingkari, karena TNI-AD berasal-usul pejuang dari pelbagai golongan masyarakat.

Ofensif PKI terhadap Angkatan Bersenjata sebenarnya telah klasik. Pertama, adalah membina kelompok-kelompok di dalam (bloc within); kedua, mengupayakan organisasi bersenjata tandingan, apakah dalam bentuk laskar, milisi sukarelawan atau Angkatan V. Selanjutnya adalah ideologi komunisme terhadap oknum TNI. Semua ini tercantum dalam MKTBP.

Dalam rangka menghadapi ofensif PKI, pimpinan TNI­-AD menyusun suatu strategis dasar sebagai hasil pemikiran dan pengalaman. Strategi dasar dan pemikiran itu diwujudkan dan dirumuskan dalam doktrin perjuangan TNI-AD. Doktrin adalah pedoman dasar yang harus dihayati dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan strategis. Doktrin dapat pula sebagai pedoman bagi pengambilan keputusan.

Pada tanggal 13 Januari 1965, para perwira senior TNI-AD menyelenggarakan pertemuan untuk membahas masalah hubungan politik dan TNI-AD. Dalam pertemuan itu disepakati akan diselenggarakan seminar. Karena pada saat itu TNI -AD menghadapi dua front sekaligus. Front pertama adalah koalisi Soekarno, dan kedua, PKI sendiri. Dalam menghadapi dua front ini, perwira TNI-AD terpecah dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok yang menghendaki ofensif harus dilawan dengan kontra ofensif, kelompok ini bisa disebut dengan kelompok Nasution. Kedua, kelompok yang lebih moderat dan akomodatif tanpa menyimpang dari sasaran pokok, kelompok ini biasa disebut kelompok Yani. Ahmad Yani berpendapat bahwa Bung Karno harus dipisahkan dari PKI dan tidak boleh jatuh ke tangan PKI. TNI -AD harus berlomba dengan PKI untuk merebut Bung Karno. Di samping kedua kelompok itu masih ada kelompok ketiga yaitu kelompok pemikir. Kelompok ini berpendapat :

  1. Musuh TNI-AD adalah komunis. Musuh kita sedang menciptakan konsep perang revolusi.
  2. TNI-AD harus berlomba dan berkonfrontasi dengan PKI antara lain merebut Bung Karno atau mencegah Bung Karno dari rangkulan PKI.

Di samping itu untuk menghadapi segala aksi-aksi PKI itu, pimpinan TNI -AD tetap waspada dan berusaha untuk mencegahanya dengan cara melakukan manuver di segala bidang. Dengan adanya doktrin Perang Wilayah atau Perang Rakyat Semesta, maka ABRI dapat terlibat langsung dalam semua tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sampai ke desa-desa.

Aksi-aksi PKI di desa-desa dihadapi oleh bintara desa (Babinsa) dan Komando Rayon Militer (Koramil) di tingkat Kecamatan. Di samping itu juga dibentuk Kesatuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan Pertahanan Rakyat (Hanra) untuk menghadapi kegiatan PKI di tingkat bawah.

Tindakan lain yang dilakukan pimpinan TNI-AD adalah pembinaan generasi muda khususnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam hal ini HMI merupakan organisasi mahasiswa yang paling gigih melawan komunis. PKI berusaha untuk mengucilkan dan membubarkan HMI, tetapi usaha ini gagal karena adanya dukungan TNI-AD terhadap HMI. Sedangkan untuk membendung pengaruh CGMI, dibentuklah Resimen Mahasiswa di setiap Kodan atau Universitas.

Kelompok pemikir di lingkungan TNI-AD yang tergabung dalam Dewan Penelitian dan Pengembangan, telah mengantisipasi pelbagai gerak-gerik PKI. Dalam perkembangannya kemudian karena konfrontasi dengan PKI menghangat, Men/Pangad Letnan Jenderal A Yani pada bulan Februari 1964 memerintahkan, agar Seskoad melakukan diskusi (pra-seminar), dan pembahasan mengenai pendayagunaan AD. Hasil diskusi dan pembahasan Seskoad dituangkan dalam makalah yang kemudian didistribusikan kepada para Panglima Kodam (Pangdam). Isi pokok makalah adalah pemikiran mengenai pertahanan keamanan bahwa TNI-AD reluctant terhadap politik konfrontasi, sebaliknya kerjasama regional harus dipupuk. Juga dimuat pembahasan tentang potensi ancaman dan gangguan, serta peranan AD sebagai kekuatan politik.[2] Makalah produk Seskoad tersebut dimaksudkan sebagai materi persiapan menuju Seminar AD. Rupanya makalah ini bocor sampai ke Bung Karno sebab di Seskoad sendiri terdapat sejumlah perwira yang pro PKI. Men/ Pangad memutuskan Seminar tetap diadakan tanpa makalah. Kebetulan pula pada saat itu banyak universitas yang mendapat tekanan berat dari PKI, seperti UI, UNPAD, GAMA Dosen-dosen mereka direkrut sementara ke Seskoad, antara lain Hidayat Mukmin, Subagio Sastrowardojo, Prof. Notonagoro.

Seminar juga dimaksudkan untuk mengevaluasi Pancasila dalam hubungannya dengan Manipol/USDEK, suatu analisis mengenai fungsi-fungsi politik termasuk Angkatan Bersenjata. Motivasinya ditegaskan oleh Men/Pangad Letjen TNI A Yani bahwa ABRI perlu mengadakan reorientasi dan reevaluasi untuk memastikan bagaimana posisi Angkatan Bersenjata, khususnya TNI-AD sebagai alat revolusi, dan bagaimana membina alat revolusi. [3]

Sebelum Seminar dimulai, sesuai dengan acara seminar, pada tanggal 2 April 1965 para peserta seminar menghadap Presiden Soekarno ke Istana Bogor untuk mohon restu. Dalam amanatnya Presiden, mengatakan “bahwa rakyat Indonesia telah menyeleweng dari rel revolusi” dalam tahun 1950-1959, tetapi sejak 1959 itu telah menemukan kembali revolusi itu. Namun di dalam Angkatan Bersenjata proses tersebut “belum dilaksanakan”. Di tambah pula, bahwa Angkatan Bersenjata telah menempuh suatu strategi pertahanan yang tidak sesuai dengan revolusi kita yang asli, melainkan dengan suatu revolusi yang menyimpang. Dalam amanatnya Presiden sempat menyindir beberapa perwira yang mendapat didikan dari luar negeri telah membawa pulang konsep “musuh berada di Utara”, konsep itu salah. Musuh Indonesia adalah Nekolim.[4] Pidato inilah yang diduga oleh para perwira Seskoad, bahwa makalah pra Seminar AD telah “bocor”kepada Bung Karno.

Oleh karena itu, Bung Karno bernada marah dan mengoreksi konsep makalah tersebut.

Seminar TNI -AD yang diselenggarakan di Seskoad Bandung, dari tanggal 2 sampai dengan 9 April 1965 berhasil merumuskan doktrin TNI-AD yang diberi nama “Tri Ubaya Cakti”. Isinya, tiga janji ampuh yang harus diamalkan, yaitu doktrin kekaryaan TNI, doktrin Perang Revolusi Indonesia (Perevindo), dan doktrin pembinaan Perevindo.

Kenyataannya, hasil seminar itu tidak terlepas pula dari pengaruh doktrin PKI yang dilakukan oleh para perwira TNI-AD yang pro PKI. PKI berusaha menggantikan Doktrin Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta dengan Doktrin Perang Revolusioner.

Tiga minggu setelah seminar, Men/Pangad A. Yani memanggil semua Pangdam pada tanggal 28 Mei 1965. Presiden/Panglima Tertinggi memberikan pengarahannya. Pada hari kedua Men/Pangad menjelaskan bahwa tujuan rapat Panglima ini adalah untuk memantapkan sikap dan persepsi Angkatan Darat terhadap PKI, Nasakom, dan Dwikora. Rapat ini diadakan setelah terjadi Peristiwa Bandar Bets (14 Mei 1965). Jenderal Yani menilai bahwa peristiwa itu merupakan test-case PKI. Pada kesempatan itu Jenderal A. Yani menyatakan, “Mulai saat ini kita tidak mundur selangkah pun terhadap PKI”. Sejak saat itu sebutan “golongan tertentu” ditegaskan menjadi PKI. Dalam rapat itu beberapa Panglima berbicara. Panglima Kodam VIII/Brawijaya Mayjen Basuki Rachmat mengatakan bahwa rapat ini sebagai titik kulminasi ketegasan (firmness in attitude) terhadap PKI. Pangdam Vl/Siliwangi Ibrahim Adjie menyatakan : “Kita perlu sikap tegas terhadap pengertian Nasakom. Yang penting bukan Nasakomnya, tetapi prasangka-prasangka terhadap Angkatan Darat”.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Ceramah Letjen (Pur) Joseph Muskita, pada Direktorat Khusus Lemhannas, Jakarta, tanggal 3 September 1987.

[3]     Dr. A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas VI, Jakarta, hal. 140

[4]     Kutipan Amanat PJM Presiden/Pangti pada Pembukaan Seminar AD, Bogar 2 April 1965 ‘

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*