Kudeta PKI Madiun (1): PKI Menggarap TNI di Solo

Kudeta PKI Madiun (1): PKI Menggarap TNI di Solo[1]

 

 

Sesudah Agresi Militer I Belanda, Kabinet Amir Syarifudin bersidang. Sidang Kabinet yang berlangsung tanggal 1 Agustus 1947, antara lain memutuskan untuk membentuk dua daerah militer istimewa yaitu, Daerah Militer Istimewa Yogyakarta dan daerah Militer Istimewa Surakarta. Kedua daerah militer ini dipimpin oleh seorang Gubernur Militer yang pejabatnya sekaligus ditunjuk dalam sidang tersebut. Sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo (sebulan kemudian digantikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX). Sedangkan untuk Gubernur Militer Daerah Istimewa Surakarta ditunjuk Menteri Negara Wikana, salah seorang pemimpin Pesindo.Masing-masing Gubernur Militer berpangkat tituler Letnan Jenderal. Pada tanggal 22 Agustus 1947, Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin melantik Menteri Negara Wikana menjadi Gubernur Militer Surakarta, beserta para anggota stafnya yang antara lain terdiri dari :

  • Jenderal Mayor Soetarto, Panglima Divisi IV
  • Kolonel Fadjar, Komandan Teritorial
  • Soediro, Residen Surakarta.[2]

Dengan demikian secara resmi daerah Surakarta menjadi Daerah Militer Istimewa. Pada akhir pidato pelantikan itu, Perdana Menteri Amir Syarifuddin menutup pidatonya dengan kalimat :“van Soerakarta begin de victorie” (dari Surakarta dimulainya kemenangan); Kalimat terakhir pada pidato itu dianggap wajar, tidak seorangpun mewaspadai dan tidak seorangpun mengetahui maksudnya.Hanya orang-orang tertentu yang mengerti dibalik ucapan itu, karena Rl sedang dalamsuasana dan semangat melawan Agresi Militer I Belanda. Tidak pernah diduga bahwa ucapan itu sebagai perintah Amir kepada Wikana. Selanjutnya yang diketahui adalah aktivitas PKI meningkat di Surakarta. Bermacam-macam pasukan yang berafiliasi dengan PKI dimasukkan ke kota Solo. Solo yang menjadi kota kedua dalam wilayah Rl, sesudah Aksi Militer I Belanda, semakin penting peranannya di bidang politik, ekonomi, dan militer. Tokoh tua PKI, Alimin ditempatkan di sini sebagai “penasehat” dan “pendamping” Wikana. Disamping itu beberapa tokoh PKI, seperti D.N. Aidit, Dt. Batoeah, Ngadiman Hardjosuprapto, Sardjono (Ketua PKI ) juga berdomisili di Surakarta.

Hampir bersamaan dengan “Hijrahnya” pasukan TNI dari daerah kantong di Jawa Barat dan Jawa Timur, pasukan Laskar Komunis mulai ditarik dari garis depan (front). Selanjutnya mereka ditempatkan di kota-kota atau daerah yang dipersiapkan, termasuk kota Solo.

Persiapan militer dan politik dilaksanakan secara simultan oleh PKI.Daerah-daerah yang dipersiapkan menjadi basis gerilya dikondisikan menjadi wilayah komunis. Secara intensif rakyat dicekoki dengan ajaran revolusi komunis dan situasi pertentangan kelas, seperti menentang pamongpraja dan pemerintah yang sah. Beberapa kader komunis dimasukkan ke dalam jajaran TNI sebagai opsir-opsir politik atau “pembina politik”.

Pasukan-pasukan kelaskaran yang berafiliasi dengan komunis yang dimundurkan ke Solo antara lain Tentara Laut Republik Indonesia (TLRl) yang berasal dari front Semarang yang dipimpin oleh Letnan Kolone Jadau (alias Sardjono) dan Letnan Kolonel Sujoto (Gareng), yang berkekuatan 2 Resimen. Juga satu batalyon Pesindo dimasukkan ke Solo.

Sampai dengan awal 1947 di Solo terdapat sekitar 19 organisasi kelaskaran antara lain Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRl) yang dipimpin oleh Dr. Muwardi dan Sudiro, Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRl) yang dipimpin oleh Mardjuki, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Laskar Buruh, Laskar Minyak, Laskar Gajah Mada dipimpin oleh Subagio, Hisbullah dipimpin oleh Munawar, Sabilillah, Laskar Kere, Laskar Puteri, Laskar Jenggot, Laskar Alap-Alap dipimpin Saridi, LaskarWanita Indonesia (LASWI), Tentara Pelajar dipimpin oleh Achmadi, dan Tentara Genie Pelajar (TGP). Laskar-laskar ini kemudian disatukan dalam Brigade XXIV, berkekuatan 6 resimen yang dipimpin oleh Kolonel Iskandar.

Adapun kekuatan TNI di karesidenan Surakarta, Semarang dan Kabupaten Pacitan sampai akhir tahun 1947 hanya satu divisi, yaitu Divisi IV/ Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Soetarto, seorang bekas shodanco tentara Peta di Wonogiri. Pada masa Hindia Belanda, ia pernah bekerja di Pelabuhan Semarang clan pengikut setia partai Hatta (PNI – Pendidikan).Divisi IV/Panembahan Senopati berkekuatan 5 resimen dari TRI dan 6 resimen dari Badan-Badan Perjuangan.[3]

Di karesidenan Surakarta kekuatan utamanya adalah Resimen 26, di bawah pimpinan Suadi seorang bekas shodanco Peta di Wonogiri. Resimen ini berkekuatan 4 batalyon yaitu, Kusmanto, Slamet Riadi, Sunitioso dan Soeharto. Markas Resimen berkedudukan di kota Solo dan sebagai Kepala Staf Resimen adalah Letnan Kolonel Fadjar, bekas shodanco dan Mayor Mursito sebagai Wool Kepala Stafnya. Batalyon Soeharto bermarkas di dalam kota, Batalyon Kusmanto di Panasan, sedangkan Batalyon Sunitioso dan Batalyon Slamet Riadi berkedudukan di luar kota. Batalyon Sunitioso berkedudukan di Beteng, Klaten. Di samping itu di kota ini juga terdapat Laskar Hisbullah yang dipimpin oleh Alip dan Pesindo yang dipimpin oleh Hartono. Sedangkan Batalyon Slamet Riadi bermarkas di Pacitan (Jawa Timur).

Sejak tahun 1947 usaha PKl untuk mendekati TNI dilakukan secara intensif, khususnya setelah Surakarta menjadi Daerah Militer Istimewa (DMI). Hal ini nampak pada setiap kali ada briefing untuk para komandan pasukan, yang umumnya diadakan di Loji Gandrung, hadir pula orang-orang sipil tokoh-tokoh PKl, seperti Alimin, Markaman Effendi, dan Hendarsono.Para komandan pasukan merasa aneh, mengapa pertemuan militer dihadiri oleh orang-orang sipil. Panglima Divisi IV Panembahan Senopati, Jenderal Mayor Soetarto yang juga diangkat sebagai Staf Gubernur Militer didampingi oleh seorang ajudan yang juga bernama Sutarto adalah pengikut setia PKI. Sejak saat itu situasi politik dan militer di Surakarta mulai dikendalikan oleh PKI.

Pada awal 1948 terjadi perubahan politik yang besar dalam sejarah RI. Dengan diterimanya mosi Rasionalisasi Angkatan Perang (Mosi Z. Baharuddin dari Fraksi Sayap Kiri) oleh KNIP pada bulan Desember 1947, dan diterimanya Persetujuan Renville oleh Kabinet menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Amir. TNI dengan keras menentang persetujuan ini, karena merasa keberatan akan isi persetujuan itu. TNI menganggap pemerintah terlalu banyak memberikan konsesi kepada Belanda, khususnya mengenai persyaratan plebisit yang diajukan pihak Belanda. Belanda menghendaki agar plebisit di daerah-daerah yang diduduki oleh serdadu Belanda dibersihkan dari TNI. TNI harus ditarik dari daerah pendudukan ke daerah Republik Pemerintah menerima persyaratan ini. Akibatnya, pasukan TNI yang berada di daerah pendudukan terutama di Jawa Barat, ujung timur Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Timur ditarik ke daerah Republik. Penarikan pasukan TNI dari Jawa Barat ke daerah RI dikenal dengan istilah hijrah, yang berjumlah satu divisi beserta keluarganya. Dari ujung timur Jawa Timur dihijrahkan satu brigade ke wilayah RI. Dari aspek militer, kejadian ini memperlihatkan bahwa RI telah memberi keamanan, kesempatan, dan keleluasaan kepada Belanda, apabila sewaktu­waktu Belanda bergerak menyerang Republik. Kantong-kantong pertahanan Jawa Barat yang merupakan daerah perlawanan yang amat kuat terpaksa dikosongkan dari TNI.

Setelah jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin, Wakil Presiden Hatta menggantikan sebagai perdana menteri. Program Kabinet Hatta meneruskan keputusan KNIP untuk melaksanakan rasionalisasi Angkatan Perang. Sebaliknya Amir Syarifuddin mengkonsolidasikan partai-partai Fraksi Sayap Kiri ke dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada bulan Februari 1948. FDR menentang rasionalisasi Hatta. Sikap FDR yang menentang rasionalisasi ini diwujudkan dalam bentuk demonstrasi jalanan maupun lewat media-massa. Dengan adanya kekuatan bersenjata yang heterogen merupakan kesempatan baik bagi PKI. Dengan berbagai cara FDR berupaya mendekati Angkatan Bersenjata agar bersimpati kepada program politiknya. Antara lain dengan mengintensifkan kerja opsir-opsir (komunis) ke setiap batalyon atau mempengaruhi langsung para pejabat kunci, seperti komandan kesatuan bawah dan komandan kesatuan menengah yang setingkat batalyon. Tujuannya adalah untuk mengendalikan batalyon-batalyon tersebut secara ideologis. Sudah barang tentu upaya PKI ini tidak seluruhnya berhasil. Sesudah jatuhnya kabinet Amir dan datangnya pasukan hijrah di Solo pada bulan Maret 1948, PKI mengupayakan agar ada pertentangan antara pasukan tuan rumah dengan pasukan hijrah.

Akibat pengaruh FDR baik langsung maupun tidak langsung mulai terlihat. Divisi IV I Panembahan Senopati menolak reorganisasi dan rasionalisasi (Rera). Penolakan Rera oleh jajaran Divisi IV/Penembahan Senopati ini menyulitkan posisi TNI. Akhirnya Panglima Besar Soedirman mengambil kebijakan baru, seluruh Divisi dilebur dijadikan Komando Pertahanan. Di Jawa Tengah, sebagai Komandan Pertahanan Jawa Tengah ditunjuk Kolonel Bambang Sugeng dan Kepala Stafnya Letnan Kolonel Wadiono. DiJawa Timur juga dibentuk Komando Pertahanan Jawa Timur, komandannya adalah Kolonel Bambang Supeno dan Kepala Stafnya Letnan Kolonel Marhadi. Khusus pada Divisi/Panembahan Senopati dibentuk Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) pada bulan Mei 1948. Semula pembentukan Komando Pertempuran ditolak oleh jajaran Panembahan Senopati, tetapi akhirnya dilaksanakan juga. Adapun yang pertama terkena rasionalisasi adalah Resimen-Resimen bekas Laskar dan pada tanggal 15 Mei 1948 TNI Masyarakat dihapuskan.

Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa dibubarkan pada tanggal 29 Mei 1948. Resimen BPRI dibawah pimpinan Letnan Kolonel Mardjuki “disehatkan” dengan kekerasan. Peristiwa “penyehatan” ini mempunyai akibat politik. Bung Tomo, tokoh utama BPRI yang pada saat itu masih berpangkat Jenderal Mayor, menghadap Presiden Soekarno, dan bersumpah akan berpuasa sampai mati apabila senjata BPRI tidak dikembalikan. Kelanjutan dari tuntutan Bung Tomo tidak jelas, namun Resimen Mardjuki tetap dilucuti. Sekalipun agak seret namun Rera berhasil juga dilaksanakan.

KPPS berkekuatan 5 brigade. Brigade 5, dipimpin oleh Letnan Kolonel Suadi Suromihardjo. Brigade ini berkekuatan 4 batalyon, tidak berubah seperti pada masa sebelum Rera. Brigade 6, dipimpin oleh Letnan Kolonel Sudiarto berkedudukan di Pati, dengan kekuatan 4 batalyon yaitu Batalyon-batalyon Purnawi, Kusmanto, Yusmin Singomenggolo, Sutarno. Mayor Kusmanto sebelum Rera menjabat sebagai komandan batalyon Resimen 26 di Panasan. Brigade 7, dipimpin oleh Letnan Kolonel Jadau. Brigade ini berasal dari Resimen TLRI yang berafiliasi dengan komunis, berkedudukan di Solo dan berkekuatan 4 batalyon, yaitu Batalyon Maryono, Batalyon Sutarno, Batalyon Esmoro Sugeng, dan Batalyon Suyadi. Brigade 8, dipimpin oleh Letnan Kolonel Iskandar, berkekuatan 4 batalyon yaitu Batalyon Munawar, Batalyon Djalimin, Batalyon Suwitoyo, Batalyon Sudlajat, yang seluruhnya bekas Laskar. Brigade 9, dipimpin oleh Letnan Kolonel Suyoto, batalyon-batalyonnya belum tersusun, namun sebagian besar anak buahnya berasal dari TLRI, di daerah Purwodadi.

Sementara itu di Solo terjadi pelbagai demonstrasi yang dilakukan oleh pihak FDR, dengan maksud memancing dan menghasut permusuhan pihak lain. Pemogokan buruh secara massal terjadi pada bulan Mei-Juni 1948, antara lain pemogokan buruh pabrik karung dan perkebunan di Delanggu. Peristiwa ini menjadi peristiwa nasional, sehingga BPKNIP terpaksa turun tangan, mengirimkan satu Panitia Angket untuk meneliti sebab-sebab pemogokan. Kesimpulan dari Panitia Angket adalah tidak membenarkan aksi pemogokan. Kemudian FDR melakukan aksi teror, sejumlah pasukan FDR mendatangi dan mengepung gedung KNIP di Yogyakarta sambil melepaskan tembakan ke udara. Maksud mereka melakukan teror terhadap anggota KNIP agar KNIP mengubah kesimpulan Panitia Angket KNIP tersebut. Di tengah-tengah situasi militer dan politis yang memanas, pada tanggal 2 Juli 1948, Kolonel Soetarto Panglima Komando Pertempuran Panembahan Senopati, ditembak oleh orang yang tak dikenal di depan rumahnya di Timuran.[4]

Kolonel Soetarto oleh lawan-lawanya dinilai sebagai Panglima yang dekat dengan PKI/FDR, bahkan ada yang menyebut ia PKI. PKI/FDR dengan segala cara berusaha sekeras-kerasnya untuk mempengaruhi, menekan, dan membuat kesan seakan-akan Kolonel Soetarto telah berpihak padanya dimana seorang kader PKI yang juga bernama Sutarto, ditugasi oleh PKI untuk mendampinginya. Oleh karena itu di mata lawan-lawannya terkesan bahwa ia seorang komunis. PKI merasa yakin bahwa Kolonel Soetarto telah berpihak padanya, maka Amir Sjarifuddin pernah menawari akan membayar sebesar Rp. 5.000.000,-(Limajuta rupiah) apabila Kolonel Soetarto mampu membuat huru-hara di Solo. Karena masalah ini, ia memanggil dua orang anak buahnya yaitu Mayor Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Suadi untuk menghadap di rumah istrinya yang kedua di Kleco. Mereka diberitahu adanya tawaran tersebut. Ia minta saran dan pertimbangan. Kedua perwira ini menyarankan agar Panglima tidak main politik. Suadi dan Slamet Riyadi bersama-sama memberikan saran yang senada:

“Kalau Mas Tarto mulai main “politik-politikan”, kami mengundurkan diri saja”.[5]

Beberapa saat sesudah pertemuan itu, kemudian ia pulang ke Timuran tanpa pengawal. Setiba di Jalan Timuran, ia memerintahkan pengemudinya untuk menjemput Mayor Kusmanto. Pada saat berjalan di gang yang menuju rumahnya ia ditembak oleh penembak gelap. Adakah hubungan antara peristiwa penembakan ini dengan tawaran dari Amir Sjarifuddin itu ? Tidak seorangpun dapat menjawab, sehingga tetap menjadi misteri sejarah. Nampaknya uang tersebut belum diterima oleh Kolonel Soetarto dan ada dugaan bahwa ia telah melaporkannya kepada Panglima Besar Soedirman. Bahkan masih meminta pertimbangan kepada pembantu dekatnya. Dugaan bahwa ia dibunuh oleh PKI sangat kuat. Ia dinilai membocorkan rahasia PKI kepada orang lain, sekalipun anak buahnya atau sengaja dibunuh untuk memanaskan keadaan.

***

[1]     Sumber : Buku “Komunisme di Indonesia Jilid II: Penumpasan Pemberontakan PKI 1948, Jakarta: Pusjarah TNI, 1999

[2]     Dr. A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, (1978), Jilid V, hal. 374-375

[3]     Resimen 23 (Sutedjo Haryoko), Resimen 24 (S. Sudiarto), Resimen 25 (A. Fadjar),Resimen 26 (Suadi Suromihardjo), Resimen 27- (Sunarto Kusumodirdjo), Resimen 1(Laskar Rakyat, Letkol Subandi), Resimen 2 (BBRI, Anwar Santoso), Resimen 3 (BBRI,Gunardjo), Resimen 4 (Laskar Merah, Budihardjo), Resimen 5 (BBRI, Mardjuki), Resimen6 (Hisbullah, Munawar).

[4]     Pangkatnya turon satu tingkat karena terkena peraturan reorganisasi dan rasionalisasi.

[5]     Wawancara dengan Mayjen (Pur) Suadi Suromihardjo,Jakarta, 17 Mei 1976.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*