Kudeta PKI Madiun (3): Huru-Hara Solo

Kudeta PKI Madiun (3): Huru-Hara Solo [1]

Reaksi terhadap berita terbunuhnya Panglima Soetarto dengan cepat menyebar. Di lingkungan Komando Pertempuran Panembahan Senopati, cepat tersiar berita onze commandant is vermoord (komandan kita dibunuh). Sekalipun mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya, mereka ingin membalas kematian itu. Kemudian tersebar desas-desus bahwa Kolonel Soetarto ditembak oleh Siliwangi. Akibat dari desas-desus itu suasana permusuhan meningkat menjadi kekacauan. Sementara itu pasukan Pesindo dari Jawa Timur masuk kota Solo dan membuat kekacauan, yang tidak jelas maksudnya. Mereka menduduki Hotel Rademakers. Suasana kota Solo bertambah kacau. Akibatnya peristiwa saling menculik dan melucuti antara pasukan semakin sering terjadi. Dipihak lain, pasukan hijrah pun ikut meramaikan suasana ini, yang dimulai dari perkelahian perorangan sampai bentrokan antara pasukan karena masalah-masalah yang sepele. Akibat berbagai bentrokan tersebut satu batalyon Siliwangi, yaitu Batalyon Rukman meninggalkan Solo pulang kembali ke Jawa Barat. Suasana frustrasi dan gelisah telah membebani mental mereka.

Pada tanggal 1 September 1948, dua orang tokoh PKI yaitu Slamet Wijaya dan Pardio hilang tidak tentu rimbanya. Pada 14 September Kesatuan Pesindo menculik dr. Muwardi, ketua GRR (Gerakan Rakyat Revolusioner) yang berafiliasi dengan Partai Murba, bersama 3 orang pimpinan GRR. dr. Muwardi diculik ketika ia sedang berdinas di Rumah Sakit Jebres. Peristiwa itu kemudian disusul hilangnya Letnan Kolonel Suherman, dari TNI-Masyarakat. Komandan Brigade TLRI yang pro PKI Sujoto (Gareng) memerintahkan kepada Mayor Esmara Sugeng untuk mencari Letnan Kolonel Suherman. Ternyata Esmara Sugeng dan para pembantunya juga lenyap, tidak diketahui rimbanya. Sementaraitu kontak senjata meletus antara FDR dan GRR.

Dari pelbagai peristiwa ini, sebagian dari batalyon Panembahan Senopati, khususnya Batalyon Slamet Riadi, ikut terseret emosi, menyerang markas Siliwangi. Akibatnya menjadi meluas. Komandan-Komando Pertempuran Panembahan Senopati pengganti Soetarto, Letnan Kolonel Suadi mengultimatum Siliwangi sebagai pihak yang dianggap bersalah, agar mengembalikan perwira yang hilang selambat-lambatnya tanggal 13 September 1948.

Ketika sedang terjadi huru-hara di Solo, Panglima Besar Soedirman sedang berada di Magelang. Beliau sedang menghadiri reuni perwira dari seluruh Jawa dalam rangka penjelasan tentang pelaksanaan Perintah Siasat No. 1 Yang diundang dalam “reuni” beberapa orang Komandan STC, Komandan Brigade, dan Komandan Batalyon yang sudah direkonstruksi. Setelah menerima laporan kejadian di Solo, Panglima Besar Soedirman memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto pergi ke Jawa Timur dengan tujuan ialah untuk memasyarakatkan Perintah Siasat No.1 ke jajaran TNI Jawa Timur, terutama mereka yang berada di garis demarkasi. Letnan Kolonel Soeharto juga diperintahkan mengajak Letnan Kolonel Suadi, Komandan KPPS dengan maksud untuk mencegah keterlibatan Suadi dalam kekacauan di Solo, khususnya mengenai ultimatumnya terhadap Siliwangi. Pada tanggal 13 September mereka berangkat ke Jawa Timur, menuju ke Jombang lewat Madiun. Pada kesempatan itu, Letnan Kolonel Soeharto mengingatkan kepada Letnan Kolonel Suadi bahwa sebagai prajurit sebaiknya tidak diperalat oleh komunis. Seusai mengadakan rapat dengan para komandan pasukan dan teritorial di Ceweng (Jombang) Letnan Kolonel Soeharto bersama Letnan Kolonel Suadi kembali ke Jawa Tengah. Namun ketika tiba di Sragen, Letnan Kolonel Suadi tidak meneruskan perjalanannya, sedangkan Letnan Kolonel Soeharto kembali ke Yogyakarta dan melapor kepada Panglima Besar Soedirman.

Huru-hara di Solo tetap berlangsung sekalipun Letnan Kolonel Suadi berada di Jawa Timur. Pada tanggal 16 September 1948 markas Pesindo diserang oleh anggota laskar pengikut GRR. Keesokan harinya, 17 September 1948, pasukan Panembahan Senopati yang berada di luar kota mencoba menduduki kota Solo dengan melancarkan serangan frontal. Mereka berhasil mendobrak pertahanan Barisan Banteng di batas kota dan kemudian memasuki kota. Di tengah kota mereka dihadang oleh satuan-satuan Siliwangidan setelah bertempur beberapa jam mereka dipukul mundur. Namun kontak senjata masih berlanjut hingga keesokan harinya.[2] Menghadapi situasi di Solo yang telah berubah menjadi wild-west itu, maka Panglima Besar Soedirman mengeluarkan dagorder (perintah harian) yang menyatakan bahwa APRI adalah alat Negara dan penjamin kedaulatan negara. Serangan terhadap alat negara akan dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara. Selain itu, pada tanggal 16 September 1948 Panglima Besar Jenderal Soedirman mengadakan rapat dengan Wakil Panglima Besar/Kepala Staf Operasi Kolonel A.H. Nasution, dan Komandan CPM, Kolonel Gatot Soebroto. Dalam rapat itu diputuskan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pertikaian di Solo adalah menempatkan seorang pimpinan yang tegas. Malam itu juga mereka menghadap Presiden untuk mengajukan usul agar Kolonel Gatot Soebroto diangkat menjadi Gubernur Militer Surakarta yang memiliki wewenang atas semua alat negara serta berhak sepenuhnya untuk menjalankan tugas-tugas Dewan Pertahanan Negara.[3]

Guna menekan pertikaian bersenjata antar satuan, pada tanggal 17 September 1948 daerah Surakarta dinyatakan dalam keadaan bahaya. Panglima Besar memerintahkan Batalyon Suryosumpeno, dari STC Magelang (yang dipimpin Letnan Kolonel M. Sarbini), untuk segera berangkat menuju Solo, dengan tugas mencegah bentrokan senjata antara satuan Panembahan Senopati dan satuan Siliwangi. Di Solo, Mayor Suryosumpeno melakukan serah terima dengan komandan CPM Solo, Kapten Sudjono Kusumo Tirto. Koordinasi segera diadakan dengan para aparat penegak hukum, seperti Kepala Polisi Karesidenan Surakarta, Komisaris Polisi Saleh Prawiranegara, dan kejaksaan. Dengan berbagai upaya, Mayor Soeryosoempeno dapat mengatasi keadaan di dalam kota.[4]

Sehubungan dengan ditunjuknya Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer di Solo, maka Presiden Soekarno pada tanggal 18 September 1948 menyampaikan pidato dari Yogya. Dalam pidatonya Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas. Kepada rakyat, Presiden meminta agar mematuhi perintah Gubernur Militer. Kepada para tokoh setempat Presiden meminta agar menggunakan pengaruhnya serta memberikan petunjuk sesuai dengan ketentuan pemerintah.[5]

Kolonel Gatot Soebroto tiba di Solo pada tanggal 18 September 1948 dan pada hari itu juga PKI memulai pemberontakannya di Madiun. Pemberontakan itu lebih memberi kejelasan bagi Gatot Soebroto pahwa insiden-insiden yang terjadi di Solo didalangi oleh PKI. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Gubernur Militer pada tanggal 18 September 1948 mengeluarkan instruksi kepada semua satuan bersenjata di Solo untuk menghentikan tembak-menembak selambat lambatnya pada tanggal 20 September 1948 mulai pukul 12.00 malam dan esok hari tanggal 21 September 1948 semua komandan kesatuan yang saling bermusuhan harus melaporkan diri.[6] Mereka yang tidak melapor dianggap sebagai pemberontak.[7]

Pertikaian antara Siliwangi dan Panembahan Senopati dapat diselesaikan secara tuntas setelah instruksi itu. Panglima Besar dan Komandan Pertahanan Jawa Tengah mengunjungi kedua kesatuan tersebut pada tanggal 21 September 1948. Pada kesempatan itu Panglima Besar menegaskan bahwa pertikaian yang terjadi sebelumnya, tidak ada pihak yang salah. Pertikaian itu terjadi karena sengaja dibuat oleh pihak PKI.[8]

Oleh karena Letnan Kolonel Suadi belum kembali melapor sejak tanggal 13 September 1948, maka Panglima Besar menugasi ajudannya, Kapten Tjokropranolo untuk menjemputnya. Menurut berita Letnan Kolonel Suadi berada di Wonogiri. Kapten Tjokropranolo menemui Kolonel Slamet Riyadi, yang saat itu barada di Boyolali, guna menyampaikan pesan dari Panglima Besar kepada Letnan Kolonel Suadi. Letnan Kolonel Slamet Riadi bersedia mengantar Kapten Tjokropranolo bersama dua orang perwira dari Panembahan Senopati dan Siliwangi, yaitu Kapten Sutanto dan Ali Amangku berangkat dengan mobil ke Wonogiri. Di kota ini mereka berhasil menemui Letnan Kolonel Suadi yang sedang berada di rumah dr. Diran. Letnan Kolonel Slamet Riadi bersama ketiga perwira itu menyampaikan pesan Panglima Besar agar Letnan Kolonel Suadi tidak melibatkan diri dengan aksi-aksi PKI. Pada saat pemberontakan hampir selesai ditumpas, barulah Letnan Kolonel Suadi melapor kepada Panglima Besar.[9] Kecuali mengirim utusan kepada Letnan Kolonel Suadi, Panglima Besar memerintahkan kepada Kapten Tjokropranoto untuk menjemput Letnan Kolonel Sudiarto di Pati, dengan maksud yang sama. Ia berhasil menyampaikan panggilan Panglima kepada Letnan Kolonel Sudiarto, namun Sudiarto telah memimpin pemberontakan di Pati.

Dari rangkaian peristiwa yang terjadi di Solo itu tidak dapat dipungkiri, bahwa FDR/PKI adalah dalangnya. Pidato Amir Sjarifuddin pada 22 Agustus 1947, di Surakarta yang mengatakan van Soerakartabegin de victorie (dari Surakarta dimulainya kemenangan), setahun kemudian pada 18 September 1948 disambut oleh Sumarsono dengan : “Dari Madiun dimulai kemenangan” .

***

 

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid II: Penumpasan Pemberontakan PKI 1948, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Dr. AH.Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan. jlid VIII (1978), hal. 176.

[3]     Jenderal A.H. Nasution. op.cit. hal. 237.

[4]     Wawancara dengan Mayor Jenderal TNI (Pur) Suryosumpeno. Semarang, 17 Juli 1976

[5]     Dr. A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 8, hat. 234

[6]     Wawancara dengan Mayjen TNI (Pur) Suryosumpeno

[7]     Pinardi, Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun, Inkopak-Hazera,Jakarta, 1976, hal.70.; Dr. A.H. Nasution, Stjarah Perang Kemerdekaan, Jilid VIII, Bandung1979, hal. 297 (Iampiran 2).

[8]     Kedaulatan Rakyat. 23-9-1948, hal.114. Wawancara denganLetnanJenderal TNI (Pur) Tjokroprano!o,Jakarta, 9 Januari 1989 dan Mayor Jenderal TNI (Pur) Djoko Moeljono, Jakarta, 11 April 1989 serta LetnanJenderal TNI (Pur) Sutanto Wirjoprasonto, Jakarta,11 Januari 1986, Brigjen TNI (Pur) Sunitioso, Jakarta, 1 November 1991.

[9] Wawancara dengan Letnan Jenderal TNI (Pur) Tjokroprano!o, Jakarta, 9 Januari 1989dan Mayor Jenderal TNI (Pur) Djoko Moeljono, Jakarta, 11 April 1989 serta LetnanJenderal TNI (Pur) Sutanto Wirjoprasonto, Jakarta, 11 Januari 1986, Brigjen TNI (Pur)Sunitioso, Jakarta, 1 November 1991

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*