Lawan Ofensif Revolusioner PKI (1): Di Bidang Budaya

Lawan Ofensif Revolusioner PKI (1): Di Bidang Budaya [1]

 

cropped-monumen-icon.pngOfensif PKI di bidang budaya, yang dimotori oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) mendapatkan dukungan moril dari pidato-pidato Presiden yang bernada anti budaya Barat (Nekolim).

Sebagai contoh ofensif budaya PKI terhadap TNI ialah apa yang ditulis seniman Sobron Aidit. Ia dalam noveletnya berjudul “Kisah Pak Kapten”, menggambarkan seorang Kapten yang suka berfoya-foya di hotel yang mewah, gandrung dengan musik-musik barat, dan suka menganggu ketentraman orang lain. Kendatipun demikian, Sang Kapten akhirnya sadar akan cara hidupnya yang keliru, lalu berusaha menjadi seorang Manipolis yang baik. Ilustrasi Sobron Aidit adalah salah satu ofensif budaya PKI.

Dalam menghadapi ofensif budaya PKI, strategi TNI-AD adalah konfrontasi tidak langsung. TNI -AD menyadari sepenuhnya, bahwa konsep “politik adalah panglima”nya, bahwa kegiatan cipta di bidang seni, sastra, falsafah harus tunduk pada petunjuk-petunjuk, ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan partai. Setiap sesuatu aktivitas yang tidak sesuai dengan garis-garis partai, harus dilarang dan ditumpas.[2] Kondisi ini telah menggejala di masyarakat.

Pada tanggal 19 Oktober 1963 para seniman dan cendekiawan Pancasilais di bawah pimpinan H.B. Jasin, Wiratmo Sukito, dan Trisno Sumardjo menyatakan Manifes Kebudayaan yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1963. Meliputi tiga bab, yaitu pertama Pancasila sebagai falsafah kebudayaan, bab kedua Kepribadian dan Kebudayaan Nasional, dan bab ketiga Politik dan Estetika. Manifes itu sendiri tidak mendapat reaksi keras dari Lekra. Setelah 6 bulan kemudian, kelompok Manifes merencanakan akan menyelenggarakan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). Bagi PKI pengelompokan yang terorganisasi dinilai sebagai bahaya. Oleh karena para sastrawan yang menyiapkan KKPI ini tidak buta politik, maka mereka menyiapkan pengamanan. Akhirnya terselenggaralah Konferensi Karyawan Pengarang Seluruh Indonesia (KKPSI), yang didukung oleh TNI-AD. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 1 – 7 Maret 1964 di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran Jakarta, yang dihadiri oleh sastrawan perorangan maupun organisasi budayawan seluruh Indonesia, antara lain Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN), Organisasi Pengarang Indonesia (OPI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Badan Musyawarah Kebudayaan Islam (BMKI), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi), Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia (Leskrindo). Konferensi ini merupakan wadah para sastrawan yang anti komunis.

Susunan Presidium dari KKPI terdiri atas :

Ketua Umum      : Brigjen Dr. Sudjono

                                 Usman Ismail (Lesbumi)

Wakil Ketua        : Gajus Siagian

: Nugroho Notosusanto

: Andi Amir Basso.

KKPI mendapat dukungan dari Menko Hankam/Kasab Jenderal A.H. Nasution. Dalam kata sambutannya pada pembukaan KKPI di gedung Lembaga Administrasi Negara. Jenderal Nasution menyatakan bahwa perjuangan yang sedang dilaksanakan memerlukan mobilisasi total dari pemerintah, sipil, militer, ekonomi, dan budaya, sehingga fungsi pengarang dalam perjuangan juga penting, karena para pengarang dapat langsung mempengaruhi jiwa masyarakat melalui hasil- hasil karyanya yang baik.

Brigjen Dr. Soedjono, Asisten VI Men/Pangad, dalam makalahnya yang berjudul “Faktor Militer sebagai Kebudayaan Nasional dalam rangka Strategi Kepengarangan Revolusi Indonesia”, antara lain mengatakan : “setiap pengarang Indonesia harus tetap mengamankan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan UUD 1945 serta pembukaannya”. Ia mengajak semua unsur kekuatan revolusi guna turut membina kebudayaan nasional. Soedjono berpendapat ada tiga unsur kekuatan yang membina ketahanan nasional, yaitu budaya, ekonomi dan ketahanan militer.[3]

Pendukung KKPI yang lain, Menteri Agama Sjaifuddin Zuhri menyatakan KKPI adalah suatu peristiwa nasional. Dukungan untuk mengadakan KKPI juga datang dari musyawarah antar DPP Karyawan Pancasila (KPI). Organisasi ini dengan terang-terangan mengeluarkan pernyataan mendukung Manifes Kebudayaan dan KKPI.

Terlaksananya KKPI ini berkat peran serta organisasi-organisasi massa Pancasilais dan dukungan dana maupun pemikiran dari TNI-AD, Menko Hankam/Kasab Jenderal A.H. Nasution dalam ceramahnya berjudul “Peranan Kebudayaan Dalam Pengamanan Ideologi dan Haluan Negara”, antara lain menekankan bahwa, “kebudayaan harus mencerminkan jiwa dan watak nasional dan bersumber kepada Ampera”. Lebih lanjut Nasution mengatakan, “kebudayaan harus bersumber pula pada amanat keluhuran budi nenek moyang kita, dan harus pula mencerminkan duka derita rakyat kita sewaktu mengalami kekalahan dan kegagalan dalam perjuangannya, serta mencerminkan sukaria sewaktu mengalami kemajuan dan kemenangan”.[4]

TNI-AD secara efisien dan efektif menggunakan momentum yang terjadi dalam KKPI ini sebagai alat untuk membendung ofensif budaya PKI. Polemik yang hebat terjadi antara Koran-­koran yang anti dan pro KKPI. Surat kabar Merdeka misalnya, secara gencar menyerang setiap aktivitas yang melakukan distorsi dan manipulasi terhadap setiap ajaran PBR Pangti ABRI/PYM Presiden Soekarno. KKPI yang memperoleh dukungan moril dari TNI-AD, melalui beberapa massa pendukungnya menyampaikan pemahaman pengertian yang tepat terhadap masyarakat mengenai Manipol, Pancasila dan UUD 1945. Kelompok KKPI menyatakan keterlibatan PKI di dalam mendukung sila pertama dari Pancasila, hanyalah sebagai suatu taktik PKI. Adalah mustahil PKI yang atheis bisa mengakui Tuhan Yang Maha Esa dalam ideologinya. Kerancuan logika rakyat sebagai akibat dari ulah PKI diluruskan kembali oleh KKPI. Aktivitas KKPI merupakan kontra ofensif terhadap PKI, merupakan ancaman yang serius bagi PKI. Dalam situasi yang terjepit, maka PKI lalu menggunakan kharisma Presiden Soekarno untuk mendepak lawan-lawan politiknya. Akibatnya media massa yang dinilai tidak Manipolis dibredel.

Dengan diadakan KKPI ini, maka pengarang-pengarang muda non komunis dapat tampil kreatif dalam menyalurkan bakatnya. Lahirnya pengarang-pengarang muda yang non komunis, diharapkan dapat menjadi halangan bagi PKI yang sedang meningkatkan segala kegiatannya, termasuk dalam bidang budaya.[5]

Kontra ofensif terhadap PKI dan Lekra dipelopori oleh Lesbumi (lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) dan HSBI (Himpunan Seni Budaya Islam) dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan Moral dan Seni Islam, pada tanggal 10 Desember 1963. Drs. H. Asrul Sani Ketua Lesbumi pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa “para seniman Islam adalah merupakan orang-orang yang berdiri paling depan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar, khususnya yang menjelek-­jelekan agama Islam. Lesbumi bersama-sama dengan seniman dan budayawan memelopori panggilan Islam, demi tegaknya Islam di Indonesia”. Lesbumi merasakan bahwa ofensif budaya Lekra dan PKI sangat menghina umat Islam, seperti dipentaskannya drama­-drama anti Islam, antara lain di Pekalongan. Salah satu keputusan dari KKPI adalah tetap dipertahankannya Pancasila dan agama. Dijelaskan bahwa agama adalah unsur pokok dalam nation dan character building. Pernyataan ini merupakan jawaban yang berani terhadap aksi -aksi PKI yang sering menghina agama. KKPI juga menunjukkan bahwa sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mendapat tempat yang mulia.

Mengingat beberapa keputusan yang diambil itu, maka jelaslah bahwa KKPI adalah suatu wadah solidaritas golongan-golongan yang anti komunis/PKI. Keberadaan KKPI ini masih harus diuji keutuhan dan kekuatannya, walaupun mendapat dukungan dari Angkatan Darat baik secara moral maupun material. KKPI juga menghasilkan organisasi Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI). Oleh karena Manifes KKPI, maka organisasi PKPI dianggap berbahaya, sehingga diserang habis- habisan oleh Lekra, PKI dan organisasi satelitnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang tidak jelas, pada tanggal 8 Mei 1964 pemerintah melarang Manifes Kebudayaan. Pernyataan tersebut secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Sebab-sebab larangan itu ialah karena Manifes Politik Republik Indonesia sebagai pancaran Pancasila telah menjadi Garis Besar Haluan Negara dan tidak mungkin didampingi dengan Manifesto lain, apalagi kalau Manifesto lain itu menunjukkan sikap ragu-­ragu terhadap revolusi dan memberi kesan berdiri di sampingnya, padahal demi suksesnya revolusi maka segala usaha kita, juga dalam lapangan kebudayaan, harus kita jalankan diatas rel revolusi menurut petunjuk-petunjuk Manipol dan bahan indoktrinasi lainnya”.[6]

Gerakan aksi memboikot film asing barat (Amerika, Inggris) yang dilakukan oleh PKI juga ditentang oleh SOKSI. Dalam harian Karyawan, SOKSI menyatakan meragukan manfaat boikot film AS :

“Aksi pemboikotan film AS akan merugikan perkembangan film Indonesia yang sedang mengembangkan sayapnya dalam rangka memperoleh kemajuan dan mempertinggi mutu film nasional. Dengan diboikotnya film-film AS, maka yang beredar di Indonesia adalah film-film asing yang berasal dari Cina dan Rusia yang pada dasarnya film tersebut merupakan propaganda dari negara-negara yang bersangkutan”. [7]

Aksi pemboikotan film AS juga mendapat kritik tantangan dari golongan masyarakat lain yang menyatakan bahwa film tidak untuk politik dan semata-mata film hanya sebagai hiburan.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Nugroho Notosusanto, Bidang Sosial Budaya Dalam Rangka Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Sedjarah Hankam, Jakarta, 1960, hal. 12

[3]     Berita Indonesia, 6 Maret 1969

[4]     Berita Indonesia, 12 Maret 1964

[5]     H. Rosihan Anwar, Sebelum Prahara, Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965, Sinar Harapan, Jakarta, 1981, hal. 408 – 410

[6]     Yahaya Ismail, Op. Cit., hal. 103

[7]     Karyawan 27 Djuni 1964

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*