Kudeta PKI Tahun 1965 di Luar Jakarta (9): Sumatera Barat dan Riau

Kudeta PKI Tahun 1965 di Luar Jakarta (9): Sumatera Barat dan Riau [1]

 

a. Sumatera Barat

Rencana petualangan G30S/PKI di Sumatra Barat dibagi dalam tiga tahap yang disebut rencana A, B dan C. Rencana A yaitu usaha untuk menguasai obyek-obyek vital di Padang, seperti Skodam III, kantor Gubernur, RRI dan Telekomunikasi. Apabila rencana A gagal, maka pusat kegiatan dipindahkan ke Bukit Tinggi yang disebut rencana B. Kalau rencana ini gagal lagi, dilanjutkan dengan rencana C yaitu melarikan diri ke gunung-gunung untuk melanjutkan gerilya politik dan teror dalam usaha merebut kekuasaan.

Pada bulan Juni 1965 Wakil Biro Chusus Sumatra Barat Djajusman datang ke Jakarta untuk menemui pimpinan Biro Chusus Pusat. Ia datang kerumah Bono dan bertemu dengan Sjam, Pono, Wandi dan Hamim. Mereka membahas tentang :

  1. Adanya golongan yang pro dan kontra Nasakom, dan golongan yang pro dan kontra Bung Karno.
  2. Pertemuan antara Letjen A. Yani, Ali Sastroamidjojo, Chairul Saleh yang diusahakan oleh Roeslan Abdulgani supaya bersama-sama memukul PKI, tetapi ditolak oleh Ali Sastroamidjojo.
  3. Persaingan antara Subandrio – Chairul Saleh.
  4. Adanya usaha Chairul Saleh yang menggunakan kekayaannya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
  5. Chairul Saleh menyebarkan “dokumen palsu” yang sumbernya dari partai Murba. Chairul Saleh dianggap orang yang berbahaya bagi PKI.
  6. PKl menentang usaha Chairul Saleh.
  7. Jenderal A. Yani dinilai sebagai orang yang anti PKI.
  8. Dalam pertentangan Subandrio – Chairul Saleh, PKl akan bekerjasama dengan Subandrio.

Tanggal 17 Agustus 1965, Baharuddin Hanafi selaku Ketua Biro Chusus Sumatra Barat menerima info dari Sekretaris CDB/ PKI Sumatra Barat bernama Rachmad. Isinya adalah :

  • Bung Karno sakit, keadaan yang demikian akan digunakan oleh Chairul Saleh untuk melakukan semacam kup dengan cara meminta pendapat dari mantan Wakil Presiden sebagai orang kedua yang kemudian ingin menjadi orang pertama R.I.
  • Kekuatan Chairul Saleh terletak pada kekayaannya.
  • Kekuatan Subandrio berlindung di bawah Presiden Soekarno dan merangkul golongan kiri.

Penilaian PKI terhadap kedua tokoh ini :

  • Chairul Saleh adalah kabir (tidak mau berkompromi dengan PKI).
  • Subandrio masih bisa diajak kompromi.

Sedangkan penilaian PKI terhadap Angkatan Darat sehubungan sakitnya Bung Karno, adalah TNI-AD akan menggunakan situasi itu untuk melakukan kup oleh Letjen A. Yani dan Jenderal A.H. Nasution. Kup ini dianggap berbahaya oleh PKI daripada kupnya Chairul Saleh. Oleh karena situasi ekonomi yang gawat, Amerika Serikat akan menawarkan bantuan ekonomi kepada kabir, dan menurut PKI hal ini merupakan tambahan kekuatan bagi golongan anti PKI.

Pada akhir bulan Agustus 1965, Wakil Biro Chusus Sumbar, Djayusman juga menerima info yang sama isinya dari Kolonel Sumedi (dari Riau). Umumnya info-info itu berkisar tentang situasi di Jakarta yang semakin panas.

Menjelang Minggu pertama bulan September 1965, Baharuddin Hanafi (Biro Penghubung Sumbar) menerima panggilan telepon dari Jakarta. Sekembalinya dari Jakarta tanggal 15 September 1965, malamnya ia mengadakan rapat yang dihadiri oleh. Djayusman dan Soeripno (masih anggota pimpinan Biro Chusus). Dalam rapat itu disampaikan informasi dan petunjuk dari Biro Chusus Pusat, yaitu :

1) Informasi

  • Dengan sakitnya Bung Karno, Chairul Saleh akan mengadakan semacam kup.
  • Adanya Dewan Jenderal (DD) terdiri atas 12 orang Jenderal yang dipimpin oleh Letjen A. Yani dan Jenderal A.H. Nasution, akan melakukan kup. Semula kup ini direncanakan pada tanggal 17 Agustus 1965. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat antara Jenderal Yani yang ingin cepat-cepat bertindak sedangkan Jenderal Nasution ingin menunggu supaya Bung Karno menyerahkan kekuasaannya. Oleh karena ada 2 alternatif bagi sakitnya Bung Karno yaitu sembuh tapi lumpuh atau meninggal dunia, karena itu rencana kup telah ditetapkan tanggal 5 Oktober 1965 saat Ulang Tahun ABRI. Untuk itu akan didatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak kurang lebih 5 Batalyon.
  • Kedua macam kup tersebut baik dari golongan Dewan Jenderal maupun Chairul Saleh, telah ditunggangi oleh CIA sehingga bisa bersatu untuk menghadapi PKI.
  • Di Jakarta ada Golongan Perwira Angkatan Darat, yang menentang Dewan Jenderal dan mungkin mendahului gerakan Dewan Jenderal. Kemudian golongan ini akan membentuk Dewan Revolusi. Golongan ini disokong oleh AURI, sebagian oknum personel ALRI, sedangkan AKRI bisa dinetralisasi. Parpol penyokong golongan Perwira Muda ialah sebagian PNI-kiri, Partindo, Perti dan PKI.

2) Petunjuk/Instruksi Biro Chusus

  • PKI Sumbar harus menyokong Gerakan Perwira Angkatan Darat yang melakukan Gerakan mendahului Dewan Jenderal.
  • Begitu Gerakan di Jakarta dimulai, paling lambat hari keduanya daerah Sumbar harus sudah menyokongnya.
  • Daerah-daerah lain harus melakukan gerakan penyokong, dan untuk dapat mengetahuinya agar terus menerus mendengarkan berita RRI Jakarta.
  • Persoalan Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi adalah pertentangan intern AD, jadi PKI jangan turut campur. Oleh karenanya menyokong harus bersifat umum sebagaimana partai lain menyokongnya. Untuk ini harus ada koordinasi dengan CDB PKI. Gerakan penyokong berbentuk:
  1. Mengadakan pengumuman menyokong dengan menarik golongan lain seluas- luasnya.
  2. Membentuk Dewan Revolusi yang komposisinya luas. Untuk ini supaya digerakkan kekuatan militer terutama untuk menguasai radio dan telekomunikasi serta mengusahakan semaksimal mungkin jangan terjadi pertumpahan darah.
  • Membentuk Group Komando serta merencanakan sasaran yang diperlukan dalam gerakan menyokong Dewan Revolusi. Diusahakan agar Panglima bersikap netral.
  • Group Komando akan memimpin gerakan dengan jumlah 5 orang terdiri atas 2 orang pimpinan Biro Chusus Daerah dan 3 orang dari militer. Group Komando dipimpin oleh orang pertama Biro Chusus Daerah.
  • Sesudah Gerakan penyokong berhasil membentuk Dewan Revolusi di daerah-daerah tingkat I dan jaringan ke desa-desa, maka instruksi selanjutnya akan diberikan oleh Dewan Revolusi Pusat. Oleh karena itu supaya mendengarkan siaran RRI.

Dalam rangka merealisasi instruksi Biro Chusus tersebut, diadakan rapat untuk pembagian tugas menyebarkan informasi. Baharuddin Hanafi bertugas mengadakan kontak ke Padang dan Pariaman, Djayusman ke Agam, Tanah Datar, dan Lima puluh Kota, sedangkan Soeripno ke daerah Solok.

Dalam rapat tanggal 15 September di rumah Djayusman, Sumbar dibagi dalam 2 wilayah tempur yaitu Wilayah Tempur Barat dipimpin oleh Letkol Bainal, dan Wilayah Tempur Timur dipimpin oleh Kolonel Djayusman.

Pada tanggal 16 September 1965, diadakan pertemuan lagi untuk persiapan menyokong Dewan Revolusi di Sumbar. Hadir pada pertemuan itu Baharuddin Hanafi, Djajusman, Suripno, Letkol Sukirno (Dan Dodik X Padang), Letkol Bainal (Kas Mada Hansip Sumbar). Sebelumnya Djajusman sudah menghubungi Peltu Suhanto Ps Dan Ki Raider di Batusangkar dan Zainal Datuk Pancah, Petugas Biro Penghubung Sumbar untuk pada saatnya bisa mengerahkan pasukan ke Padang dalam rangka menyerang Yon 130 yang merupakan pendukung Dewan Jenderal. Selain itu, Djajusman menghubungi juga Letda CPM Atta Soedjana untuk menyelidiki keadaan RRI.

Pada rapat tersebut dibentuk pula Group Komando sesuai instruksi Biro Chusus Pusat, dengan susunan sebagai berikut :

  • Baharuddin Hanafi
  • Djajusman
  • Letkol Sukirno
  • Letkol Zainal
  • Mayor Johan Rivai

Tugas dari Group Komando ini ialah memimpin gerakan militer. Kesatuan-kesatuan yang akan dikerahkan ialah :

  • Yon 132 di Batusangkar (:t: 2 kompi)
  • Raider di Batusangkar (1 kompi)
  • Sukarelawan

Rencananya pasukan-pasukan tersebut akan menduduki :

  • Kompi Raider menguasai Skodam III dan RRI Padang.
  • 1 Kompi Yon 132 menguasai Kodim dan kantor Telkom.
  • Sisa pasukan menutup jalan dari ke kompleks tersebut.
  • Setelah kompleks dikuasai, suatu delegasi yang terdiri atas Kolonel Sumedi, Letkol Bainal, Letkol Sukirno, Mayor Djohan Rivai, dan diperkuat komandan-komandan Pasukan akan menghadap Panglima (Brigjen Panoedjoe) dengan maksud agar Panglima membantu Dewan Revolusi. Apabila ia menolak, harus diusahakan minimal bersikap pasif, demikian juga kepala stafnya (Kolonel Poniman).
  • Pejabat lain seperti Pangdak, akan ditipu dengan pura-pura dipanggil Pangdam.

Sebagai persiapan dibuat tahapan rencana :

Rencana A: Bila di Jakarta telah dimulai gerakan, maka di Padang akan mengikuti gerakan itu yang dipimpin oleh Baharuddin Hanafi.

Rencana B : Bila rencana gerakan di Padang gagal, maka di Bukittinggi dan Batusangkar akan dibentuk Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Djajusman dan Mayor Djohan Rivai dengan membawa pasukan Yon 132 dan Raider.

Rencana C : Rencana pengunduran ke daerah Pasaman. Dalam rapat-rapat selanjutnya mulai tanggal 19 September sampai dengan menjelang akhir September 1965 dibicarakan persiapan-persiapan yang matang untuk kup di daerah Sumbar. Ketika pada tanggal 1 Oktober 1965 terdengar siaran RRI Pusat tentang pengumuman Dewan Revolusi dan pembentukannnya, maka Baharuddin Hanafi segera mengadakan rapat di rumah Suripno membahas tentang pelaksanaan G30S di Sumbar. Dalam pertemuan itu disepakati :

  • Tanggal 2 Oktober 1965 akan dicetuskan gerakan di Sumbar. Yang akan mengumumkan ditunjuk Kolonel Sumedi Dan Rem 031. Pembaca teks Kapten Tjakra Wadan Dodik X/Padang.

Isinya adalah :

  • Mendukung Dewan Revolusi.
  • Pasukan yang digunakan adalah Yon 132, menunggu di Lubuk Alung, pukul 03.00.

Akan tetapi pada pukul 20.00 tanggal 1 Oktober 1965 ada pengumuman dari Mayjen Soeharto, Pangkostrad. Isi pengumuman tersebut menyatakan bahwa Gerakan 30 September adalah suatu gerakan kontra revolusi dan situasi ibukota Negara telah dapat dikuasai kembali oleh alat-alat Negara. Pidato tersebut telah memberi pengaruh luas, terutama bagi daerah-daerah yang akan melakukan gerakan menyokong Dewan Revolusi di Jakarta. Dengan demikian gerakan perebutan kekuasaan di Sumatera Barat tidak dapat dilaksanakan, walaupuan rapat-rapat persiapan untuk mendukungnya sudah disiapkan secara matang.

b. Riau

Seperti daerah-daerah lainnya dalam menghadapi rencana kudeta PKI, Sekretaris Pertama CDB PKI untuk Riau Abdulah Alihamy pada tanggal 11 Agustus 1965 di Jakarta menerima instruksi untuk menyokong usaha perwira-perwira berpikiran maju untuk menentang Dewan Jenderal. Instruksi ini selanjutnya dibahas dengan Sucipto, petugas Biro Chusus PKI Riau, setibanya ia di Pekanbaru. Dalam pembicaraan tersebut diputuskan bahwa Abdulah Alihamy bertanggung jawab tentang hal-hal yang bersifat politis sedangkan Sucipto bertanggung jawab untuk mengatur gerakan-gerakan militer.

Pada tanggal 23 Agustus 1965 Abdulah Alihamy mengadakan sidang Dewan Harian CDB PKI Riau. Dalam rapat tersebut disampaikan informasi dan instruksi CC PKI di Jakarta. Untuk membentuk Dewan Revolusi Daerah Riau, Abdulah Alihamy mengadakan pembicaraan dengan Sucipto pada tanggal 24 Agustus 1965, di mana diputuskan pimpinan Komando Gerakan Militer diserahkan kepada Kolonel Sumadi Dan Rem 031/ Wirabawa.

Selanjutnya mereka berdua keesokan harinya menemui Kolonel Sumad untuk membahas rencana yang akan dilaksanakan. Mereka memutuskan membentuk Badan Kesatuan Gerakan Militer Riau dengan susunan pimpinan sebagai berikut :

  • Kolonel Sumadi -Ketua
  • Mayor Soedarno -Anggota
  • Lettu Hendrito – Anggota
  • Mayor Pur. Ponidi – Anggota
  • Sucipto – Anggota .

Sedangkan tokoh-tokoh PKI di daerah diberi tugas sebagai berikut:

  • Soetjipto Hadi mengurus soal-soal politik.
  • Drajat Lubis menggalang Front Nasional dan SOBSI. Mohammad Nasution mempersiapkan Pasir Pengarayan sebagai daerah pemunduran.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, setelah mendengar dimulainya Gerakan 30 Septemberi PKI di Jakarta melalui radio, Abdulah Hanafi dan Sucipto memutuskan sebagai berikut :

  • Gerakan militer ditunda sambil menunggu instruksi dari Baharuddin Hanafi, Kepala Biro Chusus PKI daerah Sumatera Barat.
  • Menyusun kembali personalia Dewan Revolusi dengan memasukkan unsur-unsur Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian serta tokoh-tokoh partai politik dan para pejabat yang menurut perhitungan bersimpati kepada G30S/PKI.

Akan tetapi dengan adanya pengumuman Pangkostrad Mayjen Soeharto dari Jakarta melalui RRI, gerakan PKI di daerah Riau tidak bisa dilaksanakan. Sebaliknya Abdulah Alihamy beserta tokoh-tokoh CDB PKI Riau menjadi buronan.

—DTS—

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/ PKI Dan Penumpasannya (Tahun 1960-1965), Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*