Lahirnya Komunis, Berdirinya PKI dan Skenario Kudeta PKI Madiun

Lahirnya Komunis, Berdirinya PKI dan Skenario Kudeta PKI Madiun[1]

Marxisme/Komunisme lahir di Eropa sebagai tantangan terhadap paham Kapitalisme yang tengah berkembang sehingga mendorong munculnya gerakan-gerakan perlawanan dari kaum buruh. Untuk memperkuat gerakan-gerakan tersebut maka terbentuklah persekutuan buruh internasional yang terkenal dengan nama Internationale pertama tahun 1848.

Komunisme pertama kali dipraktekkan di Rusia oleh Lenin, setelah ia berhasil memimpin kaum Bolshvik (Partai Buruh Sosialis Demokrasi Rusia) mengadakan kudeta di Rusia 7 November 1917. Sejak kudeta tersebut maka Rusia yang kemudian dikenal sebagai negara Uni Soviet menjadi negara Komunis pertama dan dari negara inilah komunisme disebarkan ke seluruh dunia dalam upaya mengkomuniskan dunia.

Sementara itu komunisme masuk ke Indonesia diperkenalkan oleh H.J.F.M Sneevliet seorang anggota Sociaal Democratische Arbuters Party/ SDAP atau partai buruh Belanda yang beraliran sosial demokrat di Indonesia. Sneevliet berusaha untuk menyebarkan ideologi komunis khususnya melalui organisasi buruh, karena buruh adalah salah satu kelas yang tertindas dengan mendirikan organisasi Indische Sosial Democratiche Veriniging/ISDV pada Mei 1914 di Semarang.

Ketika Sneevliet mendengar berita kemenangan kaum Bolshvik dalam Revolusi di Rusia, maka ia menyerukan agar revolusi di Rusia diikuti juga di Indonesia. Akibatnya pimpinan ISDV termasuk Sneelvet diusir dari Indonesia oleh pemerintah Belanda. Diusirnya orang-orang Belanda yang terlibat dalam ISDV tersebut mengakibatkan munculnya aktivis-aktivis bangsa Indonesia di dalam kepemimpinan ISDV seperti Semaun dan Darsono.

Sejak tanggal 2 Mei 1920 ISDV diganti namanya menjadi Perserikatan Komunis Indie agar dapat menjadi anggota Comintern (organisasi komunis dunia) yang didirikan di Rusia pada tahun 1919), karena syaratnya harus sebuah organisasi Komunis.

Organisasi Komunis Indie yang juga dikenal sebagai PKI ini pada 13 November 1926 dini hari melancarkan revolusi di Jakarta, yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain diJawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Barat. Aksi PKI yang kemudian dikenal dengan pemberontakan PKI 1926 dapat ditumpas oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sebagai akibat aksi itu para pemimpinnya dan massa yang terlibat dijatuhi hukuman atau dibuang ke Digul/Irian Barat.

Sejak gagalnya Party Komunis Indie/PKI melawan Pemerintah Hindia Belanda dalam tahun 1926-1927, kegiatan PKI tidak muncul secara ilegal. Demikian pula setelah pecahnya Perang Dunia Kedua dalam tahun 1939 di Eropa dan dalam tahun1941 di Asia Timur, serta didudukinya Indonesia oleh pasukan Jepang. Menurut pandangan gerakan komunisme internasional, dalam perang dunia ini yang berhadapan adalah musuh-musuh komunisme, yaitu kubu kapitalisme Eropa Barat-Amerika Serikat berhadapan dengan kubu naziisme-fasisme Jerman, ltalia dan Jepang. Dalam taraf awal, Uni Soviet sebagai “tanah air sosialisme” mengambil sikap netral dan mengadakan perjanjian tidak saling menyerang denganJerman Nazi. Namun dalam tahun 1940 Jerman Nazi justru menyerang Uni Soviet, yang secara militer tidak siap menghadapi serangan ini. Uni Soviet menerima bantuan militer dalam jumlah besar dari Amerika Serikat.

Untuk membenarkan kebijaksanaan kerja sama Uni Soviet dengan kubu kapitalisme ini, gerakan komunisme internasional menyusun Doktrin Dimitrov yang isinya membenarkan kerja sama kubu komunisme internasional dengan kubu kapitalisme dalam menghadapi musuh bersama, yaitu kubu naziisme dan fasisme. Doktrin Dimitrov ini dianut sejak Kongres ke VII Komunis Internasional Juli-Agustus 1935 sampai tahun 1947. Garis baru itu menghendaki kerja sama dengan negara-negara barat dan gerakan pembebasan nasional di Asia Afrika.

Setelah didudukinya Indonesia oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942, Mr. Amir Sjarifuddin, seorang penganut faham komunisme terselubung yang pada saat itu secara resmi menjadi anggota Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) berkooperasi dengan Pemerintah Hindia Belanda, dan bersedia menerima dana rahasia untuk melakukan gerakan intelijen bagi kepentingan Hindia Belanda selama pendudukan Jepang. Amir Sjarifuddin tertangkap oleh Kempeitai Jepang dan dijatuhi hukuman mati, Akan tetapi, atas permintaan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, ia dapat diselamatkan. Sejak itu tidak ada tokoh komunis Indonesia yang menunjukkan aktivitasnya secara legal. Tidak ada tokoh komunis yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) maupun aktivitas-aktivitas lain dalam memperjuangkan kemerdekaan sampai tercetusnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dengan demikian, dalam persiapan Proklarnasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maupun dalam penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 PKI tidak pernah ikut serta. Namun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mulailah muncul kembali tokoh-tokoh komunis bahkan Mr. Amir Syarifuddin berhasil menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, ia berusaha supaya ideologi komunis tersebut berada dalam Angkatan Perang dengan jalan membentuk pendidikan politik Tentara/Pepolit pada tanggal 30 Mei 1946. Sejalan dengan garis Demitrov itulah Amir Syarifuddin meneruskan perundingan-perundingan dengan Belanda yang akhirnya menghasilkan Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Perundingan Renville tersebut kemudian mendapat reaksi kuat di kalangan partai-partai politik yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin untuk selanjutnya digantikan oleh Kabinet Hatta. Berlangsungnya perundingan Renville tersebut bersamaan dengan terjadinya perubahan dalam strategi gerakan Komunis Internasional yang dipimpin oleh Stalin. Garis Dimitrov yang menganjurkan bekerja sama antara semua kekuatan anti fasis ditinggalkan dan diganti dengan Garis Zhdanov yang menyatakan adanya dua kubu, yakni “kubu imperislis dan demokratis” yang dipimpin oleh Amerika Serikat serta kubu anti imperialis dan anti demokratis yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Pergantian strategi itu dijalankan dengan pembentukan Kominform di Warsawa pada tanggal 22 Desember 1947. Dalam suatu pernyataan, Kominform berseru pada partai-partai komunis di seluruh dunia supaya mereka melaksanakan tugas khusus, yakni memegang panji-panji pertahanan kemerdekaan nasional dan kedaulatan dari pada negaranya masing-masing. Kemudian Andrei Zhdanov dalam pidato di hadapan Kominform menyerukan kepada semua partai komunis untuk merapatkan barisan mereka dan mempersatukan gerak langkah mereka atas dasar anti imperialisme dan “demokrasi”. Secara khusus ia memerintahkan mereka untuk berpisah dengan kaum Sosialis Kanan. Sebagai akibat penetapan garis Zhdanov itu, partai-partai komunis di seluruh dunia berputar haluan.

Sejalan dengan garis Zhdanov tersebut, maka era kompromi dan perundingan dengan kaum kolonialis maupun nasionalis berakhir dan kaum Komunis Indonesia kemudian menerapkan garis keras tersebut. Semua langkah yang telah dirintis atau ditempuhnya dikoreksi dipersalahkan termasuk langkah-Iangkahnya sendiri yang telah ditempuh oleh Amir Syarifuddin. Karena itulah kaum Komunis termasuk Amir Syarifuddin sendiri mengecam perundingan Renville yang telah ditandatanganinya. Mereka dengan terang-terangan menentang program Kabinet Hatta terutama program Re-Ra (Rekonstruksi-Rasionalisasi Angkatan Perang), sebab diperhitungkan merugikan dirinya (komunis). Golongan sayap kiri tersebut yang terdiri dari PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh, Pesindo, pada tanggal 26 Februari 1948 bergabung dalam FDR (Front Demokrasi Rakyat) dan dipimpin oleh Amir Syarifuddin. FDR dengan terang-terangan terutama menentang program Re-Ra yang merupakan salah satu program Kabinet Hatta. Untuk menjatuhkan Hatta di bidang ekonomi FDR melakukan aksi memperburuk perekonomian Indonesia. Mereka menghasut buruh tani supaya melakukan pemogokan. Pemogokan yang terbesar terjadi di perkebunan kapas Delanggu tanggal 23 Juni sampai 16 Juli 1948.

Ofensif Kaum Kamunis tersebut kemudian ditingkatkan dengan pulangnya tokoh kawakan Musso, yang telah 20 tahun lebih berada di Uni Soviet dan negara-negara Sosialis. Musso yang datang kembali dengan menggunakan nama samaran Suparto (sebagai sekretaris Suripno, tokoh komunis muda yang ditugaskan Pemerintah untuk menjajagi kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa Timur) segera mengadakan pembaharuan dalam struktur organisasi PKI.

Musso datang di Indonesia dengan membawa pesan untuk menerapkan garis baru Komintern. Dalam hal ini ia memperkenalkan konsepsinya yang diberi nama “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Musso menghendaki kaum komunis harus merebut kekuasaan dan hanya boleh ada satu partai berlandaskan Marxisme oleh karena itu partai-partai yang bernaung dalam FDR harus menyatukan diri dalam kelas pekerja; dan kaum komunis harus mengadakan front persatuan nasional yang dikendalikan PKI dalam rangka membentuk pemerintahan kqalisi, yakni suatu pemerintahan Front Nasional dengan partai Komunis Indonesia.

Dengan kembalinya Musso tersebut, maka pimpinan FDR kemudian ada di bawahnya; dan pada bulan Agustus 1948 partai-partai dalam FDR meleburkan diri ke dalam PKI. pada tanggal 1 September Musso dipilih menjadi Ketua Politbiro PKI yang diperluas. Untuk selanjutnya kampanye Musso yang mengisaratkan perlunya perebutan kekuasaan/coup ditingkatkan melalui rapat-rapat raksasa. Dalam kampanye Musso selalu menyerang pemerintah Hatta. Sementara itu PKI telah menyusupkan orang-orangnya untuk mengganti pejabat daerah. Demikian pula pada tingkat desa telah dipersiapkan dewan-dewan desa, sekaligus calon kepala desanya.

Sementara itu untuk mengalihkan perhatian pemerintah Indonesia maka PKI yang berupaya menciptakan suatu wild west di Surakarta (menurut istilah FDR) untuk mengalihkan perhatian pemerintah ke kota tersebut, dan mengikat pasukan-pasukan TNI di kota Solo. Akibatnya pada pertengahan bulan September 1948 pecahlah peristiwa Solo/Surakarta yakni terjadinya konfrontasi bersenjata antara pasukan pemerintah dan pasukan FDR/PKI. Namun upaya PKI untuk menjadikan kota Solo sebagai suatu wild west berhasil digagalkan pemerintah. Pemerintah kemudian menempatkan Kolonel Gatot Subroto (Komandan Corps Polisi Militer sebagai Gubernur Militer Solo). Kekalahan militer di Solo didukung sikap keras Moh. Hatta serta penolakan Masyumi dan PNI untuk bersama-sama membentuk Front Nasional mendorong Soemarsono, Supardi dan kawan-kawan mendahului dengan merebut inisiatif melakukan perebutan kekuasaan di Madiun pada tanggal 18 September 1948.

***

 

[1] Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*